Dokumen tersebut membahas tentang penguatan pelayanan kesehatan rujukan regional melalui regionalisasi sistem rujukan dengan membagi wilayah provinsi menjadi beberapa regional yang masing-masing memiliki rumah sakit rujukan. Tujuannya adalah meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan rujukan serta menata sistem rujukan yang terstruktur dan berjenjang.
Dokumen tersebut merangkum tugas dan tanggung jawab berbagai subbagian dan unit di Puskesmas Muara Ancalong, termasuk subbagian tata usaha, unit keuangan, unit umum dan kepegawaian, serta unit-unit program kesehatan.
Dokumen tersebut merupakan Program Operasional Aktivitas (POA) Puskesmas Lumbang tahun 2013 yang mencakup analisis situasi demografi, geografi, dan hasil kegiatan tahun sebelumnya serta rencana kegiatan untuk tahun berikutnya."
Profil Puskesmas Perawatan Natam memberikan gambaran umum tentang puskesmas tersebut, meliputi lokasi, luas wilayah, jumlah penduduk yang dilayani, sarana prasarana, tenaga kesehatan, program kesehatan ibu dan anak, serta target capaian kesehatan masyarakat.
Dokumen tersebut merangkum tugas dan tanggung jawab berbagai subbagian dan unit di Puskesmas Muara Ancalong, termasuk subbagian tata usaha, unit keuangan, unit umum dan kepegawaian, serta unit-unit program kesehatan.
Dokumen tersebut merupakan Program Operasional Aktivitas (POA) Puskesmas Lumbang tahun 2013 yang mencakup analisis situasi demografi, geografi, dan hasil kegiatan tahun sebelumnya serta rencana kegiatan untuk tahun berikutnya."
Profil Puskesmas Perawatan Natam memberikan gambaran umum tentang puskesmas tersebut, meliputi lokasi, luas wilayah, jumlah penduduk yang dilayani, sarana prasarana, tenaga kesehatan, program kesehatan ibu dan anak, serta target capaian kesehatan masyarakat.
16a. permenkes no 75 lampiran ttg puskesmaseni apriyanti
Peraturan Menteri Kesehatan mengatur persyaratan lokasi dan bangunan Puskesmas. Lokasi Puskesmas tidak boleh berada di daerah berbahaya dan harus mudah diakses masyarakat. Bangunan Puskesmas harus memiliki ruang pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan dan rawat inap, serta fasilitas pendukung seperti laboratorium dan parkir. Lambang dan desain Puskesmas juga diatur untuk memudahkan identifikasi oleh masy
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai profil Puskesmas Pasir Panjang di Kota Lama, termasuk jumlah penduduk, penyebaran penduduk per kelurahan, tenaga kesehatan, sarana kesehatan, konsep reformasi, hasil-hasil reformasi seperti visi, motto, nilai-nilai, dan peningkatan citra positif Puskesmas Pasir Panjang.
Pedoman ini memberikan daftar peralatan kesehatan yang dibutuhkan Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya untuk pelayanan masyarakat secara primer berdasarkan jenis layanan dan fasilitas. Tujuannya adalah menunjang perencanaan kebutuhan peralatan kesehatan.
1. kebijakan perencanaan puskesmas bab iEsti Rahayu
Keputusan Kepala Puskesmas ABCD menetapkan kebijakan perencanaan, akses, dan evaluasi Puskesmas yang mencakup (1) perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan kinerja pelayanan, (2) akses informasi dan partisipasi masyarakat, serta (3) evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan untuk perbaikan berkelanjutan.
Buku pedoman ini memberikan panduan tentang penilaian tenaga kesehatan teladan di puskesmas mulai dari tingkat kecamatan hingga nasional. Tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang berprestasi agar semangat kerjanya semakin meningkat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Buku ini menjelaskan tata cara penominasian, kriteria penilaian, dan bentuk penghargaan yang diberikan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan akreditasi puskesmas di Kota Mataram;
(2) Akreditasi dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan primer;
(3) Beberapa puskesmas di Kota Mataram sudah terakreditasi, namun capaian akreditasi masih 54,5%.
Dokumen ini menjelaskan uraian tugas dari tim pelayanan obstetri neonatal darurat dasar (PONED) di Puskesmas Pragaan Kabupaten Sumenep. Terdiri dari ketua tim, sekretaris tim, koordinator UGD, dan koordinator sub tim kebidanan, dengan masing-masing menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
Akreditasi Puskesmas Benda Baru, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang SelatanRizkia N. Fauziana
Dokumen tersebut merupakan profil Puskesmas Benda Baru yang mencakup visi, misi, wilayah kerja, jumlah tenaga kerja, penduduk, dan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan program unggulan, rencana kerja, pencapaian, dan grafik cakupan layanan kesehatan yang diberikan Puskesmas Benda Baru.
Pemanfaatan dana jkn di puskesmas (paparan tgl 24 sept 2020)Tini Wartini
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang penggunaan dana kapitasi JKN dan BOK di puskesmas, yang mencakup peran puskesmas dalam mendukung pencapaian universal coverage kesehatan, penggunaan dana kapitasi JKN untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, serta penggunaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan BOK di puskesmas.
Dokumen tersebut merupakan evaluasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit PMI Bogor yang mencakup manajemen kepesertaan, administrasi pelayanan, pelayanan medis, dan manajemen pembiayaan. Dokumen tersebut menganalisis berbagai aspek pelayanan JKN di RS tersebut seperti validasi kepesertaan, sistem rujukan, pola pelayanan, dan proses tagihan serta pembayaran.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merangkum hasil survei keluhan pengguna layanan di Puskesmas Pasir Panjang Kota Kupang
2. Survei dilakukan untuk 10 komponen keluhan yang terbanyak, terkait dampak kesembuhan, tata kelola, akses, dan kenyamanan pelayanan
3. Hasil survei akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pasir Panjang
Dokumen tersebut merangkum laporan kinerja UPTD Puskesmas Sukamahi tahun 2022, mencakup profil puskesmas, analisis situasi, capaian program UKM, UKP, dan sarana prasarana puskesmas."
16a. permenkes no 75 lampiran ttg puskesmaseni apriyanti
Peraturan Menteri Kesehatan mengatur persyaratan lokasi dan bangunan Puskesmas. Lokasi Puskesmas tidak boleh berada di daerah berbahaya dan harus mudah diakses masyarakat. Bangunan Puskesmas harus memiliki ruang pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan dan rawat inap, serta fasilitas pendukung seperti laboratorium dan parkir. Lambang dan desain Puskesmas juga diatur untuk memudahkan identifikasi oleh masy
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai profil Puskesmas Pasir Panjang di Kota Lama, termasuk jumlah penduduk, penyebaran penduduk per kelurahan, tenaga kesehatan, sarana kesehatan, konsep reformasi, hasil-hasil reformasi seperti visi, motto, nilai-nilai, dan peningkatan citra positif Puskesmas Pasir Panjang.
Pedoman ini memberikan daftar peralatan kesehatan yang dibutuhkan Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya untuk pelayanan masyarakat secara primer berdasarkan jenis layanan dan fasilitas. Tujuannya adalah menunjang perencanaan kebutuhan peralatan kesehatan.
1. kebijakan perencanaan puskesmas bab iEsti Rahayu
Keputusan Kepala Puskesmas ABCD menetapkan kebijakan perencanaan, akses, dan evaluasi Puskesmas yang mencakup (1) perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan kinerja pelayanan, (2) akses informasi dan partisipasi masyarakat, serta (3) evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan untuk perbaikan berkelanjutan.
Buku pedoman ini memberikan panduan tentang penilaian tenaga kesehatan teladan di puskesmas mulai dari tingkat kecamatan hingga nasional. Tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang berprestasi agar semangat kerjanya semakin meningkat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Buku ini menjelaskan tata cara penominasian, kriteria penilaian, dan bentuk penghargaan yang diberikan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan akreditasi puskesmas di Kota Mataram;
(2) Akreditasi dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan primer;
(3) Beberapa puskesmas di Kota Mataram sudah terakreditasi, namun capaian akreditasi masih 54,5%.
Dokumen ini menjelaskan uraian tugas dari tim pelayanan obstetri neonatal darurat dasar (PONED) di Puskesmas Pragaan Kabupaten Sumenep. Terdiri dari ketua tim, sekretaris tim, koordinator UGD, dan koordinator sub tim kebidanan, dengan masing-masing menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
Akreditasi Puskesmas Benda Baru, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang SelatanRizkia N. Fauziana
Dokumen tersebut merupakan profil Puskesmas Benda Baru yang mencakup visi, misi, wilayah kerja, jumlah tenaga kerja, penduduk, dan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan program unggulan, rencana kerja, pencapaian, dan grafik cakupan layanan kesehatan yang diberikan Puskesmas Benda Baru.
Pemanfaatan dana jkn di puskesmas (paparan tgl 24 sept 2020)Tini Wartini
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang penggunaan dana kapitasi JKN dan BOK di puskesmas, yang mencakup peran puskesmas dalam mendukung pencapaian universal coverage kesehatan, penggunaan dana kapitasi JKN untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, serta penggunaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan BOK di puskesmas.
Dokumen tersebut merupakan evaluasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit PMI Bogor yang mencakup manajemen kepesertaan, administrasi pelayanan, pelayanan medis, dan manajemen pembiayaan. Dokumen tersebut menganalisis berbagai aspek pelayanan JKN di RS tersebut seperti validasi kepesertaan, sistem rujukan, pola pelayanan, dan proses tagihan serta pembayaran.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merangkum hasil survei keluhan pengguna layanan di Puskesmas Pasir Panjang Kota Kupang
2. Survei dilakukan untuk 10 komponen keluhan yang terbanyak, terkait dampak kesembuhan, tata kelola, akses, dan kenyamanan pelayanan
3. Hasil survei akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pasir Panjang
Dokumen tersebut merangkum laporan kinerja UPTD Puskesmas Sukamahi tahun 2022, mencakup profil puskesmas, analisis situasi, capaian program UKM, UKP, dan sarana prasarana puskesmas."
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.pptKlinikRawatInapBasma
Dokumen tersebut membahas tentang RS Rujukan Regional dan Nasional. Secara singkat, dokumen menjelaskan tentang sistem rujukan kesehatan dari tingkat primer hingga tersier serta kriteria dan tugas RS Rujukan Regional.
Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Kesehatan dalam melakukan transformasi sumber daya manusia kesehatan di Indonesia melalui 3 hal utama: (1) peningkatan kuantitas dan distribusi tenaga kesehatan, (2) peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, dan (3) penguatan tata kelola sumber daya manusia kesehatan.
Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan tingkat pertama dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif. Dokumen ini membahas konsep, peran, dan penyelenggaraan pelayanan puskesmas, termasuk jaringan dan sistem rujukannya.
Bahan Tayang Materi Pelayanan Kesehatan di Remote AreaTini Wartini
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan di daerah terpencil melalui pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Puskesmas bertugas untuk melaksanakan kebijakan kesehatan dan menyelenggarakan layanan kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat pertama di wilayahnya. Puskesmas menyelenggarakan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu melalui pendekatan kel
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...Cut Ampon Lambiheue
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di provinsi Aceh. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum, jumlah peserta, kebijakan penggunaan kartu, akses informasi, sistem antrian, manajemen manfaat, fasilitas kesehatan, dan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan dalam kerangka JKN di Aceh
Dokumen tersebut merupakan pedoman manual mutu bagian mutu Puskesmas Kecamatan Cakung. Pedoman ini menjelaskan tentang latar belakang, visi dan misi, struktur organisasi tim mutu, dan uraian tugas masing-masing tim yang terlibat dalam peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas Kecamatan Cakung.
1. Dokumen tersebut membahas kesiapan enam Puskesmas di Kota Lhokseumawe, Indonesia dalam mengimplementasikan akreditasi untuk memenuhi persyaratan menjadi fasilitas kesehatan primer di era Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2015.
2. Kondisi saat ini menunjukkan belum ada Puskesmas di kota tersebut yang pernah diakreditasi atau dievaluasi kinerjanya, padahal akreditasi menjadi syarat wajib bagi fas
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIFratnawulokt
Peningkatan status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu hal prioritas di Indonesia. Status derajat kesehatan ibu dan anak sendiri dapat dinilai dari jumlah AKI dan AKB. Pemerintah berupaya menerapkan program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan harapan dapat menekan AKI dan AKB, tetapi kenyataannya masih tinggi sehingga tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dari ibu hamil trimester III sampai KB.
Metode penelitian menggunakan Continuity of Care dengan pendokumentasian SOAP Notes. Subjek penelitian Ny. “H” usia 34 tahun masa kehamilan Trimester III hingga KB di PMB E Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
Hasil asuhan selama masa kehamilan trimester III tidak ada komplikasi pada Ny. “E”. Masa persalinan berjalan lancar meskipun terdapat kesenjangan dimana IMD dilakukan kurang dari 1 jam. Kunjungan neonatus hingga nifas normal tidak ada komplikasi, metode kontrasepsi memilih KB implant.
Kesimpulan asuhan pada Ny. “H” ditemukan kesenjangan antara kenyataan dan teori di penatalaksanaan, tetapi dalam pemberian asuhan ini kesenjangan masih dalam batas normal. Asuhan kebidanan ini diberikan untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadi komplikasi pada saat masa kehamilan hingga KB.
PPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptxEmohAsJohn
PENGKAJIAN MUSKULOSKELETAL
Gangguan neurologi sangat beragam bentuknya, banyak dari pasien yang menderita gangguan memori dan tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Penyakit-penyakit neurologi kebanyakan memiliki efek melemahkan kehidupan pasien, sehingga memberikan pengobatan neurologis sangat penting bagi kehidupan pasien.
2. Regionalisasi Sistem Rujukan adalah
penataan sistem rujukan dengan
membagi wilayah provinsi kedalam
beberapa regional, dimana setiap
regional mempunyai satu rumah sakit
yang mengampu beberapa rumah sakit
dari kabupaten/kota sekitarnya.
DEFINISI
3. Penataan Sistem rujukan dengan regionalisasi sistem rujukan
yang terstruktur dan berjenjang
AKSES PELAYANAN YANG BELUM MERATA
RUJUKAN PASIEN BELUM EFEKTIF DAN EFISIEN
PENUMPUKAN PASIEN DI RS TERTENTU
LATAR BELAKANG
4. 1. Meningkatkan jangkauan pelayanan
kesehatan rujukan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan rujukan
TUJUAN
5. POKOK BAHASAN
1. RSUD mengetahui kriteria RS Rujukan
Regional
2. Hak dan kewajiban sebagai konsekuensi
RS Rujukan Regional
7. KRITERIA RS RUJUKAN NASIONAL DAN REGIONAL
(Kepmenkes HK.02.02/MENKES/390/2014 dan HK.02.02/MENKES/391/2014
NO KRITERIA RS NASIONAL RS REGIONAL / PROP RS KAB / KOTA
1
Penetapan
peraturan
Menteri Kesehatan Gubernur Bupati / walikota
2 Akses rujukan
Rujukan lintas provinsi /mengampu
sekurangnya 4 provinsi
Rujukan lintas kabupaten
/mengampu sekurangnya 4
kabupaten/ kota
Rujukan lintas
kecamatan
3 Kelas RS A & RS Pendidikan B & RS Pendidikan C dan D
4 Akreditasi Paripurna, JCI / Kelas dunia Minimal Utama Madya/Dasar
6 Transportasi
Memiliki akses darat, udara dan air
min. dari 4 Provinsi
Memiliki akses darat, udara dan air
min. dari 4 kabupaten
Akses dari kecamatan
7
Sistem
Remunerasi
+ +/- +/-
8 Sister Hospital Sister Hospital dengan RS top di LN
Sister Hospital dg RS Rujukan
Nasional / ASEAN / Kelas A lainnya
Sister Hospital dg RS
regional
9 Unggulan Min. 2 layanan subspesialis spesialistik
Sesuaikan dengan
Permenkes 56/2014
10 Anggaran Pusat dan Pemda terpilih Pusat dan Pemda Pemda
11
Jumlah
Penduduk
Provinsi dengan kategori penduduk
padat
Menyesuaikan -
12 Evaluasi Setiap 5 th Setiap 5 th Sesuai Pemda
9. RS Rujukan Regional
(110 RS Rujukan Regional)
RS RUJUKAN REGIONAL
(= 110 RS)
RS KELAS A 3 RS
RS KELAS B 48 RS
RS KELAS C 52 RS
RS KELAS D 7 RS
10. RS REGIONAL BARAT
• Dari 34 Provinsi di Indonesia, 14
Provinsi di antaranya termasuk
dalam Regional Barat, yaitu:
1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Riau
5. Provinsi Jambi
6. Provinsi Sumatera Selatan
7. Provinsi Bengkulu
8. Provinsi Lampung
9. Provinsi Kep. Bangka Belitung
10. Provinsi Kep. Riau
11. Provinsi DKI Jakarta
12. Provinsi Jawa Barat
13. Provinsi Jawa BARAT
14. Provinsi Banten
• Total RS di Indonesia = 2.383 RS
• Total RS Wilayah Barat = 1.371 RS
(57,53 %)
16
19
24
33
50
55
60
62
62
84
157
177
279
293
0 100 200 300 400
Kep. Bangka Belitung
Bengkulu
Kep. Riau
Jambi
Lampung
Sumatera Selatan
Riau
Aceh
Sumatera Barat
Banten
DKI Jakarta
Sumatera Utara
Jawa Tengah
Jawa Barat
Rumah Sakit Regional Barat
Sumber data : RS Online per 2 Maret 2015
11. DAFTAR RS RUJUKAN REGIONAL BARAT
No. Provinsi
1 RSU Dr. H.Yulidin Away
2 RSU Datu Beru Takengon
3 RSU Cut Nyak Dhien
4 RSU Dr. Fauziah Bireun
5 RSU Langsa
6 RSU Gunung Sitoli
7 RSU Rantau Prapat
8 RSUD.Dr. Djasaman Saragih
9 RSU Dr Pirngadi
10 RSU Haji Medan (RSU Haji Provinsi)
11 RSU Padang Sidempuan
12 RSU Pariaman
13 RSUD Solok
14 RSU Dr. Achmad Mochtar
15 RSUD Selasih Riau
16 RSU Bangkinang
17 RSU Bengkalis
18 RSUD Kota Dumai
19 RSUD H. Hanafi/Muara Bungo
20 RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi
21 RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja
22 RSU Muara Enim (RSUD Rabain)
23 RSUD Palembang Bari
24 RSUD Siti Aisyiah
25 RSUD Hasanuddin Damrah Manna
26 RSU Curup
27 RSUD Mukomuko
28 RSUD Menggala Tulang Bawang
29 RSUD Ahmad Yani,Metro
9 Kep. Bangka Belitung 6 RS Provinsi DR.IR.H.Soekarno 30 RSUD Kabupaten Belitung (RSUD Marsidi Judono)
10 Kepulauan Riau 7 RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang 31 RSUD Embung Fatimah Kota Batam
32 RSUD Budhi Asih
33 RSU Pasar Rebo
34 RSU Tarakan
35 RSUD Cengkareng
36 RSUD Koja
37 RSU Cibinong
38 RS Islam Al Ihsan
39 RSUD dr. Soekardjo
40 RSUD Karawang
41 RSUD R Syamsudin SH
42 RSUD Gunung Jati
43 RSU Cibabat
44 RSUD Prof Dr. M Soekarjo
45 RSUD RAA Soewondo
46 RSUD Kraton Kab. Pekalongan
47 RSU Tidar
48 RSU Dr. Moewardi Surakarta
49 RSUD Tugurejo Semarang
50 RSUD Kardinah
14 Banten 8 RSU Tangerang 51 RSU Serang
RSU Dr. Kariadi6Jawa Tengah13
RSU Dr. Cipto Mangunkusumo4DKI Jakarta11
12 Jawa Barat 5 RSU Dr Hasan Sadikin
RSU Dr H Abdul Moeloek5Lampung8
RSU Raden Mattaher Jambi3Jambi5
RSU Dr. Mohammad Hoesin3Sumatera Selatan6
7 Bengkulu 4 RSU Dr M Yunus Bengkulu
4 Riau 2 RSUD Arifin Achmad,Pekanbaru
RSU Dr. M.Jamil2Sumatera Barat3
RSU H Adam Malik1Sumatera Utara2
Aceh1 RSU Dr. Zainoel Abidin1
RS Rujukan RegionalRS Rujukan ProvinsiRS Rujukan Nasional
12. KRITERIA RS RUJUKAN REGIONAL
• ADANYA PERGUB YANG MENETAPKAN RS
REGIONAL
• KLASIFIKASI RS MINIMAL KELAS B DAN RS
PENDIDIKAN
• TERAKREDITASI STANDAR NASIONAL
• MENGAMPU SEKURANGNYA 4 KAB/KOTA
• MEMILIKI JALUR TRANSPORTASI
• MEMILIKI MINIMAL 2 UNGGULAN SPESIALISTIK
• MENJALIN KERJASAMA SISTER HOSPITAL
14. NO ISUE/MASALAH SOLUSI
RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA PROVINSI PUSAT
A SDM
1
masih kurang tenaga dokter
spesialis
1. Evaluasi
ketersediaan &
kebutuhan tenaga
2. Memberi
beasiswa sesuai
kebutuhan
1. rekomendasi
dokter peserta
PPDS-BK
2. Memberi
beasiswa sesuai
kebutuhan
Kebijakan
penempatan dokter
PPDS-BK bertugas 6
bulan di daerah
yang membutuhkan
2
Dokter spesialis tidak tertarik ke
daerah
1. menyiapkan
insentif
2. memanfaatkan
dokter spesialis yang
ada di RS non-
Rujukan Nasional
melakukan
kerjasama dengan
Fak. Kedokteran
membuat kebijakan
penempatan dokter
spesialis ke daerah
yang membutuhkan
3
Peserta Tubel/PPDS-BK sering
tidak sesuai kebutuhan daerah
4
Dokter spesialis yang dibiayai
daerah sering tidak kembali
1. membuat
kebijakan yang
mengatur sanksi
2. menyiapkan
insentif
1. membuat
kebijakan yang
mengatur sanksi
2. menyiapkan
insentif
15. NO ISUE/MASALAH SOLUSI LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN
MASALAH
UPAYA PUSAT UPAYA DAERAH
1 AKREDITASI
Percepatan
pelaksanaan
Akreditasi RS Rujukan
Regional
-Prioritas KARS
untuk bimbingan
/pendampingan
akreditasi RS
Rujukan Regional
-Pola pengampu
dari RS yang
sudah
terakreditasi
Penyiapan Biaya
bersumber APBN
-Regulasi pola
pengampuan
- IKS antara RS
Pengampu dan
diampu
Penyiapan Angg
bersumber APBD
-Penyiapan tim
Akreditasi RS
rujukan regional
16. NO ISUE/MASALAH SOLUSI LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN
MASALAH
UPAYA PUSAT UPAYA DAERAH
2 SUMBER DAYA MANUSIA
-BIAYA
PENDIDIKAN
ANGGARAN
APBN/APBD/
MANDIRI
-PRIORITAS
PENGGUNAAN
ANGGARAN UNTUK
RS RUJUKAN REG
- ANGGARAN APBN
BOLEH UNTUK NON
PNS
-PRIORITAS
PENGGUNAAN
APBD UNTUK RS
RUJUKAN
-ANGGARAN APBD
BOLEH UNTUK
NON PNS
PENERIMAAN
PSRTA PDDK
KEMUDAHAN
UNTUK PESERTA
DARI RS RUJUKAN
REG/ PUTRI DAERAH
REGULASI FAKULTAS
KEDOKTERAN
PELAKSANA PDDK
(PRIVILEGE KHUSUS)
SELEKSI PESERTA
DIDIK DARI
PETUGAS YANG
BERPRESTASI/KOM
PETEN & KOMIT
17. NO ISUE/MASALAH SOLUSI LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN
MASALAH
UPAYA PUSAT UPAYA DAERAH
2 SUMBER DAYA MANUSIA
PENEMPATAN
TENAGA
-WKS
-TIDAK DKLRKAN
STR/SIP BAGI
TENAGA YANG
MANGKIR
-PEMANFAATAN
TEKNOLOGI TELE-
MEDICINE
-REGULASI WKS
YANG DI
PERPANJANG &
PENEMPATAN TIDAK
HANYA DI DTPK
-REGULASI KKI/IDI
PUSAT
- REGULASI
TENTANG
KEABSAHAN TELE-
MEDICINE
-MENUGASKAN
TENAGA WKS
PRIORITAS DI RS
RUJUKAN REG
-IDI WILAYAH
-MEMPERSIAPKAN
PIRANTI
LUNAK/PIRANTI
KERAS U TELE-
MEDICINE
18. NO ISUE/MASALAH SOLUSI LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN
MASALAH
UPAYA PUSAT UPAYA DAERAH
3 SARANA DAN
PRASARANA
Ketidak Sesuaian
sarpras yang ada di RS
Rujukan Regional
Keterbatasan anggaran
Rasio RS Rujukan
Regional dengan BPFK
rendah
Identifikasi
SarPras sesuai
Permenkes
56/2014
Kerja Sama
Operasional
Menambah BPFK
Melibatkan
swasta
Rambu-rambu dalam
e-planing bagi
penggunaan angg
APBN
Regulasi perihal
pelaksanaan KSO
Regulasi kerjasam
dengan swasta &
pengendalian tarif
-Melakukan ass
tentang sarpras
sesuai ketentuan
-Penyiapan anggaran
APBD
- Taat asas e-planing
Identifikasi peluang
yangperlu u di KSO
Menyiapkan SDM
19. NO ISUE/MASALAH SOLUSI LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN
MASALAH
UPAYA PUSAT UPAYA DAERAH
4 KEPEMIMPINAN
Kompetensi Manajerial
RS
Pemilihan
Manajemen RS
beorientasi
Enterpreunershi
p
Regulasi tentang
kriteria Direktur RS
Kurangi intervensi
politik
5 JEJARING
Kekurangan sdm,
kekurangan alat
Pelaksanaan RS
Berjejaring
Regulasi Jejaring RS
6 SISTEM KESEHATAN DAERAH
Belum sinkronnya
sistem rujukan pd Sis
Kes Da setempat