Dokumen tersebut menjelaskan tentang pelayanan NICU (Neonatus Intensive Care Unit) di rumah sakit tertentu. Pelayanan ini memberikan asuhan dan pengawasan intensif bagi bayi berusia kurang dari 1 bulan atau berat badan kurang dari 3 kg yang membutuhkan perawatan khusus. Pelayanan ini tersedia 24 jam dan memiliki persyaratan tertentu bagi pasien umum, BPJS, SKTM, dan Jampersal.
Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan 12 indikator termasuk pelayanan kehamilan dan persalinan. Program Jampersal akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan akses ibu hamil, bersalin, dan bayi baru lahir miskin ke fasilitas kesehatan. Kebijakan operasional Jampersal tahun 2019 mencakup penentuan sasaran, ruang lingkup kegiatan, dan prosedur klaim untuk
Dokumen tersebut membahas program Jampersal yang bertujuan meningkatkan akses ibu hamil dan bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten untuk persalinan. Program ini memberikan bantuan transportasi dan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin. Dana Jampersal dialokasikan untuk sewa rumah bersalin tradisional, transportasi rujukan, dan biaya pelayanan kebidanan di puskesmas. Program ini bertujuan meningkatkan jumlah persalinan di fas
Presentasi Hasil Mapping Rujukan_CLUSTER TIMOR_8 June22.pptxJennieBoboy
Laporan ini memetakan kondisi sistem rujukan kesehatan ibu dan bayi di Kota Kupang dengan menggunakan pendekatan pra-syarat penguatan jejaring rujukan persalinan dan model tiga terlambat. Laporan ini mengevaluasi tingkat pelayanan dan kompetensi fasilitas kesehatan, serta masalah dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem rujukan di wilayah tersebut."
(Lamp 1.23) standar pelayanan kamar bersalinArmin Kobain
Dokumen tersebut menjelaskan tentang jenis pelayanan rawat inap kamar bersalin di rumah sakit tertentu. Termasuk persyaratan pasien, dasar hukum, prosedur, biaya, fasilitas, kompetensi tenaga medis, pengawasan, jaminan layanan dan keselamatan pasien, serta evaluasi kinerja pelayanan.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem rujukan kebidanan yang mencakup pengertian rujukan kebidanan, jenis-jenis rujukan, persiapan rujukan, mekanisme rujukan, hirarki pelayanan kesehatan, PONED dan PONEK, rujukan klien pada kasus patologis, dan konsep rujukan neonatus.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang pelayanan NICU (Neonatus Intensive Care Unit) di rumah sakit tertentu. Pelayanan ini memberikan asuhan dan pengawasan intensif bagi bayi berusia kurang dari 1 bulan atau berat badan kurang dari 3 kg yang membutuhkan perawatan khusus. Pelayanan ini tersedia 24 jam dan memiliki persyaratan tertentu bagi pasien umum, BPJS, SKTM, dan Jampersal.
Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan 12 indikator termasuk pelayanan kehamilan dan persalinan. Program Jampersal akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan akses ibu hamil, bersalin, dan bayi baru lahir miskin ke fasilitas kesehatan. Kebijakan operasional Jampersal tahun 2019 mencakup penentuan sasaran, ruang lingkup kegiatan, dan prosedur klaim untuk
Dokumen tersebut membahas program Jampersal yang bertujuan meningkatkan akses ibu hamil dan bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten untuk persalinan. Program ini memberikan bantuan transportasi dan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin. Dana Jampersal dialokasikan untuk sewa rumah bersalin tradisional, transportasi rujukan, dan biaya pelayanan kebidanan di puskesmas. Program ini bertujuan meningkatkan jumlah persalinan di fas
Presentasi Hasil Mapping Rujukan_CLUSTER TIMOR_8 June22.pptxJennieBoboy
Laporan ini memetakan kondisi sistem rujukan kesehatan ibu dan bayi di Kota Kupang dengan menggunakan pendekatan pra-syarat penguatan jejaring rujukan persalinan dan model tiga terlambat. Laporan ini mengevaluasi tingkat pelayanan dan kompetensi fasilitas kesehatan, serta masalah dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem rujukan di wilayah tersebut."
(Lamp 1.23) standar pelayanan kamar bersalinArmin Kobain
Dokumen tersebut menjelaskan tentang jenis pelayanan rawat inap kamar bersalin di rumah sakit tertentu. Termasuk persyaratan pasien, dasar hukum, prosedur, biaya, fasilitas, kompetensi tenaga medis, pengawasan, jaminan layanan dan keselamatan pasien, serta evaluasi kinerja pelayanan.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem rujukan kebidanan yang mencakup pengertian rujukan kebidanan, jenis-jenis rujukan, persiapan rujukan, mekanisme rujukan, hirarki pelayanan kesehatan, PONED dan PONEK, rujukan klien pada kasus patologis, dan konsep rujukan neonatus.
Dokumen tersebut membahas mengenai rakor administrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diadakan pada tanggal 6 Mei 2014. Pembahasan mencakup regulasi JKN, kepesertaan, pelayanan, pembiayaan, dan pelaporan JKN serta masalah yang dihadapi seperti belum semua peserta JKN PBI memiliki kartu JKN dan perpindahan PPK.
Dokumen ini membahas kebijakan Puskesmas mampu PONED (Puskesmas mampu menangani kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar) di Sumatra Selatan. Puskesmas PONED merupakan puskesmas yang siap 24 jam untuk merujuk dan merawat kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dari fasilitas kesehatan primer lainnya."
Dokumen tersebut membahas kebijakan penguatan penyelidikan fasilitatif kesehatan ibu dan anak baru lahir pemerintah provinsi Jawa Tengah, mencakup tujuan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, serta peran bidan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak."
Program Nasional (PROGNAS) di rumah sakit mencakup 5 sasaran yaitu: 1) peningkatan kesehatan ibu dan bayi melalui pelayanan PONEK 24 jam, 2) penurunan angka tuberkulosis, 3) penurunan HIV/AIDS, 4) penurunan stunting dan wasting, 5) pelayanan keluarga berencana. Tujuan PROGNAS adalah meningkatkan pencapaian target kesehatan nasional.
Dokumen tersebut merangkum program pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir serta anak usia balita di Kabupaten TTS yang mencakup asuhan kehamilan, persiapan persalinan, manajemen persalinan dan nifas, pelayanan neonatus, imunisasi, pemantauan pertumbuhan, dan konseling gizi.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem rujukan kebidanan yang mencakup pengertian rujukan kebidanan, jenis-jenis rujukan, persiapan rujukan, mekanisme rujukan, hirarki pelayanan kesehatan, PONED dan PONEK, kriteria pelayanan kesehatan rujukan, rujukan klien pada kasus patologis, dan konsep rujukan neonatus.
Dokumen tersebut membahas mengenai rakor administrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diadakan pada tanggal 6 Mei 2014. Pembahasan mencakup regulasi JKN, kepesertaan, pelayanan, pembiayaan, dan pelaporan JKN serta masalah yang dihadapi seperti belum semua peserta JKN PBI memiliki kartu JKN dan perpindahan PPK.
Dokumen ini membahas kebijakan Puskesmas mampu PONED (Puskesmas mampu menangani kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar) di Sumatra Selatan. Puskesmas PONED merupakan puskesmas yang siap 24 jam untuk merujuk dan merawat kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dari fasilitas kesehatan primer lainnya."
Dokumen tersebut membahas kebijakan penguatan penyelidikan fasilitatif kesehatan ibu dan anak baru lahir pemerintah provinsi Jawa Tengah, mencakup tujuan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, serta peran bidan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak."
Program Nasional (PROGNAS) di rumah sakit mencakup 5 sasaran yaitu: 1) peningkatan kesehatan ibu dan bayi melalui pelayanan PONEK 24 jam, 2) penurunan angka tuberkulosis, 3) penurunan HIV/AIDS, 4) penurunan stunting dan wasting, 5) pelayanan keluarga berencana. Tujuan PROGNAS adalah meningkatkan pencapaian target kesehatan nasional.
Dokumen tersebut merangkum program pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir serta anak usia balita di Kabupaten TTS yang mencakup asuhan kehamilan, persiapan persalinan, manajemen persalinan dan nifas, pelayanan neonatus, imunisasi, pemantauan pertumbuhan, dan konseling gizi.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem rujukan kebidanan yang mencakup pengertian rujukan kebidanan, jenis-jenis rujukan, persiapan rujukan, mekanisme rujukan, hirarki pelayanan kesehatan, PONED dan PONEK, kriteria pelayanan kesehatan rujukan, rujukan klien pada kasus patologis, dan konsep rujukan neonatus.
1. 54
LAMPIRAN 6 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/83/KEP/48/2018
TANGGAL : 8 MEI 2018
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG NOMOR :
188.4/354.a/18/2015 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG
STANDAR PELAYANAN
INSTALASI NICU DAN PICU
Dasar hukum : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004
Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1996 tentang Tenaga Kesehatan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah.
7. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang
Klasifikasi Dan Perijinan Rumah Sakit.
8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
604/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pedoman Pelayanan
maternal Perinatal pada Rumah Sakit Umum Kelas B, Kelas
C dan Kelas D.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1778/Menkes/Sk/XII/2010 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) Di
Rumah Sakit.
11. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor
Hk.02.04/I/1966 /11 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) Di
Rumah Sakit.
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten
Magelang.
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55
Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk
Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang
Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan
2. 55
Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten
Magelang.
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55
Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk
Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
1 PERSYARATAN : Pasien Umum :
Surat pernyataan kesanggupan biaya umum
Pasien Jamkesda PICU :
1. KK, KTP orang tua, Surat Rujukan/Surat Perintah
Mondok, Kartu Jamkesda orang tua. Masing-
masing foto kopi rangkap 9).
Pasien Jamkesda NICU:
1. Bagi bayi yang sehat : jaminan kesehatannya jadi
satu dengan ibu. (KK/Surat Nikah, KTP orang tua,
Surat Rujukan, Kartu Jamkesda. Masing-masing
foto kopi rangkap 9, ditambah fotokopi surat
kelahiran 4 beserta aslinya)
2. Bagi bayi yang sakit/bayi bermasalah dengan
kesehatan : (KK/Surat Nikah, KTP orang tua, Surat
Rujukan/Surat Perintah Mondok, Kartu Jamkesda
orang tua, surat keterangan lahir dari
kelurahan/RS/Bidan. Masing-masing foto kopi
rangkap 9)
Catatan : Khusus SKTM biaya yang ditanggung hanya
biaya persalinan ibunya, dan untuk biaya bayi tidak
ditanggung.
Sampai bulan November 2018 melayani pasien dengan
JAMPERSAL, yaitu bagi ibu yg melahirkan tetapi tidak
mempunyai jaminan apapun, atau ibu dengan SKTM :
1. Bagi bayi yang sehat : jaminan kesehatannya jadi
satu dengan ibu. (KK/Surat Nikah, KTP orang tua,
Surat Rujukan, SKTM. Masing-masing foto kopi
rangkap 9, ditambah fotokopi surat kelahiran 4
beserta aslinya)
2. Bagi bayi yang sakit/bayi bermasalah dengan
kesehatan : (KK/Surat Nikah, KTP orang tua, Surat
Rujukan/Surat Perintah Mondok, SKTM orang tua,
surat keterangan lahir dari kelurahan/RS/Bidan.
Masing-masing foto kopi rangkap 9)
Pasien BPJS/KIS Picu :
Fotokopi : KK, KTP orang tua, Surat keterangan lahir
bayi dari RS, Kartu BPJS/KIS anak, Surat perintah
mondok.
Pasien BPJS/KIS NICU :
1. BPJS PBI :
(Fotokopi : KK, KTP orang tua, Surat keterangan
lahir bayi dari RS, Kartu Jamkesmas/BPJS ibu dan
Bayi, Surat perintah mondok)
3. 56
2. BPJS Jampersal :
Khusus Jampersal yang ditanggung hanya ibunya
saja, dan untuk biaya bayinya tidak ditanggung.
3. BPJS Mandiri :
Sudah daftar minimal 14 hari sebelum melahirkan,
dengan surat kelahiran datang ke BPJS untuk
diterbitkan kartu sementara.
Syarat: KK, KTP Ibu, BPJS Ibu, Surat Kelahiran,
BPJS Bayi, Surat Perintah mondok.
4. BPJS PNS/TNI/Polri/Swasta :
(Fotokopi : KK, KTP orang tua, Surat keterangan
lahir bayi dari RS,Surat Perintah Mondok, Kartu
BPJS ibu dan Bayi).
2 PROSEDUR : NICU :
1. Pasien datang dari IGD, Klinik Anak, Ruang VK
dan IBS untuk mendapatkan pelayanan bagi bayi
baru lahir yang membutuhkan perawatan khusus.
2. Orang tua pasien/petugas membawa pasien
menuju ke ruangan NICU untuk mendapatkan
perawatan khusus dari petugas.
3. Setelah pasien dinyatakan boleh pulang oleh
dokter, keluarga pasien segera mengurus
administrasi kepulangan pasien.
4. Setelah pengurusan administasi selesai maka
pasien dapat pulang/ rujuk ke RS yang lebih
tinggi.
PICU :
1. Pasien datang dari IGD dan Klinik Anak untuk
mendapatkan pelayanan bagi anak yang
membutuhkan perawatan khusus.
2. Orang tua pasien/petugas membawa pasien
menuju ke ruangan Seruni dan jika memang
dibutuhkan bisa langsung masuk ruangan PICU
untuk mendapatkan perawatan khusus dari
petugas.
3. Setelah pasien dinyatakan boleh pulang oleh
dokter, keluarga pasien segera mengurus
administrasi kepulangan pasien.
4. Setelah pengurusan administasi selesai maka
pasien dapat pulang/ rujuk ke RS yang lebih
tinggi.
NICU :
Pasien
IGD/
Ponek
Klinik Anak Ruang
VK/Bersalin
IBS/Ruang
Operasi
NICU
Pengurusan Administrasi
Pulang Rujuk Ke RS yang
Lebih Tinggi
4. 57
PICU :
3 WAKTU
PELAYANAN
: Setiap Hari (24 Jam)
4 BIAYA
PELAYANAN
: Pasien Umum :
Tarif NICU dan PICU disamakan dengan tarif ICU,
sedangkan untuk tarif jasa tindakan medik operatif
dan non operatif sama dengan tarif jasa tindakan kelas
I. (Lampiran 17 dan 14)
Pasien BPJS :
Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.
Pasien Jamkesda :
Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.
5 PRODUK
PELAYANAN
: 1. Pelayanan incubator untuk bayi dengan berat
badan lahir rendah dan bayi hypotermi.
2. Pelayanan Ventilator/CPAP untuk anak/bayi
dengan dystres pernafasan dan bayi premature
3. T-piece Resusisator untuk menangani bayi yang
Asfiksia
4. Pelayanan Photo therapy untuk bayi ikterik /
kuning
5. Pelayanan bayi lahir dengan penyulit
6. Pelayanan bayi lahir normal tanpa penyulit
7. Pelayanan Ruang Isolasi
6 PENGADUAN : Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih
lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:
1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten
Magelang / Petugas Terkait /
Petugas Humas & Infokom RS
2) Kotak Saran yang tersedia.
3) SMS centre : 081229791058/081548220198
4) Telepon : (0293) 587004
5) Website : rsud.magelangkab.go.id
6) Email : rsudkabmgl @gmail.com
Pasien
IGD Klinik Anak
Seruni/PICU
Pengurusan Administrasi
Pulang Rujuk Ke RS yang
Lebih Tinggi
5. 58
7 SARANA
PRASARANA/
FASILITAS
1. RUANG HIGH CARE UNIT I :
- AC
- Infant warmer
- O2 sentral
- Incubator
- Ventilator/CPAP
- Tempat memandikan bayi
- Almari Linen
- Bed side Monitor
2. RUANG HIGH CARE UNIT II :
- AC
- Infant warmer
- O2 sentral
- Incubator
- Box bayi
- Tempat memandikan bayi
- Almari Linen
3. RUANG INTERMEDIET :
- AC
- Incubator
- Box bayi
4. RUANG ISOLASI
- AC
- O2 Central
- Incubator
- Tempat memandikan bayi
- Almari Linen
5. RUANG IBU MENYUSUI :
- Tempat tidur ibu
- AC
- Almari
- KM mandi Ibu pasien
6.RUANG ASI/RUANG MENYUSUI
- Kulkas ASI
- Almari peralatan minum bayi
- Kursi menyusui
- Kipas angin
7. RUANG PICU
- AC
- Tempat tidur
- O2 sentral
- Almari
8.RUANG PERTEMUAN DAN PENYULUHAN
9. RUANG ALAT DAN OBAT
10. TROLLEY EMERGENCY
ALAT KEDOKTERAN :
1. Bak Instrumen Sedang
2. Bak Instrumen Kecil
3. Bengkok
4. Gunting Verban
5. Heacting Set
6. Set resusitasi (T-Piece Resusitator)
7. Syringe pump
8. Infuse pump
9. Oxymetri
10. Laryngoskop
11. Standar Infus
6. 59
12. Stetoskop
13. Termometer
14. Timbangan Bayi
15. Bad side monitor
16. Lampu sorot
17. Troli Alat
18. Suction
19. Ventilator/CPAP
20. Infant warmer
21. Incubator
22. Incubator transport
23. Alat fototerapi
24. Alat nebulizer
25. USG
8 KOMPETENSI
PELAKSANA
a. Kepala Ruang
b. Kepala Tim
c. Perawat Pelaksana
Dengan Kompetensi :
1. Resusitasi Neonatus
2. Pelatihan NICU/PICU
3. Perawatan BBLR
4. Manajemen Laktasi
5. Pelatihan Ventilator
6. PPGD/PPGDON
9 PENGAWASAN
INTERNAL
1. Dilakukan oleh atasan langsung
2. Dilakukan oleh SPI
10 JUMLAH
PELAKSANA
NICU :
a. Kepala Ruang : 1
b.Kepala Tim : 2
c. Perawat Pelaksana :12
PICU :
a. Kepala Ruang : 1
b.Kepala Tim : 2
c. Perawat Pelaksana :13
11 JAMINAN
PELAYANAN
1. Adanya SPM
2. Adanya SPO
3. Sarana prasarana pendukung
4. Kepastian persyaratan
5. Kepastian biaya
6. SDM Yang Kompeten Di Bidangnya
7. Akreditasi Tahun 2016 : Akreditasi Rumah Sakit
Versi 2012 dan mendapatkan predikat lulus
“Tingkat Madya (Bintang Tiga)” dari Komisi
Akreditasi Rumah Sakit dengan sertifikat akreditasi
nomor KARS-SERT/551/XII/2016 yang berlaku
sampai dengan 20 Desember 2019.
12 JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien
Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien Safety
7. 13 EVALUASI
KINERJA
PELAYANAN
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi
Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator :
1. Kemampuan menangani bayi asfiksia
2. Kemampuan menangani bayi berat badan lahir
rendah
Ditetapkan di
Pada tanggal
DIREKTUR
KABUPA'
/
Penr^i
NIP. 19660
60
Muntilan
8 Mei 2018
UD MUNTILAN
MAGELANG
a>mgkat I
5 199603 1 003