Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Lembaga adat desa memainkan peran penting dalam melestarikan budaya lokal dan hukum adat serta bekerja sama dengan pemerintah desa dan lembaga lainnya untuk memberdayakan masyarakat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.
RUU BUMDes, Untuk Apa?
Pembicara:
1. Dr. Badikenita Sitepu, Ketua Panitia Perancang UU (PPUU) DPD RI
2. Drs. Ahmad Muqowam, Mantan Ketua Pansus UU Desa di DPR RI, Mantan Wakil Ketua DPD RI
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
RUU BUMDes, Untuk Apa?
Pembicara:
1. Dr. Badikenita Sitepu, Ketua Panitia Perancang UU (PPUU) DPD RI
2. Drs. Ahmad Muqowam, Mantan Ketua Pansus UU Desa di DPR RI, Mantan Wakil Ketua DPD RI
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
Peran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptx
1. Peran Strategis Lembaga Adat Desa
Dalam Pembangunan Desa
Disampaikan oleh :
Mulyadi Siagian
(Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kab. Serdang Bedagai)
2. APAKAH KELEMBAGAAN DESA?
Kelembagaan Desa meliputi :
(1) Pemerintahan Desa atau Desa Adat yang terdiri atas
Pemerintah Desa atau Pemerintah Desa Adat dan
Badan Permusyawaratan Desa atau Badan
Permusyawaratan Desa Adat;
(2) Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
(3) Lembaga adat.
LIHAT PENJELASAN UU NO. 6/2014 TENTANG DESA
4. MENGAPA KELEMBAGAAN DESA
PENTING?
Keikutsertaan dan keterlibatan kelembagaan desa
merupakan indikator penting dari asas “partisipatif”
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
LIHAT PASAL 24 UU NO. 6/2014 TENTANG DESA DAN
PENJELASANNYA
5. FUNGSI & TUGAS
UNSUR KELEMBAGAAN DESA
PEMERINTAHAN
DESA/DESA ADAT
• adalah
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
dan kepentingan
masyarakat
setempat dalam
sistem
pemerintahan
Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA
• berfungsi sebagai
wadah partisipasi
masyarakat Desa dalam
pembangunan,
pemerintahan,
kemasyarakatan, dan
pemberdayaan yang
mengarah terwujudnya
demokratisasi dan
transparansi di tingkat
masyarakat serta
menciptakan akses agar
masyarakat lebih
berperan aktif dalam
kegiatan pembangunan.
LEMBAGA ADAT
• bertugas membantu
Pemerintah Desa
dan sebagai mitra
dalam
memberdayakan,
melestarikan, dan
mengembangkan
adat istiadat
sebagai wujud
pengakuan
terhadap adat
istiadat masyarakat
Desa.
7. Lembaga Adat Desa (LAD)
adalah lembaga yang menyelenggarakan
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian
dari Susunan Asli Desa yang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa masyarakat
Desa
Lembaga Adat Desa (LAD) dapat dibentuk oleh
Pemerintah Desa dan masyarakat Desa
8. Permendagri 18 Tahun 2018, Pasal 9 ayat 2
Pembentukan Lembaga Adat Desa
• Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negera
Republik Indonesia Tahun 1945;
• Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang
tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi
oleh masyarakat;
• Berkedudukan di Desa setempat;
• Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat
Desa;
• Memiliki kepengurusan yang tetap;
• Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
• Tidak berafiliasi kepada partai politik.
9. Lembaga
Adat Desa
membantu Pemerintah Desa
dan sebagai mitra dalam
memberdayakan,
melestarikan, dan
mengembangkan adat istiadat
sebagai wujud pengakuan
terhadap adat istiadat
masyarakat Desa
10. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat
melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau
kekayaan adat lainnya
mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan
dalam musyawarah Desa
mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa
pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan
ketertiban
mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan
masyarakat, seni dan budaya
mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya
FUNGSI LAD
11. Lembaga Hubungan
Pemerintah
Desa
BPD
Koordinatif dan kemitraan dalam
penyusunan regulasi desa, akomodasi
aspirasi masyarakat dan pengawasan
Pemerintah
Desa
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
(LPM,RT,RW,Karang
Taruna)
Kemitraan dalam memberdayakan
masyarakat Desa
Pemerintah
Desa
Lembaga
Adat
Kemitraan Pemerintah Desa dan
lembaga Desa lainnya dalam
memberdayakan masyarakat Desa
berkaitan dengan adat istiadat
dan hukum adat yang berlaku