SlideShare a Scribd company logo
KEPENDUDUKAN
dan
MASALAH SOSEKBUD
ANGGOTA
KELOMPOK
Kependudukan
dan
MasalahSosekbud
Distribusi Tidak
Merata
Jumlah Penduduk dan
Angka Pengagguran
Tinggi
Pemerataan
Pendidikan
PENGERTIAN
 Penyebaran (distribusi) penduduk
diartikan pindahnya penduduk dari
satu tempat ke tempat lain oleh
apapun sebabnya, yang akan
mengakibatkan terjadinya
perubahan penduduk.
 Prosesnya dengan imigrasi atau
emigrasi dan transmigrasi.
1. Faktor pendorong (push factor)
Yaitu faktor yang dapat disebabkan oleh
alasan ekonomi, alasan politis, alasan agama,
alasan adat-istiadat, yang terjadi apabila
melanggar hukum adat yang berlaku di daerah
asal.
2. Faktor penarik (pull factor)
Faktor penarik sifatnya umum, misal
propaganda suatu Negara untuk menarik para
imigran, alasan perseorangan.
PENYEBAB DISTRIBUSI
PENDUDUK
3. Dorongan ekologis
Disebabkan adanya hubungan antara alam dengan
manusia, seperti mencari makanan (food-
gathering), dan berburu (barbar), berkelana
(wandering), dan berkelompok menjelajahi suatu
wilayah (ranging). Dalam hubungan Negara dengan
manusia terjadi migrasi paksaan atau anjuran
mengungsi, disebabkan oleh politik migrasi. Contohnya
kerja paksa, kuli kontrak, dan melindungi pelarian.
4. Adanya kesempatan
Sebagai contoh ialah urbanisasi dan pemukiman
baru.
5.Faktor-faktor lain
• Kesuburan tanah
Daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk, karena
dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya.
• Iklim
Wilayah yang beriklim terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu
basah biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal.
• Topografi atau bentuk permukaan tanah
Pada umunya masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah
datar.
• Sumber air.
• Perhubungan atau transportasi
Bagi daerah yang padat penduduk, berdampak:
1. Munculnya pemukiman liar dan slum area (daerah kumuh).
2. Sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan
sampah baik oleh masyarakat maupun dari pabrik-pabrik
industry.
3. Terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan dan
industri.
4. Meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kriminalitas.
5. Timbulnya berbagai masalah sosial seperti
perampokan, pelacuran dan lain-lain.
DAMPAK DISTRIBUSI PENDUDUK TIDAK MERATA
Bagi daerah yang jarang penduduk, berdampak:
1. Berkurangnya tenaga terampil.
2. Tenaga di daerah yang jarang penduduk umunya
orang-orang tua yang sudah tidak produktif lagi.
1. Pemerataan pembangunan.
2. Penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang
penduduknya dan daerah pedesaan.
3. Pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang
pengelolaan lingkungan alamnya.
4. Melaksanakan program transmigrasi
• Pemerataan persebaran penduduk.
• Peningkatan taraf hidup masyarakat.
• Pengolahan sumber daya alam.
UPAYA MERATAKAN DISTRIBUSI
PENDUDUK
PENGERTIAN
PENYEBAB PERTUMBUHAN PENDUDUK
1. Kelahiran (Fertilitas)
Merupakan tingkat pertambahan penduduk melalui
kelahiran bayi disuatu wilayah pada suatu priode tertentu.
2. Kematian (Mortalitas)
Merupakan pengurangan penduduk melalui kematian
disuatu wilayah pada suatu priode tertentu
3. Perpindahan (Migrasi)
Dapat bersifat menambah(migrasi masuk)dan dapat pula
bersifat mengurangi(mingrasi keluar).
Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang
yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja
kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang
sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.
Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan
kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah
lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya.
PENGANGGURAN
JENIS PENGANGGURAN
1. Menurut Faktor Penyebab Terjadinya
 Pengangguran konjungtur/siklis (cyclical unemployment)
 Pengangguran structural
 Pengangguran musiman
 Pengangguran friksional
2. Menurut Lama Waktu Kerja
 Pengangguran terbuka (open unemployment)
 Setengah menganggur (underemployment)
 Pengangguran terselubung (disguised unemployment)
CARA MENGATASI PENGANGGURAN
1. Penambahan dan penciptaan lapangan kerja
Dengan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk akan
mengakibatkan munculnya banyak pengangguran. Dengan di
adakannya penambahan dan penciptaan lapangan kerja baru
akan mengurangi angka pengangguran yang ada.
2. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan
Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat maka
diharapkan dapat menghilangkan kepercayaan banyak anak
banyak rejeki. Di samping itu pula diharapkan akan
meningkatkan tingkat pendidikan yang akan merubah
pola pikir dalam bidang kependudukan.
3. Mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi
Dengan menyebarkan penduduk pada daerah-daerah yang memiliki
kepadatan penduduk rendah diharapkan mampu menekan laju pengangguran
akibat tidak sepadan antara jumlah penduduk dengan jumlah lapangan
pekerjaan yang tersedia.
4. Meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan
Hal ini untuk mengimbangi jangan sampai persediaan bahan pangan
tidak diikuti dengan laju pertumbuhan. Setiap daerah diharapkan
mengusahakan swasembada pangan agar tidak tergantun dengan daerah
lainnya.
5. Melaksanakan program KB atau Keluarga Berencana
Keluarga Berencana dapat membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga
secara umum atau massal sehingga dapat mengurangi jumlah angka
kelahiran, dan menunda masa perkawinan agar dapat mengurangi jumlah
angka kelahiran yang tinggi.
PEMERATAAN PENDIDIKAN
Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan
untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah
yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara
sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin
tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran
berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan
semboyan “education for all”.
Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek
penting yaitu Equality dan Equity. Equality
atau persamaan mengandung arti persamaan
kesempatan untuk memperoleh pendidikan
, sedangkan equity bermakna keadilan dalam
memperoleh kesempatan pendidikan yang
sama diantara berbagai kelompok dalam
masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang
merata berarti semua penduduk usia sekolah
telah memperoleh kesempatan
pendidikan, sementara itu akses terhadap
pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa
menikmati pendidikan secara sama.
UPAYA PEMERINTAH DALAM
PEMERATAAN PENDIDIKAN di INDONESIA
1. Wajib Belajar
Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun yang diharapkan tuntas pada tahun 2008 yang dapat
diukur antara lain dengan peningkatan angka partisipasi kasar
jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan yang
sederajat menjadi 95 persen. Namun demikian sampai dengan
tahun 2006 belum seluruh rakyat dapat menyelesaikan jenjang
pendidikan dasar.
2. Bidang Teknologi
Kemajuan teknologi menawarakan solusi untuk
menyediakan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan
kepada masyarakat belajar yang tinggal di daerah terpencil.
Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan belajar orang-
orang yang kurang beruntung ini secara ekonomi
ketimbang menyediakan akses yang tak terjangkau oleh daya
beli mereka.
Kependudukan dan masalah sosekbud
Kependudukan dan masalah sosekbud

More Related Content

What's hot

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi
Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomiPertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi
Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi
dhikaandiansyah
 
Ppt dasar2 geografi
Ppt dasar2 geografiPpt dasar2 geografi
Ppt dasar2 geografiDewi_Sejarah
 
Tantangan kepedududkan di indo
Tantangan kepedududkan di indoTantangan kepedududkan di indo
Tantangan kepedududkan di indoYabniel Lit Jingga
 
Kependudukan
KependudukanKependudukan
Kependudukan
akew666
 
Perkembangan penduduk Indonesia
Perkembangan penduduk IndonesiaPerkembangan penduduk Indonesia
Perkembangan penduduk Indonesia
Arifpiece
 
Pertumbuhan Penduduk terhadap pembangunan
Pertumbuhan Penduduk terhadap pembangunanPertumbuhan Penduduk terhadap pembangunan
Pertumbuhan Penduduk terhadap pembangunanShafa Fatin
 
Kelompok3c perspektif global dari visi ekonomi & politik
Kelompok3c perspektif global dari visi ekonomi & politikKelompok3c perspektif global dari visi ekonomi & politik
Kelompok3c perspektif global dari visi ekonomi & politik
Mitha Ye Es
 
Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan EkonomiPertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi
Dadang Solihin
 
Dinamika penduduk
Dinamika pendudukDinamika penduduk
Dinamika penduduk
Venitya Sukma
 
Jumlah Penduduk Yang Besar Menjadi Penghambat Pembangunan
Jumlah Penduduk Yang Besar Menjadi Penghambat PembangunanJumlah Penduduk Yang Besar Menjadi Penghambat Pembangunan
Jumlah Penduduk Yang Besar Menjadi Penghambat Pembangunan
perjuangan dalam hidup
 
Materi kependudukan dalam geografi
Materi kependudukan dalam geografiMateri kependudukan dalam geografi
Materi kependudukan dalam geografi
Surya Ardi
 
Makalah kependudukan
Makalah kependudukanMakalah kependudukan
Makalah kependudukan
Operator Warnet Vast Raha
 
Kependudukan by diahandani.blogspot.com
Kependudukan by diahandani.blogspot.comKependudukan by diahandani.blogspot.com
Kependudukan by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
 
Teori penduduk dalam geografi
Teori penduduk dalam geografiTeori penduduk dalam geografi
Teori penduduk dalam geografi
Surya Ardi
 
Dinamika Penduduk - SMP
Dinamika Penduduk - SMPDinamika Penduduk - SMP
Dinamika Penduduk - SMP
Adisa Alifya
 

What's hot (17)

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi
Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomiPertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi
Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi
 
Ppt dasar2 geografi
Ppt dasar2 geografiPpt dasar2 geografi
Ppt dasar2 geografi
 
Tantangan kepedududkan di indo
Tantangan kepedududkan di indoTantangan kepedududkan di indo
Tantangan kepedududkan di indo
 
Kependudukan
KependudukanKependudukan
Kependudukan
 
Perkembangan penduduk Indonesia
Perkembangan penduduk IndonesiaPerkembangan penduduk Indonesia
Perkembangan penduduk Indonesia
 
Pertumbuhan Penduduk terhadap pembangunan
Pertumbuhan Penduduk terhadap pembangunanPertumbuhan Penduduk terhadap pembangunan
Pertumbuhan Penduduk terhadap pembangunan
 
Kelompok3c perspektif global dari visi ekonomi & politik
Kelompok3c perspektif global dari visi ekonomi & politikKelompok3c perspektif global dari visi ekonomi & politik
Kelompok3c perspektif global dari visi ekonomi & politik
 
Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan EkonomiPertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi
 
Dinamika penduduk
Dinamika pendudukDinamika penduduk
Dinamika penduduk
 
Pengertian Kualitas Penduduk
Pengertian Kualitas PendudukPengertian Kualitas Penduduk
Pengertian Kualitas Penduduk
 
Jumlah Penduduk Yang Besar Menjadi Penghambat Pembangunan
Jumlah Penduduk Yang Besar Menjadi Penghambat PembangunanJumlah Penduduk Yang Besar Menjadi Penghambat Pembangunan
Jumlah Penduduk Yang Besar Menjadi Penghambat Pembangunan
 
Materi kependudukan dalam geografi
Materi kependudukan dalam geografiMateri kependudukan dalam geografi
Materi kependudukan dalam geografi
 
Makalah kependudukan
Makalah kependudukanMakalah kependudukan
Makalah kependudukan
 
Kependudukan by diahandani.blogspot.com
Kependudukan by diahandani.blogspot.comKependudukan by diahandani.blogspot.com
Kependudukan by diahandani.blogspot.com
 
Teori penduduk dalam geografi
Teori penduduk dalam geografiTeori penduduk dalam geografi
Teori penduduk dalam geografi
 
Makalah data kependudukan kabupaten muna
Makalah data kependudukan kabupaten munaMakalah data kependudukan kabupaten muna
Makalah data kependudukan kabupaten muna
 
Dinamika Penduduk - SMP
Dinamika Penduduk - SMPDinamika Penduduk - SMP
Dinamika Penduduk - SMP
 

Similar to Kependudukan dan masalah sosekbud

Review materi perkuliahan pklh
Review materi perkuliahan pklhReview materi perkuliahan pklh
Review materi perkuliahan pklh
luluk404
 
PPT PERSEBARAN PENDUDUK DALAM RUANG_AHMAD NURHIDAYAT.pptx
PPT PERSEBARAN PENDUDUK DALAM RUANG_AHMAD NURHIDAYAT.pptxPPT PERSEBARAN PENDUDUK DALAM RUANG_AHMAD NURHIDAYAT.pptx
PPT PERSEBARAN PENDUDUK DALAM RUANG_AHMAD NURHIDAYAT.pptx
MARSIH4
 
1 konsep kependudukan.pptx
1 konsep kependudukan.pptx1 konsep kependudukan.pptx
1 konsep kependudukan.pptx
HABIBISIMA2
 
6. kemisikinan dan kesenjangan pendapatan
6. kemisikinan dan kesenjangan pendapatan6. kemisikinan dan kesenjangan pendapatan
6. kemisikinan dan kesenjangan pendapatan
Andi Sutandi
 
Makalah kependudukan di indonesia
Makalah kependudukan di indonesiaMakalah kependudukan di indonesia
Makalah kependudukan di indonesia
Operator Warnet Vast Raha
 
M6. kemiskinan&kesenjangan pendapatan
M6. kemiskinan&kesenjangan pendapatanM6. kemiskinan&kesenjangan pendapatan
M6. kemiskinan&kesenjangan pendapatan
erlina na
 
pelayanan kb
pelayanan kbpelayanan kb
pelayanan kb
Nova Ci Necis
 
Kependudukan dan pengangguran
Kependudukan dan pengangguranKependudukan dan pengangguran
Kependudukan dan pengangguran
muktiimam
 
Masa depan generasi muda dengan kb
Masa depan generasi muda dengan kbMasa depan generasi muda dengan kb
Masa depan generasi muda dengan kb
kartika purwandari
 
Makalah data kependudukan kabupaten muna
Makalah data kependudukan kabupaten munaMakalah data kependudukan kabupaten muna
Makalah data kependudukan kabupaten muna
Warnet Raha
 
Makalah data kependudukan kabupaten muna
Makalah data kependudukan kabupaten munaMakalah data kependudukan kabupaten muna
Makalah data kependudukan kabupaten munaSeptian Muna Barakati
 
Makalah data kependudukan kabupaten muna
Makalah data kependudukan kabupaten munaMakalah data kependudukan kabupaten muna
Makalah data kependudukan kabupaten muna
Septian Muna Barakati
 
Ketimpangan sosial dalam masyarakat
Ketimpangan sosial dalam masyarakatKetimpangan sosial dalam masyarakat
Ketimpangan sosial dalam masyarakat
Maulana Malik
 
Jurnal kependudukan di indonesia
Jurnal kependudukan di indonesiaJurnal kependudukan di indonesia
Jurnal kependudukan di indonesia
Operator Warnet Vast Raha
 
Jurnal kependudukan di indonesia
Jurnal kependudukan di indonesiaJurnal kependudukan di indonesia
Jurnal kependudukan di indonesia
Operator Warnet Vast Raha
 
Demografi WDAW DAW DA D AD AWD AW DW D A DA
Demografi WDAW DAW DA D AD  AWD AW DW D A DADemografi WDAW DAW DA D AD  AWD AW DW D A DA
Demografi WDAW DAW DA D AD AWD AW DW D A DA
Alfius Taarelluan
 
Antroposfer
AntroposferAntroposfer
Antroposfer
Marnosumarno
 
Kaitan reproduksi manusia dengan pertambahan penduduk dan program kb
Kaitan reproduksi manusia dengan pertambahan penduduk dan program kbKaitan reproduksi manusia dengan pertambahan penduduk dan program kb
Kaitan reproduksi manusia dengan pertambahan penduduk dan program kb
Boneeta Net
 

Similar to Kependudukan dan masalah sosekbud (20)

Review materi perkuliahan pklh
Review materi perkuliahan pklhReview materi perkuliahan pklh
Review materi perkuliahan pklh
 
PPT PERSEBARAN PENDUDUK DALAM RUANG_AHMAD NURHIDAYAT.pptx
PPT PERSEBARAN PENDUDUK DALAM RUANG_AHMAD NURHIDAYAT.pptxPPT PERSEBARAN PENDUDUK DALAM RUANG_AHMAD NURHIDAYAT.pptx
PPT PERSEBARAN PENDUDUK DALAM RUANG_AHMAD NURHIDAYAT.pptx
 
1 konsep kependudukan.pptx
1 konsep kependudukan.pptx1 konsep kependudukan.pptx
1 konsep kependudukan.pptx
 
6. kemisikinan dan kesenjangan pendapatan
6. kemisikinan dan kesenjangan pendapatan6. kemisikinan dan kesenjangan pendapatan
6. kemisikinan dan kesenjangan pendapatan
 
Makalah kependudukan di indonesia
Makalah kependudukan di indonesiaMakalah kependudukan di indonesia
Makalah kependudukan di indonesia
 
M6. kemiskinan&kesenjangan pendapatan
M6. kemiskinan&kesenjangan pendapatanM6. kemiskinan&kesenjangan pendapatan
M6. kemiskinan&kesenjangan pendapatan
 
Perspektif global
Perspektif globalPerspektif global
Perspektif global
 
pelayanan kb
pelayanan kbpelayanan kb
pelayanan kb
 
Kependudukan dan pengangguran
Kependudukan dan pengangguranKependudukan dan pengangguran
Kependudukan dan pengangguran
 
Masa depan generasi muda dengan kb
Masa depan generasi muda dengan kbMasa depan generasi muda dengan kb
Masa depan generasi muda dengan kb
 
Makalah data kependudukan kabupaten muna
Makalah data kependudukan kabupaten munaMakalah data kependudukan kabupaten muna
Makalah data kependudukan kabupaten muna
 
Makalah data kependudukan kabupaten muna
Makalah data kependudukan kabupaten munaMakalah data kependudukan kabupaten muna
Makalah data kependudukan kabupaten muna
 
Makalah data kependudukan kabupaten muna
Makalah data kependudukan kabupaten munaMakalah data kependudukan kabupaten muna
Makalah data kependudukan kabupaten muna
 
Ketimpangan sosial dalam masyarakat
Ketimpangan sosial dalam masyarakatKetimpangan sosial dalam masyarakat
Ketimpangan sosial dalam masyarakat
 
Jurnal kependudukan di indonesia
Jurnal kependudukan di indonesiaJurnal kependudukan di indonesia
Jurnal kependudukan di indonesia
 
Jurnal kependudukan di indonesia
Jurnal kependudukan di indonesiaJurnal kependudukan di indonesia
Jurnal kependudukan di indonesia
 
Makalah Kemiskinan
Makalah Kemiskinan Makalah Kemiskinan
Makalah Kemiskinan
 
Demografi WDAW DAW DA D AD AWD AW DW D A DA
Demografi WDAW DAW DA D AD  AWD AW DW D A DADemografi WDAW DAW DA D AD  AWD AW DW D A DA
Demografi WDAW DAW DA D AD AWD AW DW D A DA
 
Antroposfer
AntroposferAntroposfer
Antroposfer
 
Kaitan reproduksi manusia dengan pertambahan penduduk dan program kb
Kaitan reproduksi manusia dengan pertambahan penduduk dan program kbKaitan reproduksi manusia dengan pertambahan penduduk dan program kb
Kaitan reproduksi manusia dengan pertambahan penduduk dan program kb
 

More from Ardha

Work agreement, collective working agreement and labor.
Work agreement, collective working agreement and labor.Work agreement, collective working agreement and labor.
Work agreement, collective working agreement and labor.
Ardha
 
Transformational leadership
Transformational leadershipTransformational leadership
Transformational leadership
Ardha
 
The difference between the economic system
The difference between the economic systemThe difference between the economic system
The difference between the economic system
Ardha
 
Team work
Team workTeam work
Team work
Ardha
 
Studi kelayakan bisnis
Studi kelayakan bisnisStudi kelayakan bisnis
Studi kelayakan bisnis
Ardha
 
Specific relations behaviors
Specific relations behaviorsSpecific relations behaviors
Specific relations behaviors
Ardha
 
Pt pgas
Pt pgasPt pgas
Pt pgas
Ardha
 
Management of member’s participation
Management of member’s participationManagement of member’s participation
Management of member’s participation
Ardha
 
Leasing
LeasingLeasing
Leasing
Ardha
 
Leadership
LeadershipLeadership
Leadership
Ardha
 
Individual learning
Individual learningIndividual learning
Individual learning
Ardha
 
Income tax article 24
Income tax article 24Income tax article 24
Income tax article 24
Ardha
 
Global hrm
Global hrmGlobal hrm
Global hrm
Ardha
 
Designing & managing integrated marketing communications
Designing & managing integrated marketing communicationsDesigning & managing integrated marketing communications
Designing & managing integrated marketing communications
Ardha
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
Ardha
 
It infrastructure and emerging technologies
It infrastructure and emerging technologiesIt infrastructure and emerging technologies
It infrastructure and emerging technologiesArdha
 
Decision making theory and process
Decision making theory and processDecision making theory and process
Decision making theory and process
Ardha
 
Business crime
Business crimeBusiness crime
Business crime
Ardha
 
Bond valuation
Bond valuationBond valuation
Bond valuation
Ardha
 
Bad news
Bad newsBad news
Bad news
Ardha
 

More from Ardha (20)

Work agreement, collective working agreement and labor.
Work agreement, collective working agreement and labor.Work agreement, collective working agreement and labor.
Work agreement, collective working agreement and labor.
 
Transformational leadership
Transformational leadershipTransformational leadership
Transformational leadership
 
The difference between the economic system
The difference between the economic systemThe difference between the economic system
The difference between the economic system
 
Team work
Team workTeam work
Team work
 
Studi kelayakan bisnis
Studi kelayakan bisnisStudi kelayakan bisnis
Studi kelayakan bisnis
 
Specific relations behaviors
Specific relations behaviorsSpecific relations behaviors
Specific relations behaviors
 
Pt pgas
Pt pgasPt pgas
Pt pgas
 
Management of member’s participation
Management of member’s participationManagement of member’s participation
Management of member’s participation
 
Leasing
LeasingLeasing
Leasing
 
Leadership
LeadershipLeadership
Leadership
 
Individual learning
Individual learningIndividual learning
Individual learning
 
Income tax article 24
Income tax article 24Income tax article 24
Income tax article 24
 
Global hrm
Global hrmGlobal hrm
Global hrm
 
Designing & managing integrated marketing communications
Designing & managing integrated marketing communicationsDesigning & managing integrated marketing communications
Designing & managing integrated marketing communications
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
 
It infrastructure and emerging technologies
It infrastructure and emerging technologiesIt infrastructure and emerging technologies
It infrastructure and emerging technologies
 
Decision making theory and process
Decision making theory and processDecision making theory and process
Decision making theory and process
 
Business crime
Business crimeBusiness crime
Business crime
 
Bond valuation
Bond valuationBond valuation
Bond valuation
 
Bad news
Bad newsBad news
Bad news
 

Recently uploaded

laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputihlaporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
SDNBotoputih
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Modul Kimia Fase E Kelas X TH 24 - E10.6 Kimia Hijau.docx
Modul Kimia Fase E Kelas X TH 24 - E10.6 Kimia Hijau.docxModul Kimia Fase E Kelas X TH 24 - E10.6 Kimia Hijau.docx
Modul Kimia Fase E Kelas X TH 24 - E10.6 Kimia Hijau.docx
SuciHarianti3
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
juknis_2024_new pendaftaran ppdb kota kediri
juknis_2024_new pendaftaran ppdb kota kedirijuknis_2024_new pendaftaran ppdb kota kediri
juknis_2024_new pendaftaran ppdb kota kediri
DaraAOi
 
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMKPanduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
PujiMaryati
 
UNIT 4 PB 3 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 4 PB 3 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docxUNIT 4 PB 3 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 4 PB 3 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
nengenok23
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
KIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.ppt
KIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.pptKIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.ppt
KIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.ppt
WAYANDARSANA1
 
Aksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru Penggerak
TitisNindiasariAnggr
 
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptxPPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
SriKuntjoro1
 
Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral .pptx
Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral  .pptxBab 7Korupsi sebagai persoalan moral  .pptx
Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral .pptx
Habibatut Tijani
 
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdfDemonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
d2spdpnd9185
 
SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)
SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)
SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)
SABDA
 
Dialog Prestasi Peperiksaan Akhir Tahun 2023
Dialog Prestasi Peperiksaan Akhir Tahun 2023Dialog Prestasi Peperiksaan Akhir Tahun 2023
Dialog Prestasi Peperiksaan Akhir Tahun 2023
AINARAHYUBINTISULAIM
 
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptxPAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
xtemplat
 
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
RizkiArdhan
 
Aksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptx
Aksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptxAksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptx
Aksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptx
dhenisarlini86
 
Modul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Materi Geografi Kelas 11 Mitigasi Bencana
Materi Geografi Kelas 11 Mitigasi BencanaMateri Geografi Kelas 11 Mitigasi Bencana
Materi Geografi Kelas 11 Mitigasi Bencana
AyuniDwiLestari
 

Recently uploaded (20)

laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputihlaporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Modul Kimia Fase E Kelas X TH 24 - E10.6 Kimia Hijau.docx
Modul Kimia Fase E Kelas X TH 24 - E10.6 Kimia Hijau.docxModul Kimia Fase E Kelas X TH 24 - E10.6 Kimia Hijau.docx
Modul Kimia Fase E Kelas X TH 24 - E10.6 Kimia Hijau.docx
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
juknis_2024_new pendaftaran ppdb kota kediri
juknis_2024_new pendaftaran ppdb kota kedirijuknis_2024_new pendaftaran ppdb kota kediri
juknis_2024_new pendaftaran ppdb kota kediri
 
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMKPanduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
 
UNIT 4 PB 3 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 4 PB 3 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docxUNIT 4 PB 3 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 4 PB 3 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
KIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.ppt
KIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.pptKIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.ppt
KIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.ppt
 
Aksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru Penggerak
 
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptxPPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
 
Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral .pptx
Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral  .pptxBab 7Korupsi sebagai persoalan moral  .pptx
Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral .pptx
 
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdfDemonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
 
SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)
SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)
SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)
 
Dialog Prestasi Peperiksaan Akhir Tahun 2023
Dialog Prestasi Peperiksaan Akhir Tahun 2023Dialog Prestasi Peperiksaan Akhir Tahun 2023
Dialog Prestasi Peperiksaan Akhir Tahun 2023
 
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptxPAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
 
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
 
Aksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptx
Aksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptxAksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptx
Aksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptx
 
Modul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Materi Geografi Kelas 11 Mitigasi Bencana
Materi Geografi Kelas 11 Mitigasi BencanaMateri Geografi Kelas 11 Mitigasi Bencana
Materi Geografi Kelas 11 Mitigasi Bencana
 

Kependudukan dan masalah sosekbud

  • 3. Kependudukan dan MasalahSosekbud Distribusi Tidak Merata Jumlah Penduduk dan Angka Pengagguran Tinggi Pemerataan Pendidikan
  • 4. PENGERTIAN  Penyebaran (distribusi) penduduk diartikan pindahnya penduduk dari satu tempat ke tempat lain oleh apapun sebabnya, yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan penduduk.  Prosesnya dengan imigrasi atau emigrasi dan transmigrasi.
  • 5. 1. Faktor pendorong (push factor) Yaitu faktor yang dapat disebabkan oleh alasan ekonomi, alasan politis, alasan agama, alasan adat-istiadat, yang terjadi apabila melanggar hukum adat yang berlaku di daerah asal. 2. Faktor penarik (pull factor) Faktor penarik sifatnya umum, misal propaganda suatu Negara untuk menarik para imigran, alasan perseorangan. PENYEBAB DISTRIBUSI PENDUDUK
  • 6. 3. Dorongan ekologis Disebabkan adanya hubungan antara alam dengan manusia, seperti mencari makanan (food- gathering), dan berburu (barbar), berkelana (wandering), dan berkelompok menjelajahi suatu wilayah (ranging). Dalam hubungan Negara dengan manusia terjadi migrasi paksaan atau anjuran mengungsi, disebabkan oleh politik migrasi. Contohnya kerja paksa, kuli kontrak, dan melindungi pelarian. 4. Adanya kesempatan Sebagai contoh ialah urbanisasi dan pemukiman baru.
  • 7. 5.Faktor-faktor lain • Kesuburan tanah Daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk, karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya. • Iklim Wilayah yang beriklim terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu basah biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal. • Topografi atau bentuk permukaan tanah Pada umunya masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah datar. • Sumber air. • Perhubungan atau transportasi
  • 8. Bagi daerah yang padat penduduk, berdampak: 1. Munculnya pemukiman liar dan slum area (daerah kumuh). 2. Sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah baik oleh masyarakat maupun dari pabrik-pabrik industry. 3. Terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan dan industri. 4. Meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kriminalitas. 5. Timbulnya berbagai masalah sosial seperti perampokan, pelacuran dan lain-lain. DAMPAK DISTRIBUSI PENDUDUK TIDAK MERATA
  • 9. Bagi daerah yang jarang penduduk, berdampak: 1. Berkurangnya tenaga terampil. 2. Tenaga di daerah yang jarang penduduk umunya orang-orang tua yang sudah tidak produktif lagi.
  • 10. 1. Pemerataan pembangunan. 2. Penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya dan daerah pedesaan. 3. Pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengelolaan lingkungan alamnya. 4. Melaksanakan program transmigrasi • Pemerataan persebaran penduduk. • Peningkatan taraf hidup masyarakat. • Pengolahan sumber daya alam. UPAYA MERATAKAN DISTRIBUSI PENDUDUK
  • 12. PENYEBAB PERTUMBUHAN PENDUDUK 1. Kelahiran (Fertilitas) Merupakan tingkat pertambahan penduduk melalui kelahiran bayi disuatu wilayah pada suatu priode tertentu. 2. Kematian (Mortalitas) Merupakan pengurangan penduduk melalui kematian disuatu wilayah pada suatu priode tertentu 3. Perpindahan (Migrasi) Dapat bersifat menambah(migrasi masuk)dan dapat pula bersifat mengurangi(mingrasi keluar).
  • 13. Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. PENGANGGURAN
  • 14. JENIS PENGANGGURAN 1. Menurut Faktor Penyebab Terjadinya  Pengangguran konjungtur/siklis (cyclical unemployment)  Pengangguran structural  Pengangguran musiman  Pengangguran friksional 2. Menurut Lama Waktu Kerja  Pengangguran terbuka (open unemployment)  Setengah menganggur (underemployment)  Pengangguran terselubung (disguised unemployment)
  • 15. CARA MENGATASI PENGANGGURAN 1. Penambahan dan penciptaan lapangan kerja Dengan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan munculnya banyak pengangguran. Dengan di adakannya penambahan dan penciptaan lapangan kerja baru akan mengurangi angka pengangguran yang ada. 2. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat maka diharapkan dapat menghilangkan kepercayaan banyak anak banyak rejeki. Di samping itu pula diharapkan akan meningkatkan tingkat pendidikan yang akan merubah pola pikir dalam bidang kependudukan.
  • 16. 3. Mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi Dengan menyebarkan penduduk pada daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah diharapkan mampu menekan laju pengangguran akibat tidak sepadan antara jumlah penduduk dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. 4. Meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan Hal ini untuk mengimbangi jangan sampai persediaan bahan pangan tidak diikuti dengan laju pertumbuhan. Setiap daerah diharapkan mengusahakan swasembada pangan agar tidak tergantun dengan daerah lainnya. 5. Melaksanakan program KB atau Keluarga Berencana Keluarga Berencana dapat membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum atau massal sehingga dapat mengurangi jumlah angka kelahiran, dan menunda masa perkawinan agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi.
  • 17. PEMERATAAN PENDIDIKAN Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan “education for all”.
  • 18. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu Equality dan Equity. Equality atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan , sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.
  • 19. UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN di INDONESIA 1. Wajib Belajar Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diharapkan tuntas pada tahun 2008 yang dapat diukur antara lain dengan peningkatan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan yang sederajat menjadi 95 persen. Namun demikian sampai dengan tahun 2006 belum seluruh rakyat dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar.
  • 20. 2. Bidang Teknologi Kemajuan teknologi menawarakan solusi untuk menyediakan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat belajar yang tinggal di daerah terpencil. Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan belajar orang- orang yang kurang beruntung ini secara ekonomi ketimbang menyediakan akses yang tak terjangkau oleh daya beli mereka.