Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Revmkhambali
Ringkasan dokumen:
Teori Keadilan Bermartabat digagas oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo sebagai upaya memahami hukum berdasarkan Pancasila dengan menghubungkan "arus atas" (pemikiran Tuhan) dan "arus bawah" (Volksgeist bangsa Indonesia). Teori ini menyatukan hukum dan keadilan serta menawarkan pendekatan sistemik dalam melihat hukum dan mencapai keadilan yang memanusiakan manusia.
Dokumen tersebut merangkum latar belakang dan konsep Teori Keadilan Bermartabat yang digagas oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo. Teori ini menawarkan pendekatan sistemik terhadap hukum berdasarkan Pancasila sebagai Volksgeist Indonesia. Tujuannya adalah mencapai keadilan yang memanusiakan manusia.
Teori hukum abad ke-6 M sampai abad ke-19 M menekankan pada aspek-aspek berikut:
1. Hukum sebagai tatanan kebajikan dan keadilan umum (Socrates), kebijaksanaan aristokrat (Plato), akal dan moral (Aristoteles).
2. Hukum alam sebagai kepentingan perorangan dan kontrak sosial (Epicurus, Hobbes, Locke).
3. Hukum sebagai imperatif kategoris yang melindungi mart
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan antara filsafat hukum dan teori hukum, pengertian filsafat hukum, bagian-bagian filsafat, aliran-aliran hukum seperti hukum alam, positivisme hukum, mazhab sejarah, dan konsep-konsep sosiologi hukum.
Teks tersebut membahas tentang teori hukum murni menurut Hans Kelsen, yang menekankan analisis struktur hukum positif secara objektif dan bebas dari nilai-nilai ideologis. Teori ini memisahkan hukum dari keadilan transendental dan menolak menganggap hukum sebagai manifestasi otoritas gaib.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pengembangan ilmu hukum secara teoritis dan praktis, serta perbedaan antara ilmu hukum normatif (dogmatis) dengan ilmu hukum empiris. Ilmu hukum normatif berfokus pada analisis, interpretasi, dan penilaian aturan hukum positif, sedangkan ilmu hukum empiris melihat gejala hukum sebagai fakta empiris yang dipelajari secara bebas nilai menggunakan metode emp
Dokumen tersebut membahas tentang konstruksi teori hukum dan sistimatika teori hukum. Terdapat tiga model penalaran hukum yaitu aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologi. Masing-masing aspek tersebut dijelaskan berdasarkan berbagai aliran pemikiran hukum seperti positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, dan lainnya.
Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Revmkhambali
Ringkasan dokumen:
Teori Keadilan Bermartabat digagas oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo sebagai upaya memahami hukum berdasarkan Pancasila dengan menghubungkan "arus atas" (pemikiran Tuhan) dan "arus bawah" (Volksgeist bangsa Indonesia). Teori ini menyatukan hukum dan keadilan serta menawarkan pendekatan sistemik dalam melihat hukum dan mencapai keadilan yang memanusiakan manusia.
Dokumen tersebut merangkum latar belakang dan konsep Teori Keadilan Bermartabat yang digagas oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo. Teori ini menawarkan pendekatan sistemik terhadap hukum berdasarkan Pancasila sebagai Volksgeist Indonesia. Tujuannya adalah mencapai keadilan yang memanusiakan manusia.
Teori hukum abad ke-6 M sampai abad ke-19 M menekankan pada aspek-aspek berikut:
1. Hukum sebagai tatanan kebajikan dan keadilan umum (Socrates), kebijaksanaan aristokrat (Plato), akal dan moral (Aristoteles).
2. Hukum alam sebagai kepentingan perorangan dan kontrak sosial (Epicurus, Hobbes, Locke).
3. Hukum sebagai imperatif kategoris yang melindungi mart
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan antara filsafat hukum dan teori hukum, pengertian filsafat hukum, bagian-bagian filsafat, aliran-aliran hukum seperti hukum alam, positivisme hukum, mazhab sejarah, dan konsep-konsep sosiologi hukum.
Teks tersebut membahas tentang teori hukum murni menurut Hans Kelsen, yang menekankan analisis struktur hukum positif secara objektif dan bebas dari nilai-nilai ideologis. Teori ini memisahkan hukum dari keadilan transendental dan menolak menganggap hukum sebagai manifestasi otoritas gaib.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pengembangan ilmu hukum secara teoritis dan praktis, serta perbedaan antara ilmu hukum normatif (dogmatis) dengan ilmu hukum empiris. Ilmu hukum normatif berfokus pada analisis, interpretasi, dan penilaian aturan hukum positif, sedangkan ilmu hukum empiris melihat gejala hukum sebagai fakta empiris yang dipelajari secara bebas nilai menggunakan metode emp
Dokumen tersebut membahas tentang konstruksi teori hukum dan sistimatika teori hukum. Terdapat tiga model penalaran hukum yaitu aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologi. Masing-masing aspek tersebut dijelaskan berdasarkan berbagai aliran pemikiran hukum seperti positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, dan lainnya.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas berbagai persoalan klasik dan kontemporer dalam filsafat hukum seperti hakekat hukum, tujuan hukum, dan keadilan.
2. Dokumen tersebut juga membahas pandangan klasik tentang hukum alam dan pandangan positivis seperti teori perintah dan teori murni Hans Kelsen.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa filsafat huk
Aliran-aliran hukum pidana ini berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat,bukan untuk mencari dasar hukum atau pembenaran hukum.secara garis besar aliran-aliran hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga aliran yaitu aliran Klasik,aliran Modern dan aliran Neo-klasik atau gabungan
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat dan teori hukum. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang konsep teori hukum sebagai konstruksi dari realitas sosial, serta berbagai pendekatan dan teori hukum seperti positivisme hukum, teori pertanggungjawaban hukum, dan perkembangan pikiran manusia menurut Comte.
Bab VII pancasila sebagai sistem filsafat bangsa indonesiayudikrismen1
Pancasila merupakan sistem filsafat Indonesia yang terdiri dari lima sila yang saling terkait. Pancasila menyediakan landasan ontologis, epistemologis, aksiologis, dan antropologis bagi bangsa Indonesia dengan menekankan peran sentral manusia. Pancasila memberikan nilai-nilai moral untuk masyarakat Indonesia dalam membangun persatuan dan keadilan.
Teori hukum membahas berbagai pengertian dan pendekatan terhadap hukum, meliputi filsafat hukum, teori-teori hukum, pengembangan hukum teoretik dan praktik, serta masalah-masalah fundamental dalam hukum."
Pancasila merupakan sistem filsafat Indonesia yang terdiri dari lima sila. Sistem ini memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, Pancasila berfokus pada hakikat manusia sebagai subjek utama. Sedangkan secara epistemologis, Pancasila hadir sebagai sistem pengetahuan yang bersumber dari nilai-nilai bangsa. Landasan aksiologisnya menekankan pada pentingnya nilai-nilai sepert
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat Pancasila. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian filsafat dan filsafat Pancasila, Pancasila sebagai sistem filsafat yang mencakup aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis, serta Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat Pancasila. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian filsafat dan filsafat Pancasila, Pancasila sebagai sistem filsafat yang meliputi aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis, serta Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia.
Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan dasar berpikir dan berkarya yang saling terkait antara sila-silanya, dengan mengakui berbagai sumber pengetahuan seperti akal, perasaan, dan wahyu. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan berlaku di segala waktu."
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat Pancasila. Pancasila dijelaskan sebagai sistem filsafat yang terdiri dari lima sila yang saling berhubungan. Sila-sila Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang mendasari pandangan hidup bangsa Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat Pancasila. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian filsafat dan filsafat Pancasila, Pancasila sebagai sistem filsafat yang memiliki aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis, serta Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia.
[dokumen] membahas tentang Pancasila sebagai filsafat dan sistem filsafat. Secara ringkas, Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Pancasila juga memenuhi kriteria sistem filsafat karena merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu."
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat Pancasila. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa Pancasila dapat didefinisikan sebagai filsafat karena merupakan hasil pemikiran mendalam para pendiri bangsa. Pancasila juga dapat dianalisis secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis untuk memahami hakikatnya sebagai sistem filsafat yang mendasari negara Indonesia.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas berbagai persoalan klasik dan kontemporer dalam filsafat hukum seperti hakekat hukum, tujuan hukum, dan keadilan.
2. Dokumen tersebut juga membahas pandangan klasik tentang hukum alam dan pandangan positivis seperti teori perintah dan teori murni Hans Kelsen.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa filsafat huk
Aliran-aliran hukum pidana ini berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat,bukan untuk mencari dasar hukum atau pembenaran hukum.secara garis besar aliran-aliran hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga aliran yaitu aliran Klasik,aliran Modern dan aliran Neo-klasik atau gabungan
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat dan teori hukum. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang konsep teori hukum sebagai konstruksi dari realitas sosial, serta berbagai pendekatan dan teori hukum seperti positivisme hukum, teori pertanggungjawaban hukum, dan perkembangan pikiran manusia menurut Comte.
Bab VII pancasila sebagai sistem filsafat bangsa indonesiayudikrismen1
Pancasila merupakan sistem filsafat Indonesia yang terdiri dari lima sila yang saling terkait. Pancasila menyediakan landasan ontologis, epistemologis, aksiologis, dan antropologis bagi bangsa Indonesia dengan menekankan peran sentral manusia. Pancasila memberikan nilai-nilai moral untuk masyarakat Indonesia dalam membangun persatuan dan keadilan.
Teori hukum membahas berbagai pengertian dan pendekatan terhadap hukum, meliputi filsafat hukum, teori-teori hukum, pengembangan hukum teoretik dan praktik, serta masalah-masalah fundamental dalam hukum."
Pancasila merupakan sistem filsafat Indonesia yang terdiri dari lima sila. Sistem ini memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, Pancasila berfokus pada hakikat manusia sebagai subjek utama. Sedangkan secara epistemologis, Pancasila hadir sebagai sistem pengetahuan yang bersumber dari nilai-nilai bangsa. Landasan aksiologisnya menekankan pada pentingnya nilai-nilai sepert
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat Pancasila. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian filsafat dan filsafat Pancasila, Pancasila sebagai sistem filsafat yang mencakup aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis, serta Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat Pancasila. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian filsafat dan filsafat Pancasila, Pancasila sebagai sistem filsafat yang meliputi aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis, serta Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia.
Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan dasar berpikir dan berkarya yang saling terkait antara sila-silanya, dengan mengakui berbagai sumber pengetahuan seperti akal, perasaan, dan wahyu. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan berlaku di segala waktu."
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat Pancasila. Pancasila dijelaskan sebagai sistem filsafat yang terdiri dari lima sila yang saling berhubungan. Sila-sila Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang mendasari pandangan hidup bangsa Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat Pancasila. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian filsafat dan filsafat Pancasila, Pancasila sebagai sistem filsafat yang memiliki aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis, serta Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia.
[dokumen] membahas tentang Pancasila sebagai filsafat dan sistem filsafat. Secara ringkas, Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Pancasila juga memenuhi kriteria sistem filsafat karena merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu."
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat Pancasila. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa Pancasila dapat didefinisikan sebagai filsafat karena merupakan hasil pemikiran mendalam para pendiri bangsa. Pancasila juga dapat dianalisis secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis untuk memahami hakikatnya sebagai sistem filsafat yang mendasari negara Indonesia.
Filsafat hukum adalah bagian dari filsafat yang mempelajari hukum. Filsafat hukum berusaha mencapai kebenaran tentang hukum secara sistematis dan rasional melalui argumentasi, serta terbuka terhadap pemahaman baru. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi sumber hukum, dan perkembangan filsafat hukum di Indonesia berusaha mengakomodasi keragaman masyarakat secara konstitusional.
Filsafat hukum membahas tentang hakikat dan tujuan hukum, serta hubungannya dengan nilai-nilai masyarakat. Filsafat hukum berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang hukum dengan melihat lebih jauh dari ilmu hukum semata. Metode yang digunakan antara lain metode kritis, intuitif, dan dialektis untuk mencapai pemahaman yang mendalam.
1. Dokumen tersebut membahas peran filsafat Pancasila dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia. Filsafat Pancasila dijadikan dasar negara dan sistem ideologi nasional sesuai amanat UUD 1945.
2. Filsafat Pancasila menegaskan martabat manusia sehingga menetapkan sistem kenegaraan demokrasi dan negara hukum. Hal ini mewujudkan integritas sistem kenegaraan Pancasila-UUD 1945.
3. Pembent
Dokumen tersebut membahas berbagai definisi dan pengertian kunci dalam hukum menurut para ahli, termasuk tujuan dan fungsi hukum. Definisi hukum sangat luas dan kompleks sehingga sulit dirumuskan dalam satu definisi tunggal."
Dokumen tersebut membahas tentang etika dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa etika pemerintahan bersumber dari filsafat, ilmu pengetahuan, dan sistem moral serta norma. Dokumen juga menjelaskan pendekatan filsafat terhadap etika pemerintahan, prinsip-prinsip negara hukum, dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengambilan keput
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islamNurul Jannah
Makalah ini membahas teori keadilan dalam perspektif filsafat hukum dan Islam. Secara khusus, dibahas teori keadilan Aristoteles dan John Rawls dalam filsafat hukum, serta teori keadilan ilahiyah Muktazilah dan Asy'ariyah, serta maqashid syariah dalam filsafat hukum Islam. Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi alternatif argumentasi hukum bagi para hakim dalam memeriksa dan memut
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
Teori keadilan bermartabat 2019
1. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, Msi
Dr. Drs. H. Muh. Khambali, SH, MH
Program Doktor Ilmu Hukum (S3)
UNISSULA SEMARANG
Sabtu, 11 Mei 2019
2. PENGGAGAS
Teori keadilan bermartabat digagas oleh:
PROF. DR. TEGUH PRASETYO, S.H., M.Si.
Guru besar Fak. Hukum UKSW Salatiga
Anggota DKPP Republik Indonesia.
Karya tulis buku yang telah diterbitkan 35 judul.
Aktif menulis di jurnal nasional/internasional hukum.
4. Hakikat Teori Keadilan Bermartabat
• Ontologis:
• Apa pengertian teori keadilan bermartabat?
• Epistemologis:
• Bagaimana asal-muasal teori keadilan bermartabat?
• Aksiologis:
• Untuk apa teori keadilan bermartabat dibangun?
5. Teori Keadilan Bermartabat adalah suatu usaha untuk memahami
atau mendekati pikiran Tuhan. (Prof Teguh Prasetyo)
Pikiran Tuhan
6. SkopaTeoriKeadilanBermartabat
Lapisan-lapisandalamilmuhukum
Dalam teori keadilan bermartabat tidak dikehendaki adanya konflik dalam
lapisan-lapisan ilmu hukum itu.
Filsafat Hukum
( Philosophy of Law )
Teori Hukum
( Legal Theory )
Dogmatik Hukum
( Jurisprudence )
Hukum dan Praktik Hukum
( Law and Legal Practice )
7. Kerangka Kerja Teori Keadilan Beermartabat
Dikte
hukum
sebagai
Masukan
Proses Legislasi dan
Diskresi, serta proses
peradilan menurut
hukum acara sebagai
konversi
Loloh balik
(Feedback)
Eksekusi/
Pelaksanaan
Keluaran
(Output)
Peraturan,
Keputusan, dan
Putusan
8. Periode Hukum
Periode Pertama:
• Berlangsung di
taman eden/sorga.
• Berbentuk lisan.
Periode Kedua:
• Setelah negara terbentuk.
• Tertulis.
• Otoritas pembuat adalah Tuhan.
• Karakter hukum tidak berubah
(tetap sejumlah perintah dan
larangan).
9. Ciri-ciri yang sama antara kedua periode
Hukum sebagai peraturan tingkah-laku
manusia.
Adanya perintah dan larangan.
Adanya sanksi yang tegas apabila perintah dan
larangan itu tidak dipatuhi.
Adanya otoritas pembuat hukum yang jelas
keberadaannya, sehingga hukum itu
mempunyai kekuatan mengikat dan
memperoleh legitimasi yang kuat.
10. ASAL-USUL
Tarik menarik antara Lex Eterna
(arus atas) dan Volksgeist (arus
bawah), dalam memahami
Hukum sebagai Usaha untuk
mendekati Pikiran Tuhan,
menurut Sistem Hukum
Berdasarkan Pancasila.
13. PRINSIP-PRINSIP
Teori keadilan bermartabat menawarkan postulat hukum
sebagai suatu sistem; dimana satu ciri penting di dalamnya
adalah tidak dikehendaki adanya konflik. Yang
dikehendaki adalah suatu perdebatan yang sehat,
dialektika yang bermanfaat bagi pembangunan pemikiran
hukum.
Teori keadilan bermartabat tidak sekedar mendasar dan
radikal.
Karakter teori keadilan bermartabat antara lain juga adalah
suatu sistem filsafat hukum yang mengarahkan atau
memberi tuntunan serta tidak memisahkan seluruh kaidah
dan asas atau substantive legal disciplines.
14. Latar belakang teori keadilan bermartabat
Teori keadilan bermartabat tidak
mengabaikan Renaissance.
Teori keadilan bermartabat memberi
konteks kepada pemikiran hukum
modern menurut Volksgeist Indonesia
yang bersumber kepada Pancasila.
15. VOLKSGEIST = PANCASILA
Jiwa bangsa,
Telah disepakati sebagai suatu
kesepakatan bersama,
Sumber dari segala sumber
kesepakatan,
Sumber dari segala sumber hukum,
Falsafah bangsa.
17. PANCASILA
DASAR TEORI KEADILAN BERMARTABAT
Pancasila didasari oleh sikap keseimbangan antara
kekeluargaan, namun tidak begitu saja
mengesampingkan individu.
Pancasila merupakan suatu falsafah yang bersistem.
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat mempunyai
sifat koheren, yakni mempunyai hubungan satu
dengan yang lainnya. Antara sila yang satu dengan sila
yang lainnya saling terkait dan tidak bertentangan.
18. Teori Keadilan Bermartabat dapat
disebut juga dengan suatu teori
sistem hukum berdasarkan
Pancasila.
( Hlm 90 )
19. KEBERSATUAN
HUKUM DAN KEADILAN
Keadilan adalah tujuan yang hendak dicapai oleh setiap
sistem hukum. (Akan tetapi sementara pihak berpendapat
bahwa keadilan yang hendak dicapai adalah keadilan
ekonomi, bersifat kebendaan ~ utilitarian).
Teori keadilan bermartabat berpandangan bahwa keadilan
yang wajib disediakan oleh setiap sistem hukum adalah
keadilan yang berdimensi spiritual, yang berada di
kedalaman konsep kemerdekaan itu sendiri.
Kemerdekaan adalah tiang pokok dalam seluruh sistem
hukum di dunia.
20. GAGASAN KEADILAN
Sumber
Keadilan
• Titik temu antara “arus atas”, pemikiran Tuhan, dan “arus bawah”,
Volksgeist bangsa Indonesia dalam Pancasila.
• Meneruskan amanat Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.
Pendekatan
• Murni pendekatan hukum yang tidak hanya mengandung dimensi
filosofis, yuridis, sosiologis, kultural, etis, dan religiusitas.
• Mendasarkan diri kepada rechtsidee yaitu Pancasila, bela negara.
Sasaran
Akhir
• Hukum dan sistem hukum.
• Negara hukum berdasarkan Pancasila (Bermartabat)
21. Teori Keadilan Bermartabat
berangkat dari postulat sistem;
bekerja mencapai tujuan, yaitu
keadilan bermartabat.
Keadilan yang memanusiakan
manusia, keadilan yang nge wong
ke wong.