SlideShare a Scribd company logo

KONFLIK MESO DAN MIKRO

•Download as PPTX, PDF•
•
Listiana Nurwati
Listiana Nurwati

Jatigede

1 of 51
SEMINAR KONFLIK MESSO – MIKRO Jatigede - Tamansari MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DEWA SAGITA 25416020 IRZAL AULIA 25416078 LISTIANA NURWATI 25416025 MELATI TATRIWARTAMI 25416035 TARLANI 25416014 PL 6131 MANAJEMEN KONFLIK
OUTLINE TINJAUAN KONSEP PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM ANALISIS TAMANSARI - JATIGEDE ALTERNATIF TAMANSARI - JATIGEDE KESIMPULAN
“ If we manage conflict constructively, we harness its energy for creativity and development. - Kenneth Kaye -
PENDAHULUAN1
PENDAHULUAN EDIT IN GOOGLE SLIDES Go to the File menu and select Make a copy. You will get a copy of this document on your Google Drive and will be able to edit, add or delete slides.
TINJAUAN KONSEP2
Konflik adalah … ◉ Fisher (2000) mengartikan konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memilliki sasaran yang tidak sejalan. ◉ Menurut Sissons dan Ackoff (1966) dalam Minnery (1985), konflik merupakan situasi dimana tindakan salah satu kelompok mengurangi nilai hasil dari kelompok lain ◉ Menurut Minnery (1985) konflik adalah interaksi antara dua pihak atau lebih yang satu sama lain saling bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan dimana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari perbedaan tersebut dan melakukan tindakan terhadap tindakan tersebut.
Review Konflik ( Definisi dan konsep) Definisi Penulis Keyword .......is a struggle between opponents over values and claims to scarce status, power and resources Coser (1956) Struggle, Opposition and scarcity … are bargaining situations in which the ability of one participant to achieve his ends is dependent on the choices or decisions that the other participant makes. Schelling (1960) Strategy, Bargaining, and dependence … takes place whenever incompatible activities occur. One party is interfering, disrupting, obstruct ing, or in some other way making another party’s actions less effective. Deutsch (1973) Incompatibility, Interference and effectiveness … are communicative interactions amongst peo ple who are interdependent and who perceive that their interests are incompatible, inconsistent or in tension. Conrad (1991) Communication, Interdependence and tension … – understood as incompatible activities – occurs within co-operative as well as competitive con texts. Conflict parties can hold co-operative or competitive goals. Tjosvold and Van de Vilert (1994) Incompability, cooperation and competition .... Relationship between two or more parties (individual or groups) who have or think they have incompatible goals Fisher dkk (2000) Relationship, incompatible ..... Multidimensional and dynamic, the complex phenomenon, Subtle, poorly understood and generally inadequately defined. Minnerry (1986) Dynamic, complex and inadequate ...Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. UU no 7 Thn 2012 Benturan fisik, berdampak luas, ketidaknyamanan, menghambat pembangunan Konsep konflik ada yang bermakna positif seperti STRUGGLE,STRATEGY,EFFENTIVENESS DLL dan bisa pula dinilai negatif seperti OPPOSITION, SCARCITY, INCOMPATIBLE. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Saat ini, Indonesia masih memaknai konflik sosial sbg hal negatif.
UU no 7 Tahun 2012 Pasal 5  Konflik dapat bersumber dari: a) Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; b) Perseteruan antarumat beragama dan/atau desa, kabupaten/interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; c) Sengketa batas wilayah kota, dan/atau provinsi; d) Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau e) Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. Bajja et all, 2012 Elemendasaryangmenjadikanfaktorterjadinya konflikadalah KETIDAKSEPEMAHAMAN, KETERLIBATAN GOLONGAN, MERASA TERANCAM DAN KEBUTUHAN DAN KEPENTINGAN
Konflik dalam satu Wilayah (Fisher, 2000) NEEDS INTERESTS POSITIOS Land as well as money Political and economic control, access to cheap labour, building alliance with municipal BOSSES, STOCKMEN AND LANDOWNERS Agains Subversion: Protection by scurity forces and denial of the right of indigenous people Land, well being and justice Land distribution, respect for human right, alliance with other social forces and democracy INDIGENOUS PEASONS ORGANIZATION Agains Militiarism: Demand fo a free press, equal opportunities and the investigation of assasinations and punishment Contoh di Chapas MEXICO
Isu-Isu kritis terjadinya konflik (Fisher, 2000) Power Vs Accountability (Force, Legitimacy, Authority) Culture (Human Right, Religion, Communication) Identity (Language, Religion, Teritory, Social Organization, Culture, Race) Gender (Role and Responsibility, Violence,minority grup) Right Vs Disability (Human Right, Basic Right)
The Nature of Urban Planning Sejarah Perkembangan Planning 1890 Desain Oriented • Fisik • Art and design 1910 Practice Oriented • Kritik Ekonomi • Efisiensi 1930 Rational Comprehensif • Ilmiah • Ilmu perbandingan menyeluruh • Ilmu sosial 1960 Politik Praktis • Ilmiah dan komprehensif tidak realistis • Data tidak lengkap 1980 Entrepeuneur praktis • Ilmu bisnis dan manajemen • Kritik thp politik (Kemiskinan) 1990- 2000 ICT 2000-2010 Urban Design •Lebih praktis •Lebih efektif •Sumber : Paper Johnny Patta tentang the theory development Learning of USA Experience •Jumlah perkotaan dominan
The Nature of Urban Planning (2) Fungsi Planning Ideal ◉Process of preparing a set of decisions for action in the future, dirrected at achieving goals by preferred means (Minnery, 1971) ◉An integral part of the policy science. ◉Planner Assessing and mobilizing our resources to acheive our future objectives (1980) Support major economic and social. Defining planning as applied rationality focusses attention on adherence to universal norm rather than on the consequences of acting one way instead of another. Attention is dirrected to the internal qualities of decisions and not to their external effects(1973,p130) Person of DM Locus of DM External effect
The Nature of Urban Planning (3) Konteks Konflik Dalam Planning 1. Fenomena public Authority Pengontrolan oleh NGO, bias standar 2. Fenomena asumsi dalam metode Muncul gap antara sekarang dengan masa depan. 3. Focus masa depan, lupa permasalahan pada kondisi saat ini. 4. Human Activities System Penuh ketidakpastian, perilaku tidak rasional, infomasi yang tidak lengkap. Keyakinan pada norma, simbol, keyakinan dan value. 5. Tuntutan realistis dan efektif dalam aksi. Dilema dalam planning Menjadi tantangan para planner untuk mengalokasikan sumber daya dalam mendukung akivitas manusia di masa sekarang dan yang akan datang secara efektif dan efisien
◉Konflik nyata Pihak Abu-abu Pihak Merah Terjadi perbedaan nilai dan pendapat Dalam menilai sebuah masalah yang Berkaitan dengan sumber daya yang Akan dikelolaDalam perencanaan kota dipandang sebagai: Intervensi dalam melakukan alokasi untuk Sumber daya terutama lahan dan kegiatannya Dalam system perkotaan dan wilayah oleh Kekuatan legitimasi untuk mencapai tujuan AREA KONFLIK DALAM PLANNING
◉Banyak pihak yang akan memperjuangkan tujuan berdasarkan nilainya masing- masing Kubu Pro Kubu Kontra AREA KONFLIK DALAM PLANNING
Untuk merencanakan berbagai kepentingan. Sebuah kerangka telah ditemukan dan diterima dalam perencanaan perkotaan berdasarkan yang telah diusulkan oleh Hightower (1969) dan Faludi (1973) untuk teori perencanaan. Mereka membuat perbedaan yaitu: Teori Perencanaan dan Teori dalam Perencanaan Lingkungan dari konflik perencanaan perkotaan Konflik perencanaan perkotaan Konflik dalam perencanaan perkotaan Konflik melalui perencanaan perkotaan AREA KONFLIK DALAM PLANNING
◉Lingkungan dari konflik perencanaan perkotaan ditemukan pada: Tujuan yang sama-sama ingin dicapai oleh individual. Konflik terjadi antar individual dan sifat alami manusia Antara kelas-kelas social dimasyarakat, perbedaan nilai social Perbedaan pendekatan dalam perencanaan diberbagai negara ◉Konflik perencanaan perkotaan ditemukan pada: konflik politik ◉Konflik dalam perencanaan perkotaan: Konflik dalam pengelolaan sumber daya terutama lahan ◉Konflik melalui perencanaan perkotaan ditemukan pada: Konflik antar professional, pegawai atau klien Konflik antar professional dan organisasi Perbedaan Teknik dalam perencanaan AREA KONFLIK DALAM PLANNING
Skala Konflik dalam Planning Mikro Lingkungan sekitar Messo Kota/kabupaten/ setingkat MakroKawasan, antar kota/kabupaten
Konflik dalam Perencanaan Sumber daya Planner Hutan Lahan Perusahaan Masyarakat
Konflik dalam human factor Jenis Kebutuhan Dasar Pemenuhan Permasalahan kontak Sosial- Politis Jenis Solusi The Most Basic Need Bertahan hidup Violence-security, absence of violence Balance of power, peace keeping forces Basic Need Makan, air, perlindungan dari lingkungan, kesehatan, pendidikan dan kebersamaan Poverty-growht, well being Development assistence program, trade and Aid Near-Basic Needs Bekerja, kebebasan, mobilitas, politik dan partisipasi Repression-Human Right, Social Justice Human right commisions, legislation Relation to Nature Bekerjasama Ecological balance (Depletion, pollution and population problem) Depletion Renewable Resources Polutions Recycling Population Family Planning Sumber : Galtung, 2009
SISI LAIN DARi konflik *Konflik konstruktif* Konflik Konstruktif memberikan solusi bagi Semua pihak. 1. Bantuan kepada pihak yang berselisih dalam mengembangkan persepsi yang saling menguntungkan 2. Mencari inovasi 3 Mencari solusi yang terintegrasi Proses dalam konflik manajemen memberikan:
Konflikkonstruktif Psychocultural practices (Praktek psikokultural) Linked individual and community interest (Keterkaitan minat individu dan masyarakat) Joint problem solving (Pemecahan masalah Bersama) Harmonious social relationship (Hubungan sosial yang harmonis) Viable exit option (Pilihan keluar yang layak) Conflict avoidance strategies (Strategi menghindari konflik)
GAMBARAN UMUM Gambaran Umum Konflik Penataan Kawasan Tamansari Gambaran Umum Konflik Pembangunan Waduk Jatigede 3
ANALISIS Analisis Konflik Penataan Kawasan Tamansari Analisis Konflik Pembangunan Waduk Jatigede 4
Isu yang terjadi selama pembangunan Waduk Jatigede: Pembebasan lahan. Keberadaan situs dan cagar budaya di area proyek
KEMENKO PEREKONOMIAN BAPPENAS KEMENKEU SATKER JATIGEDE (PUPR) FORUM KEPALA DESA SAMSAT JATIGEDE DPRD dan Pemkab Sumedang KONTRAKTOR MASYARAKAT TERKENA DAMPAK BBWS CIMANUK - CISANGGARUNG LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT Keterangan Hubungan Berkonflik Hubungan Retak Hubungan Dekat Hubungan Cukup Dekat Terjadi tekanan dan kontrol Analisis Stakeholder =
ALTERNATIF MANAJEMEN KONFLIK Alternatif Manajemen Konflik Penataan Kawasan Tamansari Alternatif Manajemen Konflik Pembangunan Waduk Jatigede 5
Analisis Pohon Masalah SEBAB DAMPAK INTI MASALAH Ganti Rugi Sosialisasi Penundaan Proyek Ketidakpuasan Masyarakat terdampak pembangunan Waduk Jatigede Ganti Rugi kembali Kekecewaan Masyarakat Ketidakpercayaan
TINGKAT 2 PEMPROV JABAR – SAMSAT JATIGEDE PEMKAB SUMEDANG DPRD KAB. SUMEDANG FORUM KEPALA DESA BBWS CIMANUK - CISANGGARUNG TINGKAT 1 PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH CHINA (KEMENTERIAN SDA) SATKER JATIGEDE KONTRAKTOR TINGKAT 3 MASYARAKAT TERKENA DAMPAK LSM ANALISIS PIRAMIDA
KEMENKO PEREKONOMIAN BAPPENAS KEMENKEU SATKER JATIGEDE (PUPR) FORUM KEPALA DESA SAMSAT JATIGEDE DPRD dan Pemkab Sumedang KONTRAKTOR MASYARAKAT TERKENA DAMPAK BBWS CIMANUK - CISANGGARUNG LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT Keterangan Hubungan Berkonflik Hubungan Retak Hubungan Dekat Hubungan Cukup Dekat Terjadi tekanan dan kontrol Memetakan Jalan Pembuka =
KONFLIK WADUK JATIGEDE MASYARAKAT SAMSAT JATIGEDE Dalam resolusi konflik versi Galtung (1969), ketika terjadi konflik kekerasan, maka model resolusi konflik yang perlu digunakan adalah model peace keeping. Visi: Masyarakat: Mendapatkan tempat tinggal yang layak ataupun mendapatkan ganti rugi yang sesuai setelah terjadi pembebasan lahan SAMSAT Jatigede: Menyelesaikan konflik yang terjadi untuk mewujudkan proyek pembangunan Waduk Jatigede. vs
KONFLIK WADUK JATIGEDE MASYARAKAT SAMSAT JATIGEDE vs KISI Tabel Kisi pengelolaan konflik masyarakat dan SAMSAT Jatigede Strategi Satker Jatigede DPRD dan Pemkab Sumedang Masyarakat Terkena Dampak Forum Kepala Desa SAMSAT Jatigede Penyelarasan data masyarakat terkena dampak Mengkoordinasikan penyelarasan data untuk mendapatkan kepastian terkait pembiayaan ganti rugi yang perlu disiapkan + Mengkoordinasikan tim dari masyarakat dalam proses pengumpulan data, serta ikut berperan dalam mengawasi proses penyelarasan yang dilakukan Satker » Masyarakat ikut serta melakukan pendataan terhadap lahan mana saja yang berhak menerima biaya ganti rugi ataupun relokasi √ Menampung masukan dari masyarakat untuk kemudian didiskusikan dengan SAMSAT Jatigede + Melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan biaya hidup di sekitar Waduk Jatigede yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan √ Upaya-upaya Persuasi Mensosialisasikan kedudukan satker kepada masyarakat serta menyampaikan visi pembangunan agar terbangun chemistry dengan masyarakat √ Mengadakan sosialisasi dan membuka komunikasi terbuka bagi masyarakat dengan SAMSAT Jatigede » Ikut berpartisipasi aktif dalam memahami visi sampai dengan proses pembangunan Jatigede + Mendampingi masyarakat dan menjadi tempat berdiskusi terkait pembangunan Jatigede + Mensosialisasikan kedudukan dan peran satker serta menyampaikan visi dan target” pembangunan agar terbangun chemistry dengan masyarakat »
KONFLIK WADUK JATIGEDE MASYARAKAT SAMSAT JATIGEDE vs KISI Diskusi terbuka terkait pembayaran ganti rugi Menyampaikan secara rinci dan transparan terkait upaya- upaya ganti rugi yang telah dan akan dilakukan pemerintah + Menyiapkan acara dan menghadirkan SAMSAT serta Satker Jatigede sebagai narasumber diskusi » Menyuarakan aspirasi secara tertib dan mencari alternatif pembayaran ganti rugi yang menguntungkan masyarakat namun juga meringankan beban pemerintah + Mengawasi proses diskusi terbuka agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan + Menyampaikan hambatan yang selama ini dialami masyarakat dan meminta pertimbangan kepada masyarakat + Rekonstruksi psikologis Memfasilitasi proses penyembuhan trauma serta melakukan upaya” peningkatan komitmen pembangunan bersama » Melakukan pendataan terhadap korban kekerasan yang terjadi ketika demonstrasi berlangsung » Mendukung proses rekonstruksi psikologis untuk mengembalikan kondisi para korban kekerasan » Memberikan masukan terkait proses rekonstruksi yang sebaiknya dilakukan dengan menyesuaikan pada nilai- nilai budaya » Mendukung proses rekonstruksi psikologis untuk mengembalikan kondisi para korban kekerasan ≠ Tabel Kisi pengelolaan konflik masyarakat dan SAMSAT Jatigede Strategi Satker Jatigede DPRD dan Pemkab Sumedang Masyarakat Terkena Dampak Forum Kepala Desa SAMSAT Jatigede Penyelarasan data masyarakat terkena dampak Mengkoordinasikan penyelarasan data untuk mendapatkan kepastian terkait pembiayaan ganti rugi yang perlu disiapkan + Mengkoordinasikan tim dari masyarakat dalam proses pengumpulan data, serta ikut berperan dalam mengawasi proses penyelarasan yang dilakukan Satker » Masyarakat ikut serta melakukan pendataan terhadap lahan mana saja yang berhak menerima biaya ganti rugi ataupun relokasi √ Menampung masukan dari masyarakat untuk kemudian didiskusikan dengan SAMSAT Jatigede + Melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan biaya hidup di sekitar Waduk Jatigede yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan √ Upaya-upaya Persuasi Mensosialisasikan kedudukan satker kepada masyarakat serta menyampaikan visi pembangunan agar terbangun chemistry dengan masyarakat √ Mengadakan sosialisasi dan membuka komunikasi terbuka bagi masyarakat dengan SAMSAT Jatigede » Ikut berpartisipasi aktif dalam memahami visi sampai dengan proses pembangunan Jatigede + Mendampingi masyarakat dan menjadi tempat berdiskusi terkait pembangunan Jatigede + Mensosialisasikan kedudukan dan peran satker serta menyampaikan visi dan target” pembangunan agar terbangun chemistry dengan masyarakat »
KONFLIK WADUK JATIGEDE MASYARAKAT SAMSAT JATIGEDE vs KISI Strategi Satker Jatigede DPRD dan Pemkab Sumedang Masyarakat Terkena Dampak Forum Kepala Desa SAMSAT Jatigede Loby Menerima kedatangan masyarakat terkait pembayaran ganti rugi + Mendampingi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya melalui diskusi bersama Satker Jatigede » Menyampaikan aspirasinya untuk mempengaruhi kebijakan terkait besaran nilai ganti rugi pembebasan lahan » Mendampingi proses loby yang dilakukan masyarakat » Bersama Satker jatigede menyambut baik aspirasi masyarakat dengan memlakukan pertimbangan secara matang + Pembentukan kelompok perwakilan yang melibatkan sesepuh/yang dihormati Menfasilitasi pembentukan kelompok perwakilan yang dihormati masyarakat » Menjadi perwakilan masyarakat di lingkungan pemerintah yang aktif » Memilih perwakilan yang dipercaya dan dihormati untuk membawa kepentingan masyarakat secara luas » Ikut berpartisipasi memilih orang yang dianggap mampu menjadi wakil masyarakat » Memberikan dukungan terhadap kelompok yang terbentuk ≠ Keterangan √ : Sudah dilakukan ≠ : Tidak perlu dilakukan sekarang » : Belum dilakukan tetapi perlu + : Sudah dilakukan namun perlu ditingkatkan X : Tidak Perlu
KONFLIK WADUK JATIGEDE MASYARAKAT Satker Jatigede vs Dalam kerangka resolusi Galtung, konflik yang terjadi antara Satker Jatigede dan masyarakat perlu menggunakan model peace building dan juga peace making. Visi: Masyarakat: Mendapatkan tempat tinggal yang layak ataupun mendapatkan ganti rugi yang sesuai setelah terjadi pembebasan lahan Satker Jatigede: Melakukan upaya-upaya realisasi proyek pembangunan Waduk Jatigede.
KONFLIK WADUK JATIGEDE MASYARAKAT Satker Jatigede vs KISI Strategi Satker Jatigede DPRD dan Pemkab Sumedang Masyarakat Terkena Dampak Forum Kepala Desa SAMSAT Jatigede Peningkatan rasa kepercayaan Mengalokasikan dana dan menyerahkan biaya ganti rugi kepada masyarakat secara tepat waktu dan tepat jumlah » Menumbuhkan rasa saling percaya diantara masyarakat dan Satker Jatigede » Masyarakat menaruh percaya bahwa pembangunan Jatigede akan memberikan manfaat yang lebih baik » Mendampingi masyarakat dalam menyampaikan pendapat + Menjaga kondisi agar tetap kondusif dalam proses pembangunan Waduk Jatigede + Negosiasi Menyampaikan secara rinci dan transparan terkait upaya-upaya ganti rugi yang telah dan akan dilakukan pemerintah + Menyiapkan acara dan menghadirkan SAMSAT serta Satker Jatigede sebagai narasumber diskusi » Menyuarakan aspirasi secara tertib dan mencari alternatif pembayaran ganti rugi yang menguntungkan masyarakat namun juga meringankan beban pemerintah + Mengawasi proses diskusi terbuka agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan + Menyampaikan hambatan yang selama ini dialami masyarakat dan meminta pertimbangan kepada masyarakat +
KONFLIK WADUK JATIGEDE MASYARAKAT Satker Jatigede vs KISI Strategi Satker Jatigede DPRD dan Pemkab Sumedang Masyarakat Terkena Dampak Forum Kepala Desa SAMSAT Jatigede Mediasi Membuka diri terhadap masukan masyarakat melalui proses mediasi + Menjadi mediator antara Satker dan Masyarakat dengan tujuan menyamakan visi pembangunan » Menyampaikan aspirasinya melalui mediator + Mendampingi proses mediasi yang dilakukan masyarakat bersama Satker Jatigede + Mengikuti jalannya proses mediasi dengan baik + Memanfaarkan sarana publikasi untuk berkomunikasi langsung Menyampaikan seluruh perkembangan pembangunan Waduk jatigede melalui media elektronik » Mendampingi dan membimbing masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya melalui media elektronik » Menyalurkan aspirasi dan pendapat seluruh masyarakat agar tercipta keterbukaan » Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan media elektronik tersebut » Membuka diskusi jarak jauh dengan memanfaatkan media-media publikasi terkait Pembangunan Jatigede »Keterangan √ : Sudah dilakukan ≠ : Tidak perlu dilakukan sekarang » : Belum dilakukan tetapi perlu + : Sudah dilakukan namun perlu ditingkatkan X : Tidak Perlu
KONFLIK WADUK JATIGEDE DPRD,PEMKAB SUMEDANG, DAN FORUM KEPALA DESA SAMSAT JATIGEDE Terjadinya konflik diantara pihak pemerintah secara vertical, maka menurut Galtung, model yang tepat adalah model peace making. Visi: Forum Kepala Desa : Menjaga kondisi tetap stabil dengan mengedepankan kepentingan masyarakat DPRD : Mewakili masyarakat menyuarakan pendapatnya dan melakukan kontrol agar pembangunan Waduk Jatigede tidak keluar dari koridor penyediaan fasilitas umum bagi kepentingan public Pemkab Sumedang : menjadi fasilitator pembangunan Waduk Jatigede SAMSAT Jatigede: Menyelesaikan konflik yang terjadi untuk mewujudkan proyek pembangunan Waduk Jatigede. vs
KONFLIK WADUK JATIGEDE DPRD,PEMKAB SUMEDANG, DAN FORUM KEPALA DESA SAMSAT JATIGEDE vs KISI Strategi Satker Jatigede DPRD dan Pemkab Sumedang Masyarakat Terkena Dampak Forum Kepala Desa SAMSAT Jatigede Komunikasi Memfasilitasi proses komunikasi diantara DPRD, pemkab, forum kepala desa dengan SAMSAT Jatigede + Menumbuhkan rasa saling percaya dengan menjadwalkan komunikasi rutin untuk menjaga hubungan serta mengampingi proses pembangunan » Mendukung terjadinya komunikasi yang baik diantara pemerintah » Menyampaikan aspirasi dari diskusi yang dilakukan di dalam forum Kepala Desa + Menerima dengan terbuka seluruh masukan, kritik dan juga pendapat dari pemerintah tingkat desa dan kabupaten terkait pembangunan jatigede + Penyelarasan Visi Pembangunan Waduk Jatigede Menyampaikan visi pembangunan Waduk Jatigede secara komunikatif + Memahami secara mendalam visi dari pembangunan Waduk Jatigede untuk mendapatkan esensi dan kesepahaman dengan pihak lainnya + Mencari kesepahaman terhadap visi pembangunan Waduk Jatigede itu sendiri + Memahami secara mendalam visi dari pembangunan Waduk Jatigede untuk mendapatkan esensi dan kesepahaman dengan pihak lainnya + Memahami secara mendalam visi dari pembangunan Waduk Jatigede untuk mendapatkan esensi dan kesepahaman dengan pihak lainnya +
KONFLIK WADUK JATIGEDE DPRD,PEMKAB SUMEDANG, DAN FORUM KEPALA DESA SAMSAT JATIGEDE vs KISI Strategi Satker Jatigede DPRD dan Pemkab Sumedang Masyarakat Terkena Dampak Forum Kepala Desa SAMSAT Jatigede Peningkatan Rasa Memiliki Terhadap Pembangunan Waduk Jatigede Menyampaikan secara persuasive kepada seluruh pihak terlibat untuk mendukung pembangunan + Melakukan kajian akademis secara mendalam terkait manfaat-manfaat dari pembangunan Waduk Jatigede » Memahami secara mendalam terkait dampak- dampak positif pembangunan Jatigede + Melakukan kajian akademis secara mendalam terkait manfaat-manfaat dari pembangunan Waduk Jatigede » Berkoordinasi dengan Satker dalam mensosialisasikan serta melakukan tindakan persuasive terhadap pembangunan Waduk Jatigede + Keterangan √ : Sudah dilakukan ≠ : Tidak perlu dilakukan sekarang » : Belum dilakukan tetapi perlu + : Sudah dilakukan namun perlu ditingkatkan X : Tidak Perlu
TINDAKAN PENGELOLAAN KONFLIK Penghindaran Pegendalian Kompromi Akomodasi Pemecahan Masalah A. Persiapan Intervensi •Pendekatan Pengendalian Satker Jatigede •Pendekatan Kompromi DPRD dan Pemkab Sumedang •Pendekatan Pengendalian Masyarakat Terkena Dampak •Pendekatan Kompromi Forum Kepala Desa •Pendekatan Pemecahan Masalah SAMSAT Jatigede Gambar Pendekatan Aktor dalam Konflik Pembangunan Waduk Jatigede Sumber: Hasil Analisis, 2017
TINDAKAN PENGELOLAAN KONFLIK B. Mengurangi Prasangka C. Melakukan Proses Medi-Arbitrasi D. Mempertahankan Kehadiran
KESIMPULAN Penyelesaian konflik berskala makro akan melibatkan banyak aktor sedangkan penyelesaian konflik berskala mikro lebih sedikit dan hanya berada di tingkat lokal. Dengan demikian tindakan yang diambil pun akan lebih bersifat kompleks ketika menyelesaikan konflik berskala messo. 6
DAFTAR PUSTAKA Fisher, Simon. 2000. Mengelola Konflik. Jakarta: SMK Grafika Desa Putera. Purnama, Yuzar. 2015. Dampak Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakatnya. Bandung: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bandung. Rachmawan, Dicky. 2016. Pola Eskalasi Konflik Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang. Dalam Jurnal Sosiologi. Jakarta: Lab Sosio, Pusat Kajian Sosiologi FISIP-UI. Setianto, Suryawan. 2014. Konflik Sosial dalam Pembangunan Infrastruktur SDA Kasus Waduk Jatigede. Jakarta: Balai Litbang Sosekling Bidang Sumber Daya Air. Hal 181-198. Simanjuntak, Dicky dan Mahida, Masmian. 2015. Dampak Kebijakan dalam Pembangunan Waduk Jatigede. Dalam Jurnal Sosek Pekerjaan Umum, November 2015, Vol. 7 No. 3 Hal 161-171. Humas Setkab RI. 2015. Mulai Diisi Air, Waduk Jatigede Diharapkan Dapat Tingkatkan Intensitas Tanam Padi. Dalam: http://setkab.go.id/mulai-diisi-air-waduk- jatigede-diharapkan-dapat-tingkatkan-intensitas-tanam-padi/ diakses pada Sabtu, 25 November 2017 pukul 12.09. Jukardi, Adang. 2017. Warga Jatigede Kembali Tuntut Penyelesaian Dampak Sosial. Dalam: http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/04/06/warga-jatigede- kembali-tuntut-penyelesaian-dampak-sosial-398323, diakses pada 25 November 2017 pukul 12.45. Pitoko, Ridwan Aji. 2017. Waduk Jatigede Beroperasi Penuh. Dalam http://properti.kompas.com/read/2017/04/07/220000521/waduk.jatigede.beroperasi.penuh diakses pada Sabtu, 25 November 2017 pukul 16.14.
TERIMA KASIH MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PL 6131 MANAJEMEN KONFLIK
Big concept Bring the attention of your audience over a key concept using icons or illustrations
Memetakan Jalan Pembuka first lastsecond
Maps our office
89,526,124Whoa! That’s a big number, aren’t you proud?
You can copy&paste graphs from Google Sheets

Recommended

Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanNuzulul Putri
 
Manajemen Konflik
Manajemen KonflikManajemen Konflik
Manajemen Konflik
Listiana Nurwati
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
6. struktur internal kota1
6. struktur internal kota16. struktur internal kota1
6. struktur internal kota1
Rheza Gutawa Putra
 
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAANBab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
AbuAnshori
 
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosial
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosialPertemuan ke 3 - perencanaan sosial
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosialUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Dadang Solihin
 
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Dadang Solihin
 

Recommended

Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanNuzulul Putri
 
Manajemen Konflik
Manajemen KonflikManajemen Konflik
Manajemen Konflik
Listiana Nurwati
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
6. struktur internal kota1
6. struktur internal kota16. struktur internal kota1
6. struktur internal kota1
Rheza Gutawa Putra
 
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAANBab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
AbuAnshori
 
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosial
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosialPertemuan ke 3 - perencanaan sosial
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosialUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Dadang Solihin
 
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Dadang Solihin
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
Dadang Solihin
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Bab 1: Apa itu Pemetaan Partisipatif
Bab 1: Apa itu Pemetaan PartisipatifBab 1: Apa itu Pemetaan Partisipatif
Bab 1: Apa itu Pemetaan Partisipatif
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
Steelyana Indriasari
 
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIFMENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
riyanto apri
 
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi LokalStrategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Dadang Solihin
 
Evaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publikEvaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publik
StRahmawatiAPabittei
 
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenTata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Musnanda Satar
 
Pengembangan Masyarakat
Pengembangan MasyarakatPengembangan Masyarakat
Pengembangan MasyarakatAinun Dita Febriyanti
 
Morfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kotaMorfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kotaShahnaz Acrydiena
 
Model implementasi
Model implementasi Model implementasi
Model implementasi
Muhammad Sharip
 
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di IndonesiaPembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Rusman R. Manik
 
Bab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancanganBab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancanganLatifah Tio
 
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenasStrategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Gedhe Foundation
 
KEBIJAKAN PUBLIK
KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK
KEBIJAKAN PUBLIK
Afrizal Bob
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik
yuniariarsela
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Oswar Mungkasa
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
Erlin Alltid Tufft Västkusten
 
Tipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanTipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanNuzulul Putri
 
revisi tugas PPT ekonomi regional_Kel 4.pptx
revisi tugas PPT ekonomi regional_Kel 4.pptxrevisi tugas PPT ekonomi regional_Kel 4.pptx
revisi tugas PPT ekonomi regional_Kel 4.pptx
RIMAMELATIANGGRAENI
 
Manajemen Konflik Pembangunan Daerah PPT kuliah ekonomi regional_Kel 4.pptx
Manajemen Konflik Pembangunan Daerah PPT kuliah ekonomi regional_Kel 4.pptxManajemen Konflik Pembangunan Daerah PPT kuliah ekonomi regional_Kel 4.pptx
Manajemen Konflik Pembangunan Daerah PPT kuliah ekonomi regional_Kel 4.pptx
RIMAMELATIANGGRAENI
 

More Related Content

What's hot

Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
Dadang Solihin
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Bab 1: Apa itu Pemetaan Partisipatif
Bab 1: Apa itu Pemetaan PartisipatifBab 1: Apa itu Pemetaan Partisipatif
Bab 1: Apa itu Pemetaan Partisipatif
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
Steelyana Indriasari
 
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIFMENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
riyanto apri
 
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi LokalStrategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Dadang Solihin
 
Evaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publikEvaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publik
StRahmawatiAPabittei
 
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenTata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Musnanda Satar
 
Model implementasi
Model implementasi Model implementasi
Model implementasi
Muhammad Sharip
 
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di IndonesiaPembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Rusman R. Manik
 
Bab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancanganBab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancanganLatifah Tio
 
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenasStrategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Gedhe Foundation
 
KEBIJAKAN PUBLIK
KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK
KEBIJAKAN PUBLIK
Afrizal Bob
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik
yuniariarsela
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Oswar Mungkasa
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
Erlin Alltid Tufft Västkusten
 
Tipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanTipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanNuzulul Putri
 

What's hot (20)

Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
 
Bab 1: Apa itu Pemetaan Partisipatif
Bab 1: Apa itu Pemetaan PartisipatifBab 1: Apa itu Pemetaan Partisipatif
Bab 1: Apa itu Pemetaan Partisipatif
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIFMENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
 
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi LokalStrategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
 
Evaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publikEvaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publik
 
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenTata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
 
Pengembangan Masyarakat
Pengembangan MasyarakatPengembangan Masyarakat
Pengembangan Masyarakat
 
Morfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kotaMorfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kota
 
Model implementasi
Model implementasi Model implementasi
Model implementasi
 
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di IndonesiaPembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
 
Bab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancanganBab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancangan
 
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenasStrategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
 
KEBIJAKAN PUBLIK
KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK
KEBIJAKAN PUBLIK
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
 
Tipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanTipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakan
 

Similar to KONFLIK MESO DAN MIKRO

revisi tugas PPT ekonomi regional_Kel 4.pptx
revisi tugas PPT ekonomi regional_Kel 4.pptxrevisi tugas PPT ekonomi regional_Kel 4.pptx
revisi tugas PPT ekonomi regional_Kel 4.pptx
RIMAMELATIANGGRAENI
 
Manajemen Konflik Pembangunan Daerah PPT kuliah ekonomi regional_Kel 4.pptx
Manajemen Konflik Pembangunan Daerah PPT kuliah ekonomi regional_Kel 4.pptxManajemen Konflik Pembangunan Daerah PPT kuliah ekonomi regional_Kel 4.pptx
Manajemen Konflik Pembangunan Daerah PPT kuliah ekonomi regional_Kel 4.pptx
RIMAMELATIANGGRAENI
 
Discourse.pptx
Discourse.pptxDiscourse.pptx
Discourse.pptx
DANIELSUSILO072467
 
Community Participation (041115)
Community Participation (041115)Community Participation (041115)
Community Participation (041115)
Centre for Adult Learning and Literacy
 
PL4261_Kul5_radical planning.ppt
PL4261_Kul5_radical planning.pptPL4261_Kul5_radical planning.ppt
PL4261_Kul5_radical planning.ppt
AnantaSiregar2
 
Analisis sosial
Analisis sosialAnalisis sosial
Analisis sosial
widhyanto muttaqien
 
IPS_KISI_PAS.docx
IPS_KISI_PAS.docxIPS_KISI_PAS.docx
IPS_KISI_PAS.docx
IkaMaulida5
 
Cerpen
CerpenCerpen
Cerpen
DWI HASTUTI
 
Tugas promosi kesehatan
Tugas promosi kesehatanTugas promosi kesehatan
Tugas promosi kesehatan
NurSabillaMony
 
Pendekatan Kritis dan Postmodern.pdf
Pendekatan Kritis dan Postmodern.pdfPendekatan Kritis dan Postmodern.pdf
Pendekatan Kritis dan Postmodern.pdf
EkstensifikasiPenyul
 
Makalah kel 3 manj konflik
Makalah kel 3 manj konflikMakalah kel 3 manj konflik
Makalah kel 3 manj konflik
YusmiDarni
 
potensi
potensipotensi
potensi
putra benink
 
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan KebijakanKebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
Randy Wrihatnolo
 
Pembangunan wilayah
Pembangunan wilayahPembangunan wilayah
Pembangunan wilayah
niarohania1
 
PPT RASIONALISME
PPT RASIONALISMEPPT RASIONALISME
PPT RASIONALISME
Wulan280944
 
POWER POINT "KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN
POWER POINT "KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DAN PENDIDIKANPOWER POINT "KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN
POWER POINT "KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DAN PENDIDIKANYompa Muda
 
S1 teoper-2-konsep dasar perencanaan pembangunan
S1 teoper-2-konsep dasar perencanaan pembangunanS1 teoper-2-konsep dasar perencanaan pembangunan
S1 teoper-2-konsep dasar perencanaan pembangunanAry Ajo
 
S1 teoper-2-konsepdasarperencanaanpembangunan-130614084228-phpapp02
S1 teoper-2-konsepdasarperencanaanpembangunan-130614084228-phpapp02S1 teoper-2-konsepdasarperencanaanpembangunan-130614084228-phpapp02
S1 teoper-2-konsepdasarperencanaanpembangunan-130614084228-phpapp02frans2014
 

Similar to KONFLIK MESO DAN MIKRO (20)

revisi tugas PPT ekonomi regional_Kel 4.pptx
revisi tugas PPT ekonomi regional_Kel 4.pptxrevisi tugas PPT ekonomi regional_Kel 4.pptx
revisi tugas PPT ekonomi regional_Kel 4.pptx
 
Manajemen Konflik Pembangunan Daerah PPT kuliah ekonomi regional_Kel 4.pptx
Manajemen Konflik Pembangunan Daerah PPT kuliah ekonomi regional_Kel 4.pptxManajemen Konflik Pembangunan Daerah PPT kuliah ekonomi regional_Kel 4.pptx
Manajemen Konflik Pembangunan Daerah PPT kuliah ekonomi regional_Kel 4.pptx
 
Discourse.pptx
Discourse.pptxDiscourse.pptx
Discourse.pptx
 
Community Participation (041115)
Community Participation (041115)Community Participation (041115)
Community Participation (041115)
 
PL4261_Kul5_radical planning.ppt
PL4261_Kul5_radical planning.pptPL4261_Kul5_radical planning.ppt
PL4261_Kul5_radical planning.ppt
 
Analisis sosial
Analisis sosialAnalisis sosial
Analisis sosial
 
IPS_KISI_PAS.docx
IPS_KISI_PAS.docxIPS_KISI_PAS.docx
IPS_KISI_PAS.docx
 
Cerpen
CerpenCerpen
Cerpen
 
Tugas promosi kesehatan
Tugas promosi kesehatanTugas promosi kesehatan
Tugas promosi kesehatan
 
Civics,CC, dan Ce
Civics,CC, dan CeCivics,CC, dan Ce
Civics,CC, dan Ce
 
Pendekatan Kritis dan Postmodern.pdf
Pendekatan Kritis dan Postmodern.pdfPendekatan Kritis dan Postmodern.pdf
Pendekatan Kritis dan Postmodern.pdf
 
Makalah kel 3 manj konflik
Makalah kel 3 manj konflikMakalah kel 3 manj konflik
Makalah kel 3 manj konflik
 
Paradigma sosiologi
Paradigma sosiologiParadigma sosiologi
Paradigma sosiologi
 
potensi
potensipotensi
potensi
 
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan KebijakanKebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
 
Pembangunan wilayah
Pembangunan wilayahPembangunan wilayah
Pembangunan wilayah
 
PPT RASIONALISME
PPT RASIONALISMEPPT RASIONALISME
PPT RASIONALISME
 
POWER POINT "KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN
POWER POINT "KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DAN PENDIDIKANPOWER POINT "KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN
POWER POINT "KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN
 
S1 teoper-2-konsep dasar perencanaan pembangunan
S1 teoper-2-konsep dasar perencanaan pembangunanS1 teoper-2-konsep dasar perencanaan pembangunan
S1 teoper-2-konsep dasar perencanaan pembangunan
 
S1 teoper-2-konsepdasarperencanaanpembangunan-130614084228-phpapp02
S1 teoper-2-konsepdasarperencanaanpembangunan-130614084228-phpapp02S1 teoper-2-konsepdasarperencanaanpembangunan-130614084228-phpapp02
S1 teoper-2-konsepdasarperencanaanpembangunan-130614084228-phpapp02
 

More from Listiana Nurwati

BISNIS DAN POLITIK
BISNIS DAN POLITIKBISNIS DAN POLITIK
BISNIS DAN POLITIK
Listiana Nurwati
 
Praktikum kemanan daerah
Praktikum kemanan daerahPraktikum kemanan daerah
Praktikum kemanan daerah
Listiana Nurwati
 
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PERDAGANGAN INTERNASIONALPERDAGANGAN INTERNASIONAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Listiana Nurwati
 
PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014
PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014
PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014
Listiana Nurwati
 
Peradaban jawa
Peradaban jawaPeradaban jawa
Peradaban jawa
Listiana Nurwati
 
Pemilu 2004
Pemilu 2004Pemilu 2004
Pemilu 2004
Listiana Nurwati
 
Pelayanan imb kota bandung
Pelayanan imb kota bandungPelayanan imb kota bandung
Pelayanan imb kota bandung
Listiana Nurwati
 
Negara dan usaha bina negara di masa lampau
Negara dan usaha bina negara di masa lampauNegara dan usaha bina negara di masa lampau
Negara dan usaha bina negara di masa lampau
Listiana Nurwati
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
Listiana Nurwati
 
COLLABORATIVE PLANNING
COLLABORATIVE PLANNINGCOLLABORATIVE PLANNING
COLLABORATIVE PLANNING
Listiana Nurwati
 
LAND RIGHT
LAND RIGHTLAND RIGHT
LAND RIGHT
Listiana Nurwati
 
RESOLUSI KONFLIK
RESOLUSI KONFLIKRESOLUSI KONFLIK
RESOLUSI KONFLIK
Listiana Nurwati
 
SUSTAINABLE TOURISM
SUSTAINABLE TOURISMSUSTAINABLE TOURISM
SUSTAINABLE TOURISM
Listiana Nurwati
 
PEMBIAYAAN DAN TRANSFER
PEMBIAYAAN DAN TRANSFERPEMBIAYAAN DAN TRANSFER
PEMBIAYAAN DAN TRANSFER
Listiana Nurwati
 
POLICY PAPER
POLICY PAPERPOLICY PAPER
POLICY PAPER
Listiana Nurwati
 
POLICY ANALYSIS
POLICY ANALYSISPOLICY ANALYSIS
POLICY ANALYSIS
Listiana Nurwati
 
SMART PRACTICES
SMART PRACTICESSMART PRACTICES
SMART PRACTICES
Listiana Nurwati
 

More from Listiana Nurwati (17)

BISNIS DAN POLITIK
BISNIS DAN POLITIKBISNIS DAN POLITIK
BISNIS DAN POLITIK
 
Praktikum kemanan daerah
Praktikum kemanan daerahPraktikum kemanan daerah
Praktikum kemanan daerah
 
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PERDAGANGAN INTERNASIONALPERDAGANGAN INTERNASIONAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
 
PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014
PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014
PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014
 
Peradaban jawa
Peradaban jawaPeradaban jawa
Peradaban jawa
 
Pemilu 2004
Pemilu 2004Pemilu 2004
Pemilu 2004
 
Pelayanan imb kota bandung
Pelayanan imb kota bandungPelayanan imb kota bandung
Pelayanan imb kota bandung
 
Negara dan usaha bina negara di masa lampau
Negara dan usaha bina negara di masa lampauNegara dan usaha bina negara di masa lampau
Negara dan usaha bina negara di masa lampau
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
 
COLLABORATIVE PLANNING
COLLABORATIVE PLANNINGCOLLABORATIVE PLANNING
COLLABORATIVE PLANNING
 
LAND RIGHT
LAND RIGHTLAND RIGHT
LAND RIGHT
 
RESOLUSI KONFLIK
RESOLUSI KONFLIKRESOLUSI KONFLIK
RESOLUSI KONFLIK
 
SUSTAINABLE TOURISM
SUSTAINABLE TOURISMSUSTAINABLE TOURISM
SUSTAINABLE TOURISM
 
PEMBIAYAAN DAN TRANSFER
PEMBIAYAAN DAN TRANSFERPEMBIAYAAN DAN TRANSFER
PEMBIAYAAN DAN TRANSFER
 
POLICY PAPER
POLICY PAPERPOLICY PAPER
POLICY PAPER
 
POLICY ANALYSIS
POLICY ANALYSISPOLICY ANALYSIS
POLICY ANALYSIS
 
SMART PRACTICES
SMART PRACTICESSMART PRACTICES
SMART PRACTICES
 

Recently uploaded

NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 

Recently uploaded (17)

NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 

KONFLIK MESO DAN MIKRO

  • 1. SEMINAR KONFLIK MESSO – MIKRO Jatigede - Tamansari MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DEWA SAGITA 25416020 IRZAL AULIA 25416078 LISTIANA NURWATI 25416025 MELATI TATRIWARTAMI 25416035 TARLANI 25416014 PL 6131 MANAJEMEN KONFLIK
  • 3. “ If we manage conflict constructively, we harness its energy for creativity and development. - Kenneth Kaye -
  • 5. PENDAHULUAN EDIT IN GOOGLE SLIDES Go to the File menu and select Make a copy. You will get a copy of this document on your Google Drive and will be able to edit, add or delete slides.
  • 7. Konflik adalah … ◉ Fisher (2000) mengartikan konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memilliki sasaran yang tidak sejalan. ◉ Menurut Sissons dan Ackoff (1966) dalam Minnery (1985), konflik merupakan situasi dimana tindakan salah satu kelompok mengurangi nilai hasil dari kelompok lain ◉ Menurut Minnery (1985) konflik adalah interaksi antara dua pihak atau lebih yang satu sama lain saling bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan dimana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari perbedaan tersebut dan melakukan tindakan terhadap tindakan tersebut.
  • 8. Review Konflik ( Definisi dan konsep) Definisi Penulis Keyword .......is a struggle between opponents over values and claims to scarce status, power and resources Coser (1956) Struggle, Opposition and scarcity … are bargaining situations in which the ability of one participant to achieve his ends is dependent on the choices or decisions that the other participant makes. Schelling (1960) Strategy, Bargaining, and dependence … takes place whenever incompatible activities occur. One party is interfering, disrupting, obstruct ing, or in some other way making another party’s actions less effective. Deutsch (1973) Incompatibility, Interference and effectiveness … are communicative interactions amongst peo ple who are interdependent and who perceive that their interests are incompatible, inconsistent or in tension. Conrad (1991) Communication, Interdependence and tension … – understood as incompatible activities – occurs within co-operative as well as competitive con texts. Conflict parties can hold co-operative or competitive goals. Tjosvold and Van de Vilert (1994) Incompability, cooperation and competition .... Relationship between two or more parties (individual or groups) who have or think they have incompatible goals Fisher dkk (2000) Relationship, incompatible ..... Multidimensional and dynamic, the complex phenomenon, Subtle, poorly understood and generally inadequately defined. Minnerry (1986) Dynamic, complex and inadequate ...Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. UU no 7 Thn 2012 Benturan fisik, berdampak luas, ketidaknyamanan, menghambat pembangunan Konsep konflik ada yang bermakna positif seperti STRUGGLE,STRATEGY,EFFENTIVENESS DLL dan bisa pula dinilai negatif seperti OPPOSITION, SCARCITY, INCOMPATIBLE. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Saat ini, Indonesia masih memaknai konflik sosial sbg hal negatif.
  • 9. UU no 7 Tahun 2012 Pasal 5  Konflik dapat bersumber dari: a) Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; b) Perseteruan antarumat beragama dan/atau desa, kabupaten/interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; c) Sengketa batas wilayah kota, dan/atau provinsi; d) Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau e) Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. Bajja et all, 2012 Elemendasaryangmenjadikanfaktorterjadinya konflikadalah KETIDAKSEPEMAHAMAN, KETERLIBATAN GOLONGAN, MERASA TERANCAM DAN KEBUTUHAN DAN KEPENTINGAN
  • 10. Konflik dalam satu Wilayah (Fisher, 2000) NEEDS INTERESTS POSITIOS Land as well as money Political and economic control, access to cheap labour, building alliance with municipal BOSSES, STOCKMEN AND LANDOWNERS Agains Subversion: Protection by scurity forces and denial of the right of indigenous people Land, well being and justice Land distribution, respect for human right, alliance with other social forces and democracy INDIGENOUS PEASONS ORGANIZATION Agains Militiarism: Demand fo a free press, equal opportunities and the investigation of assasinations and punishment Contoh di Chapas MEXICO
  • 11. Isu-Isu kritis terjadinya konflik (Fisher, 2000) Power Vs Accountability (Force, Legitimacy, Authority) Culture (Human Right, Religion, Communication) Identity (Language, Religion, Teritory, Social Organization, Culture, Race) Gender (Role and Responsibility, Violence,minority grup) Right Vs Disability (Human Right, Basic Right)
  • 12. The Nature of Urban Planning Sejarah Perkembangan Planning 1890 Desain Oriented • Fisik • Art and design 1910 Practice Oriented • Kritik Ekonomi • Efisiensi 1930 Rational Comprehensif • Ilmiah • Ilmu perbandingan menyeluruh • Ilmu sosial 1960 Politik Praktis • Ilmiah dan komprehensif tidak realistis • Data tidak lengkap 1980 Entrepeuneur praktis • Ilmu bisnis dan manajemen • Kritik thp politik (Kemiskinan) 1990- 2000 ICT 2000-2010 Urban Design •Lebih praktis •Lebih efektif •Sumber : Paper Johnny Patta tentang the theory development Learning of USA Experience •Jumlah perkotaan dominan
  • 13. The Nature of Urban Planning (2) Fungsi Planning Ideal ◉Process of preparing a set of decisions for action in the future, dirrected at achieving goals by preferred means (Minnery, 1971) ◉An integral part of the policy science. ◉Planner Assessing and mobilizing our resources to acheive our future objectives (1980) Support major economic and social. Defining planning as applied rationality focusses attention on adherence to universal norm rather than on the consequences of acting one way instead of another. Attention is dirrected to the internal qualities of decisions and not to their external effects(1973,p130) Person of DM Locus of DM External effect
  • 14. The Nature of Urban Planning (3) Konteks Konflik Dalam Planning 1. Fenomena public Authority Pengontrolan oleh NGO, bias standar 2. Fenomena asumsi dalam metode Muncul gap antara sekarang dengan masa depan. 3. Focus masa depan, lupa permasalahan pada kondisi saat ini. 4. Human Activities System Penuh ketidakpastian, perilaku tidak rasional, infomasi yang tidak lengkap. Keyakinan pada norma, simbol, keyakinan dan value. 5. Tuntutan realistis dan efektif dalam aksi. Dilema dalam planning Menjadi tantangan para planner untuk mengalokasikan sumber daya dalam mendukung akivitas manusia di masa sekarang dan yang akan datang secara efektif dan efisien
  • 15. ◉Konflik nyata Pihak Abu-abu Pihak Merah Terjadi perbedaan nilai dan pendapat Dalam menilai sebuah masalah yang Berkaitan dengan sumber daya yang Akan dikelolaDalam perencanaan kota dipandang sebagai: Intervensi dalam melakukan alokasi untuk Sumber daya terutama lahan dan kegiatannya Dalam system perkotaan dan wilayah oleh Kekuatan legitimasi untuk mencapai tujuan AREA KONFLIK DALAM PLANNING
  • 16. ◉Banyak pihak yang akan memperjuangkan tujuan berdasarkan nilainya masing- masing Kubu Pro Kubu Kontra AREA KONFLIK DALAM PLANNING
  • 17. Untuk merencanakan berbagai kepentingan. Sebuah kerangka telah ditemukan dan diterima dalam perencanaan perkotaan berdasarkan yang telah diusulkan oleh Hightower (1969) dan Faludi (1973) untuk teori perencanaan. Mereka membuat perbedaan yaitu: Teori Perencanaan dan Teori dalam Perencanaan Lingkungan dari konflik perencanaan perkotaan Konflik perencanaan perkotaan Konflik dalam perencanaan perkotaan Konflik melalui perencanaan perkotaan AREA KONFLIK DALAM PLANNING
  • 18. ◉Lingkungan dari konflik perencanaan perkotaan ditemukan pada: Tujuan yang sama-sama ingin dicapai oleh individual. Konflik terjadi antar individual dan sifat alami manusia Antara kelas-kelas social dimasyarakat, perbedaan nilai social Perbedaan pendekatan dalam perencanaan diberbagai negara ◉Konflik perencanaan perkotaan ditemukan pada: konflik politik ◉Konflik dalam perencanaan perkotaan: Konflik dalam pengelolaan sumber daya terutama lahan ◉Konflik melalui perencanaan perkotaan ditemukan pada: Konflik antar professional, pegawai atau klien Konflik antar professional dan organisasi Perbedaan Teknik dalam perencanaan AREA KONFLIK DALAM PLANNING
  • 19. Skala Konflik dalam Planning Mikro Lingkungan sekitar Messo Kota/kabupaten/ setingkat MakroKawasan, antar kota/kabupaten
  • 20. Konflik dalam Perencanaan Sumber daya Planner Hutan Lahan Perusahaan Masyarakat
  • 21. Konflik dalam human factor Jenis Kebutuhan Dasar Pemenuhan Permasalahan kontak Sosial- Politis Jenis Solusi The Most Basic Need Bertahan hidup Violence-security, absence of violence Balance of power, peace keeping forces Basic Need Makan, air, perlindungan dari lingkungan, kesehatan, pendidikan dan kebersamaan Poverty-growht, well being Development assistence program, trade and Aid Near-Basic Needs Bekerja, kebebasan, mobilitas, politik dan partisipasi Repression-Human Right, Social Justice Human right commisions, legislation Relation to Nature Bekerjasama Ecological balance (Depletion, pollution and population problem) Depletion Renewable Resources Polutions Recycling Population Family Planning Sumber : Galtung, 2009
  • 22. SISI LAIN DARi konflik *Konflik konstruktif* Konflik Konstruktif memberikan solusi bagi Semua pihak. 1. Bantuan kepada pihak yang berselisih dalam mengembangkan persepsi yang saling menguntungkan 2. Mencari inovasi 3 Mencari solusi yang terintegrasi Proses dalam konflik manajemen memberikan:
  • 23. Konflikkonstruktif Psychocultural practices (Praktek psikokultural) Linked individual and community interest (Keterkaitan minat individu dan masyarakat) Joint problem solving (Pemecahan masalah Bersama) Harmonious social relationship (Hubungan sosial yang harmonis) Viable exit option (Pilihan keluar yang layak) Conflict avoidance strategies (Strategi menghindari konflik)
  • 24. GAMBARAN UMUM Gambaran Umum Konflik Penataan Kawasan Tamansari Gambaran Umum Konflik Pembangunan Waduk Jatigede 3
  • 25. ANALISIS Analisis Konflik Penataan Kawasan Tamansari Analisis Konflik Pembangunan Waduk Jatigede 4
  • 26. Isu yang terjadi selama pembangunan Waduk Jatigede: Pembebasan lahan. Keberadaan situs dan cagar budaya di area proyek
  • 27. KEMENKO PEREKONOMIAN BAPPENAS KEMENKEU SATKER JATIGEDE (PUPR) FORUM KEPALA DESA SAMSAT JATIGEDE DPRD dan Pemkab Sumedang KONTRAKTOR MASYARAKAT TERKENA DAMPAK BBWS CIMANUK - CISANGGARUNG LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT Keterangan Hubungan Berkonflik Hubungan Retak Hubungan Dekat Hubungan Cukup Dekat Terjadi tekanan dan kontrol Analisis Stakeholder =
  • 28. ALTERNATIF MANAJEMEN KONFLIK Alternatif Manajemen Konflik Penataan Kawasan Tamansari Alternatif Manajemen Konflik Pembangunan Waduk Jatigede 5
  • 29. Analisis Pohon Masalah SEBAB DAMPAK INTI MASALAH Ganti Rugi Sosialisasi Penundaan Proyek Ketidakpuasan Masyarakat terdampak pembangunan Waduk Jatigede Ganti Rugi kembali Kekecewaan Masyarakat Ketidakpercayaan
  • 30. TINGKAT 2 PEMPROV JABAR – SAMSAT JATIGEDE PEMKAB SUMEDANG DPRD KAB. SUMEDANG FORUM KEPALA DESA BBWS CIMANUK - CISANGGARUNG TINGKAT 1 PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH CHINA (KEMENTERIAN SDA) SATKER JATIGEDE KONTRAKTOR TINGKAT 3 MASYARAKAT TERKENA DAMPAK LSM ANALISIS PIRAMIDA
  • 31. KEMENKO PEREKONOMIAN BAPPENAS KEMENKEU SATKER JATIGEDE (PUPR) FORUM KEPALA DESA SAMSAT JATIGEDE DPRD dan Pemkab Sumedang KONTRAKTOR MASYARAKAT TERKENA DAMPAK BBWS CIMANUK - CISANGGARUNG LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT Keterangan Hubungan Berkonflik Hubungan Retak Hubungan Dekat Hubungan Cukup Dekat Terjadi tekanan dan kontrol Memetakan Jalan Pembuka =
  • 32. KONFLIK WADUK JATIGEDE MASYARAKAT SAMSAT JATIGEDE Dalam resolusi konflik versi Galtung (1969), ketika terjadi konflik kekerasan, maka model resolusi konflik yang perlu digunakan adalah model peace keeping. Visi: Masyarakat: Mendapatkan tempat tinggal yang layak ataupun mendapatkan ganti rugi yang sesuai setelah terjadi pembebasan lahan SAMSAT Jatigede: Menyelesaikan konflik yang terjadi untuk mewujudkan proyek pembangunan Waduk Jatigede. vs
  • 33. KONFLIK WADUK JATIGEDE MASYARAKAT SAMSAT JATIGEDE vs KISI Tabel Kisi pengelolaan konflik masyarakat dan SAMSAT Jatigede Strategi Satker Jatigede DPRD dan Pemkab Sumedang Masyarakat Terkena Dampak Forum Kepala Desa SAMSAT Jatigede Penyelarasan data masyarakat terkena dampak Mengkoordinasikan penyelarasan data untuk mendapatkan kepastian terkait pembiayaan ganti rugi yang perlu disiapkan + Mengkoordinasikan tim dari masyarakat dalam proses pengumpulan data, serta ikut berperan dalam mengawasi proses penyelarasan yang dilakukan Satker » Masyarakat ikut serta melakukan pendataan terhadap lahan mana saja yang berhak menerima biaya ganti rugi ataupun relokasi √ Menampung masukan dari masyarakat untuk kemudian didiskusikan dengan SAMSAT Jatigede + Melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan biaya hidup di sekitar Waduk Jatigede yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan √ Upaya-upaya Persuasi Mensosialisasikan kedudukan satker kepada masyarakat serta menyampaikan visi pembangunan agar terbangun chemistry dengan masyarakat √ Mengadakan sosialisasi dan membuka komunikasi terbuka bagi masyarakat dengan SAMSAT Jatigede » Ikut berpartisipasi aktif dalam memahami visi sampai dengan proses pembangunan Jatigede + Mendampingi masyarakat dan menjadi tempat berdiskusi terkait pembangunan Jatigede + Mensosialisasikan kedudukan dan peran satker serta menyampaikan visi dan target” pembangunan agar terbangun chemistry dengan masyarakat »
  • 34. KONFLIK WADUK JATIGEDE MASYARAKAT SAMSAT JATIGEDE vs KISI Diskusi terbuka terkait pembayaran ganti rugi Menyampaikan secara rinci dan transparan terkait upaya- upaya ganti rugi yang telah dan akan dilakukan pemerintah + Menyiapkan acara dan menghadirkan SAMSAT serta Satker Jatigede sebagai narasumber diskusi » Menyuarakan aspirasi secara tertib dan mencari alternatif pembayaran ganti rugi yang menguntungkan masyarakat namun juga meringankan beban pemerintah + Mengawasi proses diskusi terbuka agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan + Menyampaikan hambatan yang selama ini dialami masyarakat dan meminta pertimbangan kepada masyarakat + Rekonstruksi psikologis Memfasilitasi proses penyembuhan trauma serta melakukan upaya” peningkatan komitmen pembangunan bersama » Melakukan pendataan terhadap korban kekerasan yang terjadi ketika demonstrasi berlangsung » Mendukung proses rekonstruksi psikologis untuk mengembalikan kondisi para korban kekerasan » Memberikan masukan terkait proses rekonstruksi yang sebaiknya dilakukan dengan menyesuaikan pada nilai- nilai budaya » Mendukung proses rekonstruksi psikologis untuk mengembalikan kondisi para korban kekerasan ≠ Tabel Kisi pengelolaan konflik masyarakat dan SAMSAT Jatigede Strategi Satker Jatigede DPRD dan Pemkab Sumedang Masyarakat Terkena Dampak Forum Kepala Desa SAMSAT Jatigede Penyelarasan data masyarakat terkena dampak Mengkoordinasikan penyelarasan data untuk mendapatkan kepastian terkait pembiayaan ganti rugi yang perlu disiapkan + Mengkoordinasikan tim dari masyarakat dalam proses pengumpulan data, serta ikut berperan dalam mengawasi proses penyelarasan yang dilakukan Satker » Masyarakat ikut serta melakukan pendataan terhadap lahan mana saja yang berhak menerima biaya ganti rugi ataupun relokasi √ Menampung masukan dari masyarakat untuk kemudian didiskusikan dengan SAMSAT Jatigede + Melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan biaya hidup di sekitar Waduk Jatigede yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan √ Upaya-upaya Persuasi Mensosialisasikan kedudukan satker kepada masyarakat serta menyampaikan visi pembangunan agar terbangun chemistry dengan masyarakat √ Mengadakan sosialisasi dan membuka komunikasi terbuka bagi masyarakat dengan SAMSAT Jatigede » Ikut berpartisipasi aktif dalam memahami visi sampai dengan proses pembangunan Jatigede + Mendampingi masyarakat dan menjadi tempat berdiskusi terkait pembangunan Jatigede + Mensosialisasikan kedudukan dan peran satker serta menyampaikan visi dan target” pembangunan agar terbangun chemistry dengan masyarakat »
  • 35. KONFLIK WADUK JATIGEDE MASYARAKAT SAMSAT JATIGEDE vs KISI Strategi Satker Jatigede DPRD dan Pemkab Sumedang Masyarakat Terkena Dampak Forum Kepala Desa SAMSAT Jatigede Loby Menerima kedatangan masyarakat terkait pembayaran ganti rugi + Mendampingi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya melalui diskusi bersama Satker Jatigede » Menyampaikan aspirasinya untuk mempengaruhi kebijakan terkait besaran nilai ganti rugi pembebasan lahan » Mendampingi proses loby yang dilakukan masyarakat » Bersama Satker jatigede menyambut baik aspirasi masyarakat dengan memlakukan pertimbangan secara matang + Pembentukan kelompok perwakilan yang melibatkan sesepuh/yang dihormati Menfasilitasi pembentukan kelompok perwakilan yang dihormati masyarakat » Menjadi perwakilan masyarakat di lingkungan pemerintah yang aktif » Memilih perwakilan yang dipercaya dan dihormati untuk membawa kepentingan masyarakat secara luas » Ikut berpartisipasi memilih orang yang dianggap mampu menjadi wakil masyarakat » Memberikan dukungan terhadap kelompok yang terbentuk ≠ Keterangan √ : Sudah dilakukan ≠ : Tidak perlu dilakukan sekarang » : Belum dilakukan tetapi perlu + : Sudah dilakukan namun perlu ditingkatkan X : Tidak Perlu
  • 36. KONFLIK WADUK JATIGEDE MASYARAKAT Satker Jatigede vs Dalam kerangka resolusi Galtung, konflik yang terjadi antara Satker Jatigede dan masyarakat perlu menggunakan model peace building dan juga peace making. Visi: Masyarakat: Mendapatkan tempat tinggal yang layak ataupun mendapatkan ganti rugi yang sesuai setelah terjadi pembebasan lahan Satker Jatigede: Melakukan upaya-upaya realisasi proyek pembangunan Waduk Jatigede.
  • 37. KONFLIK WADUK JATIGEDE MASYARAKAT Satker Jatigede vs KISI Strategi Satker Jatigede DPRD dan Pemkab Sumedang Masyarakat Terkena Dampak Forum Kepala Desa SAMSAT Jatigede Peningkatan rasa kepercayaan Mengalokasikan dana dan menyerahkan biaya ganti rugi kepada masyarakat secara tepat waktu dan tepat jumlah » Menumbuhkan rasa saling percaya diantara masyarakat dan Satker Jatigede » Masyarakat menaruh percaya bahwa pembangunan Jatigede akan memberikan manfaat yang lebih baik » Mendampingi masyarakat dalam menyampaikan pendapat + Menjaga kondisi agar tetap kondusif dalam proses pembangunan Waduk Jatigede + Negosiasi Menyampaikan secara rinci dan transparan terkait upaya-upaya ganti rugi yang telah dan akan dilakukan pemerintah + Menyiapkan acara dan menghadirkan SAMSAT serta Satker Jatigede sebagai narasumber diskusi » Menyuarakan aspirasi secara tertib dan mencari alternatif pembayaran ganti rugi yang menguntungkan masyarakat namun juga meringankan beban pemerintah + Mengawasi proses diskusi terbuka agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan + Menyampaikan hambatan yang selama ini dialami masyarakat dan meminta pertimbangan kepada masyarakat +
  • 38. KONFLIK WADUK JATIGEDE MASYARAKAT Satker Jatigede vs KISI Strategi Satker Jatigede DPRD dan Pemkab Sumedang Masyarakat Terkena Dampak Forum Kepala Desa SAMSAT Jatigede Mediasi Membuka diri terhadap masukan masyarakat melalui proses mediasi + Menjadi mediator antara Satker dan Masyarakat dengan tujuan menyamakan visi pembangunan » Menyampaikan aspirasinya melalui mediator + Mendampingi proses mediasi yang dilakukan masyarakat bersama Satker Jatigede + Mengikuti jalannya proses mediasi dengan baik + Memanfaarkan sarana publikasi untuk berkomunikasi langsung Menyampaikan seluruh perkembangan pembangunan Waduk jatigede melalui media elektronik » Mendampingi dan membimbing masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya melalui media elektronik » Menyalurkan aspirasi dan pendapat seluruh masyarakat agar tercipta keterbukaan » Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan media elektronik tersebut » Membuka diskusi jarak jauh dengan memanfaatkan media-media publikasi terkait Pembangunan Jatigede »Keterangan √ : Sudah dilakukan ≠ : Tidak perlu dilakukan sekarang » : Belum dilakukan tetapi perlu + : Sudah dilakukan namun perlu ditingkatkan X : Tidak Perlu
  • 39. KONFLIK WADUK JATIGEDE DPRD,PEMKAB SUMEDANG, DAN FORUM KEPALA DESA SAMSAT JATIGEDE Terjadinya konflik diantara pihak pemerintah secara vertical, maka menurut Galtung, model yang tepat adalah model peace making. Visi: Forum Kepala Desa : Menjaga kondisi tetap stabil dengan mengedepankan kepentingan masyarakat DPRD : Mewakili masyarakat menyuarakan pendapatnya dan melakukan kontrol agar pembangunan Waduk Jatigede tidak keluar dari koridor penyediaan fasilitas umum bagi kepentingan public Pemkab Sumedang : menjadi fasilitator pembangunan Waduk Jatigede SAMSAT Jatigede: Menyelesaikan konflik yang terjadi untuk mewujudkan proyek pembangunan Waduk Jatigede. vs
  • 40. KONFLIK WADUK JATIGEDE DPRD,PEMKAB SUMEDANG, DAN FORUM KEPALA DESA SAMSAT JATIGEDE vs KISI Strategi Satker Jatigede DPRD dan Pemkab Sumedang Masyarakat Terkena Dampak Forum Kepala Desa SAMSAT Jatigede Komunikasi Memfasilitasi proses komunikasi diantara DPRD, pemkab, forum kepala desa dengan SAMSAT Jatigede + Menumbuhkan rasa saling percaya dengan menjadwalkan komunikasi rutin untuk menjaga hubungan serta mengampingi proses pembangunan » Mendukung terjadinya komunikasi yang baik diantara pemerintah » Menyampaikan aspirasi dari diskusi yang dilakukan di dalam forum Kepala Desa + Menerima dengan terbuka seluruh masukan, kritik dan juga pendapat dari pemerintah tingkat desa dan kabupaten terkait pembangunan jatigede + Penyelarasan Visi Pembangunan Waduk Jatigede Menyampaikan visi pembangunan Waduk Jatigede secara komunikatif + Memahami secara mendalam visi dari pembangunan Waduk Jatigede untuk mendapatkan esensi dan kesepahaman dengan pihak lainnya + Mencari kesepahaman terhadap visi pembangunan Waduk Jatigede itu sendiri + Memahami secara mendalam visi dari pembangunan Waduk Jatigede untuk mendapatkan esensi dan kesepahaman dengan pihak lainnya + Memahami secara mendalam visi dari pembangunan Waduk Jatigede untuk mendapatkan esensi dan kesepahaman dengan pihak lainnya +
  • 41. KONFLIK WADUK JATIGEDE DPRD,PEMKAB SUMEDANG, DAN FORUM KEPALA DESA SAMSAT JATIGEDE vs KISI Strategi Satker Jatigede DPRD dan Pemkab Sumedang Masyarakat Terkena Dampak Forum Kepala Desa SAMSAT Jatigede Peningkatan Rasa Memiliki Terhadap Pembangunan Waduk Jatigede Menyampaikan secara persuasive kepada seluruh pihak terlibat untuk mendukung pembangunan + Melakukan kajian akademis secara mendalam terkait manfaat-manfaat dari pembangunan Waduk Jatigede » Memahami secara mendalam terkait dampak- dampak positif pembangunan Jatigede + Melakukan kajian akademis secara mendalam terkait manfaat-manfaat dari pembangunan Waduk Jatigede » Berkoordinasi dengan Satker dalam mensosialisasikan serta melakukan tindakan persuasive terhadap pembangunan Waduk Jatigede + Keterangan √ : Sudah dilakukan ≠ : Tidak perlu dilakukan sekarang » : Belum dilakukan tetapi perlu + : Sudah dilakukan namun perlu ditingkatkan X : Tidak Perlu
  • 42. TINDAKAN PENGELOLAAN KONFLIK Penghindaran Pegendalian Kompromi Akomodasi Pemecahan Masalah A. Persiapan Intervensi •Pendekatan Pengendalian Satker Jatigede •Pendekatan Kompromi DPRD dan Pemkab Sumedang •Pendekatan Pengendalian Masyarakat Terkena Dampak •Pendekatan Kompromi Forum Kepala Desa •Pendekatan Pemecahan Masalah SAMSAT Jatigede Gambar Pendekatan Aktor dalam Konflik Pembangunan Waduk Jatigede Sumber: Hasil Analisis, 2017
  • 43. TINDAKAN PENGELOLAAN KONFLIK B. Mengurangi Prasangka C. Melakukan Proses Medi-Arbitrasi D. Mempertahankan Kehadiran
  • 44. KESIMPULAN Penyelesaian konflik berskala makro akan melibatkan banyak aktor sedangkan penyelesaian konflik berskala mikro lebih sedikit dan hanya berada di tingkat lokal. Dengan demikian tindakan yang diambil pun akan lebih bersifat kompleks ketika menyelesaikan konflik berskala messo. 6
  • 45. DAFTAR PUSTAKA Fisher, Simon. 2000. Mengelola Konflik. Jakarta: SMK Grafika Desa Putera. Purnama, Yuzar. 2015. Dampak Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakatnya. Bandung: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bandung. Rachmawan, Dicky. 2016. Pola Eskalasi Konflik Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang. Dalam Jurnal Sosiologi. Jakarta: Lab Sosio, Pusat Kajian Sosiologi FISIP-UI. Setianto, Suryawan. 2014. Konflik Sosial dalam Pembangunan Infrastruktur SDA Kasus Waduk Jatigede. Jakarta: Balai Litbang Sosekling Bidang Sumber Daya Air. Hal 181-198. Simanjuntak, Dicky dan Mahida, Masmian. 2015. Dampak Kebijakan dalam Pembangunan Waduk Jatigede. Dalam Jurnal Sosek Pekerjaan Umum, November 2015, Vol. 7 No. 3 Hal 161-171. Humas Setkab RI. 2015. Mulai Diisi Air, Waduk Jatigede Diharapkan Dapat Tingkatkan Intensitas Tanam Padi. Dalam: http://setkab.go.id/mulai-diisi-air-waduk- jatigede-diharapkan-dapat-tingkatkan-intensitas-tanam-padi/ diakses pada Sabtu, 25 November 2017 pukul 12.09. Jukardi, Adang. 2017. Warga Jatigede Kembali Tuntut Penyelesaian Dampak Sosial. Dalam: http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/04/06/warga-jatigede- kembali-tuntut-penyelesaian-dampak-sosial-398323, diakses pada 25 November 2017 pukul 12.45. Pitoko, Ridwan Aji. 2017. Waduk Jatigede Beroperasi Penuh. Dalam http://properti.kompas.com/read/2017/04/07/220000521/waduk.jatigede.beroperasi.penuh diakses pada Sabtu, 25 November 2017 pukul 16.14.
  • 46. TERIMA KASIH MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PL 6131 MANAJEMEN KONFLIK
  • 47. Big concept Bring the attention of your audience over a key concept using icons or illustrations
  • 50. 89,526,124Whoa! That’s a big number, aren’t you proud?
  • 51. You can copy&paste graphs from Google Sheets

Editor's Notes

  1. Ketidaksepemahaman perbedaaan pendapat, interpretasi dlm data dan fakta Keterlibatan golongan fanatis, historical story Merasa terancam bulying,
  2. Tujuan analisis union untuk setiap golongan yang terlibat dalam negosiasi untuk memahamkan kebutuhan, interst dan posisi kita. Needs what we must have. Pada keadaan stabil, hubungan punya trust yang tinggi shg setiap org terbuka dan diskusikan masing2 kebutuhannya. Bahkan bisa saling berempati. Namun bila dlm kondisi tidak stabil, kecenderungan tdk terbuka muncul resiko bahaya miss persepsi.
  3. Violence= kekerasan
  4. Ketiga bentuk itu punya implikasi terhadap manajemen konflik. Locus akan menentukan dalam term urban planning, regional planning, town planning. Tiap lokasi punya locus spasial pada land use planning yang akan berimplikasi pada human environment.
  5. Ketiga bentuk itu punya implikasi terhadap manajemen konflik. Locus akan menentukan dalam term urban planning, regional planning, town planning. Tiap lokasi punya locus spasial pada land use planning yang akan berimplikasi pada human environment.