Kunjungan tim ke Pulau Karampuang di Kabupaten Mamuju melihat program SIOLA (Stimulasi Intervensi Optimalisasi Layanan Anak). SIOLA merupakan pusat layanan terpadu untuk anak yang meliputi posyandu, TK, dan konseling kesehatan ibu hamil. Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesehatan dan pendidikan anak. Kunjungan ini melihat kegiatan posyandu, TK, dan konseling ibu ham
Proposal Kegiatan Sharing is Caring Mamuju MengajarMuh Saleh
Kegiatan Sharing is Caring Mamuju Mengajar Tahun 2018 di laksanakan di wilayah Kecamatan Kalumpang, Desa Polio dan Desa Karama. Akses geografis yang sulit jadi salah satu Pertimbangan Mamuju Mengajar memilih Desa Karama dan Desa Polio sebagai Lokasi Kegiatan Sharing is Caring
Ini adalah sebuah inisiatif untuk membantu Foni, seorang anak cemerlang dari Desa Lumasebu, Maluku Tenggara Barat, yang akan melanjutkan sekolah di SMPK Cor Jesu Malang. Kami mengajak anda untuk bergabung menjadi teman Foni, karena kita semua yakin: anak-anak terbaik berhak bersekolah di sekolah terbaik
The proposal issued by Yayasan Ayo Lanjut Sekolah, a social movement aims to support bright child from remote area to study in the respective school in big city. This proposal is particulary made to collect the fund for Paskalina, a bright student from Waghete, Papua
Proposal Kegiatan Sharing is Caring Mamuju MengajarMuh Saleh
Kegiatan Sharing is Caring Mamuju Mengajar Tahun 2018 di laksanakan di wilayah Kecamatan Kalumpang, Desa Polio dan Desa Karama. Akses geografis yang sulit jadi salah satu Pertimbangan Mamuju Mengajar memilih Desa Karama dan Desa Polio sebagai Lokasi Kegiatan Sharing is Caring
Ini adalah sebuah inisiatif untuk membantu Foni, seorang anak cemerlang dari Desa Lumasebu, Maluku Tenggara Barat, yang akan melanjutkan sekolah di SMPK Cor Jesu Malang. Kami mengajak anda untuk bergabung menjadi teman Foni, karena kita semua yakin: anak-anak terbaik berhak bersekolah di sekolah terbaik
The proposal issued by Yayasan Ayo Lanjut Sekolah, a social movement aims to support bright child from remote area to study in the respective school in big city. This proposal is particulary made to collect the fund for Paskalina, a bright student from Waghete, Papua
This book helped the management to measure the achievement from a qualitative aspect. People use this to measure whether a project is giving impactful results at the end of the project. Most Significant Changes assess the project impact from the perspective of the project beneficiaries; the tools seek aspect of qualitative that evaluate the satisfaction of a project. Nowadays, NGOs use this tool to help them understand how the project provides a strong bond with the communities. The tools not only assess the people at the grassroots level, but also the involvement of government to the project. This book helped the management to measure the achievement from a qualitative aspect. People use this to measure whether a project is giving impactful results at the end of the project. Most Significant Changes assess the project impact from the perspective of the project beneficiaries; the tools seek aspect of qualitative that evaluate the satisfaction of a project. Nowadays, NGOs use this tool to help them understand how the project provides a strong bond with the communities. The tools not only assess the people at the grassroots level, but also the involvement of government to the project. This book helped the management to measure the achievement from a qualitative aspect. People use this to measure whether a project is giving impactful results at the end of the project. Most Significant Changes assess the project impact from the perspective of the project beneficiaries; the tools seek aspect of qualitative that evaluate the satisfaction of a project. Nowadays, NGOs use this tool to help them understand how the project provides a strong bond with the communities. The tools not only assess the people at the grassroots level, but also the involvement of government to the project. This book helped the management to measure the achievement from a qualitative aspect. People use this to measure whether a project is giving impactful results at the end of the project. Most Significant Changes assess the project impact from the perspective of the project beneficiaries; the tools seek aspect of qualitative that evaluate the satisfaction of a project. Nowadays, NGOs use this tool to help them understand how the project provides a strong bond with the communities. The tools not only assess the people at the grassroots level, but also the involvement of government to the project. This book helped the management to measure the achievement from a qualitative aspect. People use this to measure whether a project is giving impactful results at the end of the project. Most Significant Changes assess the project impact from the perspective of the project beneficiaries; the tools seek aspect of qualitative that evaluate the satisfaction of a project. Nowadays, NGOs use this tool to help them understand how the project provides a strong bond with the communities. The agencies assess not only the people at the grassroots level but also the involvement of the government.
Perempuan dan anak sangat rentan mengalami kekerasan baik fisik dan psikis. Untuk mencegahnya dibutuhkan upaya yang terus menerus dan berdampingan antara orang tua, masyarakat dan pemerintah.
MEDIUM Edisi IV akan mengupas tentang parenting education yang diterapkan lembaga PAUD dalam menggalang partisipasi orangtua untuk mewujudkan pendidikan yang ramah anak, upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kekerasan di sekolah, dan informasi lainnya.
CSR Annual Report 2013 PT. Nabire Baru di Papua Barat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Pemberian bantuan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa berprestasi.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Buku Panduan Aplikasi eKinerja.
Buku Petunjuk e‑Kinerja digunakan untuk memandu ASN dalam pelaporan, monitoring, dan
penilaian kinerja dalam periode tertentu menggunakan aplikasi e‑Kinerja. Diharapkan dengan buku
ini dapat mempermudah ASN dalam penggunaan aplikasi e‑Kinerja.
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat
guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Muh Saleh
Rencana Strategis (Renstra) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun
sebagai penjabaran atas Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Dinas
Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang
menjalankan urusan wajib bidang kesehatan
serta bersifat indikatif.
Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2023-2026. Dokumen renstra
Dinas Kesehatan memberikan gambaran
perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan
Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2026
serta merupakan bagian Kontrak Kinerja
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat dengan Kepala Daerah.
Selain itu penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini
merupakan wujud implementasi instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Provinsi Sulawesi
Barat merupakan salah satu daerah yang
melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak
secara nasional Tahun 2024 yang masa
jabatannya berakhir pada Tahun 2022.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
Sistem perencanaan pembangunan nasional mengalami perubahan
mendasar seiring dengan terjadinya perubahan pada bidang politik,
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kuatnya arus
demokratisasi, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan
pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden, mengatur sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
dilaksanakan secara langsung oleh rakyat Indonesia, tidak lagi memakai
sistem perwakilan melalui pemilihan di lembaga Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). Sejak itu, arah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan oleh Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi
menggunakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh
MPR, tetapi menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
terpilih. Sedangkan untuk memberikan arah pembangunan dalam jangka
panjang (20 tahun) kedepan, pemerintah menetapkan dan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Khusus menyangkut RPJP Daerah, proses penyusunannya harus mengacu
pada RPJP Nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007. Salah satu arahan penting dalam undang-undang tesebut adalah
periodesasi RPJP Daerah harus disesuaikan dengan periodesasi RPJP
Nasional, yaitu tahun 2005-2025. Ini dimaksudkan agar perencanaan
pembangunan nasional dan daerah dapat dikonsolidasikan dan evaluasi
pencapaian pelaksanaan pembangunan relatif lebih mudah dilakukan
Secara substansial, RPJP Daerah merupakan dokumen yang lebih bersifat
visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi
keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan
tahunannya. Dari segi muatan, RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah untuk 20 tahun kedepan (2005-2025).
Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 dilakukan
guna memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan
daerah dalam mencapai Visi Provinsi Sulawesi Barat 20 tahun kedepan.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat juga memberikan arahan mengenai periode
pentahapan pembangunan yang mesti dilakukan dan yang harus dicapai
pada setiap periodenya agar visi yang dicita-citakan tersebut dapat efektif
dicapai. Perubahan dalam pencapaian setiap periodenya, hanya akan
melahirkan perubahan terhadap yang telah disepakati dalam dokumen
perencanaan ini. Namun demikian jika itu merupakan kehendak dan
keinginan masyarakat, maka perubahan adalah sebuah keniscayaan.
Penyusunan RPJPD ini juga mengakomodasi perencanaan wilayah Provinsi
Sulawesi Barat dalam 20 tahun kedepan, dengan memasukan peran sub
wilayah dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diatur di
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (RTRWP
Sulbar). Perencanaan wilayah merupakan pengembangan struktur dan pola
ruang wilayah dalam tataran provinsi melalui rencana pemanfaatan ruang .
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Muh Saleh
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dijadikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik.
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis bahwa perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi.
Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
Cetak Biru Strategi Tranformasi Digital Kesehatan yang di buat oleh DTO Kementeria Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Enam pilar Transformasi Kesehatan terdiri dari Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.
eraturan Menteri Kesehatan (PMK - Permenkes) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, bahwa Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Journey To karampuang Island
1. [Document title]
[Document subtitle]
Abstract
[Draw your reader in with an engaging abstract. It is typically a short summary of the
document.
When you’re ready to add your content, just click here and start typing.]
Muhammad Saleh
[Ema il a ddress]
2. Kamis 31 Oktober 2013 bersama Tim Litbangkes (KAPUS Litbang) dan Tim melakukan
kunjungan ke SIOLA di pulau Karampuang mamuju.
Pukul 08.00 berangkat dari
hotel
menuju
D,Maleo
Mamuju
Dermaga
Pusat
Penjualan ikan Mamuju di
wilayah Kassiwa.
Pak Trihono dan tim bersiap
untuk berangkat ke Pulau.
Ini adalah teman kapal yang
kami tumpangi ke Pulau
karampuang. Kapal yang
dapat memuat sekitar kurang
lebih 30 orang per 1 kali jalan.
Kapal yang kami tumpangi
merupakan bantuan dari
PNPM yang diberikan kepada para penduduk Pulau karampuang untuk memfasilitasi
masyarakat Pulau Karampuang yang bolak – balik Mamuju Pulau Karampuang dan bagi
pengunjung yang ingin menikmati indahnya Pulau dan laut Karampuang.
Setelah berada di atas kapal ± 20 menit kapal yang kaim tumpangi bersandar di dermaga di
3. dusun Karampuang.
Kami diterima oleh kepala Desa Karampuang Bapak Supriadi.
Kami langsung menuju ke lokasi SIOLA dan pada saat kedatangan kami dilaksanakan
kegiatan di SIOLA yang berupa Posyandu, PAUD dan BKB.
“Jumlah penduduk Karampuang saat ini kurang lebih tiga ribu
jiwa. Wilayah ini memiliki potensi wisata, namun potensi itu
belum memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi
masyarakat. Makanya pemerintah harus membuat kebijakan
untuk mendorong perekonomian kami,” terang Supriadi.
Di SIOLA ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan berupa :
Penimbangan Balita / Posyandu
Penimbangan dilakukan oleh kader Posyandu
4. PAUD
Terbagi menjadi dua kelas.
Kelas A : Usia 3 tahun ke bawah
Kelas B : usia 3-6 tahun
Di
sini
anak
mendapat
pengajaran dan belajar sambil
bermain dengan ditemani oleh
Tendik (Tenaga Pendidik) yang
berjumlah
BKB
Pemberian penyuluhan kepada Ibu – Ibu tentang pentingnya kesehatan.
Rata- rata Ibu sudah melahirkan 2-5 kali. Tergantung usia ibunya
Struktur SIOLA Simbar Pulau Karampuang
5
orang
5. Dengan
adanya
SIOLA
membuat
partsipasi masyarakat dan anaknya ke
Posyandu jadi semakin meningkat” ujar
Kasmira kader Posyandu
Di sini Kabadan Pak Trihono
mendengarkan cerita dengan salah
seorang pengelola SIOLA.
Pulau Karampuang, pulau yang
memiliki penduduk kurang lebih 3027 jiwa ini merupakan pulau yang memiliki kandungan
6. dan peluang wisata yang cukup banyak untuk bias dikembangkan menjadi “tourism
destination
Destinasi makanan kuliner…Upsss---enaknya Singkong Ubi ala Karampuang yang kami
nikmati hari ini di gazebo yang dekat dengan Sumur jodoh sambil melihat laut yang biru
walau agak mendung kali ini.
Ini info seputar Siola yang kami dapatkan dari Ibu Ijah yang mendampingi kami selama tour
kali ini
GUGUS SIOLA
(Stimulasi Interfensi Optimalisasi Layanan Anak)
Periode lima tahun pertama kehidupan anak merupakan usia emas yang menentukan kualitas
kesehatan fisik, mental dan moral anak. Sehingga untuk mengoptimalkan perkembangan anak
di masa emasnya, mereka membutuhkan banyak stimulasi yang berasal dari keluarga dan
lingkungannya dan didukungan dari kebijakan yang holistik dan terintegrasi.
Saat ini diperkirakan jumlah populasi anak berusia 0-6 tahun sekitar 27,6 juta. Secara absolut
jumlah ini sangat besar terutama, jika dikaitkan dengan perlunya memastikan seluruh keluarga
yang memiliki anak berusia 0-6 tahun dapat memenuhi kebutuhan untuk tumbuh kembang
secara optimal.
Dari dasar pemikiran tersebut Pemerintah Kab. Mamuju dan Unicef memulai program
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan pilot project di 8 titik di 4 desa dan
4 kelurahan di Kecamatan Mamuju pada tahun 2012. Pusat pelayanan terpadu terhadap anak
dikenal dengan Gugus SIOLA. Dimulai dengan 8 SIOLA, Pemerintah Kabupaten Mamuju
berkomitmen untuk memperluas program ini keseluruh kecamatan di Kabupaten Mamuju
hingga tahun 2015. Sejalan dengan target Nasional, Pemerintah Kabupaten Mamuju
berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, khususnya
target APK Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 73% pada tahun 2015.
7. Deputi VI Kemenkokesra bersama
Bupati Mamuju dan ketua Tim
Penggerak PKK/Ketua Gugus
SIOLA saat menunjukkan piagam
Komitmen Pemerintah kab
Mamuju tentang pengembangan
PAUD HI.
Sebuah inovasi bernama Gugus SIOLA
SIOLA merupakan nama yang diambil dari
bahasa Mandar yang diberikan untuk pelayanan
terpadu Pengembangan Anak Usia Dini Holistik
Integratif di Kabupaten Mamuju. Siola artinya
bersama-sama – bersatu dalam memberikan
pelayanan terhadap anak berusia 0-6 tahun, para
Ibu dan keluarganya. Siola dilaksanakan secara
holistik, integratif dan partisipatif, dengan memperluas kesempatan bagi setiap anak usia emas
untuk memperoleh dan menikmati pendidikan usia dini. Pemerintah Kabupaten Mamuju telah
berkomitmen untuk mendorong dan mendukung pembinaan anak usia dini dalam bentuk
program dan kegiatan, serta mendorong keterlibatan keluarga untuk mengambil peran yang
lebih besar dalam pengasuhan, perlindungan, dan perkembangan anak.
Secara terminologi SIOLA merupakan stimulasi, Intervensi, Optimalisasi, Layanan Anak.
Sedangkan Gugus SIOLA merupakan Tim kerja pelayanan terpadu yang terbentuk ditingkat
kabupaten yang terdiri dari perwakilan masing-masing SKPD dan LSM, juga terbentuk di
beberapa titik di Kabupaten Mamuju. Dalam perjalannya SIOLA juga didukung oleh Programprogram CRS.
Proses Pembentukan Gugus SIOL A
Memulai hal yang baru dan menyatukan visi dan misi bersama lintas sektor dan masing masing SKPD dalam memberikan pelayan terpadu holistik integratif terhadap anak ternyata
bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan komitmen yang kuat dan kerja keras tim. Sosok Bupati
8. Mamuju Bapak Drs. H. Suhardi Duka, MM memberikan semangat dan motivasi serta tegas
dalam mendorong keterlibatan aktif masing-masing SKPD untuk mensukseskan program
SIOLA. Sehingga, Gugus SIOLA yang baru diinisiasi saat Lokakarya mengenai PAUD HI bulan
Desember 2011 telah menjadi model percontohan Pengembangan anak Usia Dini Holistik
Integratif se Indonesia. Rekomendasi dari Lokakarya adalah pembentukan tim koordinasi di
tingkat kabupaten dan dikukuhkan melalui payung hukum Keputusan Bupati Mamuju No 1
Tahun 2012 tentang pembentukan Tim Gugus Pengembangan Anak Usia Dini SIOLA yang
melibatakn hampir semua unsur SKPD didalamnya, PKK dan LSM Yayasan Karampuang.
Rapat Koordinasi pengurus
SIOLA kabupaten, Desa dan
Kelurahan yang dipimpin oleh
Bupati Mamuju
Proses pembentukan SIOLA di masing-masing desa dan kelurahan dimulai dengan
pengumpulan data oleh pemerintah setempat, lokasi yang dipilih adalah desa/kelurahan yang
minim akses pelayanan pendidikan dan kesehatannya, jumlah target anak usia dini di lokasi
tersebut, dan adanya komitmen dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. Proses
sosialisasi ke desa-desa dan kelurahan melibatkan tim SIOLA kabupaten untuk memberikan
pemahaman tentang pentingnya pelayanan terpadu holistik integratif terhadap usia emas
anak 0-6 tahun. Pada proses berikutnya lebih
diperkuat ditingkatan desa/kelurahan dengan
melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, orang
tua anak, kader posyandu, kader BKK, Tendik dalam
hal pengumpulan data anak, data ibu hamil serta
musyawarah di desa/kelurahan untuk membentuk
kepengurusan SIOLA di masing-masing lokasinya.
Ibu Angela Kerney (Kepala
Perwakilan Unicef Indonesia)
9. Berkat kerja keras tim dan koordinasi yang intens oleh Tim Gugus SIOLA, maka dalam usia yang
masih begitu muda namun sudah dilirik oleh tim Site Visite Pemodelan PAUD HI yang kemudian di
jadikan percontohan pengembangan PAUD HI se - Indonesia. Kedatangan tim site visite pada
tanggal 28-30 Mei 2012 bersama rombongan Deputi VI Kemenkokesra Ibu Dr. Ina Hernawati, MPH
dan Kepala Perwakilan Unicef Indonesia Ms. Angela Kearney untuk melihat bagaimana gugus
SIOLA dijalankan di kabupaten Mamuju.
Pelayanan dan manfaa t Gugus SIOLA?
Menggabungkan layanan terpadu terhadap anak dapat meningkatkan efisiensi layanan publik.
Pendekatan holistik integratif bagi pendidikan, kesehatan, BKB dan lembaga keuangan mikro
keluarga dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara istansi pemerintah yang
terkait. Ini berarti juga percepatan pencapaian tujuan dan target pembangunan dasar (MDG’s
dan HDI).
Gugus SIOLA di kelola oleh Tim yang telah dibentuk berdasarkan musyawarah ditingkatan
desa/kelurahan. Adapun beberapa aspek mendasar yang berkaitan dengan kebutuhuhan
esensial bagi anak yang dikembangkan di Gugus SIOLA adalah pelayanan pendidikan,
kesehatan, BKB dan LKM. Masing-masing kader mendapatkan pelatihan dari Unicef dan SKPD
terkait juga memberikan pelatihan yang lebih fokus ke pelayanannya sehingga keahlian dan
dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anak.
Satu hal yang menjadikan SIOLA berbeda dengan PAUD HI lainnya adalah LKM (Lembaga
Keuangan Mikro). Kesejahteraan keluarga merupakan hal yang turut mempengaruhi
terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan pendidikan terhadap anak. Atas ide tersebut
diperlukan pembinaan khusus manajemen keuang dan bantuan modal kepada orang tua anak
yang ada di SIOLA. Pembentukan lembaga Keuangan mikro di masing-masing SIOLA
bertujuan khusus untuk mengurangi beban Ibu yang akan melahirkan, anak yang kekurangan
gizi, adapun tujuan umumnya adalah untuk memandirikan keluarga melalui pembinaan dari
dinas Koperasi. tq
Oleh : Ija Syahruni, S.Kel (staff di kantor Yayasan Karampuang Kab. Mamuju)