Dokumen tersebut membahas kebangkitan ekonomi Indonesia sejak reformasi 1998 hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Ekonomi Indonesia mengalami krisis moneter pada 1997-1998 namun mulai pulih di era pemerintahan Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY. Di bawah pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi terus meningkat berkat program-program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur.
Pendapatan Nasional Dalam Perspektif IslamAsikin Aja
PPT ini ditunjukan untuk memenuhi tugas Ekonomi Makro Syariah
Kelompok 1
Kelas A Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Pendapatan Nasional Dalam Perspektif IslamAsikin Aja
PPT ini ditunjukan untuk memenuhi tugas Ekonomi Makro Syariah
Kelompok 1
Kelas A Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Menguraikan tentang toeri-teori dalam ilmu wilayah seperti export base model, teori pertumbuhan jalur cepat, teori pusat pertumbuhan, teori neo-klasik, model kumulatif kausatif, model interregional, dan teori jaringan keterkaitan desa-kota.
Menguraikan tentang toeri-teori dalam ilmu wilayah seperti export base model, teori pertumbuhan jalur cepat, teori pusat pertumbuhan, teori neo-klasik, model kumulatif kausatif, model interregional, dan teori jaringan keterkaitan desa-kota.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
2. Kebangkitan Ekonomi Indonesia setelah Reformasi 98′ – Indonesia pada masa
pemerintahan Orde baru diawali dengan krisis moneter/depresiasi rupiah sejak semester
ll tahun I997. Pada saai itu, kinerja perekonomian Indonesia menurun tajam dan berubah
menjadi krisis yang berkepanjangan di berbagai bidang.
Semakin burukya kondisi ekonomi nasional tersebut membuat semakin melemahnya
perkenomian naional, terutama ditingkat mikro. Selain itu , pengelolaan perekonomian da
sektor usaha juga kurang effisien serta sise perbankan yang sangat rapuh menyebatkan
pergerakan nilai tukar berubah menjadi krisis utang swasta dan perbankan.
3. Setelah negri ini krisis terjadilah unjuk rasa besar besar pada tahun 98. penyebab unujuk
rasa tersebut ialah krisis yang melanda berbagai aspek dari kehidupan, ekonomi politik,
hukum, kepercayaan serta krisis kebutuhan pokok. dan akhirnya muncullah gerakan
gerakan mahasiswa serta ormas ormas yang turun kejalan untuk meminta presiden
Soeharto turun dari jabatannya.
Akibat desakan dari mahasiswa serta ormas terseut akhirnya presiden soeharto mundur
dari kursi kepresidenan, dan jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya yaitu B.J
Habibie. Hal tersebut didasarkan pada pasal 8 UUd1945. setelah Habibie didaulat menajdi
presiden, mulailah kebangkitan ekonomi yang perlahan berubah kearah yang lebih baik.
Meskipun presiden ketiga ini hanya menjabat sebentar, kepemimpinan pak Habibe sangat
bagus. dalam waktu singkat mampu menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada
masa orde baru.
4. Selain upaya dalam bidang politik, ada juga upaya yang dilakukan dalam
bidang ekonomi, di antarnya:
Merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi,
Merekonstruksi perekonomian nasional,
Melikuidasi bank-bank bermasalah,
Membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga dibawah Rp
10.000,-
Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli
atau persaingan tidak sehat
Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
5. Kebangkitan ekonomi Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
K.H Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001.
Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas lho dari peran MPR yang pada saat itu
menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. ketika gus dur memimpin
Perekonomian Indonesia muai membaik dibandingkn sebelumnya. Laju pertumbuhan PDB
mulai positif, laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat kebangkitan
ekonomi setelah reformasi mulai terlihat.
Disamping membaiknya ekonomi di era gusdur ini, ada segelintir orang yang tidak
menyukai cara gus dur bekerja. Banyak menganggap kebijakan Gus dur yang kontroversi,
Hingga akhirnya Gusdud dituduh atau difitnah ikut dalam Buloggate. dalam tuduhan itu
akhirnya Gusdur dipaksa lengser dari kursi Kepresiden. Meskipun Tuduhan tersebut tidak
terbukti sampai sekarang.
6. Setelah Gus dur lengser, kursi presiden diserahkan oleh wakilnya yaitu Megawati
Soekarno putri.
Pada pemerintah megawati ini pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus
meningkat dari tahun ke tahun. pada tahun 2002, pertumbuhan ekonomi mencapa 4,5% ari
3,64% pada tahunn sebelumnya.
Kemudian, pada 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78 persen. pada masa akhir
pemerintahan Megawati soekarno putri pada tahun 2004, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03
persen.Tingkat kemiskinan pun terus turun dari 18,4 persen pada 2001, 18,2 persen pada
2002, 17,4 persen pada 2003, dan 16,7 persen pada 2004.Perbaikan yang dilakukan
pemerintah saat itu yakni menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat
utang atau obligasi secara langsung.
7. Kebangkitan ekonomi Era Soesilo Bambang Yudhoyono.
Diawal pemerintahan pertumbuhan ekonomi pada masa SBY ini relatif stabil.
pertumbuhan ekonomi diawal pemerintahan ini sangat menggembirakan yaitu 5,69%
pada tahun 2005. Pada 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5
persen. Di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6 persen, tepatnya 6,35
persen.
Pada 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY,
ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63 persen.
8. Meski begitu, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun
melambat. Pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk tiga terbaik di dunia.
pada saaat tahun 2010, ekonomi indonesia tumbuh dengan capaian 6,22%. pemerintah
saat itu juga ulai membangun rencana percpatan pembanguna ekonomi indonesia jangka
panjang.
Memasuki tahun 2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,49%, berlanjut dengan
pertumbuhan ekonomi diats 6% pada tahun 2012. namun perlambatan pertumbuhan
ekonomi kembli terjadi setelah itu dengan capaian 5,56% pada tahun 2013 dan 5,01%
pada tahun 2014.
9. Kebangkitan Ekonomi Era Presiden Joko Widodo
Estafet kepemimpinan negeri ini dilanjutkan oleh seorang tukang kayu yang berasal dari
solo yaitu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menunjukkan kinerja
yang sangat baik di bidang ekonomi, khususnya yang berorientasi pada kesejahteraan
sosial, keadilan ekonomi dan stabilitas harga.
Segera setelah Jokowi mengambil alih kursi kepresidenan Indonesia pada tahun 2014, ia
menghadapi upaya pengurangan kemiskinan yang stagnan dan tingkat kesenjangan yang
sangat tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, Jokowi mengandalkan dua inisiatif kebijakan
sosial: memperluas cakupan program bantuan sosial dan mendistribusikan dana Desa,
yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan penduduk desa itu sendiri
10. Kesenjangan sosial di era Jokowi lebih baik dibanding era pendahulunya Susilo Bambang
Yudhoyono. Namun, hal itu bukan karena pertumbuhan rakyat miskin, melainkan karena
semakin meningkatnya kesejahteraan kelas menengah. dalam tiga tahun pertama
pemerintahan Jokowi, kelas menengah yang mengalami pertumbuhan tertinggi
dibandingkan dengan orang miskin dan orang kaya, yang menjelaskan penurunan
kesenjangan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Ada beberapa program bantuan sosial yang merupakan kelanjutan dari pemerintah
sebelumnya. diantaranya penerimaan kartu indonesia pintar. penerima kartu indonesia
pintar inii sekitar 19,7 juta siswa.
11. Di era jokowi juga melanjutkan program beras ersubsidi untuk rakyat miskin atau beras
sejahtera,dimana setiap rumah tangga berhak untuk membeli 10-20 kg beras perbulan
dengan harga subsidi sebesar Rp16.000/kg.
Selanjutya pemerintah jokowi mengimplementasikan program Bantuan Langsung
Sementara Masrakat dengan jumlah nilai rp.1jt untuk per rumah tangga selama 8 bulan.
Pada tahun 2017, program ini mencakup 15,8 juta rumah tangga. Sebagai perbandingan,
program Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dana sekitar Rp1,9jt per rumah
tangga setiap tahun. Pemerintah Jokowi secara substansial memperluas cakupan program
ini dari 2,8 juta rumah tangga pada 2014 menjadi 10 juta rumah tangga pada 2018.
12. Sementara itu, Dana Desa telah mulai berlaku pada tahun anggaran 2015. Penggunaan
Dana Desa ditentukan oleh penduduk desa secara musyawarah, yang kemudian secara
resmi diusulkan dalam rencana pengeluaran desa.
Sebagian besar 70 persen dana mereka untuk pembangunan infrastruktur, terutama
perbaikan jalan desa. Hanya sejumlah kecil uang yang telah dialokasikan untuk program
pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan mata pencaharian dan
fasilitasi. Masih banyak program yang dicanangkan oleh jokowi untuk kebangkitan
ekonomi negeri ini.
Source : https://www.ktinpremium.id/kebangkitan-ekonomi-indonesia-setelah98/