Dokumen tersebut merupakan ringkasan hasil diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2011. Diskusi mencakup berbagai hal terkait teknis judisial dan non teknis di lingkungan peradilan agama, seperti penyempurnaan hukum formal dan materiil, pengembangan teknologi informasi, serta peningkatan pelayanan keadilan bagi masyarakat.
Rangkuman hasil diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010 adalah sebagai berikut: (1) menetapkan kembali semua rumusan Rakernas tahun 2009 kecuali yang diubah, (2) menekankan pentingnya hakim mengetahui fakta dan bukti dalam perkara sebelum memutus, (3) menyarankan penggunaan teknik hukum dalam pengambilan
Tentang Ahli Waris Pengganti di halaman 2 no. 5.
Ahli Waris Pengganti seagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI, pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu.
5 rumusan hasil rakernas pa tahun 2012pamuaralabuh
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI membahas pemantapan sistem kamar untuk meningkatkan kesatuan hukum dan profesionalisme hakim. Rapat ini membahas berbagai masalah teknis dan non-teknis di lingkungan peradilan agama, termasuk upaya meningkatkan kualitas SDM peradilan agama.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan rumusan hasil diskusi Komisi II tentang Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding.
Ahli Waris Pengganti dalam Buku II supaya direvisi, sesuai hasil Rakernas 2010 hanya kepada cucu saja. Dengan demikian sekaligus menyatakan bahwa ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 167 huruf c) angka 2) s.d. 6) yang berkaitan dengan ahli waris pengganti tidak berlaku.
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri tentang pengesahan badan hukum yayasan. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengajuan nama yayasan, permohonan pengesahan badan hukum yayasan, serta dokumen pendukung yang diperlukan. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan profesionalisme dalam pelayanan pengesahan badan hukum yayasan secara elektronik.
Surat keputusan ini membentuk tim implementasi aplikasi SIADPA Plus pada Pengadilan Agama Klaten yang bertugas menjalankan aplikasi tersebut dan melapor ke Ketua Pengadilan. Tim terdiri atas pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Klaten.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan hasil diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2011. Diskusi mencakup berbagai hal terkait teknis judisial dan non teknis di lingkungan peradilan agama, seperti penyempurnaan hukum formal dan materiil, pengembangan teknologi informasi, serta peningkatan pelayanan keadilan bagi masyarakat.
Rangkuman hasil diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010 adalah sebagai berikut: (1) menetapkan kembali semua rumusan Rakernas tahun 2009 kecuali yang diubah, (2) menekankan pentingnya hakim mengetahui fakta dan bukti dalam perkara sebelum memutus, (3) menyarankan penggunaan teknik hukum dalam pengambilan
Tentang Ahli Waris Pengganti di halaman 2 no. 5.
Ahli Waris Pengganti seagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI, pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu.
5 rumusan hasil rakernas pa tahun 2012pamuaralabuh
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI membahas pemantapan sistem kamar untuk meningkatkan kesatuan hukum dan profesionalisme hakim. Rapat ini membahas berbagai masalah teknis dan non-teknis di lingkungan peradilan agama, termasuk upaya meningkatkan kualitas SDM peradilan agama.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan rumusan hasil diskusi Komisi II tentang Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding.
Ahli Waris Pengganti dalam Buku II supaya direvisi, sesuai hasil Rakernas 2010 hanya kepada cucu saja. Dengan demikian sekaligus menyatakan bahwa ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 167 huruf c) angka 2) s.d. 6) yang berkaitan dengan ahli waris pengganti tidak berlaku.
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri tentang pengesahan badan hukum yayasan. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengajuan nama yayasan, permohonan pengesahan badan hukum yayasan, serta dokumen pendukung yang diperlukan. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan profesionalisme dalam pelayanan pengesahan badan hukum yayasan secara elektronik.
Surat keputusan ini membentuk tim implementasi aplikasi SIADPA Plus pada Pengadilan Agama Klaten yang bertugas menjalankan aplikasi tersebut dan melapor ke Ketua Pengadilan. Tim terdiri atas pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Klaten.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang aplikasi sistem informasi database Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia (SID LBH FMMI) untuk memproses permohonan calon anggota dan pengurus LBH FMMI secara online. Dokumen tersebut juga menjelaskan tahapan pendaftaran calon anggota dan pengurus LBH FMMI mulai dari pengisian formulir pendaftaran, verifikasi administrasi, hingga seleksi faktual.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mengatur pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk mencegah korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pedoman ini memberikan panduan untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi.
Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Ke...Irfan Afandi
Pengumuman ini memberitahukan pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2017. Terdapat beberapa persyaratan untuk pelamar seperti kewarganegaraan Indonesia, tidak pernah dihukum, memenuhi kualifikasi pendidikan, dan bersedia ditempatkan di unit kerja di lingkungan kementerian. Seleksi akan dilakukan melalui tahapan administrasi, tes kompetensi dasar
Keputusan ini menunjuk Adli sebagai Tenaga Pembuat Daftar Gaji di Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. Penunjukan ini berlaku sejak 2 Januari 2013 dan tidak mengubah status dan penghasilan Adli sebagai PNS.
Dokumen tersebut berisi petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang mencakup tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, seleksi, dan pengangkatan. Dokumen tersebut mengatur pembentukan panitia seleksi, tugas dan tanggung jawabnya, serta prosedur pelaksanaan seleksi PPPK secara nasional maupun di tingkat instansi.
1. Itsbat nikah adalah penetapan pernikahan yang telah terjadi sesuai syariat Islam namun belum tercatat resmi;
2. Itsbat nikah berpengaruh positif terhadap status anak dan hak waris keluarga;
3. Proses pengajuan dan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah penyelundupan hukum.
Dokumen tersebut membahas prosedur dan tata cara penjatuh hukuman disiplin terhadap PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Secara garis besar mencakup pemanggilan, pemeriksaan, dan pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
Peraturan KEMENKUMHAM tentang Pengangkatan Notaris [2017]Azka Aldrich
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS.
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2017
Dokumen tersebut merupakan undang-undang yang mengubah undang-undang sebelumnya tentang pembentukan provinsi dan kabupaten di Maluku. Perubahan ini dilakukan karena belum siapnya perangkat daerah dan situasi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan umum lokal. Perubahan mencakup pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah sementara melalui penetapan berdasarkan hasil pemil
MANAJEMEN PNS_PP No. 11/2017 jo 17/2020 Kanaidi ken
PP No. 11 Tahun 2017 jo PP 17 Tahun 2020 mengatur tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan bagi PNS. Peraturan ini juga menetapkan peraturan pelaksanaan mana saja yang
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNSUlfah Hanum
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS) yang mencakup penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, dan aspek-aspek lainnya dalam manajemen PNS. Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
Rangkaian undang-undang ini membahas tentang perlindungan data pribadi. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak atas data pribadi warga negara sesuai dengan UUD 1945. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan data pribadi termasuk jenis data, hak pemilik data, dan ketentuan pemrosesan data.
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas hasil diskusi Komisi II tentang urusan lingkungan peradilan agama.
2. Pembahasan mencakup teknis judisial seperti hukum formal dan materiil serta hal-hal non teknis seperti pengelolaan SDM dan teknologi informasi.
3. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan peradilan agama.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mengatur tentang keterbukaan informasi di pengadilan, termasuk jenis informasi yang harus diumumkan pengadilan seperti putusan, penetapan, agenda sidang, biaya perkara, dan mekanisme pengaduan. Keputusan ini juga mengatur hak masyarakat untuk mengakses informasi tertentu di pengadilan seperti putusan tertentu dan data statistik perkara, dengan tetap memperhatikan privasi
"Perlu kajian akademis / penelusuran kembali istilah dan rujukan yang lebih shahih (valid) secara syar'i di dalam permasalahan ketentuan anak angkat dan ahli waris pengganti.
Uu tahun 2000 no. 3o tentang rahasia dagangLegal Akses
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan rahasia dagang di Indonesia. Rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi yang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiannya. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dan mengatur tentang pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang, biaya pencatatan, penyelesaian sengketa, pelanggaran, penyidikan, dan sanksi pidana.
Semua hasil rumusan Rakernas tahun 2011 di Jakarta, kecuali yang dilakukan perubahan dalam rumusan ini, tetap berlaku dan dijadikan sebagai rumusan dalam Rakernas tahun 2012 di Manado.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang aplikasi sistem informasi database Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia (SID LBH FMMI) untuk memproses permohonan calon anggota dan pengurus LBH FMMI secara online. Dokumen tersebut juga menjelaskan tahapan pendaftaran calon anggota dan pengurus LBH FMMI mulai dari pengisian formulir pendaftaran, verifikasi administrasi, hingga seleksi faktual.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mengatur pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk mencegah korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pedoman ini memberikan panduan untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi.
Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Ke...Irfan Afandi
Pengumuman ini memberitahukan pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2017. Terdapat beberapa persyaratan untuk pelamar seperti kewarganegaraan Indonesia, tidak pernah dihukum, memenuhi kualifikasi pendidikan, dan bersedia ditempatkan di unit kerja di lingkungan kementerian. Seleksi akan dilakukan melalui tahapan administrasi, tes kompetensi dasar
Keputusan ini menunjuk Adli sebagai Tenaga Pembuat Daftar Gaji di Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. Penunjukan ini berlaku sejak 2 Januari 2013 dan tidak mengubah status dan penghasilan Adli sebagai PNS.
Dokumen tersebut berisi petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang mencakup tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, seleksi, dan pengangkatan. Dokumen tersebut mengatur pembentukan panitia seleksi, tugas dan tanggung jawabnya, serta prosedur pelaksanaan seleksi PPPK secara nasional maupun di tingkat instansi.
1. Itsbat nikah adalah penetapan pernikahan yang telah terjadi sesuai syariat Islam namun belum tercatat resmi;
2. Itsbat nikah berpengaruh positif terhadap status anak dan hak waris keluarga;
3. Proses pengajuan dan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah penyelundupan hukum.
Dokumen tersebut membahas prosedur dan tata cara penjatuh hukuman disiplin terhadap PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Secara garis besar mencakup pemanggilan, pemeriksaan, dan pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
Peraturan KEMENKUMHAM tentang Pengangkatan Notaris [2017]Azka Aldrich
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS.
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2017
Dokumen tersebut merupakan undang-undang yang mengubah undang-undang sebelumnya tentang pembentukan provinsi dan kabupaten di Maluku. Perubahan ini dilakukan karena belum siapnya perangkat daerah dan situasi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan umum lokal. Perubahan mencakup pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah sementara melalui penetapan berdasarkan hasil pemil
MANAJEMEN PNS_PP No. 11/2017 jo 17/2020 Kanaidi ken
PP No. 11 Tahun 2017 jo PP 17 Tahun 2020 mengatur tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan bagi PNS. Peraturan ini juga menetapkan peraturan pelaksanaan mana saja yang
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNSUlfah Hanum
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS) yang mencakup penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, dan aspek-aspek lainnya dalam manajemen PNS. Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
Rangkaian undang-undang ini membahas tentang perlindungan data pribadi. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak atas data pribadi warga negara sesuai dengan UUD 1945. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan data pribadi termasuk jenis data, hak pemilik data, dan ketentuan pemrosesan data.
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas hasil diskusi Komisi II tentang urusan lingkungan peradilan agama.
2. Pembahasan mencakup teknis judisial seperti hukum formal dan materiil serta hal-hal non teknis seperti pengelolaan SDM dan teknologi informasi.
3. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan peradilan agama.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mengatur tentang keterbukaan informasi di pengadilan, termasuk jenis informasi yang harus diumumkan pengadilan seperti putusan, penetapan, agenda sidang, biaya perkara, dan mekanisme pengaduan. Keputusan ini juga mengatur hak masyarakat untuk mengakses informasi tertentu di pengadilan seperti putusan tertentu dan data statistik perkara, dengan tetap memperhatikan privasi
"Perlu kajian akademis / penelusuran kembali istilah dan rujukan yang lebih shahih (valid) secara syar'i di dalam permasalahan ketentuan anak angkat dan ahli waris pengganti.
Uu tahun 2000 no. 3o tentang rahasia dagangLegal Akses
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan rahasia dagang di Indonesia. Rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi yang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiannya. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dan mengatur tentang pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang, biaya pencatatan, penyelesaian sengketa, pelanggaran, penyidikan, dan sanksi pidana.
Semua hasil rumusan Rakernas tahun 2011 di Jakarta, kecuali yang dilakukan perubahan dalam rumusan ini, tetap berlaku dan dijadikan sebagai rumusan dalam Rakernas tahun 2012 di Manado.
Dokumen tersebut merupakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan ini mengatur tentang bentuk badan hukum, kepemilikan, permodalan, kegiatan usaha, batasan pemberian pinjaman, dan persyaratan pendaftaran bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Dokumen ini membahas penanganan sengketa pertanahan, blokir dan sita. Ia menjelaskan latar belakang UUPA dan peraturan terkait pendaftaran tanah, penyebab maraknya kasus pertanahan, tata cara pencatatan blokir dan sita, serta isu-isu terkait pencatatan blokir dan putusan MA. Dokumen ini memberikan gambaran umum kasus pertanahan di Indonesia dan upaya hukum dalam penyelesaian sengketanya.
Peraturan Menteri Agama Nomor 14/2016 mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Beberapa hal baru yang diatur antara lain pendaftaran perkara secara online, pemeriksaan acara sederhana dan biasa yang dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, serta pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah yang berada pada kewenangan Pengadilan Agama.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 3 Tahun 2022 mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Peraturan tahun 2022 memperkenalkan mediasi secara elektronik dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi elektronik untuk memfasilitasi proses mediasi secara virtual. Kedua peraturan ini mengatur tahapan pra mediasi, pelaksanaan mediasi, peran mediator, serta ketentuan penutup.
PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI .pptWahyuNurRohman4
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Prinsip-prinsip hukum acara peradilan konstitusi mencakup asas-asas seperti persidangan terbuka, independen, dan cepat serta hak untuk didengar secara seimbang. Terdapat empat jenis persidangan yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan, rapat permusyawaratan hakim, dan pengucapan putusan. Permohonan dapat diajukan secara online atau konven
1. Prosedur pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (prodeo) meliputi penyerahan berkas perkara ke petugas meja I, penerbitan surat kuasa untuk membayar (SKUM) nominal Rp. 0, penomoran SKUM oleh kasir, pencatatan data perkara oleh petugas meja II, dan penyerahan salinan berkas perkara kepada pihak berperkara.
Dokumen tersebut merupakan penetapan kinerja tahunan Pengadilan Agama Muara Labuh untuk tahun 2014. Terdapat 6 sasaran strategis yang mencakup pelayanan peradilan yang baik, transparansi peradilan, efisiensi biaya peradilan, peningkatan SDM, pengawasan yang efektif, dan ketertiban administrasi. Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan berbagai indikator kinerja utama seperti persentase penyelesaian perkara t
Rencana Kinerja Pengadilan Agama Muaralabuh Tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan penyelesaian perkara, peningkatan akseptabilitas putusan hakim, dan peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan menetapkan berbagai sasaran dan indikator kinerja seperti persentase perkara yang diselesaikan, persentase putusan yang diajukan upaya hukum, serta persentase berkas yang disampaikan secara lengkap
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut berisi daftar pejabat penilai dan pegawai yang dinilai beserta jabatan dan unit kerjanya.
2. Terdapat target kerja tahunan pegawai yang dinilai beserta kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya yang diharapkan.
3. Terdapat penilaian pencapaian target kerja tahunan oleh pejabat penilai beserta nilai kinerja yang dicapai pegawai.
Dokumen tersebut merupakan laporan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB. Laporan tersebut mencakup identitas pejabat penilai, pegawai yang dinilai, atasan pejabat penilai, unsur penilaian yang mencakup pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja, serta tanda tangan persetujuan dari pegawai yang dinilai dan atasan pejabat penilai.
Dokumen tersebut berisi penilaian kinerja pegawai negeri sipil bernama Gerhana Putra oleh pejabat penilai Rismal Riandi. Dokumen mencakup identitas pegawai dan pejabat penilai, unsur-unsur yang dinilai seperti sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja, serta nilai akhir prestasi kerja. Berdasarkan dokumen tersebut, nilai akhir prestasi kerja Gerhana Putra adalah 86,98 atau dikategorikan baik.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut berisi penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil yang mencakup beberapa unsur, yaitu sasaran kerja pegawai, perilaku kerja, dan nilai prestasi kerja. Dokumen ini juga memuat target dan realisasi kegiatan tugas jabatan serta perhitungan nilai capaian skp untuk menentukan prestasi kerja yang dinilai.
Ringkasan dokumen tersebut adalah daftar nama, NIP, pangkat, jabatan, dan unit kerja pejabat penilai dan pegawai negeri sipil yang dinilai beserta sasaran kerja pegawainya yang terdiri dari beberapa kegiatan tugas jabatan, target, kuantitas/output, kualitas/mutu, waktu, dan biaya.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Pengadilan Agama Muara Labuh, mencakup lokasi, wilayah hukum, jumlah pegawai, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, serta visi, misi dan tujuan strategis Pengadilan hingga tahun 2019.
1. This document appears to be records from a local government office tracking various metrics on a monthly basis, including numbers of documents received, rejected, canceled, and more.
2. The metrics are shown numerically in a table format for different months. Additional information provided includes names and identification numbers of government officials.
3. The purpose of the document seems to be to document and report on workflow and outputs of the local government office on an ongoing monthly basis.
1. RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI II
BIDANG URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
RAKERNAS MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2007
A. BIDANG TEKNIS
1.
Untuk menghindari menumpuknya Akta Cerai di Pengadilan Agama karena belum
diambil oleh pihak yang berkepentingan (ex suami/ex istri), perlu ditempuh langkahlangkah sebagai berikut :
a.
Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 32/TUADA-AG/III-UL/1993 tanggal 11
September 1993 yang mengatur ketentuan pasal 84 ayat (4) harus dicabut;
b.
Akta Cerai
yang menumpuk tersebut disampaikan
kepada pihak
yang
berkepentingan melalui jurusita dan biaya yang diperlukan untuk penyampaian
tersebut dibebankan kepada DIPA;
c.
Pengadilan memberitahukan kepada para pihak yang berperkara bahwa putusan
bukan merupakan alat bukti cerai, yang menjadi alat bukti cerai adalah Akta Cerai;
2.
Untuk menghindari berlarut-larutnya proses penyelesaian perkara perceraian, agar
perkara perceraian tidak selalu diakumulasikan dengan harta bersama sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama. Pada harta bersama tersebut dapat diletakan sita;
3.
Perkara perceraian yang pihak Tergugat/Termohonnya tempat kediamannya tidak jelas
atau tidak diketahui
atau tidak mempunyai tempat
kediaman
yang tetap,
pemanggilannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun
1975, dan dapat menggunakan media lain seperti internet;,
4.
Pemanggilan pihak yang berdomisili di luar negeri, disamping melalui Dirjen Protokol
dan Konsuler Depertemen Luar Negeri, dianjurkan juga untuk internet;
5.
Dalam perkara sengketa perkawinan termasuk perkara hadhanah, tidak berlaku azas
“Nebis in Idem” sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992
tanggal 24 Juli 1993;
2. 6.
Penghitungan harta bersama seorang suami yang beristri lebih dari seorang sesuai
dengan ketentuan pasal 94 ayat (2) KHI, dilakukan secara proporsional dengan
mempertimbangkan jangka waktu perkawinan berlangsung;
7.
Royalti dari hasil kekayaan seseorang menjadi haknya berdasarkan hak atas kekayaan
intelektual (HAKI). Dalam hal hak itu diperoleh dalam perkawinan yang sedang
berlangsung, hak atas rolayti menjadi pendapatan yang diperoleh dalam perkawinan dan
karena itu menjadi harta bersama;
8.
Pengelolaan/penguasaan harta bawaan yang menghasilkan tambahan atau kerugian
dalam perkawinan dikategorikan menjadi harta bersama;
9.
Untuk menghindari tidak terlaksananya eksekusi penyerahan anak, perlu dilakukan
dengan :
a.
Mendahulukan kepentingan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UndangUndang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak;
b.
Mengupayakan perdamaian melalui mediasi;
c.
Menerapkan lembaga dwangsom; atau
d.
Menerapkan ketentuan Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg;
10. Dengan memperhatikan ketentuan hukum Islam, pembayaran bagian dari gaji suami
untuk istri yang dicerai sebagaimana dimaksud dalam PP 10 Tahun 1983 jo PP 45
Tahun 1990 dapat dikompensasikan dengan lembaga mut’ah dalam perceraian Islam;
11. a.
Dalam hal tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf atau pengganti akta
ikrar wakaf dapat diajukan permohonan itsbat wakaf ke Pengadilan Agama dengan
berpedoman pada petunjuk teknis Mahkamah Agung. Penetapan Pengadilan Agama
tersebut menjadi dasar permohonan sertifikat tanah;
b.
Persangkaan hakim dan syahadah istifadhah dalam sengketa wakaf memiliki
kekuatan pembuktian yang kuat.
12. Terkait pelaksanaan tugas di bidang teknis, perlu diukung dengan peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia dengan melakukan kajian hukum yang relevan dengan
pelaksanaan tugas Peradilan Agama.
3. B. PELAYANAN INFORMASI
Untuk
menindaklanjuti
Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
RI
Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi perlu
dilakukan langkah-langkah pelayanan sebagai berikut :
1.
Pemberian pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di lingkungan Pengadilan
Agama ditingkatkan dengan menggunakan pemanfatan Teknologi Informasi secara
maksimal meliputi pelayanan antara lain :
a.
Jadwal sidang;
b.
Pengumuman perkara ghaib;
c.
Informasi tentang perkara yang diputus yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;
d.
2.
Informasi tentang biaya perkara;
Pelayanan informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi perlu disediakan sarana
dan prasarana yang memadai berupa :
a.
Penyediaan peralatan komputer;
b.
Penyediaan anggaran operasional melalui DIPA;
c.
Penyediaan petugas operator setiap Satker yang berbasis pendidikan sarjana/D.III
komputer;
d.
Pelatihan bagi petugas operator TIM TI;
e.
Penunjukan Tim TI oleh setiap Ketua PTA dan PA;
f.
Pemanfaatan TI melalui program perlombaan penggunaan TI oleh Direktorat
Jenderal Badilag MARI;
g.
Menyediakan minimal 1 unit komputer bagi masyarakat yang ingin mengakses
informasi pengadilan;
3.
Pada setiap Pengadilan Tinggi Agama perlu dibuat sub domain Website dengan induk
Mahkamah Agung yang online dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama;
4.
Setiap kegiatan dan informasi yang dipandang perlu pada PA dan PTA terutama
masalah perkara supaya disampaikan secara aktif untuk dimuat pada Website yang ada
di Mahkamah Agung;
4. 5.
Dalam rangka meningkatkan kemampuan penggunaan TI di lingkungan Peradilan
Agama maka perlu diberi motivasi dengan diselenggarakan lomba pemanfaatan TI;
C. PELAYANAN ADMINISTRASI
Kegiatan administrasi diharapkan dapat berjalan lancar, tertib, sederhana dan cepat serta
tepat waktu dengan menggunakan peralatan teknologi, yang meliputi kegiatan :
1.
Proses penerimaan perkara dilakukan dengan Sistem Aplikasi Administrasi Perkara
Peradilan Agama (SIADPA) pada seluruh pengadilan tingkat pertama dan tingkat
banding yang meliputi proses SIADPA Keuangan, Register dan Pelaporan, dengan
mengacu pada KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola-pola
Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara;
2.
Untuk meningkatkan ketertiban administrasi di bidang pengelolaan sumber daya
manusia supaya dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
pada setiap satuan kerja;
D. PELAYANAN UMUM
Aparat pengadilan perlu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan
dan supaya membudayakan sikap dan prilaku yang sopan, ramah, dan bijaksana untuk
meminimalisir perasaan tidak puas masyarakat.