Beberapa masalah dalam pelaksanaan dana jampersal meliputi rendahnya realisasi anggaran, ketidaksesuaian perencanaan antara pusat dan daerah, pemahaman petunjuk teknis yang bervariasi, dan ketidaktersediaan data sasaran yang valid. Dokumen ini juga menjelaskan tentang pelayanan yang dapat diberikan melalui jampersal, peran berbagai instansi dalam pelaksanaannya, serta prosedur klaim.
Petunjuk teknis ini mengatur integrasi program Jaminan Persalinan (Jampersal) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Dokumen ini menjelaskan sasaran, manfaat, dan prosedur pelayanan Jampersal di fasilitas kesehatan primer dan rujukan. Selain itu, dijelaskan pula peran dan tanggung jawab instansi terkait dalam mengel
Juknis Jampersal_JKN 4 Maret 2022 (1).pptxSriyanaYosa
Petunjuk teknis ini mengatur integrasi program Jaminan Persalinan (Jampersal) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Dokumen ini menjelaskan sasaran, manfaat, dan prosedur pelayanan Jampersal di fasilitas kesehatan primer dan rujukan. Selain itu, dijelaskan pula peran instansi terkait seperti provinsi, kabupaten
Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan 12 indikator termasuk pelayanan kehamilan dan persalinan. Program Jampersal akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan akses ibu hamil, bersalin, dan bayi baru lahir miskin ke fasilitas kesehatan. Kebijakan operasional Jampersal tahun 2019 mencakup penentuan sasaran, ruang lingkup kegiatan, dan prosedur klaim untuk
Dokumen tersebut membahas program Jampersal yang bertujuan meningkatkan akses ibu hamil dan bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten untuk persalinan. Program ini memberikan bantuan transportasi dan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin. Dana Jampersal dialokasikan untuk sewa rumah bersalin tradisional, transportasi rujukan, dan biaya pelayanan kebidanan di puskesmas. Program ini bertujuan meningkatkan jumlah persalinan di fas
Petunjuk teknis ini mengatur integrasi program Jaminan Persalinan (Jampersal) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Dokumen ini menjelaskan sasaran, manfaat, dan prosedur pelayanan Jampersal di fasilitas kesehatan primer dan rujukan. Selain itu, dijelaskan pula peran dan tanggung jawab instansi terkait dalam mengel
Juknis Jampersal_JKN 4 Maret 2022 (1).pptxSriyanaYosa
Petunjuk teknis ini mengatur integrasi program Jaminan Persalinan (Jampersal) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Dokumen ini menjelaskan sasaran, manfaat, dan prosedur pelayanan Jampersal di fasilitas kesehatan primer dan rujukan. Selain itu, dijelaskan pula peran instansi terkait seperti provinsi, kabupaten
Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan 12 indikator termasuk pelayanan kehamilan dan persalinan. Program Jampersal akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan akses ibu hamil, bersalin, dan bayi baru lahir miskin ke fasilitas kesehatan. Kebijakan operasional Jampersal tahun 2019 mencakup penentuan sasaran, ruang lingkup kegiatan, dan prosedur klaim untuk
Dokumen tersebut membahas program Jampersal yang bertujuan meningkatkan akses ibu hamil dan bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten untuk persalinan. Program ini memberikan bantuan transportasi dan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin. Dana Jampersal dialokasikan untuk sewa rumah bersalin tradisional, transportasi rujukan, dan biaya pelayanan kebidanan di puskesmas. Program ini bertujuan meningkatkan jumlah persalinan di fas
Program Jampersal tahun 2019 bertujuan meningkatkan akses ibu hamil dan bayi baru lahir miskin ke fasilitas kesehatan yang kompeten untuk mencegah komplikasi. Sasarannya ibu hamil dan bayi lahir miskin tanpa jaminan kesehatan. Biaya yang ditanggung antara lain rujukan, RTK, persalinan, dan perawatan ibu dan bayi.
Validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 bertujuan untuk mendapatkan kondisi terkini calon peserta PKH dan memperoleh data mandatory yang memenuhi persyaratan. Tahapannya meliputi pra-validasi, pelaksanaan validasi, dan pasca-validasi untuk menentukan keluarga yang memenuhi syarat kepesertaan PKH berdasarkan kriteria komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dengan memberikan perlindungan kesehatan bagi kelompok masyarakat fakir miskin dan tidak mampu.
Program J-PASTI KUEREN memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk Kabupaten Jember yang belum terdaftar dalam asuransi kesehatan nasional atau tidak aktif. Pelayanan ini mencakup rawat jalan, rawat inap, operasi, dan rujukan ke rumah sakit lain di luar kabupaten. Biaya pelayanan bersumber dari anggaran pemerintah daerah dan rumah sakit dengan tujuan menjamin akses kesehatan bagi seluruh
Presentasi Hasil Mapping Rujukan_CLUSTER TIMOR_8 June22.pptxJennieBoboy
Laporan ini memetakan kondisi sistem rujukan kesehatan ibu dan bayi di Kota Kupang dengan menggunakan pendekatan pra-syarat penguatan jejaring rujukan persalinan dan model tiga terlambat. Laporan ini mengevaluasi tingkat pelayanan dan kompetensi fasilitas kesehatan, serta masalah dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem rujukan di wilayah tersebut."
Sistem rujukan maternal dan neonatal membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain prosedur rujukan yang lambat, keterbatasan sarana prasarana, dan ketidaksesuaian standar pelayanan antar fasilitas kesehatan. Perlu adanya kerja sama lintas sektor dan pemantapan sistem rujukan melalui peningkatan kapasitas sumber
Dokumen tersebut membahas kebijakan umum program Jamkesmas dan Jampersal tahun 2011, mencakup tujuan perluasan pelayanan kesehatan ke seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu, serta penyempurnaan sistem klaim dan verifikasi untuk menjamin akuntabilitas pendanaan.
Program Jampersal tahun 2019 bertujuan meningkatkan akses ibu hamil dan bayi baru lahir miskin ke fasilitas kesehatan yang kompeten untuk mencegah komplikasi. Sasarannya ibu hamil dan bayi lahir miskin tanpa jaminan kesehatan. Biaya yang ditanggung antara lain rujukan, RTK, persalinan, dan perawatan ibu dan bayi.
Validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 bertujuan untuk mendapatkan kondisi terkini calon peserta PKH dan memperoleh data mandatory yang memenuhi persyaratan. Tahapannya meliputi pra-validasi, pelaksanaan validasi, dan pasca-validasi untuk menentukan keluarga yang memenuhi syarat kepesertaan PKH berdasarkan kriteria komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dengan memberikan perlindungan kesehatan bagi kelompok masyarakat fakir miskin dan tidak mampu.
Program J-PASTI KUEREN memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk Kabupaten Jember yang belum terdaftar dalam asuransi kesehatan nasional atau tidak aktif. Pelayanan ini mencakup rawat jalan, rawat inap, operasi, dan rujukan ke rumah sakit lain di luar kabupaten. Biaya pelayanan bersumber dari anggaran pemerintah daerah dan rumah sakit dengan tujuan menjamin akses kesehatan bagi seluruh
Presentasi Hasil Mapping Rujukan_CLUSTER TIMOR_8 June22.pptxJennieBoboy
Laporan ini memetakan kondisi sistem rujukan kesehatan ibu dan bayi di Kota Kupang dengan menggunakan pendekatan pra-syarat penguatan jejaring rujukan persalinan dan model tiga terlambat. Laporan ini mengevaluasi tingkat pelayanan dan kompetensi fasilitas kesehatan, serta masalah dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem rujukan di wilayah tersebut."
Sistem rujukan maternal dan neonatal membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain prosedur rujukan yang lambat, keterbatasan sarana prasarana, dan ketidaksesuaian standar pelayanan antar fasilitas kesehatan. Perlu adanya kerja sama lintas sektor dan pemantapan sistem rujukan melalui peningkatan kapasitas sumber
Dokumen tersebut membahas kebijakan umum program Jamkesmas dan Jampersal tahun 2011, mencakup tujuan perluasan pelayanan kesehatan ke seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu, serta penyempurnaan sistem klaim dan verifikasi untuk menjamin akuntabilitas pendanaan.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
jampersal.pptx
1.
2.
3. Rendahnya realisasi dana jampersal
Kurangnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Pusat
dan Daerah
Pemahaman ttg petunjuk teknis yg bervariasi
Bbrpa daerah tidak memberlakukan jampersal di luar wilayah
Alokasi anggaran jampersal tidak sama dgn usulan
Tidak tersedia data sasaran yg valid
Lemahnya pencatatan dan pelaporan
Dana jampersal digunakan
untuk membiayai pelayanan
Kesehatan ibu dan bayi baru
lahir guna melakukan
pencegahan dini terjadinya
komplikasi
Pasien jampersal hanya dapat
dirawat di klas III dan tidak
dapat pindah klas dengan
keinginan sendiri. Apabila tdk
tersedia kls III maka pasien
dirawat di ruang lain tetapi
tetap dibayarkan sesuai rawat
inap klas III
Latar Belakang Prinsip umum pendanaan
4. WNI
NIK
Tdk dibatasi wilayah kependudukan
Belum menjadi peserta JKN, PPUBU tidak aktif yg di PHK lbh dr
6 bulan
Ibu Hamil, bersalin, ibu nifas, BBL yg miskin dan tdk mampu
Memenuhi syarat eligibilitas yg ditetapkan oleh Kemkes/Pemda
Jika tdk mempunyai NIK, Dinkes wajib membantu pembuatan
NIK
DKK usulkan calon sasaran dan diinput ke dlm fitur
jampersal dlm E Kohort
Upload SKTM untuk kelengkapan validasi
Tim Jampersal Kemkes validasi SKTM yg minimal di TT
Kades
Pengajuan klaim pd sistem info BPJS/E Klaim Inacbg oleh
faskes terintegrasi dgn fitur jampersan E Kohort yg sdh
divalidasi Tim Pusat
Calon peserta yg tdk punya NIK, ditindaklanjuti dg
mengurus NIK dlm kurun wkt 14 hr, jk tdk selesai maka mjd
tanggung jawab Pemda
Dapat dimanfaatkan sejak tgl Inpres No 5 th 2022
ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022
Klaim pelayanan jampersal diajukan : ibu s/d 42 hr stlh
persalinan dan bayi paling lama 28 hr stlh persalinan
Semua faskes yg sudah bekerja sama dgn BPJS baik
FKTP maupun FKRTL
Praktek mandiri bidan yang sudah berjejaring dengan
FKTP yang sudah bekerja sama dgn BPJS
Penetapan masa berlaku Manfaat jampersal
Faskes yang melayani jampersal
Pelayanan jampersal di faskes
Pelayanan antenatal, sebanyak 4
kali
Persalinan spontan
Persalinan normal dengan
Tindakan emergency dasar
Pelayanan ibu dan BBL prarujukan
Pelayanan ibu nifas dan BBL,
masing-masing sebanyak 3 kali
KB pasca persalinan
Pelayanan rawat inap
Mengikuti manfaat pelayanan JKN
• Sesuai indikasi medis
• Pelayanan antenatal dgn factor
risiko/komplikasi
• Persalinan pervaginam dgn komplikasi
• Persalinan pervaginam dgn penyulit
• Pelayanan persalinan dgn Sectio Caesarea
(SC)
• Pelayanan pasca keguguran
• Pelayanan KB pasca persalinan
• Pelayanan ibu nifas dgn factor risiko
• Pelayanan BBL esensial saat lahir
• Pelayanan BBL dgn komplikasi
• Pelayanan kes ibu dan BBL yg butuh
ruang rawat intensif
5.
6. Masa kadaluwarsa klaim
• Pelayanan s/d tgl 15 Oktober 2022 memiliki ms
kadaluwarsa 60 hr sjk pelayanan berakhir
• Pelayanan yg selesai diberikan antara tgl 16 Oktober 2022
s/d 30 Nopember 2022, memiliki masa kadaluwarsa pd 15
Desember 2022
• Pelayanan yg selesai diberikan tgl 1 Desember s/d 31
Desember 2022, memiliki masa kadaluwarsa klaim 60 hr
sjk pelayanan berakhir.
Besaran tarif
• Di FKTP mengacu pada penetapan standar tarif non
kapitasi
• Sedangkan di FKRTL mengikuti standar tarif INA CBGs
Prosedur pengusulan peserta PBI
• Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir yang
sudah menjadi peserta jampersal diusulkan menjadi
peserta PBI/PBPU Pemda
• Dalam pendaftaran peserta program jampersal mjd
peserta PBI Kemkes berkoordinasi dgn Kemensos. Usulan
pendaftaran peserta PBI dapat disampaikan Pemda
melalui DKK kepada Dinas Sosial
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
a. Menetapkan 2 (dua) orang PJ/pengelola Jampersal, sebagai Tim Penyelesaian Klaim.
b. Melakukan pendataan calon peserta Jampersal.
c. Melakukan input data calon peserta Jampersal di aplikasi e-kohort. dst
Puskesmas/Klinik
a. Menyampaikan nomor rekening bank untuk pembayaran klaim Jampersal kepada
Dinkes atau langsung menginput ke dalam aplikasi e-kohort Kementerian Kesehatan.
b. Memberikan pelayanan sesuai standar.
c. Memastikan sasaran Jampersal sudah tervalidasi di aplikasi e-kohort
d. Melengkapi dokumen pendukung klaim dan melakukan verifikasi internal. dst
Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB)
a. Menyampaikan nomor rekening Bank untuk pembayaran klaim Jampersal Dinkes atau
langsung menginput ke dalam aplikasi e-kohort Kementerian Kesehatan.
b. Memberikan pelayanan sesuai standar
c. Memastikan sasaran Jampersal sudah tervalidasi di aplikasi e-kohort dst
Rumah Sakit
a. Menyampaikan nomor rekening bank untuk pembayaran klaim Jampersal kepada
Dinkes atau langsung menginput ke dalam aplikasi e-kohort Kementerian Kesehatan
b. Memberikan pelayanan sesuai standar.
c. Melengkapi dokumen pendukung klaim dan melakukan verifikasi internal dst
PERAN DAN FUNGSI
Dinas Kesehatan Provinsi
a. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pelayanan Jampersal tingkat kabupaten/kota.
b. Memfasilitasi penyelesaian kendala pelayanan rujukan lintas batas.