Library is j

1. Webinar
Optimalisasi Perpustakaan Khusus di Era
Keterbukaan Informasi untuk Mendukung
Literasi Informasi Masyarakat Indonesia
Selasa, 25 Mei 2021
Diselenggarakan oleh
Perpustakaan Nasional RI
bekerja sama dengan
Forum Perpustakaan Khusus Indonesia

2. Pengelolaan Perpustakaan Hukum
dan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(JDIHN)
Disampaikan oleh
Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM RI

3. TTL : Saniangbaka, Solok, Sumatera Barat, 20 Mei 1968
Nip : 19680520 199403 1 002
Pangkat (Gol/Ruang) : Pembina Utama Madya (IV/d)
Pendidikan :
• Sarjana Sastra Inggris (Drs.), Fakultas Sastra, Universitas Andalas, 1991;
• Master Of Legal Studies (MLS), School Of Law, University Of Technology Sydney,
Australia, 1999
Riwayat Jabatan :
• Kepala Biro Perlengkapan, Kemenkumham, 2014-2015
• Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Kemenkumham, 2015 –2017
• Kepala Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan, Kemenkumham, 2017 –2018
• Kepala Pusat Dokumentasi Dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, BPHN, Mei
2018
Diklat Penjenjangan : Diklatpim I Angkatan XXX Tahun 2015
DRS. YASMON, M.L.S.
HP / WA : 08118582005 E-mail : yasmon@jdihn.go.id

5.  Unit Kerja Eselon I = 11
 Kantor Wilayah = 33
 Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Perpustakaan
di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

6. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PUSAT ANALISA
DAN EVALUASI
HUKUM
PUSAT
PERENCANAAN
HUKUM NASIONAL
PUSAT
PENYULUHAN DAN
BANTUAN HUKUM
BADAN
PEMBINAAN
HUKUM
NASIONAL
PUSAT DOKUMENTASI
DAN JARINGAN
INFORMASI HUKUM
NASIONAL
SEKRETARIAT
BPHN
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PUSAT ANALISA
DAN EVALUASI
HUKUM
PUSAT
PERENCANAAN
HUKUM NASIONAL
PUSAT
PENYULUHAN DAN
BANTUAN HUKUM
BADAN
PEMBINAAN
HUKUM
NASIONAL
PUSAT DOKUMENTASI
DAN JARINGAN
INFORMASI HUKUM
NASIONAL
SEKRETARIAT
BPHN

7. BIDANG
JARINGAN
INFORMASI
HUKUM
BIDANG
OTOMASI
DOKUMENTASI
HUKUM
BIDANG
PELAYANAN
INFORMASI
HUKUM
Subbidang
Pemberdayaan Jaringan
Informasi Hukum
Subbidang
Penerbitan dan Publikasi
Hukum
Subbidang
Digitalisasi Dokumen
Hukum
Subbidang
Sirkulasi dan Referensi
Subbidang
Pengolahan Dokumen
dan Informasi Hukum
Subbidang
Pemeliharaan Koleksi
PUSAT DOKUMENTASI
DAN JARINGAN INFORMASI
HUKUM NASIONAL
Subbagian Tata Usata
JFT
Pustakawan
Organisasi dan Tata Kerja

8. Tugas dan Fungsi
Tugas : Melaksanakan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
Fungsi :
a. Penyusunan Kebijakan dan Standardisasi Teknis, Program dan Anggaran Dokumentasi dan Jaringan Informasi
Hukum;
b. Koordinasi dan Kerja Sama Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum;
c. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
d. Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan
Komunikasi;
e. Penyiapan Naskah Penerbitan dan Publikasi Hukum;
f. Pelaksanaan Pelayanan, Pelestarian Dokumen Hukum, Penyebarluasan dan Penemuan Kembali Informasi Hukum;
g. Perencanaan Program dan Anggaran Pusat;
h. Pengembangan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pusat Dokumentasi Dan Jaringan Informasi Hukum Nasional; dan
i. Pelaksanaan Urusan TU dan RT Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional.

9. SUMBER
DAYA
MANUSIA
Jabatan Eselon Jumlah
Kepala Pusat II a 1
Kepala Bidang III a 3
Kepala Subbbidang IV a 6
Kepala Subbagian IV a 1
JF Pustakawan Ahli Madya 2
JF Pustakawan Ahli Muda 5
JF Pustakawan Ahli Pertama 9
JF Pustakawan Terampil 1
JF Pranata Komputer 1
JFU 12
Honorer 1
44

11. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 1999
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
DASAR HUKUM

12. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional
yang selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah
pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara
tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta
merupakan sarana pemberian pelayanan informasi
hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
J D I H N

13. Produk hukum yang berupa peraturan perundang-
undangan atau produk hukum selain peraturan
perundang-undangan yang meliputi namun tidak
terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi,
monografi hukum, artikel majalah hukum, buku
hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah
akademis, dan rancangan peraturan perundang-
undangan
Dokumen Hukum …

14. SUMBER DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
34
KEMENTERIAN
10
LEMBAGA
NEGARA
36
L P N K
43
L N S
34
PEM
PROVINSI
416
PEM
KABUPATEN
98
PEM
KOTA
399
PTN / PTS
542
SET
DPRD

15. Mencari dokumen hukum ?
peraturan.go.id

17. 1. Penataan Regulasi
2. Perluasan Jangkauan Bantuan
Hukum kepada Masyarakat Kecil
3. Membangun rasa aman di
lingkungan masyarakat melalui
pengembangan pemolisian
masyarakat (polmas)
REFORMASI HUKUM JILID II - 2017

18. 1
2
3
Penguatan Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
Evaluasi Seluruh Peraturan
Perundang-undangan
Pembuatan Database Peraturan
Perundang-undangan yang Terintegrasi
Agenda Penataan Regulasi
J D I H N

19. Perpustakaan Khusus “Hukum”
Kementerian Hukum dan HAM
• Meningkatkan literasi informasi hukum
masyarakat Indonesia (masyarakat cerdas
hukum)
• Khazanah dokumen hukum nasional yang
dibutuhkan dalam rangka penataan regulasi
nasional

21.  Organisasi JDIHN terdiri dari :
 Pusat JDIHN; dan
 Anggota JDIHN
 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM merupakan Pusat JDIHN
 Anggota JDIHN:
 Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang
berkaitan dengan Dokumen Hukum pada:
• Kementerian Negara;
• Sekretariat Lembaga Negara;
• Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
• Pemerintah Provinsi;
• Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
• Sekretariat DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota
 Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;
 Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang
ditetapkan oleh Menteri
Perpres No 33 Tahun 2012 tentang JDIHN, Pasal 4

22. ANGGOTA JDIHN YANG WAJIB MEMILIKI LAMAN JDIH
SESUAI AMANAT PERPRES 33 TAHUN 2012 TENTANG JDIHN
(KONDISI : 24 MEI 2021)
INSTITUSI Jumlah Website JDIH
Integrasi dgn
jdihn.go.id
Kementerian (- Kemenkumham) 33 33 33
Lembaga Negara 10 9 8
Lembaga Pemerintah Non Kementerian 36 34 27
Lembaga Non Struktural 43 15 10
Pemerintah Provinsi 34 34 33
Pemerintah Kabupaten 416 388 321
Pemerintah Kota 98 97 89
DPRD Provinsi 34 16 15
DPRD Kabupaten 415 144 109
DPRD Kota 93 35 26
Total 1212 805 671
Persentase 100% 66% 55,4%

23. DAFTAR INSTITUSI TAMBAHAN
YANG TELAH MEMILIKI LAMAN JDIH
(KONDISI : 6 MEI 2021)
INSTITUSI Website JDIH Integrasi dgn jdihn.go.id
Perpustakaan Hukum PTN & PTS 13 7
Unit Eselon I Kemenkumham 11 11
Kanwil Kemenkumham 33 33
TOTAL 57 51
T A M B A H A N
Jajaran BPK RI 34 (terintegrasi dgn JDIH BPK)
Jajaran MA RI 90 -
Jajaran KPU RI 358 (terintegrasi dgn JDIH KPU RI)
Jajaran BAWASLU RI -

24. JUMLAH INSTITUSI YANG TELAH MEMILIKI LAMAN JDIH
(KONDISI : 24 MEI 2021)
INSTITUSI Website JDIH Integrasi dgn jdihn.go.id
Kementerian
(di luar Kemenkumham)
33 33
Lembaga Negara 9 8
LPNK 34 27
Lembaga Non Struktural 15 10
Pemerintah Provinsi 34 33
Pemerintah Kabupaten 388 321
Pemerintah Kota 97 89
DPRD Provinsi 16 15
DPRD Kabupaten 144 109
DPRD Kota 35 26
Perpustakaan Hukum 13 7
Unit Eselon I Kemenkumham 11 11
Kanwil Kemenkumham 33 33
Total 862 722

25. INTEGRASI ANGGOTA JDIHN 2021
INSTITUSI Jan Feb Mar April
Mei
(24)
Juni Jml
Lembaga Negara - - 1
LNPK - - 3
Lembaga Non Struktural - -
Pemerintah Provinsi - -
Pemerintah Kabupaten 2 3 9 35 2
Pemerintah Kota - 1 7 1
DPRD Provinsi 1 1 2 2
DPRD Kabupaten 1 3 8 13 4
DPRD Kota - 2 3 1
Universitas (PTN/PTS) 1
Unit Eselon 1 Kemenkumham 1
Jumlah 4 8 33 55 27 127

26. Provinsi
JDIH
100 %
1. Provinsi Bali
2. Provinsi Jawa Timur
3. Provinsi DKI Jakarta
4. Provinsi Kepulauan Riau

28. https://bphn.jdihn.go.id/

29. Aplikasi Standar Pengolahan Dokumen Hukum
Indonesian Legal Documentation and Information System
I.L.D.I.S
2018 2019 2020 2021
ILDIS
Ver 0.1
ILDIS
Ver 0.2
ILDIS
Ver 0.3

30. PENGGUNAAN APLIKASI ILDIS OLEH ANGGOTA JDIHN
ANGGOTA JDIHN Jumlah Pengguna ILDIS
Kementerian 6
Lembaga Negara 1
Lembaga Pemerintahan non Kementerian 5
Lembaga Non Struktural 3
Provinsi 3
DPRD Provinsi 9
Kabupaten 84
DPRD Kabupaten 70
Kota 17
DPRD Kota 15
PTN / PTS 5
Kantor Wilayah Kemenkumham 33
Unit Eselon 1 Kemenkumham 7
Grand Total 258
Status
:
6
Mei
2021

31. PORTAL jdihn.go.id

32. KHAZANAH DOKUMEN HUKUM NASIONAL
No Jenis Dokumen Jumlah
1 Produk Hukum Tk Pusat 61.438
2 Produk Hukum Tingkat Daerah 201.569
3 Produk Hukum Era Kolonial 25.649
4 Monografi Hukum 16.333
5 Artikel / Majalah Hukum 24.015
6 Yurisprudensi / Putusan 4.030
333.122
Kondisi : 24 MEI 2021

33. Produk Hukum Tingkat Pusat
• UUD
• TAP MPR
• UU
• UU Darurat
• Pengaturan Penguasa
Perang Tertinggi
• Perpu
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Presiden
• Peraturan Kementerian
• Peraturan Lembaga Negara
• Peraturan LPNK
• Peraturan Lembaga Non
Struktural
• …

34. Produk Hukum Tingkat Daerah
• Peraturan Pemerintah Provinsi
• Peraturan Pemerintah Kota
• Peraturan Pemerintah Kabupaten
• Peraturan DPRD Provinsi
• Peraturan DPRD Kota
• Peraturan DPRD Kabupaten
• Peraturan Gubernur
• Peraturan Walikota
• Peraturan Bupati
• Peraturan Desa
• Keputusan Gubernur
• Keputusan Walikota
• Keputusan Bupati
• Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi
• Keputusan Pimpinan DPRD Kota
• Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten
• Instruksi Gubernur
• Instruksi Walikota
• Instruksi Bupati
• Keputusan Rektor
• Keputusan Dekan
• Perjanjian Kerja Sama
• …

35. Produk
Hukum
Kolonial
• Staatsblad
• Statuten
• Osamu Seirei
• Osamu Kanrei

36. MONOGRAFI
HUKUM
• Buku Hukum
• Naskah Akademik
• Naskah Akademik Kemenkumham
• Penelitian Hukum dan HAM
• Pengkajian Hukum dan HAM
• Pengkajian Kebijakan Hukum dan HAM
• Penelitian Hukum
• Pengkajian Hukum
• Karya Tulis Ilmiah
• Kompendium Hukum
• Hasil Analisis dan Evaluasi
• Risalah Sidang
• …

37. YURISPRUDENSI
& PUTUSAN
• Putusan Mahkamah
Konstitusi
• Yurispridensi
(Mahkamah Agung)

39. T E R I M A K A S I H