4. MENGAPA KELEMBAGAAN DESA
PENTING?
Keikutsertaan dan keterlibatan kelembagaan desa merupakan
indikator penting dari asas “partisipatif” dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
LIHAT PASAL 24 UU NO. 6/2014 TENTANG DESA DAN
PENJELASANNYA
5. APAKAH KELEMBAGAAN DESA?
Kelembagaan Desa meliputi :
(1) Pemerintahan Desa atau Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa
atau Pemerintah Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa atau
Badan Permusyawaratan Desa Adat;
(2) Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
(3) Lembaga adat.
LIHAT PENJELASAN UU NO. 6/2014 TENTANG DESA
6. Pasal 1 permendagri 18 th 2018
Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya
disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat,
sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan
masyarakat Desa.
7. Syarat LKD
1. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
2. berkedudukan di Desa setempat
3. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat
Desa
4. memiliki kepengurusan yang tetap
5. memiliki sekretariat yang bersifat tetap
6. tidak berafiliasi kepada partai politik
8. Tugas LKD
1. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan; dan
3. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
9. FUNGSI & TUGAS
UNSUR KELEMBAGAAN DESA
PEMERINTAHAN
DESA/DESA ADAT
• adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem
pemerintahan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA
• berfungsi sebagai wadah
partisipasi masyarakat
Desa dalam pembangunan,
pemerintahan,
kemasyarakatan, dan
pemberdayaan yang
mengarah terwujudnya
demokratisasi dan
transparansi di tingkat
masyarakat serta
menciptakan akses agar
masyarakat lebih berperan
aktif dalam kegiatan
pembangunan.
LEMBAGA ADAT
• bertugas membantu
Pemerintah Desa dan
sebagai mitra dalam
memberdayakan,
melestarikan, dan
mengembangkan adat
istiadat sebagai wujud
pengakuan terhadap adat
istiadat masyarakat Desa.
10. PERAN LEMBAGA DESA
Lembaga Peran
Pemerintah Desa
Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa
BPD
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
a. Lembaga Kemasyarakatan
Desa (LPM,PKK,Karang
Taruna)
a. Membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa
b. wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan,
dan pemberdayaan
c. menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan
Lembaga Adat (KAN, LKAAM,
BUNDO KANDUANG, dsb)
a. mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat
Desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
b. mitra Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat Desa
11. Lembaga Hubungan
Pemerintah Desa BPD
Koordinatif dan kemitraan dalam penyusunan
regulasi desa, akomodasi aspirasi masyarakat dan
pengawasan
Pemerintah Desa
Lembaga Kemasyarakatan
Desa (LPM,PKK,
Posyandu, Karang Taruna)
Kemitraan dalam memberdayakan masyarakat Desa
Pemerintah Desa Lembaga Adat Desa
Kemitraan Pemerintah Desa dan lembaga Desa
lainnya dalam memberdayakan masyarakat Desa
berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang
berlaku
Pola Hubungan
12. Pola Hubungan
LEMBAGA HUBUNGAN
BPD LKD & LAD Bersifat Konsultatif (memberikan saran dan
pertimbangan terhadap LKD dan LAD)
LKD & LAD LK lainnya Bersifat Koordinasi
13. Ketentuan lebih lanjut tentang
Pembentukan dan Jenis LKD dan LAD
diatur dalam Peraturan Desa
Terima kasih…
