Dokumen tersebut merupakan rencana kerja pembinaan gizi masyarakat tahun 2013 yang membahas perkembangan masalah gizi di Indonesia termasuk kurang energi protein, kurang vitamin A, gangguan akibat kurang iodium, dan anemia besi serta strategi untuk menanggulanginya seperti edukasi masyarakat, pemantauan pertumbuhan balita, suplementasi gizi, dan pemulihan gizi buruk.
Dokumen tersebut membahas tentang alokasi anggaran kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat dan kabupaten-kabupaten di provinsi tersebut pada tahun 2012. Secara umum menunjukkan bahwa alokasi untuk belanja langsung masih lebih kecil dibandingkan belanja tidak langsung di sebagian besar kabupaten, meskipun secara total mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Pemantauan Status Gizi ini memberikan informas itentang status gizi balita secara berkesinambungan, yang diharapkan dapat dipergunakan dalam penentuan arah kebijakan perbaikan gizi masyarakat agar lebih efektif,esisien dan tepat sasaran. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya peningkatan derajat kesehatanmasyarakat.
Dokumen ini merupakan rencana pembangunan jangka panjang bidang kesehatan provinsi DIY untuk periode 2005-2025. Rencana ini membahas visi, misi, tujuan, strategi, dan target pembangunan kesehatan untuk empat periode lima tahun. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat DIY dengan peningkatan ketersediaan layanan kesehatan yang merata, bermutu, dan terjangkau.
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja pembinaan gizi masyarakat tahun 2013 yang membahas perkembangan masalah gizi di Indonesia termasuk kurang energi protein, kurang vitamin A, gangguan akibat kurang iodium, dan anemia besi serta strategi untuk menanggulanginya seperti edukasi masyarakat, pemantauan pertumbuhan balita, suplementasi gizi, dan pemulihan gizi buruk.
Dokumen tersebut membahas tentang alokasi anggaran kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat dan kabupaten-kabupaten di provinsi tersebut pada tahun 2012. Secara umum menunjukkan bahwa alokasi untuk belanja langsung masih lebih kecil dibandingkan belanja tidak langsung di sebagian besar kabupaten, meskipun secara total mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Pemantauan Status Gizi ini memberikan informas itentang status gizi balita secara berkesinambungan, yang diharapkan dapat dipergunakan dalam penentuan arah kebijakan perbaikan gizi masyarakat agar lebih efektif,esisien dan tepat sasaran. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya peningkatan derajat kesehatanmasyarakat.
Dokumen ini merupakan rencana pembangunan jangka panjang bidang kesehatan provinsi DIY untuk periode 2005-2025. Rencana ini membahas visi, misi, tujuan, strategi, dan target pembangunan kesehatan untuk empat periode lima tahun. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat DIY dengan peningkatan ketersediaan layanan kesehatan yang merata, bermutu, dan terjangkau.
Program Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2014-2015Muh Saleh
Dokumen tersebut membahas tentang isu strategis bidang kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2014-2016. Isu-isu strategis tersebut antara lain tingginya angka kematian ibu dan bayi, masalah gizi masyarakat, keterbatasan akses pelayanan kesehatan berkualitas, dan tingginya penyakit menular dan tidak menular. Dokumen ini juga membahas evaluasi program kesehatan tahun 2012-2016 serta program prioritas dan anggaran
Provinsi Sulawesi Barat menuju Universal Coverage Tahun 2017Muh Saleh
Paparan Gubernur Sulawesi Barat pada acara Rapat Koordinasi Provinsi Sulawesi Barat menuju Universal Coverage Tahun 2017 yang dilaksanakan di Hotel dMaleo Mamuju pada tanggal 29 Agustus 2016
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Suprijanto Rijadi
Dokumen tersebut membahas perbandingan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diusung Jokowi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. KIS dianggap hanya akan mempercepat pelaksanaan BPJS lima tahun ke depan tanpa memperhatikan ketersediaan anggaran dan fasilitas kesehatan. Dokumen ini menganjurkan pemerintah lebih fokus p
Riset kesehatan dasar 2010 (penggunaan tembakau dan rokokindonesiaheart
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 memberikan informasi tentang status kesehatan masyarakat Indonesia khususnya indikator Millenium Development Goals (MDGs) kesehatan. Riskesdas 2010 mengumpulkan data dari sampel rumah tangga di seluruh Indonesia untuk menganalisis indikator MDGs seperti gizi, konsumsi gizi, dan kesehatan ibu dan anak. Hasilnya menunjukkan perbaikan pada beberapa indikator gizi anak namun masih ada kesen
Dokumen ini merupakan pendahuluan penyusunan Standar Pelayanan Minimal UPTD Puskesmas di Kota Depok tahun 2020-2021. Penyusunan SPM ini berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan agar dapat menjamin hak masyarakat akan layanan kesehatan yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk menjadikan SPM sebagai pedoman kerja UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan layanan kese
Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Kesehatan untuk kurun waktu tahun 2010-2014, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals (MDG’s).
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 menetapkan standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Standar ini mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan, dan petunjuk teknis pemenuhannya. Tujuannya untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kinerja pelayanan publik dengan skema tindakan peningkatan pelayanan yang meliputi perbaikan prosedur, organisasi, personil dan kebijakan. Skema tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan.
Program Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2014-2015Muh Saleh
Dokumen tersebut membahas tentang isu strategis bidang kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2014-2016. Isu-isu strategis tersebut antara lain tingginya angka kematian ibu dan bayi, masalah gizi masyarakat, keterbatasan akses pelayanan kesehatan berkualitas, dan tingginya penyakit menular dan tidak menular. Dokumen ini juga membahas evaluasi program kesehatan tahun 2012-2016 serta program prioritas dan anggaran
Provinsi Sulawesi Barat menuju Universal Coverage Tahun 2017Muh Saleh
Paparan Gubernur Sulawesi Barat pada acara Rapat Koordinasi Provinsi Sulawesi Barat menuju Universal Coverage Tahun 2017 yang dilaksanakan di Hotel dMaleo Mamuju pada tanggal 29 Agustus 2016
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Suprijanto Rijadi
Dokumen tersebut membahas perbandingan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diusung Jokowi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. KIS dianggap hanya akan mempercepat pelaksanaan BPJS lima tahun ke depan tanpa memperhatikan ketersediaan anggaran dan fasilitas kesehatan. Dokumen ini menganjurkan pemerintah lebih fokus p
Riset kesehatan dasar 2010 (penggunaan tembakau dan rokokindonesiaheart
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 memberikan informasi tentang status kesehatan masyarakat Indonesia khususnya indikator Millenium Development Goals (MDGs) kesehatan. Riskesdas 2010 mengumpulkan data dari sampel rumah tangga di seluruh Indonesia untuk menganalisis indikator MDGs seperti gizi, konsumsi gizi, dan kesehatan ibu dan anak. Hasilnya menunjukkan perbaikan pada beberapa indikator gizi anak namun masih ada kesen
Dokumen ini merupakan pendahuluan penyusunan Standar Pelayanan Minimal UPTD Puskesmas di Kota Depok tahun 2020-2021. Penyusunan SPM ini berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan agar dapat menjamin hak masyarakat akan layanan kesehatan yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk menjadikan SPM sebagai pedoman kerja UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan layanan kese
Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Kesehatan untuk kurun waktu tahun 2010-2014, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals (MDG’s).
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 menetapkan standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Standar ini mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan, dan petunjuk teknis pemenuhannya. Tujuannya untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kinerja pelayanan publik dengan skema tindakan peningkatan pelayanan yang meliputi perbaikan prosedur, organisasi, personil dan kebijakan. Skema tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Asuransi kesehatan di Indonesia berkembang lambat dibanding negara ASEAN lainnya, dan baru pada tahun 2004 diluncurkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.
Dokumen tersebut menyajikan 18 penyulit yang dapat terjadi pada ibu bersalin yang membutuhkan rujukan, termasuk riwayat sesar, perdarahan, persalinan prematur, infeksi, hipertensi, dan komplikasi janin seperti presentasi tidak normal dan kehamilan ganda.
Buku pedoman ini membahas penanggulangan daerah bermasalah kesehatan di Indonesia dengan menggunakan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat sebagai tolak ukur. Buku ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dan sasaran dari program penanggulangan daerah bermasalah kesehatan beserta pembahasan mengenai indeks dan kriteria daerah bermasalah kesehatan.
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 01 - Paradigma Sakit Sebagai Dasar Pembang...Suprijanto Rijadi
Dokumen tersebut membahas tentang paradigma kesehatan di Indonesia yang saat ini masih berfokus pada pengobatan (paradigma sakit), bukan pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit (paradigma sehat). Alokasi anggaran kesehatan pemerintah juga masih didominasi untuk layanan kesehatan perorangan (82%) dan rumah sakit (50%), bukan untuk program kesehatan masyarakat (hanya 8-10%). Dokumen ini menganalisis bah
Buku ini membahas kebijakan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi melalui program Gerakan Mandiri Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir beserta strategi lainnya seperti SMS Bunda, Appreciative Inquire, Audit Maternal Perinatal, dan Kelas Ibu Hamil. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir.
Dokumen tersebut membahas latar belakang sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia sebelum JKN dan masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan JKN seperti ketimpangan layanan antar daerah akibat perbedaan ketersediaan fasilitas kesehatan dan SDM serta kemungkinan tidak terpenuhinya tujuan JKN untuk memberikan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dokumen ini membahas program Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) di Puskesmas Munjuljaya pada tahun 2015. Perkesmas bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. Sayangnya, cakupan program Perkesmas hanya mencapai 63,4% dari target karena kurangnya sarana, kerjasama lintas sektor, dan pelaksana yang rangkap tugas. Upaya meningkatkan cakupan program melip
PARADIGMA BARU KESEHATAN MASYARAKAT.docxagus sugianto
Dokumen tersebut membahas tentang paradigma baru kesehatan masyarakat yang lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif dibanding kuratif. Dokumen menyebutkan bahwa faktor lingkungan dan perilaku berkontribusi besar terhadap kesehatan, namun anggaran kesehatan saat ini masih difokuskan pada layanan kuratif. Dokumen juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk layanan kesehatan masyarakat di era industri
Dokumen tersebut membahas tentang epidemiologi kesehatan reproduksi lanjut di Puskesmas Lembo, Kabupaten Buton Utara. Dokumen menjelaskan tentang tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi di daerah tersebut yang disebabkan oleh faktor sosial budaya, geografis, dan ketersediaan sumber daya kesehatan yang kurang memadai. Dokumen juga membahas upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan guna menurunkan Ang
Dokumen tersebut merupakan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2012 yang mencakup penjelasan tentang tujuan, ruang lingkup, mekanisme penyaluran dana, dan harapan pemanfaatan dana BOK.
Strategi kebijakan pelayanan kesehatan perlu memperhatikan kondisi daerah dan sumber daya yang ada serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakat. Kebijakan pelayanan mencakup layanan primer, rujukan, tradisional, serta promotif dan preventif.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan tarif BPJS Kesehatan dan dampak sosialnya terhadap masyarakat berdasarkan perspektif akuntansi sosial 2) Kenaikan tarif BPJS dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menurunkan partisipasi masyarakat 3) Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terkait dampak sosial kebijakan
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Tiga poin utama dalam ringkasan ini adalah: (1) masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Bone, (2) pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Mare belum optimal karena kurangnya tenaga medis, sarana prasarana, dan waktu pelayanan yang singkat, (3) dip
Makalah ini membahas pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak dan perempuan di bidang kesehatan di Kota Padang. Pemerintah telah melakukan berbagai program kesehatan untuk anak dan perempuan, namun masih dihadapi kendala seperti faktor keluarga, akhlak, ekonomi, dan lingkungan. Upaya yang dilakukan antara lain pemantauan wilayah, pembinaan program kesehatan ibu dan anak, serta kerja s
Similar to Keberpihakan kesehatan dari pimpinan baru (20)
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAKSutopo Patriajati
Dokumen ini membahas pedoman pelaksanaan tim perencanaan terpadu KIA di tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan status kesehatan ibu, bayi, dan anak. Dokumen ini menjelaskan tahapan pelaksanaan mulai dari advokasi awal, pertemuan teknis, orientasi multi-pihak, lokakarya perencanaan, advokasi, hingga monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran tah
The document discusses several challenges facing healthcare workforce development in Indonesia:
1) There is a shortage and inequitable distribution of medical doctors and specialists across the country.
2) The quality of health professional education is poor and accreditation/certification systems are weak.
3) Health workforce policy and planning are not evidence-based and do not reflect real needs or the private sector.
4) Growing demands from demographic and epidemiological changes will increase burden on the already strained system.
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayiSutopo Patriajati
Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FKM UNDIP) dan UNICEF pada tahun 2011-2014 berfokus pada percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) bidang kesehatan ibu dan anak. Kerjasama ini meliputi kegiatan pengembangan model, kapasitas, advokasi, dan mobilisasi sosial untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, dan balita di
Petunjuk teknis ini membahas tentang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam Desa Siaga Aktif, mencakup pengertian Desa Siaga Aktif, langkah-langkah pelaksanaannya, peran sumber daya manusia, dan sistem pemantauan evaluasi.
Dokumen ini membahas skema tindakan peningkatan pelayanan promosi kesehatan di Kabupaten Boyolali. Dokumen ini menjelaskan tujuan desentralisasi bidang kesehatan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kesehatan, membangun kesehatan sesuai kondisi lokal, dan memberdayakan potensi masyarakat lokal untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dokumen ini kemudian menjelaskan analisis ke
Dokumen tersebut membahas berbagai jenis mekanisme pembayaran provider dalam asuransi kesehatan seperti pembayaran berdasarkan pelayanan, kasus, hari inap, bonus, kapitasi, gaji, dan anggaran global beserta dampaknya terhadap perilaku provider. Jenis pembayaran memiliki kekuatan dan kelemahan dalam hal administrasi, pengaruh ekonomi, catatan praktik, dan mutu pelayanan. Mekanisme pembayaran penting dalam mengalok
1. KEBERPIHAKAN TERHADAP KESEHATAN DARI PEMIMPIN BARU
Menjelang pelantikan Bibit Waluyo dan Rustriningsih sebagai Gubernur &
Wagub Jateng terpilih yang baru, tentu masyarakat yang kemarin memilih maupun yang
golput sekalipun tetap menanti dengan harap-harap cemas bagaimana mereka akan
mengawali kiprah mereka untuk menjadi pamomong dari proses pembangunan lima
tahun kedepan di Jateng. Masih terekam baik dalam benak masyarakat setumpuk janji
yang dicanangkan saat kampanye dengan slogan khasnya yaitu “Bali Deso Mbangun
Deso”. Bagaimana implikasi slogan tersebut dalam konteks keberpihakan mereka pada
nasib rakyat di desa akan menjadi pertaruhan yang menarik untuk selalu disimak.
Salah satu yang menjadi pertaruhan awal yang ingin segera kita lihat adalah
sejauhmana aktualisasi visi, misi dan slogan kampanye dalam wujud keberpihakan
mereka dalam bidang kesehatan. Mengapa bidang kesehatan? Sesuai amanat konstitusi
bahwa kesehatan adalah hak azasi masyarakat yang harus dipenuhi negara. Namun diakui
atau tidak kesehatan telah “termarginalisaikan” dan hanya menjadi “angin surga” saat
kampanye. Fakta selama inipun mengindikasikan tetap rendahnya komitmen pemerintah
dalam membiayai kesehatan (hanya 35%) dibandingkan yang mesti ditanggung oleh
masyarakat/private sebesar 65%. Di level propinsi lebih mengkhawatirkan lagi, rata-rata
porsi pengeluaran biaya kesehatan publik trendnya makin menurun dari 22% di tahun
2002 menjadi hanya 14% di tahun 2008 (World Bank, 2008)
Sebenarnya kita tidak perlu menunggu terlalu lama apalagi sampai tiga bulan
pasca pelantikan untuk bisa meneropong seberapa jauh keberpihakan para pemimpin baru
tersebut terhadap kesehatan. Meski cenderung terkesan normatif, paling tidak kita bisa
mencoba memahaminya lewat napak tilas dari isi dokumen visi & misi mereka
sebagaimana dapat diakses secara mudah melalui situs blog mereka di internet.
Meneropong Keberpihakan
Ada secercah harapan yang menjadi titik awal tanda keberpihakan mereka
terhadap kesehatan saat disebutkan bahwa salah satu indikator kesejahteraannya dari visi
Mewujudkan Kesejahteraan yang memiliki daya saing akan diwujudkan melalui
perbaikan kesehatan. Penjabaran selanjutnya ada di poin pertama misi mereka yaitu akan
meningkatkan derajat kesehatan baik individu dan masyarakat. Lebih dipertegas lagi
bahwa strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM
akan melalui peningkatan kesehatan. Para pejabat anyar ini memang berusaha membaca
situasi dan kebutuhan kesehatan terkini di Jateng berdasarkan uraian dari RPJP Jateng
2005-2025. Walaupun hal itu tidak salah namun jika tidak cermat maka cara ini justeru
akan menyulitkan saat harus menguraikannya dalam kebijakan strategis lainnya.
Paling tidak kehawatiran ini terlihat pada saat menerjemahkan misi peningkatan
derajat kesehatan kedalam sasaran strategis, yang muncul ternyata hanya sasaran untuk
peningkatan usia harapan hidup? Padahal lazimnya sebagai indikator derajat kesehatan
dasar yang dianut secara nasional bahkan internasional minimal terdiri atas Angka
Kematian dan Angka Kesakitan bagi bayi, anak dan ibu yang merupakan golongan paling
rentan terutama yang tinggal di pedesaan. Bagaimanapun juga upaya penerjemahan visi-
misi kedalam kebijakan yang lebih operasional dari para pemimpin baru ini tetap bisa
kita beri apresiasi. Pembagian fungsi kesehatan menjadi dua urusan (kesehatan dan KB)
dengan perincian dari urusan kesehatan terdiri atas 9 kebijakan, 8 sasaran dan 13
2. program, sedangkan urusan KB dibagi menjadi 2 kebijakan, 4 sasaran dan 7 program,
mungkin sekilas memang sudah cukup lengkap.
Merajut realita
Tetapi kedepan semua pihak perlu hati-hati dan agar bisa semakin realistis jika
visi-misi mereka akan dijadikan pedoman utama saat membuat Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya bidang kesehatan di Jateng. Setidaknya
perlu sikap proaktif dari para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kesehatan
sehingga mampu membantu para pimpinan baru itu dalam menerjemahkan visi-misinya
menjadi berbagai strategi dan program kongkrit yang memang dibutuhkan oleh
masyarakat. Salah satu isu penting yang harus dicantumkan dalam RPJMD baru bidang
kesehatan di Jateng minimal harus sudah memuat indikator yang jelas sesuai target
Millenium Development Goals (MDG’s). Laporan terakhir dari Bappeda tentang
pencapaian target MDG’s di Jateng antara lain Angka Kematian Bayi sudah turun dari 22
di tahun 2000 menjadi 14 (2005), Angka Kematian Ibu dari 152 di tahun 2000 turun
menjadi 115 (2003), penurunan prevalensi gizi kurang pada balita dari 14,08% (2003)
menjadi10,51% (2006). Sehingga tantangan serius bagi pimpinan baru ini adalah
bagaimana upaya menjaga trend positif ini selama masa berkuasa mereka.
Disisi lain isu pelayanan publik juga kian mengemuka, khusus di sektor kesehatan
hal ini telah terwadahi dalam hasil revisi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Depkes
RI. Sedikitnya ada 4 jenis tantangan pelayanan kesehatan akan jadi realitas utama dan
jadi tanggung jawab pejabat pemerintah yang baru terpilih sekalipun, yaitu Pelayanan
Kesehatan Dasar (ada 14 indikator), Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rujukan Maskin &
Gawat Darurat Level 1 di RSUD), Penyelidikan Epidemilogi dan Penanggulangan KLB,
dan yang terakhir Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat (Cakupan Desa Siaga Aktif).
Selama ini masih ada keraguan jika SPM diterapkan sepenuhnya maka beban anggaran
pemerintah akan jauh membengkak dan terkadang hal ini sungguh tidak disukai oleh para
pimpinan, mengingat secara fisik hasilnya memang tidak bisa langsung terlihat.
Konsekuen dan konsisten adalah dua prasyarat yang bisa menjadi kunci
keberhasilan yang seharusnya dapat diterjemahkan secara bijak oleh pemimpin baru
khususnya saat merealisasikan keberpihakan mereka pada kesehatan rakyat yang tinggal
di pedesaan. Ketidak adilan yang kronis yang dialami masyarakat di pedesaan berupa
akses yang masih terbatas menyebabkan porsi terbesar subsidi kesehatan masih dinikmati
masyarakat di perkotaan. Ini menjadi pekerjaan rumah lain yang harus segera
diselesaikan. Semoga tidak perlu terjadi saat masyarakat sudah manut kembali ke desa
untuk ”mbangun deso” akhirnya bubar jalan hanya karena saat mereka sakit masih susah
mencari pertolongan sebab di desa ternyata tenaga kesehatan maupun sarana
kesehatannya belum diurusi secara serius sekalipun sudah berganti rezim baru.
dr.Sutopo Patria Jati MM (dosen FKM UNDIP dan pengurus IAKMI Jateng)