Dokumen tersebut membahas indikator dan cakupan pelayanan kesehatan untuk anak balita dan prasekolah. Indikator untuk anak balita meliputi pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, dan pemberian vitamin A 2 kali setahun. Sedangkan untuk anak prasekolah meliputi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan minimal 2 kali setahun. Cakupan pelayanan dihitung dari jumlah an
Dokumen tersebut membahas indikator dan cakupan program kesehatan bayi termasuk kunjungan neonatal, neonatus dengan komplikasi yang ditangani, dan kunjungan bayi. Definisi masing-masing indikator dijelaskan beserta cara perhitungan cakupannya. Proses pencatatan, pelaporan dari puskesmas ke kabupaten dan provinsi juga diuraikan.
Dokumen tersebut merupakan contoh indikator kinerja untuk UKM di bidang kesehatan yang mencakup input, proses, dan output untuk program kesehatan ibu dan anak, gizi, pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan kesehatan lingkungan dengan menetapkan target persentase minimum yang harus dicapai untuk masing-masing indikator.
Dokumen tersebut membahas rencana perbaikan kinerja UKM (Unit Kegiatan Masyarakat) di puskesmas, mencakup perencanaan, komitmen, indikator kinerja, peran berbagai pihak terkait seperti lingram (lingkungan kesehatan masyarakat), lintor (pendamping), LSM, dan donor, serta dokumentasi dan evaluasi perbaikan kinerja.
Dokumen tersebut membahas tentang tugas-tugas kader posyandu yang meliputi persiapan sebelum, pelaksanaan saat, dan evaluasi sesudah kegiatan posyandu, serta paket pelayanan minimal dan pilihan yang harus diselenggarakan kader.
Keputusan Kepala Desa Cilayung menunjuk kader Posyandu di 11 Posyandu di Desa Cilayung untuk mendukung program kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Kader Posyandu akan melakukan pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita serta mencatat dan melaporkan hasilnya.
Dokumen tersebut membahas indikator dan cakupan pelayanan kesehatan untuk anak balita dan prasekolah. Indikator untuk anak balita meliputi pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, dan pemberian vitamin A 2 kali setahun. Sedangkan untuk anak prasekolah meliputi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan minimal 2 kali setahun. Cakupan pelayanan dihitung dari jumlah an
Dokumen tersebut membahas indikator dan cakupan program kesehatan bayi termasuk kunjungan neonatal, neonatus dengan komplikasi yang ditangani, dan kunjungan bayi. Definisi masing-masing indikator dijelaskan beserta cara perhitungan cakupannya. Proses pencatatan, pelaporan dari puskesmas ke kabupaten dan provinsi juga diuraikan.
Dokumen tersebut merupakan contoh indikator kinerja untuk UKM di bidang kesehatan yang mencakup input, proses, dan output untuk program kesehatan ibu dan anak, gizi, pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan kesehatan lingkungan dengan menetapkan target persentase minimum yang harus dicapai untuk masing-masing indikator.
Dokumen tersebut membahas rencana perbaikan kinerja UKM (Unit Kegiatan Masyarakat) di puskesmas, mencakup perencanaan, komitmen, indikator kinerja, peran berbagai pihak terkait seperti lingram (lingkungan kesehatan masyarakat), lintor (pendamping), LSM, dan donor, serta dokumentasi dan evaluasi perbaikan kinerja.
Dokumen tersebut membahas tentang tugas-tugas kader posyandu yang meliputi persiapan sebelum, pelaksanaan saat, dan evaluasi sesudah kegiatan posyandu, serta paket pelayanan minimal dan pilihan yang harus diselenggarakan kader.
Keputusan Kepala Desa Cilayung menunjuk kader Posyandu di 11 Posyandu di Desa Cilayung untuk mendukung program kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Kader Posyandu akan melakukan pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita serta mencatat dan melaporkan hasilnya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan program kesehatan di puskesmas, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. Beberapa poin penting yang diatur meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat sebagai dasar perencanaan program, pelibatan masyarakat dalam berbagai tahapan program, serta evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan.
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasinug nugroho
Dokumen tersebut membahas perencanaan pelayanan puskesmas dalam standar akreditasi, meliputi tahapan identifikasi kebutuhan masyarakat, perencanaan program dan kegiatan puskesmas, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara terpadu dan berkelanjutan guna memenuhi harapan masyarakat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas program dan kebijakan pemerintah dalam penguatan pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi puskesmas, termasuk peran berbagai pihak dalam proses akreditasi.
2) Konsep mutu pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas sesuai standar akreditasi.
3) Tujuan akreditasi puskesmas antara lain sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu ole
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang pentingnya kesehatan dan puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan primer. Dibahas pula profil, visi misi, wilayah kerja, struktur organisasi, sumber daya, dan analisis sistem puskesmas Buniwangi."
Dokumen tersebut membahas program penurunan angka kesakitan dan kematian malaria di Indonesia, meliputi tujuan, indikator, dan strategi program. Program bertujuan menemukan kasus secara cepat dan tepat, menanggulangi faktor risiko, serta melibatkan masyarakat. Indikator utama adalah insidensi parasit dan klinis per tahun dan bulan. Strateginya meliputi pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan surveilans epidemiologi.
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)pjj_kemenkes
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA) bertujuan untuk memantau pelayanan KIA secara terus-menerus di setiap wilayah kerja agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat. PWS-KIA meliputi pemantauan pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan anak balita serta keluarga berencana.
INDIKATOR MATNEO RPJMN 2020-2024 DAN RENSTRA 2022-2024.pptxdinkesbutur
Indikator RPJMN 2020-2024 dan Renstra 2022-2024 Program Gizi dan KIA mencakup delapan indikator utama kesehatan ibu dan anak, termasuk angka kematian ibu dan neonatal, persentase persalinan di fasilitas kesehatan, cakupan kunjungan antenatal dan neonatal, tenaga kesehatan terlatih kegawatdaruratan maternal dan neonatal, serta persentase ibu hamil kurang gizi dan yang mendapatkan pemeriksaan kehamilan enam kali
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)pjj_kemenkes
Dokumen tersebut membahas tentang Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) yang bertujuan untuk memantau cakupan dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak secara terus-menerus di setiap wilayah. PWS KIA meliputi pemantauan pelayanan antenatal, pertolongan persalinan, pelayanan ibu nifas, pelayanan neonatus, serta deteksi dini faktor risiko dan komplikasi kebidanan dan
HASIL CAPAIAN KINERJA UPTD PUSKESMAS GURILLA TAHUN 2021.docxRioChristianTarigan2
Hasil kinerja UPTD Puskesmas Gurilla tahun 2022 menunjukkan pencapaian target yang baik untuk sebagian besar upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan, khususnya untuk ibu hamil, bayi baru lahir, dan balita. Beberapa indikator capaian masih perlu ditingkatkan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Indonesia.
2. MTBS merupakan pendekatan keterpaduan dalam penatalaksanaan balita sakit di fasilitas kesehatan dasar dengan kombinasi pengobatan, gizi, imunisasi, dan konseling.
3. Sistem rujukan mencakup hierarki pelayanan kesehatan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Puskesmas bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan merata kepada masyarakat serta menjadikan SPM sebagai pedoman kinerja dan akuntabilitas Puskesmas. SPM ini mendefinisikan 14 jenis pelayanan kesehatan dasar beserta indikator dan target pencapaian yang harus dicapai Puskesmas.
Dokumen tersebut merangkum indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Batang untuk periode 2017-2022. Indikator-indikator tersebut mencakup angka kematian ibu, bayi, dan balita, angka kematian pasien di rumah sakit, kasus penyakit menular seperti TB dan malaria, serta prevalensi balita gizi buruk. Tujuannya adalah meningkatkan status kesehatan masyarakat.
#PPT Kebijakan dan Indikator (dan hasil RTL).pptxrosintauli1
Dokumen tersebut membahas evaluasi indikator kegiatan kesehatan usia produktif dan lanjut usia pada tahun 2022. Terdapat penjelasan struktur organisasi, tugas dan fungsi, ruang lingkup, indikator RPJMN dan RENSTRA, mekanisme pembahasan indikator, kebijakan kesehatan usia produktif dan lanjut usia, strategi peningkatan kesehatan, SPM bidang kesehatan, indikator kesehatan kegiatan usia produkt
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan program kesehatan di puskesmas, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. Beberapa poin penting yang diatur meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat sebagai dasar perencanaan program, pelibatan masyarakat dalam berbagai tahapan program, serta evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan.
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasinug nugroho
Dokumen tersebut membahas perencanaan pelayanan puskesmas dalam standar akreditasi, meliputi tahapan identifikasi kebutuhan masyarakat, perencanaan program dan kegiatan puskesmas, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara terpadu dan berkelanjutan guna memenuhi harapan masyarakat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas program dan kebijakan pemerintah dalam penguatan pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi puskesmas, termasuk peran berbagai pihak dalam proses akreditasi.
2) Konsep mutu pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas sesuai standar akreditasi.
3) Tujuan akreditasi puskesmas antara lain sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu ole
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang pentingnya kesehatan dan puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan primer. Dibahas pula profil, visi misi, wilayah kerja, struktur organisasi, sumber daya, dan analisis sistem puskesmas Buniwangi."
Dokumen tersebut membahas program penurunan angka kesakitan dan kematian malaria di Indonesia, meliputi tujuan, indikator, dan strategi program. Program bertujuan menemukan kasus secara cepat dan tepat, menanggulangi faktor risiko, serta melibatkan masyarakat. Indikator utama adalah insidensi parasit dan klinis per tahun dan bulan. Strateginya meliputi pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan surveilans epidemiologi.
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)pjj_kemenkes
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA) bertujuan untuk memantau pelayanan KIA secara terus-menerus di setiap wilayah kerja agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat. PWS-KIA meliputi pemantauan pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan anak balita serta keluarga berencana.
INDIKATOR MATNEO RPJMN 2020-2024 DAN RENSTRA 2022-2024.pptxdinkesbutur
Indikator RPJMN 2020-2024 dan Renstra 2022-2024 Program Gizi dan KIA mencakup delapan indikator utama kesehatan ibu dan anak, termasuk angka kematian ibu dan neonatal, persentase persalinan di fasilitas kesehatan, cakupan kunjungan antenatal dan neonatal, tenaga kesehatan terlatih kegawatdaruratan maternal dan neonatal, serta persentase ibu hamil kurang gizi dan yang mendapatkan pemeriksaan kehamilan enam kali
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)pjj_kemenkes
Dokumen tersebut membahas tentang Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) yang bertujuan untuk memantau cakupan dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak secara terus-menerus di setiap wilayah. PWS KIA meliputi pemantauan pelayanan antenatal, pertolongan persalinan, pelayanan ibu nifas, pelayanan neonatus, serta deteksi dini faktor risiko dan komplikasi kebidanan dan
HASIL CAPAIAN KINERJA UPTD PUSKESMAS GURILLA TAHUN 2021.docxRioChristianTarigan2
Hasil kinerja UPTD Puskesmas Gurilla tahun 2022 menunjukkan pencapaian target yang baik untuk sebagian besar upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan, khususnya untuk ibu hamil, bayi baru lahir, dan balita. Beberapa indikator capaian masih perlu ditingkatkan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Indonesia.
2. MTBS merupakan pendekatan keterpaduan dalam penatalaksanaan balita sakit di fasilitas kesehatan dasar dengan kombinasi pengobatan, gizi, imunisasi, dan konseling.
3. Sistem rujukan mencakup hierarki pelayanan kesehatan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Puskesmas bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan merata kepada masyarakat serta menjadikan SPM sebagai pedoman kinerja dan akuntabilitas Puskesmas. SPM ini mendefinisikan 14 jenis pelayanan kesehatan dasar beserta indikator dan target pencapaian yang harus dicapai Puskesmas.
Dokumen tersebut merangkum indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Batang untuk periode 2017-2022. Indikator-indikator tersebut mencakup angka kematian ibu, bayi, dan balita, angka kematian pasien di rumah sakit, kasus penyakit menular seperti TB dan malaria, serta prevalensi balita gizi buruk. Tujuannya adalah meningkatkan status kesehatan masyarakat.
#PPT Kebijakan dan Indikator (dan hasil RTL).pptxrosintauli1
Dokumen tersebut membahas evaluasi indikator kegiatan kesehatan usia produktif dan lanjut usia pada tahun 2022. Terdapat penjelasan struktur organisasi, tugas dan fungsi, ruang lingkup, indikator RPJMN dan RENSTRA, mekanisme pembahasan indikator, kebijakan kesehatan usia produktif dan lanjut usia, strategi peningkatan kesehatan, SPM bidang kesehatan, indikator kesehatan kegiatan usia produkt
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemerintah Indonesia dalam menurunkan Angka Kematian Ibu melalui program-program seperti Safe Motherhood, Making Pregnancy Safer, dan Gerakan Sayang Ibu. Indikator keberhasilan program tersebut diukur berdasarkan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Angka Kematian Ibu antara lain faktor medik, non-medik, dan pelayanan kesehatan.
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAKSutopo Patriajati
Dokumen ini membahas pedoman pelaksanaan tim perencanaan terpadu KIA di tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan status kesehatan ibu, bayi, dan anak. Dokumen ini menjelaskan tahapan pelaksanaan mulai dari advokasi awal, pertemuan teknis, orientasi multi-pihak, lokakarya perencanaan, advokasi, hingga monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran tah
The document discusses several challenges facing healthcare workforce development in Indonesia:
1) There is a shortage and inequitable distribution of medical doctors and specialists across the country.
2) The quality of health professional education is poor and accreditation/certification systems are weak.
3) Health workforce policy and planning are not evidence-based and do not reflect real needs or the private sector.
4) Growing demands from demographic and epidemiological changes will increase burden on the already strained system.
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayiSutopo Patriajati
Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FKM UNDIP) dan UNICEF pada tahun 2011-2014 berfokus pada percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) bidang kesehatan ibu dan anak. Kerjasama ini meliputi kegiatan pengembangan model, kapasitas, advokasi, dan mobilisasi sosial untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, dan balita di
Petunjuk teknis ini membahas tentang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam Desa Siaga Aktif, mencakup pengertian Desa Siaga Aktif, langkah-langkah pelaksanaannya, peran sumber daya manusia, dan sistem pemantauan evaluasi.
Dokumen ini membahas skema tindakan peningkatan pelayanan promosi kesehatan di Kabupaten Boyolali. Dokumen ini menjelaskan tujuan desentralisasi bidang kesehatan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kesehatan, membangun kesehatan sesuai kondisi lokal, dan memberdayakan potensi masyarakat lokal untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dokumen ini kemudian menjelaskan analisis ke
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kinerja pelayanan publik dengan skema tindakan peningkatan pelayanan yang meliputi perbaikan prosedur, organisasi, personil dan kebijakan. Skema tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Asuransi kesehatan di Indonesia berkembang lambat dibanding negara ASEAN lainnya, dan baru pada tahun 2004 diluncurkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.
Dokumen tersebut membahas berbagai jenis mekanisme pembayaran provider dalam asuransi kesehatan seperti pembayaran berdasarkan pelayanan, kasus, hari inap, bonus, kapitasi, gaji, dan anggaran global beserta dampaknya terhadap perilaku provider. Jenis pembayaran memiliki kekuatan dan kelemahan dalam hal administrasi, pengaruh ekonomi, catatan praktik, dan mutu pelayanan. Mekanisme pembayaran penting dalam mengalok
1. OVERVIEW SPM BIDANG
KESEHATAN TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
(SUTOPO PATRIA JATI)
Disampaiakn dalam Dissemination of Minimum Service Standard of
Health Sector to Local Government of Gunungkidul
Distric,Jogjakarta
3-4 Agustus 2009
2. PROSES PENETAPAN SPM
BIDANG KESEHATAN
Proses penyusunan SPM dimulai sejak PP 65 tahun
2006 tentang penyusunan SPM diterbitkan sebagai
tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tenang
Pemerintahan Daerah, dimana Departemen/ LPND
diminta membuat atau merevisi Standar Pelayanan
Minimal sesuai dengan bidang tugasnya. Sehubungan
dengan hal tersebut Departemen Kesehatan
melakukan revisi atas Kepmenkes No.
1457/MENKES/ X/ SK/ 2003 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/ Kota.
3. Tahun 2006 : 12 kali pertemuan (mulai
pembentukan tim 5 April s/ tanggal 19 – 22
d
Desember dilakukan Konsinyasi Finalisasi SPM oleh
Tim penyusun dan Unit Utama terkait)
Tahun 2007: 7 kali pertemuan ( dari feedback,
ujicoba, terakhir Desember 2007 dilakukan
pembahasan draft SPM dengan melibatkan unsur
dari Depkes dan Tim Konsultasi yang terdiri dari
Depdagri, Depkeu, Menpan, Bappenas, dan
Konsultan
4. Tahun 2008
pada tanggal 27 Maret 2008 Ketua Tim Konsultasi
Penyusunan SPM mengeluarkan Surat R ekomendasi
kepada Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
(DPOD) yang pada prinsipnya draft SPM yang
disampaikan Depkes sudah sesuai dengan hasil kajian
Tim Teknis serta telah memenuhi kualitas mutu
layanan dasar kepada masyarakat, dan menjadi skala
prioritas nasional dan daerah.
5. pada tanggal 11 Juni 2008 diadakan Sidang DPOD yang
membahas draft SPM yang diajukan Depkes setelah
direkomendasikan oleh Tim Konsultasi pada tanggal 27
Maret 2008 lalu. Sidang dihadiri oleh Mendagri selaku Ketua
Tim DPOD Mardiyanto, Menkeu Sri Mulyani, Menkumham
Andi Mattalatta, dan Kepala Bappenas Paskah Suzeta serta
dihadiri pula Gubernur DKI selaku perwakilan Daerah
Provinsi dan beberapa Bupati dan W alikota serta unsur
pemerintahan lainnya dan unsur akademisi. Pada sidang ini
berhasil direkomendasikan bahwa proses penyusunan draft
SPM Bidang Kesehatan di Kab/ Kota dapat dilanjutkan
dengan pembuatan Permenkes agar dapat
diimplementasikan oleh seluruh daerah Kabupaten/ Kota.
6. Proses penyusunan SPM Bidang Kesehatan
secara resmi ditetapkan melalui Permenkes
Nomor 741/MENKES/PER/VI/2008 tanggal 29
Juli 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota
September 2008: Kepmenkes no 828 /2008
ttg Juknis SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota
11. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
Pengertian
Jumlah sasaran Ibu Hamil dihitung melalui estimasi
dengan rumus : 1,10 x Crude Birth Rate x Jumlah
Penduduk (pada tahun yang sama).
Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat
dari data BPS masing – masing Kab/Kota/Provinsi
pada kurun waktu tertentu. 1,1 adalah konstanta
untuk menghitung Ibu hamil.
Indikator ini mengukur kemampuan manajemen
program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga
kesehatan janin terjamin melalui penyediaan
pelayanan antenatal.
12. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
Definisi Operasional
Cakupan kunjungan ibu hamil K-4
adalah cakupan Ibu hamil yang
telah memperoleh pelayanan
antenatal sesuai dengan standar
paling sedikit 4 kali di satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu.
13. RUMUS:
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 =
Jml Ibu Hamil yg memperoleh pelayanan antenatal K4
di satu wil. kerja pada kurun waktu tertentu
x 100%
Jumlah sasaran ibu hamil di satu wil. kerja dalam
kurun waktu yang sama
Target :
2015 = 95 %
14. Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani
Def. Operasional : Ibu hamil dng komplikasi di
satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu yg
ditangani sesuai dgn standar oleh tenaga
kesehatan terlatih di Puskesmas Perawatan dan
RS pemerintah / swasta dengan fasilitas
PONED dan PONEK
Rumus :
Jmlh Ibu Hamil dgn komplikasi di satu wil. tertentu
yg ditangani pd kurun wkt tertentu X 100 %
Jmlh seluruh ibu Hamil dgn komplikasi
di satu wil. kerja pd kurun waktu yg sama
15. Komplikasi yg dimaksud adalah kesakitan pd
Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas yg berkaitan
dgn kehamilan dan mengancam jiwa Ibu
dan/atau Bayi
Perhitungan jumlah seluruh Ibu Hamil dgn
komplikasi di satu wil. kerja pd kurun waktu yg
sama: dihitung berdasarkan angka estimasi 20%
dari Total Ibu Hamil pada kurun waktu yg sama
Target : 2015 : 80 %
16. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan
Def. Operasional :Ibu bersalin yg mendapat
pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan di
satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
Rumus :
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan
di satu wil. kerja pd kurun waktu tertentu
X 100 %
Jumlah seluruh ibu bersalin di 1 wil kerja yang sama
pd kurun waktu tertentu yg sama
17. Pelayanan persalinan yg profesional : pelayanan
persalinan yg aman yg dilakukan oleh tenaga kesehatan
trampil/kompeten, seperti bidan, dokter dan dokter
kebidanan sehingga dpt menghindari kematian ibu &
neonatus.
Jumlah seluruh Ibu Bersalin dihitung melalui estimasi
dengan rumus : 1,05 x Crude Birth Rate x Jumlah
Penduduk
Target :
2015 : 90 %
18. Cakupan Pelayanan Nifas
Def. Operasional : Cakupan pelayanan nifas adalah
pelayanan kepada ibu & neonatal pada masa 6 jam sampai
dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar
Rumus :
Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali
pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu
X 100 %
Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja
dalam kurun waktu yang sama
Target: 2015 : 90%
19. Cakupan Neonatus dengan
komplikasi yang ditangani
Def. Opr: Cakupan neonatus dengan komplikasi
yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi
disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang
ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga
kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan
kesehatan
Rumus:
Jumlah neonatus dgn komplikasi yg tertangani
x 100%
Jumlah seluruh neonatus dgn komplikasi yg ada
Target: 80% (2010)
20. Cakupan Kunjungan Bayi
Def. Opr: Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan
bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai
dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat
yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling
sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu
Rumus:
Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar
disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
x 100 %
Jumlah seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja dalam kurun
waktu yg sama
Target: 90% (2010)
21. Cakupan Desa/Kelurahan Universal
Child Immunization (UCI)
Def. Opr: Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana ≥
80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah
mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu
tahun
Rumus:
Desa /Kelurahan UCI =
Jumlah desa / kelurahan UC
x 100 %
Seluruh desa / kelurahan
Target : 100% (2010)
22. Cakupan pelayanan anak balita
Def Opr: Cakupan pelayanan anak balita
adalah anak balita (12 – 59 bulan) yang
memperoleh pelayanan pemantauan
pertumbuhan dan perkembangan
Rumus :
Jml anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan
minimal 8 kali disatu wilayah kerja pd waktu tertentu
X 100%
Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yg sama
Target: 90% (2010)
23. Cakupan pemberian makanan pendamping
ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga
miskin
Def Opr: Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan
keluarga miskin adalah pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 Bulan
dari keluarga miskin selama 90 hari
Rumus:
Jumlah anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin yg mendapat MP – ASI
X 100%
Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin
Target: 100% (2010)
24. Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan
Def. Opr: Cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani
di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana
gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu
Rumus:
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan
kesehatan disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
X 100%
Jumlah seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja
pada kurun waktu yg sama
Target: 100% (2010)
25. Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat
Def. Opr: Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD
dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat
yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan
atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui
penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu
Rumus:
Jml murid SD dan setingkat yg diperiksa kesehatannya oleh tenaga
kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu X 100%
Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun
waktu yg sama
Target: 100% (2010)
26. Cakupan peserta KB aktif
Def. Operasional : Cakupan peserta KB aktif adalah
jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah
Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu
Rumus
Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi
di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
X 100 %
Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur di satu
wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Target = 2010 : 70%
28. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate
per 100.000 penduduk < 15 th
Def. Op: Jumlah kasus AFP Non Polio yang
ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun
pertahun di satu wilayah kerja tertentu
Rumus:
Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan x100.000
Jumlah Penduduk < 15 tahun
Target: tiap tahun: ≥ 2/100.000 penduduk dibawah
15 tahun
29. Contoh:
Jumlah penduduk <15 th di Kabupaten A th
2005 sebanyak 598.000 jiwa, berarti target
yang harus dicapai dalam 1 tahun adalah 11
kasus. Selama th 2005 telah ditemukan 18
kasus AFP dan hasil labnya tidak ditemukan
virus polio, maka angka AFP Non Polio
ratenya sebesar : 18/598.000 x 100.000 =
3,01 (berarti target tercapai)
30. Penemuan Penderita Pneumonia
Balita
Def. Oprsl: Persentase balita dengan Pneumonia
yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai
standar di Sarana Kesehatan di satu wilayah dalam
waktu satu tahun
Rumus:
Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani =
Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani disatu wilayah
kerja pd kurun waktu satu tahun
x100 %
Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di satu Wilayah kerja
pada kurun waktu yg sama.
Target
Tahun 2010 : 100%
31. Contoh:
di puskesmas X adalah 3000 balita. Perkiraan
jumlah penderita pneumonia balita tahun 2004
di puskesmas X adalah 10% dari jumlah
balita, maka :
jumlah perkiraan penderita pneumonia balita =
10% x 3.000 balita = 300 balita.
Jumlah penderita pneumonia yang ditangani
di Puskesmas X tahun 2004 adalah 250 balita.
Cakupan balita dengan pneumonia balita yang
ditangani = 250/300 x 100 % = 83 %
32. Penemuan pasien baru TB BTA
Positif
Definisi Oprsl: Angka penemuan pasien baru
TB BTA positif atau Ca s e De te c tio n Ra te
(CDR) adalah persentase jumlah penderita
baru TB BTA positif yang ditemukan
dibandingkan dengan jumlah perkiraan
kasus baru TB BTA positif dalam wilayah
tertentu dalam waktu satu tahun
33. Rumus:
presentase penemuan pasien baru TB BTA positif TB BTA
(+)=
Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan
diobati dalam satu wilayah selama satu tahun
x100 %
Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu
wilayah dalam waktu satu tahun
Target :Tahun 2010 : 100%
34. Penderita DBD yang ditangani
Def. Ops: Persentase penderita DBD yang ditangani
sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu)
tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD
yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu
tahun yang sama
Rumus:
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah dalam waktu
satu tahun
X 100%
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun
yang sama
Target: 100% (2010)
35. Penemuan penderita diare
Def Oprsl: Penemuan penderita diare adalah jumlah
penderita yang datang dan dilayani di Sarana
Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam
waktu satu tahun
Rumus:
Penderita diare yang ditangani=Jumlah penderita diare
yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan dan
Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu
tahun.
x100%
Jumlah perkiraan penderita diare pd satu wilayah
tertentu dalam waktu yg sama (10% dari angka
kesakitan diare x jumlah penduduk)
Target: 2010 : 100%
36. Cakupan pelayanan kesehatan
dasar pasien masyarakat miskin
Def. Opr: Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien
masyarakat miskin adalah Jumlah kunjungan pasien
masyarakat miskin di sarana kesehatan strata
pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun
waktu tertentu
Rumus:
Cakupan pelayanan kesehatan dasar maskin =
Jumlah kunjungan pasien maskin di Sarkes strata 1
x 100 %
Jumlah seluruh maskin di kab/kota
Target: 2015 : 100%
38. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin
Def. Opr: Cakupan rujukan pasien maskin
adalah jumlah kunjungan pasien maskin di
sarana kesehatan strata dua dan strata tiga
pada kurun waktu tertentu (lama & baru).
Rumus:
Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 dan strata 3
X 100%
Jumlah masyarakat miskin
Target: 100% (2015)
39. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1
yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS)
di Kab/Kota
Def. Opr: Pelayanan gadar level 1 yg hrs
diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/Kota
Rumus:
Pelayanan gawat darurat level 1
X 100%
Jumlah RS kab/kota
Target: 100% (2015)
41. Cakupan Desa/ kelurahan mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
< 24 jam
Def. Opr: Cakupan Desa/kelurahan mengalami
KLB yang ditangani < 24 jam adalah
Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa
(KLB) yang ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota
terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu
Rumus:
Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam dalam periode
tertentu
X 100%
Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama
Target: 100% (2015)
43. Cakupan Desa Siaga Aktif
Def Opr: akupan Desa Siaga Aktif adalah desa
yang mempunyai Pos Kesehatan Desa
(Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka
setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi
pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan
bencana dan kegawatdaruratan, surveilance
berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan
pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan
perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang
dibentuk
44. Rumus:
Jumlah Desa siaga yg aktif
X 100%
Jumlah Desa Siaga yg dibentuk
Target: 80% (2015)