Dokumen tersebut membahas perkembangan dan jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari masa kemerdekaan hingga saat ini. Jenis peraturan yang dijelaskan antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang beserta sumber kewenangannya.
Lembaga-lembaga negara utama menurut UUD 1945 adalah MPR, Presiden, DPR, dan DPD. MPR adalah lembaga tinggi negara yang menetapkan amandemen UUD dan memilih Presiden. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan dibantu Wakil Presiden. DPR memegang kekuasaan legislatif dan mengawasi eksekutif. DPD mewakili daerah dan memberi pertimbangan terkait otonomi daerah.
Dokumen tersebut membahas pengertian, tujuan, hakekat, nilai, dan jenis-jenis konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis dan tidak tertulis yang mengatur ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi bertujuan untuk membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi HAM rakyat. Walaupun konstitusi dibuat oleh ahli, namun tidak sempurna dan perlu diamandemen seiring perkembangan zaman.
Konstitusi adalah himpunan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah suatu negara. Konstitusi bersifat fleksibel dan rigit, dan bertujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah serta menjamin hak-hak rakyat. Konstitusi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena mengatur pelaksanaan kekuasaan secara teratur.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, sejarah, jenis, fungsi, dan kedudukan konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia. Secara singkat, konstitusi adalah aturan dasar tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan suatu negara, yang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi memuat tentang pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan proses perubahan konstitusi.
Dokumen tersebut membahas perkembangan dan jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari masa kemerdekaan hingga saat ini. Jenis peraturan yang dijelaskan antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang beserta sumber kewenangannya.
Lembaga-lembaga negara utama menurut UUD 1945 adalah MPR, Presiden, DPR, dan DPD. MPR adalah lembaga tinggi negara yang menetapkan amandemen UUD dan memilih Presiden. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan dibantu Wakil Presiden. DPR memegang kekuasaan legislatif dan mengawasi eksekutif. DPD mewakili daerah dan memberi pertimbangan terkait otonomi daerah.
Dokumen tersebut membahas pengertian, tujuan, hakekat, nilai, dan jenis-jenis konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis dan tidak tertulis yang mengatur ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi bertujuan untuk membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi HAM rakyat. Walaupun konstitusi dibuat oleh ahli, namun tidak sempurna dan perlu diamandemen seiring perkembangan zaman.
Konstitusi adalah himpunan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah suatu negara. Konstitusi bersifat fleksibel dan rigit, dan bertujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah serta menjamin hak-hak rakyat. Konstitusi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena mengatur pelaksanaan kekuasaan secara teratur.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, sejarah, jenis, fungsi, dan kedudukan konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia. Secara singkat, konstitusi adalah aturan dasar tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan suatu negara, yang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi memuat tentang pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan proses perubahan konstitusi.
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945, meliputi lembaga legislatif (MPR, DPR, DPD), lembaga eksekutif (presiden, wakil presiden), dan lembaga yudikatif (MA, MK, KY). Setiap lembaga memiliki peran dan fungsi yang diatur dalam konstitusi.
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Konstitusi adalah ketentuan dasar sebuah negara yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 mengatur berbagai aspek negara berdasarkan Pancasila dan dapat diubah melalui proses amandemen untuk menyesuaikan perkembangan zaman.
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang mengatur sistem politik dan ketatanegaraan di negara ini. UUD 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem presidensial dan demokrasi. Konstitusi ini telah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Maklumat Pemerintah 14 November 1945 merupakan titik perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial menjadi parlementer, dimana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen bukan presiden. Perubahan ini mengubah sifat pemerintahan Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dasar negara dan konstitusi, kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, serta periode berlakunya UUD 1945. Dasar negara adalah pandangan hidup bangsa yang dijadikan pedoman, sementara konstitusi adalah aturan tertinggi yang mengatur sistem politik dan hukum suatu negara. UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara.
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi di Indonesia, meliputi pengertian dan fungsi konstitusi, unsur-unsur yang harus ada dalam konstitusi, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini, serta penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Dokumen tersebut membahas tentang kelompok 2 yang terdiri dari 7 orang siswa beserta NIM mereka yang akan membahas tentang Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan mencakup pengertian, arti penting, hakikat, dan tujuan konstitusi serta supremasi konstitusi di Indonesia. Juga dibahas sejarah pembentukan dan amendemen UUD 1945 beserta prosedurnya.
Dokumen tersebut membahas sejarah konstitusi Indonesia mulai dari latar belakang konstitusi, jenis-jenis kekuasaan negara yang diatur dalam konstitusi, prosedur perubahan konstitusi menurut beberapa ahli hukum, serta perjalanan sejarah perubahan UUD 1945 di Indonesia yang telah mengalami beberapa kali amandemen.
Teks tersebut membahas mengenai perumusan sanksi pidana dalam hukum pidana umum dan administratif, penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan perbedaan sanksi pidana dalam hukum pidana umum dan administratif serta tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UU No
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945, meliputi lembaga legislatif (MPR, DPR, DPD), lembaga eksekutif (presiden, wakil presiden), dan lembaga yudikatif (MA, MK, KY). Setiap lembaga memiliki peran dan fungsi yang diatur dalam konstitusi.
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Konstitusi adalah ketentuan dasar sebuah negara yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 mengatur berbagai aspek negara berdasarkan Pancasila dan dapat diubah melalui proses amandemen untuk menyesuaikan perkembangan zaman.
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang mengatur sistem politik dan ketatanegaraan di negara ini. UUD 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem presidensial dan demokrasi. Konstitusi ini telah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Maklumat Pemerintah 14 November 1945 merupakan titik perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial menjadi parlementer, dimana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen bukan presiden. Perubahan ini mengubah sifat pemerintahan Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dasar negara dan konstitusi, kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, serta periode berlakunya UUD 1945. Dasar negara adalah pandangan hidup bangsa yang dijadikan pedoman, sementara konstitusi adalah aturan tertinggi yang mengatur sistem politik dan hukum suatu negara. UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara.
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi di Indonesia, meliputi pengertian dan fungsi konstitusi, unsur-unsur yang harus ada dalam konstitusi, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini, serta penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Dokumen tersebut membahas tentang kelompok 2 yang terdiri dari 7 orang siswa beserta NIM mereka yang akan membahas tentang Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan mencakup pengertian, arti penting, hakikat, dan tujuan konstitusi serta supremasi konstitusi di Indonesia. Juga dibahas sejarah pembentukan dan amendemen UUD 1945 beserta prosedurnya.
Dokumen tersebut membahas sejarah konstitusi Indonesia mulai dari latar belakang konstitusi, jenis-jenis kekuasaan negara yang diatur dalam konstitusi, prosedur perubahan konstitusi menurut beberapa ahli hukum, serta perjalanan sejarah perubahan UUD 1945 di Indonesia yang telah mengalami beberapa kali amandemen.
Teks tersebut membahas mengenai perumusan sanksi pidana dalam hukum pidana umum dan administratif, penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan perbedaan sanksi pidana dalam hukum pidana umum dan administratif serta tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UU No
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem konstitusional berdasarkan UUD 1945 yang mengatur pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Sistem pemerintahan Indonesia materi pembelajaran PKn kelas VI diPublikasikan guna mempermudahkan paru guru dan siswa dalam peroses kegiatan pembelajaran semoga bermanfaat.hubungi saya di amran.jaya@yahoo.com
Teks tersebut membahas tentang lembaga legislatif di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa lembaga legislatif bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Di Indonesia, lembaga legislatif antara lain DPR, DPD, dan MPR. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung, sedangkan MPR dan DPD memiliki peran dalam mengawasi pemerintah dan menetapkan arah kebijakan negara.
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australiaChaing Saing
Dokumen tersebut membahas perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan Australia. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan Australia menganut sistem parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dokumen ini juga menjelaskan lembaga-lembaga negara Indonesia seperti MPR, presiden, dan DPR.
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)sunnysidemochi
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia dan sistem pemerintahan Indonesia dalam UUD 1945. Sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan dalam tujuh kunci pokok, yaitu sebagai negara berdasarkan hukum, sistem konstitusional, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, presiden sebagai penyelenggara tertinggi, presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, menteri sebagai pembantu
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan perilaku taat konstitusi di Indonesia. Secara singkat, konstitusi adalah pedoman pelaksanaan pemerintahan suatu negara, sedangkan perilaku taat konstitusi berarti mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konstitusi sebagai warga negara yang baik. Indonesia pernah menggunakan beberapa konstitusi sebelum akhirnya kembali menggunakan UUD 1945 hasil amandemen.
Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia dalam 3 kalimat. Pertama, kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedua, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga, lembaga-lembaga negara seperti presiden dan DPR memegang peranan penting dalam pelaksanaan ked
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber, asas-asas, dan sejarah perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini.
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Belum Kerja
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut menjelaskan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial beserta kewenangan dan peran masing-masing le
1. Lembaga Negara dan Perundang-
Undangan
(Sebelum Perubahan UUD 1945)
D
i
s
u
s
u
n
Oleh
Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, MH
2. Dalam penjelasan umum UUD 1945
dirumuskan bahwa pokok-pokok sistem
pemerintahan negara di Indonesia adalah:
1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasar
atas hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan
kekuasaan belaka (machtsstaat)
2. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi
(hukum dasar)
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR
3. 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah
Negara yang tertinggi di bawah majelis
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada
DPR
6. Menteri negara ialah pembantu presiden,
Menteri negara tidak bertanggungjawab
kepada DPR
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
4. Montesquieu dalam bukunya “L’Espirit des
Lois” (1748) membagi kekuasaan dalam
negara ke dalam:
1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk
membentuk dan menetapkan ketentuan-
ketentuan hukum dalam bentuk undang-
undang yang berlaku dalam suatu negara
2. Kekuasaan eksekutif, adalah kekuasaan
melaksanakan ketentuan-ketentuan
hukum dalam bentuk undang-undang
yang berlaku dalam suatu negara
3. Kekuasaan yudikatif, adalah kekuasaan
peradilan di mana kekuasaan ini menjaga
agar undang-undang, peraturan-peraturan
atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya
benar-benar ditaati, yaitu dengan jalan
menjatuhkan sanksi pidana terhadap
setiap pelanggaran hukum/undang-
5. berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam
Undang-Undang Dasar1945
penjelasannya, pemegang ketiga
kekuasaan negara di Indonesia dilakukan
oleh:
- Kekuasaan eksekutif, dipegang oleh presiden
- Kekuasaan legislatif, dipegang oleh presiden
dengan persetujuan DPR
- Kekuasaan yudikatif, dipegang oleh MA dan
badan-badan peradilan lainnya
6. Didalam Pasal 4 ayat 1 UUD 1945
(sebelum perubahan) dirumuskan
sebagai berikut:
‘Presiden RI memegang kekuasaan
pemerintahan menurut UUD’
Presiden RI adalah Penyelenggara
Tertinggi Pemerintah Pemerintah Negara,
yang menjalankan seluruh tugas dan
fungsi pemerintahan dalam arti luas yang
menyangkut ketaaprajaan,
keamanan/kepolisian, dan pengaturan
7. Fungsi pengaturan ini terlihat dalam
pembentukan undang-undang dengan
persetujuan DPR, sesuai Pasal 5 ayat (1) UUD
1945, pembentukan Peraturan Pemerintah
berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945,
pembentukan Peraturan Pengganti Undang-
Undang berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD
1945 yang merupakan Peraturan
Perundang-undangan secara langsung oleh
UD 1945, dan Pembentukan Keputusan
Presiden yang merupakan peraturan
perundang-undangan yang berasal dari
ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945
8. Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 19445
(sebelum perubahan) dirumuskan sebagai
berikut:
‘Presiden memegang membentuk undang-
undang dengan persetunuan DPR’
Sedangkan dalam penjelasan mengenai
Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan
sebagai berikut:
‘Kecuali executive power, Presiden bersama-
sama dengan DPR menjalankan Legislatif
power dalam negara’
9. Kalimat dengan persetujuan DPR dalam
Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 tersebut,
apabila dihubungkan dengan penjelasan
dari Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang
menyebutkan “Dewan ini harus memberi
persetujuannya kepada tiap-tiap
rancangan undang-undang dari
pemerintah”, tidak berarti bahwa DPR
harus selalu setuju terhadap semua
rancangan undang-undang dari
pemerintah
10. Menurut Rousseau, tokoh yang
mengetengahkanTeori kedaulatan rakyat
mengatakan bahwa tujuan itu adalah
untuk menegakkan hukum dan menjamin
kebebasan dari para wrganegaranya,
dalam pengertian bahwa kebebasan dalam
batas-batas perundang-undangan
11. Menurut Rouseau suatu undang-undang itu
harus dibentuk oleh kehendak umum
(volume generale), dimana dalam hal ini
seluruh rakyat secara langsung mengambil
bagian dalam pembentukan aturan
masyarakat tanpa perantara wakil-wakil
Menurut Rousseau, yang dimaksud dengan
rakyat bukanlah penjumlahan dari individu-
individu itu, melainkan adalah kesatuan
yang dibentuk oleh individu-indidvidu itu,
dan yang mempunyai kehendak, kehendak
mana diperolehnyadari individu-individu
tersebut melalui perjanjian masyarakat
12. A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa
sebaiknya untuk selanjutnya tidak lagi
digunakan istilah “cita negara integralistik”
atau “cita negara totaliter” yang untuk
beberapa orang dapat mengundang salah
paham, melainkan “cita negara kekeluargaan”
atau “cita negara persatuan”, oleh karena
Soepomo sendiri mempersamakan arti istilah-
istilah tersebut dan menggunakannya secara
bergantian
13. Menurut Prayudi Atmosudirdjo, kekuasaan
negara atau dengan istilah susunan penguasa
negara adalah sebagai berikut:
I. Penguasa Konstitutif= MPR (Majelis
Permusyawaratan Rakyat)
II. Penguasa Legislatif= Presiden + DPR
III. Penguasa Eksekutif= Pemerintah= Presiden
(dengan dibantu oleh pejabat-pejabat
pemerintahan)
IV. Penguasa Administrasi= Administrasi negara=
Presiden (dengan mengepalai Adminstrasi
Negara)
14. V. Penguasa Militer= Presiden, dengan
membawahi Angkatan Perang
VI. Penguasa Yudikatif= MA, dengan
membawahi Aparatur Peradilan (korsa
hakim)
VII. Penguasa konsultatif= Dewan Pertimbangan
Agung
VIII.Penguasa Inspektif= Badan Pemeriksaan
Keuangan
