bpbd

1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN
PERAN STRATEGIS PEREMPUAN
DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA
Danang Samsu

2. Tatanan Dunia yang sangat
berubah
•Dampak Kerusakan dan Kerugian akibat bencana
semakin meningkat
•Pertumbuhan Urbanisasi
•Perubahan Iklim
•Pembangunan tidak terencana
•Merubah pandangan dari menurunkan Kerugian akbat
bencana menjadi menurunkan Risiko bencana
•Dari Emergency Response menuju Budaya Pencegahan

3. DISAS
TER
PROACTIVE
RISK
MANAGEMENT
CRISIS
MANAGEMENT
REACTIVE
PROTECTION
RECOVERY
risk management increases coping capacity, builds resilience.
crisis management treats the symptoms, not the causes.
3

4. Penyeleng
garaan
Prabencana
Saat Tanggap
Darurat
Pascabencana
Situasi Tidak
Ada
Bencana
Situasi Terdapat
Potensi Bencana
Perencanaan
Pencegahan
Pengurangan Risiko
Pendidikan
Pelatihan
Penelitian
Penaatan Tata Ruang
Mitigasi
Peringatan Dini
Kesiapsiagaan
Kajian Cepat
Status Keadaan Darurat
Penyelamatan & Evakuasi
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Perlindungan
Pemulihan
Rehabilitasi
Rekonstruksi
Prasarana dan Sarana
Sosial
Ekonomi
Kesehatan
Kamtib
Lingkungan
Penyelenggaraan PB
4

5. Filosofi Penanggulangan Bencana
5
•Menjauhkan masyarakat dari sumber bencana
•Menjauhkan bahaya bencana dari masyarakat
•Kearifan Lokal – Living in harmony with risk disaster
.

6. Platform Nasional
Platform Daerah
PlatformTematic
KEBIJAKAN :UU NO. 24/2007 tentang PB
1. Penanggulangan Bencana adalah urusan bersama,
hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur.
Pemerintah
Masyarakat
Lembaga Usaha
dan Lembaga
Internasional
BNPB
BPBD Provinsi
BPBD Kab/KOTA
BERPATNER
Untuk
mewujudkan
Tata Kelola
yang Baik
6

7. Urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder
diatur.
Pemerintah sebagai penanggung jawab PB dengan peran serta
aktif masyarakat dan lembaga usaha.
Merubah paradigma respons menjadi Pengurangan Risiko
Bencana.
Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra
bencana, pada saat dan pasca bencana, secara terencana,
terpadu, terkoordinasi dan terpadu.
Membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam
menghadapi bencana.
Membangun sistem PB yang handal melalui Kelembagaan
yang kuat, pendanaan yang memadai.
Integrasi PB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D,
RPJP/D).
7

8. Tanggungjawab Pemda dalam PB
• Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana di
wilayahnya.
– Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab utama
– Gubernur memberikan dukungan perkuatan
• Tanggungjawab Pemerintah Daerah
– Mengalokasikan dana penanggulangan bencana
– Memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan
daerah
– Melindungi masyarakat dari ancaman bencana
– Melaksanakan tanggap darurat
– Melakukan pemulihan pasca bencana
8

9. Wewenang Pemda dalam PB
• Merumuskan kebijakan penanggulangan bencana di
wilayahnya
• Menentukan status dan tingkat keadaan darurat
• Mengerahkan potensi sumberdaya di wilayahnya
• Menjalin kerjasama dengan daerah lain
• Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang
berpotensi menimbulkan bencana
• Mencegah dan mengendalikan penggunaan
sumberdaya alam yang berlebihan
• Menunjuk komandan penanganan darurat bencana
• Melakukan pengendalian bantuan bencana
• Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur
penyelenggaraan PB 9

10. KEBIJAKAN UMUM 2015-2019
terkait PB:
•Meningkatkan Kualitas LH Mitigasi BencanaAlam dan
Penanganan Perubahan Iklim.
•Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup,
mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui
peningkatan pemantauan kualitas lingkungan,
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup, penegakan hukum lingkungan hidup;
mengurangi risiko bencana, meningkatkan
ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap
bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim;

11. ARAH KEBIJAKAN PB DALAM RKP 2017
11
Strategi:
1. Internalisasi pengurangan
risiko bencana di
kabupaten/kota yang berisiko
tinggi
2. Penurunan tingkat kerentanan
terhadap bencana di kabupaten/kota
yang berisiko tinggi
3. Peningkatan kapasitas
pemerintah, pemerintah
daerah dan masyarakat dalam
penanggulangan bencana
Arah kebijakan
Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
dalam menghadapi bencana
Sasaran:
1. Menurunnya indeks risiko bencana serta meningkatnya
ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat terhadap ancaman bencana di kabupaten/kota
yang merupakan pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko
tinggi terhadap bencana.
2.Terlaksananya pemulihan daerah pasca bencana alam di
Sinabung, Manado, Kelud serta daerah pasca bencana alam
lainnya

12. Tata Kelola: Desentralisasi PB
DRR in
Local Dev.
Planning
Law No. 24/2007 on Disaster Management
Reactive Preventive
Centralized
De-
centralized
Exclusive Inclusive
(SFDRR) 2015-2030
Community’s
Management
Risk
reduction
Resilient
Community

14. Tantangan Peran Perempuan dalam
PB
Subordinasi
Marginalisasi
Stereotipe
Kekerasan
Beban ganda

15. 15
Terima Kasih