Dokumen tersebut membahas tentang manajemen penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Secara garis besar mencakup siklus manajemen bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan; serta unsur-unsur penanggulangan kesehatan yang meliputi pencegahan, penyiapan sumber daya, tanggap darurat, dan pemulihan.

1. MANAJEMEN
PENANGGULANGAN
KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA
PPK-DEPKES

3. Gempa
bumi
Banjir Kebakaran
hutan
Kekeringan Tsunami
Badai Longsor
Gn berapi
Krisis – Alam dan Manusia
Konflik
sosial

4. MANAJEMEN BENCANA
MANAJEMEN
RESIKO
BENCANA
MANAJEMEN
KEDARURATAN
MANAJEMEN
PEMULIHAN
MITIGASI
KESIAPSIAGAAN
PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA

5. PENGERTIAN
BENCANA
Peristiwa atau rangkaian peristiwa yg
mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyrakat yg disebabkan, baik
oleh faktor alam dan/atau faktor non alam
maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak
psikologis (UU No. 24/2007)

6. Emergencies and Disasters
• Emergency = The Risk that can be manage with
support from existing conditions in a given situation.
• Disaster = The Risk that can only be managed with
extra support outside the existing conditions to manage
in a given situation.

7. Terjadinya Bencana
Bahaya
Kerentanan
RISIKO
BENCANA
Pemicu
BENCANA

8. Jenis Bencana
• Geologi
– Gempabumi,
tsunami, longsor,
gerakan tanah
• Hidro-meteorologi
– Banjir, topan,
banjir
bandang,kekeringa
n
• Biologi
– Epidemi, penyakit
tanaman, hewan
• Teknologi
– Kecelakaan
transportasi,
industri
• Lingkungan
– Kebakaran,kebaka
ran hutan,
penggundulan
hutan.
• Sosial
– Konflik,
terrorisme

9. Pencegahan
dan Mitigasi
Kesiapsiagaan
Rehabilitasi
Tanggap
Darurat
BENCANA
SIKLUS MANAJEMEN BENCANA

10. SIKLUS PENANGGULANGAN
BENCANA
Tanggap darurat
Pencegahan
Mitigasi
Kesiapsiagaan
Rekonstruksi
Pra Bencana Saat Bencana
Pasca Bencana
Pemulihan/
Rehabilitasi

12. Pra
Bencana
Pasca
Bencana
Tanggap Darurat

13. UNSUR RISIKO BENCANA
Bahaya Kerentanan

14. Risiko = Bahaya * Kerentanan
Kerentanan
Bahaya
Risiko
Bencana

15. Pengurangan Risiko Bencana
Kerentanan
Bahaya
Risiko
Bencana

16. SITUASI NORMAL
ketersediaan sumber
Kebutuhan dasar
& pelayanan
Kebutuhan
masyarakat

17. SITUASI KEDARURATAN /
BENCANA
kebutuhan
masyarakat
Ketersediaan sumber
Kebutuhan dasar
& pelayanan

18. Beberapa Paradigma dalam
Manajemen Bencana
• Bantuan Darurat
• Mitigasi
• Pembangunan
• Pengurangan Resiko

19. Keadaan Darurat
Situasi/kondisi kehidupan atau
kesejahteraan individu manusia atau
masyarakat akan terancam, apabila
tidak dilakukan tindakan yang tepat
dan segera, sekaligus menuntut
tanggapan dan cara penanganan
yang luar biasa (diluar prosedur
rutin/standar)

20. Manajemen Kedaruratan
(emergency management)
• Seluruh kegiatan yang meliputi aspek
perencanaan dan penanggulangan kedaruratan,
pada menjelang, saat dan segera setelah terjadi
keadaan darurat.
• Manajemen kedaruratan ini mencakup :
– siaga darurat
– tanggap darurat,
– pemulihan darurat,

21. Kegiatan Tanggap Darurat
• Manajemen dan Koordinasi
• Perlindungan, Penerimaan dan
Pendataan
• Pangan dan Nutrisi
• Logistik dan Transportasi
• Penampungan Sementara
• Air Bersih
• Sanitasi Lingkungan
• Pelayanan Kesehatan
• Pelayanan Masyarakat
• Pendidikan

22. Manajemen & Koordinasi
Manajemen Tanggap Darurat
diperlukan 3 C:
- Command (komando)
- Control (pengendalian)
- Coordination (kordinasi)
Bentuk kegiatan:
- Mendirikan POSKO
- Membuat Tim Reaksi Cepat
Kegiatan ini merupakan
tugas: BNPB, BPBD Prop dan
BPBD Kab/Kota

23. Perlindungan & Pendataan
Kegiatan ini meliputi :
Evakuasi korban yg masih
hidup dan meninggal
Memberikan pertolongan
dan perlindungan bagi
korban selamat
Menerima dan memberikan
tempat penampungan
sementara
Mendata dan mencatat agar
memudahkan dalam
pengurusan pelayanan

24. Pangan
Pada tahap awal yg diberikan
adalah makanan siap santap,
karena tidak dapat memasak.
Pendirian dapur umum
Pemberian jatah hidup per
keluarga, apabila sudah
didata dan mendapatkan
tempat penampungan
Jenis pangan disesuaikan
dengan makanan pokok
setempat
Standar Departemen Sosial
400 g dan Rp 3000,- (per
orang per hari)

25. Logistik & Transportasi
Pengumpulan, pengadaan,
penyimpanan dan penyaluran
bantuan logistik sangat
diperlukan pada tanggap
darurat.
Diperlukan gudang dan
sarana transportasi
Perbaikan prasarana jalan
dan jembatan, pelabuhan dan
bandara sangat vital.
Dukungan transportasi
sangat ditentukan oleh
ketersediaan bahan bakar
minyak (BBM).
Dikoordinasikan oleh
Departemen Perhubungan

26. Penampungan Sementara
Penampungan sementara
ditempatkan pada bangunan
gedung yg aman: sekolah,
kantor, stadion, gudang, dsb.
Jika tidak memungkinkan dapat
ditempatkan di lapangan atau
tempat terbuka, dengan
mendirikan tenda-tenda.
Pada pengungsian yg cukup
lama dibuat hunian semi
permanen (huntara) yang
berupa barak yang berisi
beberapa keluarga.

27. Air Bersih
Penyediaan air bersih
diarahkan pengguna-
annya untuk: mandi,
minum, cuci, memasak
Sumber air dapat
diperoleh dari: sungai,
danau, sumur, air tanah
dalam dan mata air.
Untuk itu diperlukan:
volume dan kualitas air
yg memenuhi, sistem
penampungan, pengo-
lahan, penyaluran dan
distribusinya.

28. Sanitasi
Penyediaan sarana MCK
disesuaikan dgn
kebiasaan pengungsi di
daerah asal.
Sarana MCK tsb harus
mudah dipakai dan dapat
dipelihara oleh warga.
Harus diperhitungkan
rasio jumlah MCK
terhadap jumlah
pengungsi.
Pengelolaan sampah
diatur pengumpulan dan
pembuangannya.

29. Kesehatan dan Nutrisi
Setiap korban bencana
mendapat perawatan
kesehatan secara gratis di
puskesmas dan RS
rujukan
Pemerintah menyediakan
tenaga medis, peralatan
kesehatan dan obat-
obatan.
Di samping itu dilakukan
pula imunisasi dan
vaksinasi guna mencegah
timbulnya penyakit.
Kegiatan ini dilakukan
oleh Dinas Kesehatan.

30. Pelayanan Masyarakat
Dalam penampungan
sementara perlu disediakan
tempat umum untuk
memberikan pelayanan, a.l:
-Media (radio, televisi)
-Komunikasi (telepon, SSB)
-Informasi (keluarga,
penyuluhan, sosialisasi,
pertemuan warga)
Peran LSM sangat
diperlukan untuk
pelayanan masyarakat.

31. Pendidikan
Pada tahap tanggap
darurat, proses belajar
mengajar bagi para siswa
harus tetap berjalan.
Lokal tempat belajar dapat
menggunakan bangunan
yg ada, sekolah terdekat
dan tenda-tenda darurat.
Keperluan untuk proses
belajar (buku pelajaran, alat
tulis dan keperluan lain)
harus disediakan.
Pelaksanaan kegiatan ini
adalah Dinas Pendidikan
setempat.

32. Perubahan Paradigma
• Dari respon darurat ke manajemen resiko:
perubahan dari PENANGANAN, menjadi
PENANGGULANGAN bencana, dari panik ke
pemecahan masalah.
• Dari Penanggulangan bencana sebagai
issue luarbiasa menjadi pekerjaan biasa
pemerintahan dan pembangunan.

33. Konteks Pembangunan Berkelanjutan
P
O
L
I
T
I
K
A
L
E
K
O
S
Y
S
T
E
M
L
I
N
G
K
U
N
G
A
N
SOSIOKULTURAL
EKONOMIK
FAKTOR-
FAKTOR
RISIKO
Kerentanan
Bahaya
ANALISIS
KERENTANAN &
KEMAMPUAN
ANALISIS &
PEMANTAUAN
ANCAMAN
IDENTIFIKASI RISIKO &
KAJIAN DAMPAK
PERINGATAN
DINI
KESIAPAN
PENANGGULANGAN
KEDARURATAN
Fokus Pengurangan Risiko Bencana
MENDORONG
KESADARAN
perubahan
perilaku
KOMITMEN
POLITIK
PENERAPAN
UPAYA-2
PENGURANGAN
RISIKO
PEMULIHAN
PENGEMBANGAN
PENGETAHUAN
FAKTOR-FAKTOR
RISIKO
Kerentanan
Sosial
Ekonomi
Fisik
Lingkungan
Bahaya
Geologis
Hidrometeorologis
Biologis
Teknologis
Lingkungan
Komitmen politik
 Tingkat internasional,
regional, nasional, lokal
 Kerangka Kelembagaan
(pemerintahan)
Pengembangan kebijakan
Aturan & Perundang-
undangan
 Pengembangan organisasi
 Aksi masyarakat
Penerapan upaya-2
Pengurangan Risiko
 Manajemen lingkungan
 Praktik-2 pembangunan
sosial ekonomi
(termasuk
pemberantasan
kemiskinan, mata
pencaharian, mekanisme
keuangan, kesehatan,
pertanian, dll)
 Upaya-2 fisik dan teknis
(perencanaan tata guna
kota/lahan, perlindungan
sarana kritis
 Jejaringan & kemitraan
Pengembangan
pengetahuan
 Informasi
 Pendidikan,
pelatihan
 Penelitian
PERINGATAN DINI
Pengamatan
Analisis
Transmisi
Pengambilan
keputusan
Penyiaran
TIndakan
KESIAPAN
• Kajian berkala
• Sistem peringatan dini
• Manajemen informasi
• Mekanisme tanggap
darurat
• Manajemen koordinasi
• Pengerahan
sumberdaya
• Rencana kedaruratan
• Pelatihan dan gladi
• Jaringan nasional dan
internasional
PENANGGULANGAN
KEDARURATAN
• Rapid Assessment
• Pencarian dan
penyelamatan
• Evakuasi
• Penyediaan
kebutuhan pokok
• Pemulihan sarana dan
pelayanan kunci
PEMULIHAN
• Perbaikan
• Penguatan
• Pemulihan fungsi
• Rehabilitasi
• Pembangunan
kembali
PENGURANGAN RISIKO BENCANA
Memetakan semua bidang kerja PB

34. Tidak ada Bencana
1. perencanaan PB;
2. pengurangan risiko bencana;
3. pencegahan;
4. pemaduan dalam Renbang;
5. pensyaratan analisis risiko bencana;
6. penegakan rencana tata ruang;
7. pendidikan dan pelatihan; dan
8. persyaratan standar teknis PB
Kesiapsiagaan
-Mitigasi
-Kesiapan
-Peringatan Dini
Fungsi
Koordinasi
Fungsi
Komando
MODEL PENYELENGGARAAN PB
Pemulihan
•Rehabilitasi
•Rekonstruksi
Pada Saat Darurat
1. Rapid Assessment
2. Penetapan status Bencana
3. SAR
4. Pemenuhan kebutuhan dasar
5. Perlindungan klp rentan
6. Pemulihan sarana kunci

35. MANAJEMEN KESEHATAN

36. DAMPAK THD KESEHATAN
Korban Massal
•Luka
•Kecacatan
•Kematian
Pengungsian
•Kesakitan
•Kematian
•Kurang Gizi
•SAB & Lingk. (-)
•Yankes lumpuh
•dll
Bencana
Rusaknya Sarana
dan Prasarana Kes.
•Gedung (RS/Pusk/Pustu) rusak
•Alkes, Transport, Alkom rusak/hilang
•Stock obat rusak/hilang, dll

37. PENANGGULANGAN
KESEHATAN AKIBAT BENCANA
 Serangkaian kegiatan bidang
kesehatan
 Mencegah, mitigasi, menyiapsiagakan
sumber daya, menanggapi
kedaruratan kesehatan, memulihkan
dan membangun kembali
(rekonstruksi)
 Secara lintas program dan lintas
sektor

38. KEGIATAN PENCEGAHAN
1. Pembuatan peta rawan bencana
– Jenis ancaman bahaya (hazard)
banjir, gempa bumi, tanah longsor, konflik dll
– Kerentanan masy. (vulnerability)
St. Kesehatan, Cakupan yankes (imunisasi, KIA
dll)
Keadaan sarana dan prasarana yang ada
(puskesmas, ketersediaan obat, alkes dll)
Pembiayaan kesehatan (ada tidaknya alokasi
biaya untuk penanggulangan bencana dll)
Nakes yg dimiliki (dokter,dokter ahli, perawat,
bidan dll)
Struktur kependudukan (pddk rentan)

39. 2. Pengembangan peraturan-peraturan
 Standar yankes
 Anjuran atau pembatasan tindakan yg boleh
dan tdk boleh dilakukan baik oleh petugas
maupun masy.
3. Penyebarluasan informasi
 Masalah kesehatan yg dpt terjadi
 Peraturan, anjuran utk petugas dan masy.
KEGIATAN PENCEGAHAN

40. 1. Struktural
– Pembangunan dan rehabilitasi fisik
(RS, Pusk, gudang obat, Posko dll)
– Pengadaan sarana kesehatan
(ambulans dan alat transportasi lain,
alkom, faskeslap dll)
– Pengadaan alkes, obat dan bhn habis
pakai
KEGIATAN MITIGASI

41. KEGIATAN
2. Non Struktural
– Penetapan lokasi pembangunan sarkes di
daerah aman
– Pengaturan konstruksi sarkes baru
– Pedoman cara penguatan dan disain ulang
bangunan sarkes yg sdh ada sesuai dng
kondisi wilayah
– Pemasangan tanda/rambu-rambu/
petunjuk (penyelamatan, bahaya, letak
alat/bahan dll)
– Pengaturan jalur evakuasi di setiap
sarkes
KEGIATAN MITIGASI

42. 2. Non Struktural
– Pengaturan mobilisasi dan penempatan
sumber daya kesehatan
– Penyusunan standar yankes dan sumber
daya
– Diklat (termasuk gladi)
– Jaminan asuransi
KEGIATANMITIGASI

43.  Penyusunan rencana kontinjensi
 Penyiapan sarana dan prasarana kesehatan
(alkes, obat dan bhn habis pakai serta
perbekalan penunjang dll)
 Penyiapan dana operasional
 Pembentukan tim reaksi cepat (BSB)
KEGIATAN KESIAPSIAGAAN

44.  Pengembangan sistem peringatan dini
 Penyebarluasan informasi
 Masalah kes. Akibat bencana
 Usaha-usaha penyelamatan yg hrs diambil
oleh individu, keluarga dan masy korban
 Bagaimana menolong warga masyarakat lain
 Rencana pemerintah dlm upaya membantu
masy
 Bagaimana bertahan dng perlindungan atau
peralatan dan bahan yg ada sebelum bantuan
datang
KEGIATAN KESIAPSIAGAAN

45. KEGIATAN
 Pelaksanaan rencana-rencana penanggulangan
bencana yang pernah disusun
 Pencarian dan penyelamatan korban
 Pemeriksaan status kesehatan korban (triage)
 Memberikan pertolongan pertama
 Mempersiapkan korban untuk tindakan rujukan
 Penilaian cepat kesehatan (RHA)
 Memfungsikan poskeslap, rumkitlap dan yankes
bergerak bila diperlukan
KEGIATANTANGGAP DARURAT

46. KEGIATAN
 Pelayanan kesehatan rujukan
 Pelayanan kesehatan darurat (pengobatan, gizi, air bersih,
kesling, P2M dll)
 Mobilisasi bantuan kesehatan
 Surveilans epidemiologi
 Penanganan Post Traumatic Stress
KEGIATANTANGGAP DARURAT

47.  Rehabilitasi sarana dan pra sarana kesehatan inti (bukan
penggantian total atau pembangunan kembali)
 Perbaikan RS, GFK, Pusk, Pustu dan Polindes dll
 Perbaikan alat transportasi : Pusling, Ambulans, dll
 Perbaikan alat kesehatan
 Perbaikan lain di fasilitas kesehatan : alat komunikasi,
aliran listrik, sarana air bersih dll
 Pelayanan pemulihan kesehatan korban/pengungsi (rujukan,
gizi, air bersih, kesling, P2M, Post Traumatic Stress dll)
 Surveilans epidemiologi
KEGIATAN PEMULIHAN/REHABILITASI

48.  Pembangunan kembali sarana dan
prasarana kesehatan
 Meningkatkan kemampuan institusi
kesehatan dlm pelayanan kesehatan
 Meningkatkan dan memantapkan rencana
penanggulangan
KEGIATAN REKONSTRUKSI

49. HAL YANG MENDASAR
• Koordinator Kesehatan di lapangan
tetap berada pada Kepala Dinas
Kesehatan setempat.
• Bantuan dari manapun, dibawah
kendali operasional Kadinkes
setempat, kecuali dinyatakan
sebagai bencana nasional. (contoh
di NAD pada th 2004)

50. PENYELENGGARAAN UPAYA KESIAPSIAGAAN & PENANGGULANGAN
KESIAPSIAGAAN
BENCANA
MEDICAL
RESPONSE
PUBLIC HEALTH RESPONSE :
AIR BERSIH DAN SANITASI
SURVAILANS.
PEMBERANTASAN PENYAKIT & IMMUNISASI
PELAYANAN KESEHATA DASAR
GIZI, DLL
PASCA BENCANA
SURVEYLANCE EMERGENCY / RAPID NEED ASSMT.
CONTINGENCY
PLAN
RAPID HEALTH ASSESSMENT
PERENCANAAN
DARURAT
waktu

51. Design Kompetensi
Usual – Vertical or / and Horizontal New - Circular
Harus tahu Perlu tahu Sebaiknya tahu