Contoh Raport Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah
Ket. hub: 085247432686 atau langsung ke http://darularqamnurkarim.blogspot.com/2014/09/rapor-kurikulum-2013-ma-madrasah-aliyah.html
Contoh Raport Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah
Ket. hub: 085247432686 atau langsung ke http://darularqamnurkarim.blogspot.com/2014/09/rapor-kurikulum-2013-ma-madrasah-aliyah.html
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. BUPATI PAKPAK BHARAT
Salak, 2016
Kepada Yth.
Para Pimpinan SKPD jajaran Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat
m.m
di.
tempat
SURAT EDARAN
Nomor :470/ /Dukcapil/ 2016
PERCEPATAN PEMBUATAN KTP-El DAN AKTA LAHIR
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan
Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan bahwa Negara
berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakan terhadap penentuan status pribadi dan status
hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia yang beradadalam wilayah
NKRI.
Pada pasal 5 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 disebutkan bahwa pemerintah melalui
menteri berwenang menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional,
meliputi :
a. Koordinasi antar instansi dan antar daerah;
b. Penetapan system , pedoman, dan standar;
c. Pembinaan, pembimbingan supervisi, pemantauan evaluasi dan konsultasi;
d. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional;
e. Menyediakan blanko KTP-el bagiKabupaten/Kota;
f. Pengawasan.
Sekaitan dengan hal tersebut aparatur Sipil Negara (ASN) dijajaran pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat berkewajiban memfasilitasi danmembantu setiap warga masyarakat untuk
mendapatkan kewajibannya dibidang dokumen kependudukan seperti akta kelahiran setiap penduduk
khususnya 0-18 tahun, dalamrangka itu, dihimbau kepada seluruh SKPD agar aparatur sipil Negara
berjenjang untuk :
1. Menghimbau agar dapat membantu dan memfasilitasi masyarakat yang belum memiliki akta lahir
untuk mengurus akta lahirnya dilingkungan tempat aparatur sipil Negara bertempat tinggal
2. Persyaratan pembuatan akta lahir cukup menyertakan pengantar dokter/bidan, penolong kelahiran,
photocopy Kartu Keluarga, kutipan akta nikah, surat nikah orang tua, wali pelapor, untuk
menunjukkan aslinya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak
Bharat.
3. Berkas dapat diantar ke Dsdukcapil Kabupaten Pakpak Bharat dengan menghubungi call center
0812 5430 347.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
BUPATI PAKPAK BHARAT,
dto
REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA
Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak 22272 Telepon (0627)7433054 Fax (0627)7433054
http://pakpakbharatkab.go.id