SlideShare a Scribd company logo
Peran Strategis Lembaga Adat Desa
Dalam Pembangunan Desa
Disampaikan oleh :
Mulyadi Siagian
(Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kab. Serdang Bedagai)
APAKAH KELEMBAGAAN DESA?
Kelembagaan Desa meliputi :
(1) Pemerintahan Desa atau Desa Adat yang terdiri atas
Pemerintah Desa atau Pemerintah Desa Adat dan
Badan Permusyawaratan Desa atau Badan
Permusyawaratan Desa Adat;
(2) Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
(3) Lembaga adat.
LIHAT PENJELASAN UU NO. 6/2014 TENTANG DESA
Unsur
Kelembagaan
Desa
Pemerintahan
Desa/Desa Adat
Pemerintah
Desa / Desa
Adat
BPD / Desa Adat
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
Lembaga Adat
MENGAPA KELEMBAGAAN DESA
PENTING?
Keikutsertaan dan keterlibatan kelembagaan desa
merupakan indikator penting dari asas “partisipatif”
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
LIHAT PASAL 24 UU NO. 6/2014 TENTANG DESA DAN
PENJELASANNYA
FUNGSI & TUGAS
UNSUR KELEMBAGAAN DESA
PEMERINTAHAN
DESA/DESA ADAT
• adalah
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
dan kepentingan
masyarakat
setempat dalam
sistem
pemerintahan
Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA
• berfungsi sebagai
wadah partisipasi
masyarakat Desa dalam
pembangunan,
pemerintahan,
kemasyarakatan, dan
pemberdayaan yang
mengarah terwujudnya
demokratisasi dan
transparansi di tingkat
masyarakat serta
menciptakan akses agar
masyarakat lebih
berperan aktif dalam
kegiatan pembangunan.
LEMBAGA ADAT
• bertugas membantu
Pemerintah Desa
dan sebagai mitra
dalam
memberdayakan,
melestarikan, dan
mengembangkan
adat istiadat
sebagai wujud
pengakuan
terhadap adat
istiadat masyarakat
Desa.
Lembaga Adat Desa
Lembaga Adat Desa (LAD)
adalah lembaga yang menyelenggarakan
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian
dari Susunan Asli Desa yang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa masyarakat
Desa
Lembaga Adat Desa (LAD) dapat dibentuk oleh
Pemerintah Desa dan masyarakat Desa
Permendagri 18 Tahun 2018, Pasal 9 ayat 2
Pembentukan Lembaga Adat Desa
• Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negera
Republik Indonesia Tahun 1945;
• Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang
tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi
oleh masyarakat;
• Berkedudukan di Desa setempat;
• Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat
Desa;
• Memiliki kepengurusan yang tetap;
• Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
• Tidak berafiliasi kepada partai politik.
Lembaga
Adat Desa
membantu Pemerintah Desa
dan sebagai mitra dalam
memberdayakan,
melestarikan, dan
mengembangkan adat istiadat
sebagai wujud pengakuan
terhadap adat istiadat
masyarakat Desa
melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat
melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau
kekayaan adat lainnya
mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan
dalam musyawarah Desa
mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa
pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan
ketertiban
mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan
masyarakat, seni dan budaya
mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya
FUNGSI LAD
Lembaga Hubungan
Pemerintah
Desa
BPD
Koordinatif dan kemitraan dalam
penyusunan regulasi desa, akomodasi
aspirasi masyarakat dan pengawasan
Pemerintah
Desa
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
(LPM,RT,RW,Karang
Taruna)
Kemitraan dalam memberdayakan
masyarakat Desa
Pemerintah
Desa
Lembaga
Adat
Kemitraan Pemerintah Desa dan
lembaga Desa lainnya dalam
memberdayakan masyarakat Desa
berkaitan dengan adat istiadat
dan hukum adat yang berlaku
Jenis dan
kepengurusan LAD
yang
menyelenggarakan
fungsi
PERATURAN
DESA
Peraturan Bupati
Tarima Kasih

More Related Content

Similar to Peran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptx

narsum sekda grand dian.ppt
narsum sekda grand dian.pptnarsum sekda grand dian.ppt
narsum sekda grand dian.ppt
BramaHabibi
 
RUU BUMDes, Untuk Apa ? | KADES Iwan #01
RUU BUMDes, Untuk Apa ? | KADES Iwan #01RUU BUMDes, Untuk Apa ? | KADES Iwan #01
RUU BUMDes, Untuk Apa ? | KADES Iwan #01
TV Desa
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
TV Desa
 
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptxPB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
buyaaqilah
 
Perda nomor-2-tahun-2019-Provinsi Riau-Tentang Desa Adat
Perda nomor-2-tahun-2019-Provinsi Riau-Tentang Desa AdatPerda nomor-2-tahun-2019-Provinsi Riau-Tentang Desa Adat
Perda nomor-2-tahun-2019-Provinsi Riau-Tentang Desa Adat
hasanadjo
 
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan DesaPerdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Aji Sahdi Sutisna
 
materi disampaikan dalam bintek karang taruna tk kecamatan se kabupaten
materi disampaikan dalam bintek karang taruna tk kecamatan se kabupatenmateri disampaikan dalam bintek karang taruna tk kecamatan se kabupaten
materi disampaikan dalam bintek karang taruna tk kecamatan se kabupaten
octa63
 
IMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptx
IMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptxIMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptx
IMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptx
Husen53
 
Buku 4-kader-desa
Buku 4-kader-desaBuku 4-kader-desa
Buku 4-kader-desa
Ferie Sulistiono
 
Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...
Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...
Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...
Agus hariyanto
 
Perda no. 13 2006 (lbg kemsy dan lemb adat)
Perda no. 13 2006 (lbg kemsy dan lemb adat)Perda no. 13 2006 (lbg kemsy dan lemb adat)
Perda no. 13 2006 (lbg kemsy dan lemb adat)
Rachdian Yahya
 
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.pptPEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
inspektoratdaerah3
 
Hak dan Kewajiban Desa
Hak dan Kewajiban DesaHak dan Kewajiban Desa
Hak dan Kewajiban DesaBang Jack
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG L...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2006    TENTANG L...PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2006    TENTANG L...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG L...
Suwondo Chan
 
MEMBANGUN INTERAKSI SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.pptx
MEMBANGUN INTERAKSI SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.pptxMEMBANGUN INTERAKSI SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.pptx
MEMBANGUN INTERAKSI SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.pptx
AhmadAmanS
 
Pemerintahan kampung 2016
Pemerintahan kampung 2016Pemerintahan kampung 2016
Pemerintahan kampung 2016
Airahafnizar
 
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desaSeri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Agus hariyanto
 
Materi .pptx
Materi .pptxMateri .pptx
Materi .pptx
AldianHein
 
Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015
Rumah Kolaborasi
 

Similar to Peran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptx (20)

narsum sekda grand dian.ppt
narsum sekda grand dian.pptnarsum sekda grand dian.ppt
narsum sekda grand dian.ppt
 
RUU BUMDes, Untuk Apa ? | KADES Iwan #01
RUU BUMDes, Untuk Apa ? | KADES Iwan #01RUU BUMDes, Untuk Apa ? | KADES Iwan #01
RUU BUMDes, Untuk Apa ? | KADES Iwan #01
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
 
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptxPB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
 
Perda nomor-2-tahun-2019-Provinsi Riau-Tentang Desa Adat
Perda nomor-2-tahun-2019-Provinsi Riau-Tentang Desa AdatPerda nomor-2-tahun-2019-Provinsi Riau-Tentang Desa Adat
Perda nomor-2-tahun-2019-Provinsi Riau-Tentang Desa Adat
 
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan DesaPerdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
 
materi disampaikan dalam bintek karang taruna tk kecamatan se kabupaten
materi disampaikan dalam bintek karang taruna tk kecamatan se kabupatenmateri disampaikan dalam bintek karang taruna tk kecamatan se kabupaten
materi disampaikan dalam bintek karang taruna tk kecamatan se kabupaten
 
Lembaga adat
Lembaga adatLembaga adat
Lembaga adat
 
IMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptx
IMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptxIMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptx
IMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptx
 
Buku 4-kader-desa
Buku 4-kader-desaBuku 4-kader-desa
Buku 4-kader-desa
 
Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...
Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...
Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...
 
Perda no. 13 2006 (lbg kemsy dan lemb adat)
Perda no. 13 2006 (lbg kemsy dan lemb adat)Perda no. 13 2006 (lbg kemsy dan lemb adat)
Perda no. 13 2006 (lbg kemsy dan lemb adat)
 
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.pptPEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
 
Hak dan Kewajiban Desa
Hak dan Kewajiban DesaHak dan Kewajiban Desa
Hak dan Kewajiban Desa
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG L...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2006    TENTANG L...PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2006    TENTANG L...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG L...
 
MEMBANGUN INTERAKSI SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.pptx
MEMBANGUN INTERAKSI SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.pptxMEMBANGUN INTERAKSI SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.pptx
MEMBANGUN INTERAKSI SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.pptx
 
Pemerintahan kampung 2016
Pemerintahan kampung 2016Pemerintahan kampung 2016
Pemerintahan kampung 2016
 
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desaSeri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
 
Materi .pptx
Materi .pptxMateri .pptx
Materi .pptx
 
Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015
 

Recently uploaded

Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikanperencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
SyahrilGabe1
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
5. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK .pptx
5. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK .pptx5. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK .pptx
5. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK .pptx
andikhaidir6
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
ahmad Subbanul
 

Recently uploaded (14)

Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikanperencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
5. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK .pptx
5. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK .pptx5. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK .pptx
5. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK .pptx
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
 

Peran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptx

  • 1. Peran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa Disampaikan oleh : Mulyadi Siagian (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kab. Serdang Bedagai)
  • 2. APAKAH KELEMBAGAAN DESA? Kelembagaan Desa meliputi : (1) Pemerintahan Desa atau Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa atau Pemerintah Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa Adat; (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan (3) Lembaga adat. LIHAT PENJELASAN UU NO. 6/2014 TENTANG DESA
  • 3. Unsur Kelembagaan Desa Pemerintahan Desa/Desa Adat Pemerintah Desa / Desa Adat BPD / Desa Adat Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Adat
  • 4. MENGAPA KELEMBAGAAN DESA PENTING? Keikutsertaan dan keterlibatan kelembagaan desa merupakan indikator penting dari asas “partisipatif” dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. LIHAT PASAL 24 UU NO. 6/2014 TENTANG DESA DAN PENJELASANNYA
  • 5. FUNGSI & TUGAS UNSUR KELEMBAGAAN DESA PEMERINTAHAN DESA/DESA ADAT • adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA • berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. LEMBAGA ADAT • bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
  • 7. Lembaga Adat Desa (LAD) adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari Susunan Asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa Lembaga Adat Desa (LAD) dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa
  • 8. Permendagri 18 Tahun 2018, Pasal 9 ayat 2 Pembentukan Lembaga Adat Desa • Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; • Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat; • Berkedudukan di Desa setempat; • Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa; • Memiliki kepengurusan yang tetap; • Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan • Tidak berafiliasi kepada partai politik.
  • 9. Lembaga Adat Desa membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa
  • 10. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya FUNGSI LAD
  • 11. Lembaga Hubungan Pemerintah Desa BPD Koordinatif dan kemitraan dalam penyusunan regulasi desa, akomodasi aspirasi masyarakat dan pengawasan Pemerintah Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM,RT,RW,Karang Taruna) Kemitraan dalam memberdayakan masyarakat Desa Pemerintah Desa Lembaga Adat Kemitraan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku