Bencana

3. GAMBARAN UMUM

4. Sekilas gambaran wilayah Kabupaten Nganjuk
Secara geografis Kabupaten Nganjuk
memiliki batas-batas:
• Batas Utara :
Kabupaten Bojonegoro
• Batas Timur :
Kabupaten Jombang dan Kediri
• Batas Selatan:
Kabupaten Kediri dan Trenggalek
• Batas Barat:
Kabupaten Ponorogo dan Madiun

5. Sekilas gambaran wilayah Kabupaten Nganjuk
• Luas wilayah : 1.224 Km²
• Jumlah Kecamatan : 20 Kecamatan
• Jumlah Desa : 264 Desa
• Jumlah Kelurahan : 20 Kelurahan
• Jumlah Penduduk : 1.054.611 Jiwa

6. Berdasarkan kondisi geografis dan historis, Kabupaten Nganjuk memiliki potensi
ancaman bencana alam antara lain :
• Banjir (sekitar Desember, Januari, Februari)
• Tanah longsor (sekitar Desember, Januari, Februari)
• Cuaca ekstrem (puting beliung/angin kencang)
(sekitar Maret, April, Mei, dan
sekitar September, Oktober, November)
• Kekeringan / kekurangan air bersih
(sekitar Juni, Juli, Agustus)
• Kebakaran hutan dan lahan
(sekitar Juni, Juli, Agustus)
• Gempa Bumi (tidak bisa diprediksi)

7. KONSEP BENCANA
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
UU 24 Tahun 2007

8. BENCANA
3
JENIS
Bencana Alam
bencana yang
diakibatkan oleh
peristiwa atau
serangkaian peristiwa
yang disebabkan oleh
alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan,
dan tanah
langsor.
Bencana Sosial
bencana yang
diakibatkan oleh
peristiwa atau
serangkaian peristiwa
yang diakibatkan oleh
manusia yang meliputi
konflik sosial
antarkelompok atau
antarkomunitas
masyarakat, dan teror
Bencana Nonalam
bencana yang
diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian
peristiwa nonalam yang
antara lain berupa gagal
teknologi, gagal
modernisasi, epidemi,
dan
wabah penyakit
Menurut UU 24 Tahun 2007, bencana ada 3 (tiga) jenis

9. Menurut Dokumen Kajian Risiko Bencana 2021 yang disusun BPBD, Kabupaten Nganjuk mempunyai 7 ancaman bencana
Banjir
Karhutla
Tanah Longsor
Wabah Penyakit
Streaming
Media
Cuaca Ekstrim Kekeringan
Gempa Bumi

10. Ada 3 (tiga) tahap Penanggulangan Bencana yaitu Prabencana, Saat Bencana dan Pascabencana
menguji sistem peringatan dini,
pengorganisasian, penyuluhan,
pelatihan dan gladi mekanisme
tanggap darurat, penyiapan dan
pengecekan kebutuhan dasar serta
peralatan
Kesiapsiagaan
Mengurangi risiko bencana di
daerah rawan, pengaturan
dan pembangunan
infrastruktur, sistem
pendidikan dan pelatihan
kebencanaan
Mitigasi/
Pencegahan
melakukan kaji cepat, penentuan status
darurat bencana, penyelamatan dan
evakuasi masyarakat terdampak bencana,
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan
kelompok rentan dan pemulihan segera
sarana prasarana vital
Keadaan Darurat
Perbaikan lingkungan dan sarpras
terdampak bencana, pemberian
bantuan perbaikan rumah,
Pembangunan kembali sarana
prasarana menjadi lebih baik lagi
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Siklus PB
PraBencana
SaatBencana
PascaBencana

11. MITIGASI DAN
KESIAPSIAGAAN
BENCANA

12. Pencegahan bencana
adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan
untuk mengurangi atau
menghilangkan risiko
bencana, baik melalui
pengurangan ancaman
bencana maupun
kerentanan pihak yang
terancam bencana.
Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007
Mitigasi adalah
serangkaian upaya
untuk mengurangi risiko
bencana, baik melalui
pembangunan fisik
maupun penyadaran
dan peningkatan
kemampuan
menghadapi ancaman
bencana.
Kesiapsiagaan
adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan
untuk mengantisipasi
bencana melalui
pengorganisasian
serta melalui langkah
yang tepat guna dan
berdaya guna

13. TANGGAP DARURAT
BENCANA

14. “Suatu keadaan atau situasi yang mengancam sekelompok orang/masyarakat
dan memerlukan respon penanggulangan segera dan memadai”
Keadaan
Darurat
Sesuai UU 24 / 2007 Ada 3 (tiga) tahapan penanganan darurat bencana :
3
2
1
SIAGA
DARURAT
TANGGAP
DARURAT
TRANSISI
DARURAT KE
PEMULIHAN

15. 3
2
1 Siaga Darurat Tanggap Darurat
Transisi Darurat ke Pemulihan
Suatu keadaan terdapat potensi bencana , yang
merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang
penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang
akurat oleh instansi yang berwewenang dan juga
mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi
di masyarakat.
Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
segera, pada saat kejadian bencana, untuk
menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
Keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara
berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang
dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan
ekonomi masyarakat dapat segera berfungsi.

16. 2
Penentuan status keadaan darurat bencana
1
Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerusakan & sumberdaya
Kegiatan
dalam
Tanggap
Darurat
Bencana
Pengumpulan data, Pengolahan dan analisis data, Penyajian Informasi dengan tujuan Menilai
ada/tdknya kedaruratan, Menggambarkan jenis dan besarnya masalah, Kemungkinan
perkembangan lebih lanjut akibat keadaan darurat, Menilai kemampuan dlm merespon dan
kebutuhan utk penanggulangan, Menentukan prioritas tindakan yg perlu dilakukan
Skala Nasional oleh Presiden, skala provinsi oleh gubernur, skala kabupaten oleh bupati
Penetapan status keadaan darurat bencana dibuat dlm bentuk surat keputusan,
memuat penjelasan ttg status penanganan darurat yg diberlakukan (siaga darurat atau tanggap
darurat atau transisi darurat ke pemulihan) dan waktu/masa pelaksanaan penanganan darurat
(berapa lama dan tanggal mulai dan berakhirnya masa keadaan darurat)
Penetapan status keadaan darurat bencana sbg dasar kemudahan akses penyelenggaraan
(mobilisasi sumber daya, perizinan, komando memerintahkan sektor/lembaga, dll)
Penetapan status keadaan darurat bencana sbg dasar aktivasi sistem komando penanganan
darurat bencana

17. 6 Pemulihan dengan segera prasarana
dan sarana vital
5
Perlindungan terhadap kelompok rentan
4
Pemenuhan kebutuhan dasar
3
Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana
Kegiatan
dalam
Tanggap
Darurat
Bencana
Pencarian, penyelamatan evakuasi korban, Pertolongan darurat, Prioritas pd korban luka parah
dan kelompok rentan
Kebutuhan air bersih dan sanitasi, Pangan, Sandang, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan
Psikososial, Penampungan dan tempat hunian
Balita, anak–anak, Ibu yang sedang mengandung atau menyusui, Penyandang cacat,
Orang lanjut usia
Berfungsinya SarPras vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung
Pembersihan lokasi (puing-puing, sampah, bahan berbahaya dll), Perbaikan darurat fasilitas
umum (jalan, jembatan, bandara, dll), Perbaikan sarana dan prasarana pendukung (utilitas)
seperti; jaringan komunikasi, energi, air bersih dll

18. Keterangan :
1. BPBD Langsung Melakukan Asessment
Setelah Menerima Tembusan Laporan
Kejadian Bencana Dari Kecamatan Tanpa
Menunggu Disposisi Bupati.
2. Asessment Digunakan Sebagai Bahan Untuk
Penetapan Status Jika Diperlakukan
Penanganan Melalui Tanggap Darurat.
DESA/KELURAHAN
Melaporkan Kejadian
Bencana
KECAMATAN
Melaporkan Kejadian
Bencana
BUPATI
Melakukan Disposisi
Tembusan Laporan
Kejadian Bencana
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Melakukan Assesment
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Melaksanakan
Penanganan Bencana
Perbup Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan
sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

19. KRISIS KESEHATAN

20. Krisis
kesehatan
adalah sebuah
peristiwa atau
rangkaian
peristiwa yang
menyebabkan:
korban jiwa
korban luka/sakit
pengungsian
potensi bahaya
yang berdampak
pada kesehatan
masyarakat
membutuhkan
respon cepat
di luar
kebiasaan
normal dan
kapasitas
kesehatan
tidak
memadai.
krisis kesehatan harus mendapatkan perhatian, respon, dan penanggulangan yang cepat agar dapat
meminimalisir jatuhnya korban jiwa akibat bencana yang terjadi.
Kegiatan penanggulangan krisis kesehatan tidak hanya bertujuan untuk melakukan pencegahan
penyebaran krisis kesehatan, namun juga melakukan pengurangan risiko krisis kesehatan dengan cara
melakukan peningkatan sumber daya kesehatan, pengelolaan ancaman terjadinya Krisis Kesehatan,
dan pengurangan kerentanan.

21. Ada 8 klaster nasional penanggulangan bencana
sesuai Keputusan Kepala BNPB nomor 173 tahun
2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Klaster
Nasional Penanggulangan Bencana

22. Contoh yang dilakukan BPBD saat terjadi krisis kesehatan wabah Covid-19
1. Penetapan status darurat Covid-19
2. Status darurat dipakai Dinkes, Rumah Sakit dan Perangkat Daerah terkait untuk
mengusulkan kebutuhan dalam penanganan Covid-19 sesuai tusi masing-masing
3. BPBD bekerjasama dengan rumah sakit menyelenggarakan pelatihan pemulasaraan
jenazah covid-19
4. Untuk melakukan mitigasi dan pecegahan penyebaran covid-19 dari jenasah covid-19
atau diduga covid-19, maka BPBD bersama relawan bencana hasil dari pelatihan
tersebut melakukan pemulasaraan gratis terhadap masyarakat yang meninggal di rumah
karena isolasi mandiri
5. BPBD melakukan verifikasi usulan anggaran kebutuhan penanganan covid-19 dari
perangkat daerah terkait

23. Contoh yang dilakukan BPBD saat terjadi krisis kesehatan wabah Covid-19

24. Contoh pelayanan Kesehatan di lokasi bencana dapat membantu saat terjadi
bencana (saat tanggap darurat) dengan melakukan :
1
Menuju lokasi bencana
dengan membawa
peralatan yang
diperlukan untuk
melaksanakan triase
dan memberikan
pertolongan pertama
2
Berkoordinasi dengan
sesama FasYanKes
yang ada di lokasi
bencana untuk
penanganan tindak
lanjut dan Melaporkan
kejadian bencana
kepada Kepala Dinas
Kesehatan(Kadinkes)
Kabupaten/Kota
3
Melakukan penilaian
cepat masalah
kesehatan awal (initial
rapid health
assessment) dan
Menyerahkan
tanggungjawab kepada
Kadinkes bila Dinkes
telah tiba di Iokasi
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

25. KESIMPULAN

26. Pentingnya Kerjasama, koordinasi dan sinergi
penanggulangan krisis kesehatan dari berbagai
sumberdaya penanganan bencana yang ada
Kegiatan penanggulangan krisis kesehatan,
diharapkan mampu memberikan perlindungan
kepada seluruh masyarakat dari adanya
ancaman, risiko, dan dampak permasalahan
kesehatan baik sebelum, saat, maupun pasca
terjadinya krisis kesehatan terjadi

27. PENAMPUNGAN
SEMENTARA

28. A.Pencarian dan penyelamatan
B.Triase
C.Pertolongan pertama
D.Proses pemindahan korban
E.Perawatan di rumah sakit

29. Melokalisasi Korban
Memindahkan korban dari daerah
berbahaya ke tempat aman (Penampungan
Sementara)
Memeriksa status kesehatan korban (triase
di tempat
Memberi pertolongan pertama jika
diperlukan)
Memindahkan korban ke pos medis
lapangan jika diperlukan

31. 1) identifikasi secara cepat korban yang
membutuhkan
stabilisasi segera (perawatan di lapangan);
2) identifikasi korban yang hanya dapat
diselamatkan dengan
pembedahan darurat (life saving surgery)

32. MERAH: korban-korban yang membutuhkan stabilisasi
Segera dan korban-korban dengan:
Syok oleh berbagai kausa
Gangguan pernafasan
Trauma kepala
Perdarahan

33. KUNING : korban yang memerlukan pengawasan ketat, tetapi
perawatan dapat ditrunda. Contohnya :
Korban dengan risiko syok
Fraktur
Fraktur femur
Luka bakar
Gangguan kesadaran

34. HIJAU : kelompok korban yang tidak memerlukan pengobatan
atau pemberian pengobatan dapat ditunda:
Fraktur minor
Luka kecil
Hitam : Korban Meninggal

35. Didirikan pada tempat
yang dekat dengan lokasi
bencana (50-100 m)
Terdapat akses langsung
ke jalan raya (untuk
evakuasi)
Berada dekat dengan pos
komando dan dalam
jangkauan radio
komunikasi

38. Bpbd Kabupaten Nganjuk
bpbdkabnganjuk
bpbd.nganjukkab.go.id
BPBD Nganjuk Official
Humas BPBD Nganjuk
Media Sosial BPBD Nganjuk :