Dokumen tersebut membahas mengenai rakor administrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diadakan pada tanggal 6 Mei 2014. Pembahasan mencakup regulasi JKN, kepesertaan, pelayanan, pembiayaan, dan pelaporan JKN serta masalah yang dihadapi seperti belum semua peserta JKN PBI memiliki kartu JKN dan perpindahan PPK.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang pelayanan NICU (Neonatus Intensive Care Unit) di rumah sakit tertentu. Pelayanan ini memberikan asuhan dan pengawasan intensif bagi bayi berusia kurang dari 1 bulan atau berat badan kurang dari 3 kg yang membutuhkan perawatan khusus. Pelayanan ini tersedia 24 jam dan memiliki persyaratan tertentu bagi pasien umum, BPJS, SKTM, dan Jampersal.
Dokumen tersebut membahas mengenai rakor administrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diadakan pada tanggal 6 Mei 2014. Pembahasan mencakup regulasi JKN, kepesertaan, pelayanan, pembiayaan, dan pelaporan JKN serta masalah yang dihadapi seperti belum semua peserta JKN PBI memiliki kartu JKN dan perpindahan PPK.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang pelayanan NICU (Neonatus Intensive Care Unit) di rumah sakit tertentu. Pelayanan ini memberikan asuhan dan pengawasan intensif bagi bayi berusia kurang dari 1 bulan atau berat badan kurang dari 3 kg yang membutuhkan perawatan khusus. Pelayanan ini tersedia 24 jam dan memiliki persyaratan tertentu bagi pasien umum, BPJS, SKTM, dan Jampersal.
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin Armin Kobain
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin
PERWAKO No.50 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang
(Lamp 1.5) standar pelayanan poli gigi Armin Kobain
Unit rawat jalan Poli Gigi RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang menyediakan layanan konsultasi, perawatan, dan tindakan gigi bagi pasien umum, BPJS, dan Jamkesda dengan persyaratan dan prosedur tertentu. Layanan disediakan oleh dokter gigi dan terapis gigi dengan sarana ruang tunggu, konsultasi, alat gigi, dan obat farmasi untuk memastikan kepuasan pasien dan keselamatan pelayanan. Kinerja pelaksana dievalu
(Lamp 1.25) standar pelayanan kelas i bArmin Kobain
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai persyaratan, prosedur, fasilitas, dan standar pelayanan untuk unit rawat inap ruang kelas 1B di rumah sakit tertentu. Antara lain menjelaskan bahwa unit tersebut menangani berbagai penyakit dalam dan luar, memiliki 9 kamar pasien dan fasilitas pendukung, serta dilayani oleh tim medis dan perawat berkompeten sesuai standar.
(L amp 1.21) standar pelayanan bangsal penyakit dalamArmin Kobain
(L amp 1.21) standar pelayanan bangsal penyakit dalam
PERWAKO No.50 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang
Protokol pelayanan di loket pendaftaran Puskesmas Rias menjelaskan prosedur pendaftaran pasien baru dan lama. Petugas loket akan mencatat identitas pasien dan mencari atau membuat kartu rawat jalan, lalu mengarahkan pasien ke pelayanan yang dituju. Protokol ini bertujuan memandu petugas dalam memberikan layanan pendaftaran dan administrasi pasien.
(Lamp 1.3) standar pelayanan poli bedah syaraf Armin Kobain
Dokumen tersebut membahas tentang jenis pelayanan unit rawat jalan (poli bedah umum) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang. Ia menjelaskan persyaratan pasien, dasar hukum, sistem mekanisme dan prosedur layanan, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, pengaduan, sarana dan fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan layanan,
(Lamp 1.2) standar pelayanan poli bedah mulutArmin Kobain
Dokumen tersebut merangkum jenis pelayanan unit rawat jalan poliklinik bedah mulut di RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang. Terdapat informasi mengenai persyaratan pasien, dasar hukum, sistem mekanisme dan prosedur layanan, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, sarana prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan, jaminan layanan dan keamanan, serta evaluasi kinerja pelaksanaan layanan.
Dokumen tersebut merupakan pedoman pelaksanaan program pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit kelas III yang dijamin pemerintah. Pedoman ini mengatur tentang prinsip penyelenggaraan, prosedur pelayanan, alokasi dana, penyaluran dana, dan pertanggungjawaban dana program kesehatan dasar, rujukan, dan penunjang.
Dokumen ini membahas sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) melalui program jaminan kesehatan BPJS, termasuk tarif kapitasi dan non-kapitasi, pelayanan prolanis untuk penyakit kronis, pemeriksaan laboratorium, dan program promotif preventif seperti edukasi kesehatan, senam, imunisasi, dan skrining penyakit.
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin Armin Kobain
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin
PERWAKO No.50 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang
(Lamp 1.5) standar pelayanan poli gigi Armin Kobain
Unit rawat jalan Poli Gigi RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang menyediakan layanan konsultasi, perawatan, dan tindakan gigi bagi pasien umum, BPJS, dan Jamkesda dengan persyaratan dan prosedur tertentu. Layanan disediakan oleh dokter gigi dan terapis gigi dengan sarana ruang tunggu, konsultasi, alat gigi, dan obat farmasi untuk memastikan kepuasan pasien dan keselamatan pelayanan. Kinerja pelaksana dievalu
(Lamp 1.25) standar pelayanan kelas i bArmin Kobain
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai persyaratan, prosedur, fasilitas, dan standar pelayanan untuk unit rawat inap ruang kelas 1B di rumah sakit tertentu. Antara lain menjelaskan bahwa unit tersebut menangani berbagai penyakit dalam dan luar, memiliki 9 kamar pasien dan fasilitas pendukung, serta dilayani oleh tim medis dan perawat berkompeten sesuai standar.
(L amp 1.21) standar pelayanan bangsal penyakit dalamArmin Kobain
(L amp 1.21) standar pelayanan bangsal penyakit dalam
PERWAKO No.50 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang
Protokol pelayanan di loket pendaftaran Puskesmas Rias menjelaskan prosedur pendaftaran pasien baru dan lama. Petugas loket akan mencatat identitas pasien dan mencari atau membuat kartu rawat jalan, lalu mengarahkan pasien ke pelayanan yang dituju. Protokol ini bertujuan memandu petugas dalam memberikan layanan pendaftaran dan administrasi pasien.
(Lamp 1.3) standar pelayanan poli bedah syaraf Armin Kobain
Dokumen tersebut membahas tentang jenis pelayanan unit rawat jalan (poli bedah umum) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang. Ia menjelaskan persyaratan pasien, dasar hukum, sistem mekanisme dan prosedur layanan, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, pengaduan, sarana dan fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan layanan,
(Lamp 1.2) standar pelayanan poli bedah mulutArmin Kobain
Dokumen tersebut merangkum jenis pelayanan unit rawat jalan poliklinik bedah mulut di RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang. Terdapat informasi mengenai persyaratan pasien, dasar hukum, sistem mekanisme dan prosedur layanan, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, sarana prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan, jaminan layanan dan keamanan, serta evaluasi kinerja pelaksanaan layanan.
Dokumen tersebut merupakan pedoman pelaksanaan program pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit kelas III yang dijamin pemerintah. Pedoman ini mengatur tentang prinsip penyelenggaraan, prosedur pelayanan, alokasi dana, penyaluran dana, dan pertanggungjawaban dana program kesehatan dasar, rujukan, dan penunjang.
Dokumen ini membahas sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) melalui program jaminan kesehatan BPJS, termasuk tarif kapitasi dan non-kapitasi, pelayanan prolanis untuk penyakit kronis, pemeriksaan laboratorium, dan program promotif preventif seperti edukasi kesehatan, senam, imunisasi, dan skrining penyakit.
Beberapa masalah dalam pelaksanaan dana jampersal meliputi rendahnya realisasi anggaran, ketidaksesuaian perencanaan antara pusat dan daerah, pemahaman petunjuk teknis yang bervariasi, dan ketidaktersediaan data sasaran yang valid. Dokumen ini juga menjelaskan tentang pelayanan yang dapat diberikan melalui jampersal, peran berbagai instansi dalam pelaksanaannya, serta prosedur klaim.
Unit Rawat Instalasi Bedah Sentral (IBS) memberikan layanan operasi untuk berbagai bidang kedokteran seperti digestif, onkologi, urologi, ortopedi, dan lainnya. Layanan tersedia untuk pasien umum, BPJS, SKTM, dan asuransi lokal dengan persyaratan dan biaya yang berbeda-beda. IBS dilengkapi sarana dan prasarana operasi serta dijalankan oleh tim medis terlatih untuk memastikan keamanan dan kenyamanan
Presentasi menjelaskan tentang program JKN-KIS yang mencakup overview program, kepesertaan dan iuran, manfaat dan prosedur pelayanan kesehatan, serta penggunaan aplikasi JKN Mobile.
Dokumen tersebut membahas program Jampersal yang bertujuan meningkatkan akses ibu hamil dan bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten untuk persalinan. Program ini memberikan bantuan transportasi dan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin. Dana Jampersal dialokasikan untuk sewa rumah bersalin tradisional, transportasi rujukan, dan biaya pelayanan kebidanan di puskesmas. Program ini bertujuan meningkatkan jumlah persalinan di fas
Petunjuk teknis ini mengatur integrasi program Jaminan Persalinan (Jampersal) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Dokumen ini menjelaskan sasaran, manfaat, dan prosedur pelayanan Jampersal di fasilitas kesehatan primer dan rujukan. Selain itu, dijelaskan pula peran dan tanggung jawab instansi terkait dalam mengel
Juknis Jampersal_JKN 4 Maret 2022 (1).pptxSriyanaYosa
Petunjuk teknis ini mengatur integrasi program Jaminan Persalinan (Jampersal) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Dokumen ini menjelaskan sasaran, manfaat, dan prosedur pelayanan Jampersal di fasilitas kesehatan primer dan rujukan. Selain itu, dijelaskan pula peran instansi terkait seperti provinsi, kabupaten
Alur Pencatatan, Pelaporan, dan Distribusi Informasi COVID-19 Muh Saleh
Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor
HK.02.01/MENKES/381/20 20 tentang Upaya
Penguatan Data dan Informasi dalam percepatan penangana
COVID-19 melalui Sistem Informasi All Record
Tracking COVID-19
Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan 12 indikator termasuk pelayanan kehamilan dan persalinan. Program Jampersal akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan akses ibu hamil, bersalin, dan bayi baru lahir miskin ke fasilitas kesehatan. Kebijakan operasional Jampersal tahun 2019 mencakup penentuan sasaran, ruang lingkup kegiatan, dan prosedur klaim untuk
Pedoman pencatatan dan pelaporan covid 19Muh Saleh
Dokumen tersebut memberikan pedoman pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 di Indonesia, mencakup aplikasi online untuk pencatatan, unit-unit yang melakukan pencatatan, jenis laporan yang harus diisi, alur pencatatan dan pelaporan, serta pengelolaan data COVID-19 secara terintegrasi antar instansi terkait.
Dokumen tersebut membahas kebijakan umum program Jamkesmas dan Jampersal tahun 2011, mencakup tujuan perluasan pelayanan kesehatan ke seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu, serta penyempurnaan sistem klaim dan verifikasi untuk menjamin akuntabilitas pendanaan.
2. KEPESERTAAN
A. BATASAN
• Peserta Jamkesda adalah warga prov. Jawa Tengah
tdd : - maskin non kuota Jamkesmas
- pekerja informal
- masyarakat yg blm memiliki jaminan
kesehatan
• Th 2012 sasaran kepesertaan Jamkesda Prov.Jateng
adalah maskin non kuota jamkesmas yang ditetapkan
melalui SK Bupati / SK Walikota
www.jamkesda.net
3. B. PENDATAAN
- Dilaksanakan oleh Pemkab/Pemkot
C. PENETAPAN
- Penetapan peserta dilakukan melalui
inventarisasi data peserta
- Identifikasi data peserta dilakukan oleh
penyelenggara Jamkesda Kab/Kota yang
dibentuk melalui Keputusan Bupati/Walikota
- Data tersebut sebagai dasar untuk membuat
SK Bupati/Walikota
www.jamkesda.net
4. Bayi yang dilahirkan dari Peserta
Jamkesda menjadi peserta Jamkesda
sepanjang belum melewati waktu
validasi, bila melewati waktu validasi
harus sudah masuk dalam basisdata
kepesertaan dan memiliki Kartu
Peserta Jamkesda
SEGERA DIENTRY
KE DATABASE
SETELAH LAHIR
5. D. KARTU PESERTA
- Dikeluarkan oleh Penyelenggara Jamkesda
yang telah bekerjasama dengan Jamkesda
prov. Jateng
E. ENTRY DATA
- Entry data dilakukan secara online melalui
www.jamkesda.net dengan memilih menu
“kepesertaan”.
F. VALIDASI
- Periode pelaksanaan validasi kepesertaan
setiap 6 (enam) bulan sekali
www.jamkesda.net
6. Kabupaten/Kota yang tidak
melakukan validasi setiap 6 (enam)
bulan sekali, kepesertaan
didasarkan pada Keputusan
Bupati/Walikota yang terakhir
7. PEMBIAYAAN
A. SUMBER DANA
- Berasal dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota
- Penganggaran Jamkesda Prov dialokasikan
melalui SKPD Prov., Dinkesprov dan
Dinkes Kota/Kab.
www.jamkesda.net
8. PEMBIAYAAN
B. PENGANGGARAN
- Penganggaran yankes dialokasikan pada
RSUD, RSJD dan Dinkes Prov. Jateng
- Penganggaran adm & operasional Tim
Pelaksana dialokasikan tersendiri pada
Dinas Kesehatan Provinsi Jateng
- Anggaran di Dinkesprov digunakan untuk
yankes rujukan di PPK 3
www.jamkesda.net
9. PENYELENGGARA JAMKESDA KAB/KOTA
1. Memastikan kelengkapan dokumen pasien
sebelum dirujuk dari PPK 2 ke PPK 3
2. Merujuk pasien ke PPK 3 yang telah
bekerjasama dengan Jamkesda Prov.Jateng
www.jamkesda.net
10. PENYELENGGARA JAMKESDA KAB/KOTA
3. Melakukan koordinasi dengan PPK 3 bila
diperlukan
4. Membuat surat jaminan pelayanan
untuk PPK 3 dan Dinkesprov
www.jamkesda.net
11. Pelayanan Kesehatan
1. Pelayanan kesehatan Jamkesda Prov.Jateng
berlaku apabila :
- pelayanan kesehatan tidak bisa ditangani di
PPK 1 dan PPK 2
- Mengikuti mekanisme rujukan berjenjang
mulai dari PPK 1, PPK 2, PPK 3 dan UPT
Rujukan berjenjang sesuai dengan type RS
(D/C B A) www.jamkesda.net
12. Pelayanan Kesehatan
2. Jenis Pelayanan Kesehatan, meliputi :
a. promotif dan preventif
dilaksanakan oleh PPK 1 dan PPK 2
b. kuratif dan rehabilitatif
dilaksanakan oleh PPK 3
3. Tarif pelayanan mengacu pada tarif yankes
sesuai ketentuan yang berlaku
www.jamkesda.net
13. Pelayanan Kesehatan
4. Kelengkapan administrasi pasien rawat inap &
gawat darurat harus dipenuhi maks. 2x24jam
5. Pelayanan yang diperoleh oleh peserta :
a. rawat jalan tingkat lanjut
b. rawat inap tingkat lanjut
c. rawat darurat
www.jamkesda.net
14. Rawat Jalan PAKET MANFAAT
• Konsultasi Medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
oleh dokter spesialis;
• Rehabilitasi Medik;
• Penunjang Diagnostik;
• Tindakan Medis Kecil dan Sedang;
• Pemeriksaan dan pengobatan di tingkat lanjutan;
• Pelayanan KB, termasuk kontrasepsi mantap efektif,
kontrasepsi mantap pasca persalinan/keguguran,
penyembuhan efek samping dan komplikasinya (kontrasepsi
disediakan oleh BKKBN);
• Pemberian obat mengacu Formularium Rumah Sakit dengan
menggunakan obat-obat generik;
• Pelayanan Darah;
• Pemeriksaan Kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit;
www.jamkesda.net
15. Rawat Inap PAKET MANFAAT
• Akomodasi rawat inap pada Kelas III;
• Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
• Penunjang diagnostik;
• Tindakan medis;
• Operasi sedang dan besar;
• Pelayanan rehabilitasi medis ;
• Perawatan intenstif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU, HCU);
• Pemberian obat mengacu Formularium Rumah Sakit dengan
obat generik;
• Pelayanan darah;
• Bahan dan Alat kesehatan habis pakai;
• Persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit (PONEK);
www.jamkesda.net
16. Gawat Darurat
PAKET MANFAAT
• Kecelakaan, selain Kecelakaan Lalu Lintas;
• Serangan jantung;
• Panas tinggi diatas 39 derajat Celcius atau disertai
kejang demam;
• Perdarahan hebat;
• Muntaber disertai dehidrasi sedang/berat, mual dan
muntah pada ibu hamil disertai dehidrasi
sedang/berat;
• Sesak napas;
• Penurunan/kehilangan kesadaran;
• Nyeri kolik;
• Keadaan gelisah padawww.jamkesda.net gangguan jiwa
penderita
17. Dengan berlakunya Program
Jaminan Persalinan, maka
Jamkesda tidak memberikan
pelayanan persalinan, pemeriksaan
ibu hamil dan pasca persalinan
bagi masyarakat miskin
18. PAKET MANFAAT
Pelayanan yang dibatasi meliputi :
a. pelayanan penunjang diagnostik
canggih (dirinci)
b. utk kasus HD dibatasi 12x (atau
diarahkan CAPD), ECT premed 6x,
Hidrocephalus 2x dlm setahun, ER 2x
CAPD : Continous Ambulatory Peritoneal Dialysa
www.jamkesda.net
19. PAKET MANFAAT
Pelayanan tidak dijamin
• Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
• Bahan, alat dan tindakan untuk kosmetika;
• General check up;
• Prothesis gigi tiruan;
• Pengobatan alternative
• Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan
dalam upaya mendapat keturunan
• Tanggap darurat bencana alam;
• Kegiatan bakti sosial;
• Kacamata;
www.jamkesda.net
20. PAKET MANFAAT
Pelayanan tidak dijamin
• Intra Ocular Lens (IOL), PEN (mengutamakan produksi
dalam negeri) , PPlate, Screw ( Orthopedi ), J Stent
(Urologi), Stent Arteri (Jantung), VP Shunt ( Bedah
Syaraf ) (Neurologi), Mini Plate (Gigi & Mulut), Implant
Spine & Non Spine (Orthopedi), Prothesa (Kusta), Alat
Vitrektomi (Mata), Pompa Kelasi (Thalasemi), Kateter
Double Lumen (Hemodialisa), Implant (Rekonstruksi
Kosmetik), Stent (Bedah, THT, Kebidanan);
• Alat bantu dengar;
• Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan
korset).
www.jamkesda.net
22. 1. Seluruh biaya perawatan baik RJ, RI, UGD atau ODC
dapat diklaimkan, setiap jenis perawatan
menggunakan SKP yang terpisah.
2. Selain SKP harus ada surat jaminan perawatan dari
Kab/Kota ( fotokopi)
3. Untuk kasus UGD tidak perlu surat rujukan, surat
jaminan bisa menyusul dalam waktu 2x24 jam
www.jamkesda.net
23. 4. Bila ada ketidak sesuaian data, berpedoman pada data
yang tercantum di KK
5. Apabila pada saat berobat pasien tidak dapat
menunjukkan kartu jamkesda asli, maka cukup
membawa FC kartu jamkesda disertai FC KK dan
KTP/Akte
Tetapi bila hilang tanpa punya FC kartu jamkesda
maka harus ada surat rekomendasi dari penyelenggara
jamkesda kab/kota
www.jamkesda.net
24. 6. Rujukan berjenjang sesuai dengan type RS atau PKs
7. Untuk bayi, dapat dijamin bila umurnya tidak
melewati waktu validasi, selebihnya harus sudah
masuk database kepesertaan Jamkesda.
www.jamkesda.net
25. 8. Bila saat pasien datang, tidak bisa OL
internet maka pelayanan menggunakan
dasar surat jaminan dari DKK, SKP menyusul
9. Administrasi meliputi :
– Biaya materai
– Biaya FC
– lain2
www.jamkesda.net