Dokumen tersebut membahas pola hubungan antara Satuan Pengawasan Intern holding/induk dengan anak perusahaan, yang meliputi perencanaan audit, monitoring, pertemuan berkala, penjaminan mutu, serta penilaian risiko bisnis, kepatuhan, dan fraud pada tingkat holding. Dokumen tersebut juga menyebutkan peraturan yang mengatur tentang audit intern terintegrasi antara holding dan anak perusahaan.
2. Definisi
2
WHAT
Internal Auditing is an independent,
objective assurance and consulting
activity designed to add value and
improve an organization s operations. It
helps an organization accomplish its
objectives by bringing a systematic,
disciplined approach to evaluate and
improve the effectiveness of risk
management, control, and governance
processes.
The internal audit activity evaluates risk
exposures relating to the organization s
governance, operations and information
systems, in relation to:
• Effectiveness and efficiency of
operations.
• Reliability and integrity of financial and
operational information.
• Safeguarding of assets.
• Compliance with laws, regulations, and
contracts.
3. WHAT
✘ Pola Hubungan Profesi pada holding dan anak belum diatur secara khusus dalam
standar profesi/IPP
✘ Pengaturan yang ada yaitu oleh OJK:
○ POJK 18/2014 integrated governance
○ POJK 1/2019 audit intern
3
Article 24
(1) Parent Entities should have an independent Integrated Internal Audit Work unit.
(2) If a Parent Entity has already had an internal audit work unit, integrated internal audit duties can be carried
out by the existing internal audit work unit.
Article 25
An Integrated Internal Audit Work Unit has duties that at least include monitoring the implementation of
internal audit at each FSI within the Financial Conglomerate.
An Integrated Internal Audit Work Unit submits integrated internal audit reports to the Director appointed to
supervise FSIs within the Financial Conglomerate, the Board of Commissioners of the Main Entity, and the
Director who oversees the Main Entity’s compliance function.
4. POJK Integrated Internal Audit
Pasal 6
✘ k. bagi Bank yang merupakan perusahaan induk:
○ 1. menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak;
dan
○ 2. merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup
metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian
mutu.
✘ Pasal 10
○ larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta
pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank
termasuk dalam perusahaan anak;
5. POJK Integrated Internal Audit
Pasal 11 – CAKUPAN AUDIT
✘ (10) Kegiatan SKAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Bank secara keseluruhan
termasuk perusahaan anak, kantor cabang Bank, dan kegiatan Bank yang diserahkan kepada pihak
ekstern.
✘ FUNGSI SATUAN KERJA AUDIT INTERN DALAM KELOMPOK USAHA
Pasal 16 –
✘ (1) Bagi Bank yang merupakan perusahaan anak:
○ a. SKAI melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit
intern dari perusahaan induk; dan
○ b. Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari perusahaan induk
agar fungsi audit intern dari perusahaan induk menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan
kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada Bank, dengan tetap memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
✘ (2) Bagi Bank yang merupakan perusahaan induk, direktur utama dan Dewan Komisaris bertanggung
jawab memastikan pelaksanaan audit intern di perusahaan anak dilakukan dengan menggunakan
standar audit pada Bank.
✘ (3) Pelaksanaan audit intern di perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha perusahaan anak.
6. 6
SPI BUMN & Anak Perusahaan SE/MBU/07/2019
Direksi agar meningkatkan tata kelola pegawasan melalui pengaturan kewenangan SPI BUMN dalam
rangka menilai dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, kecukupan pengendalian internal dan
tata kelola serta pengaturan mekanisme koordinasi pengawasan intern pada BUMN dan anak
perusahaan BUMN guna memastikan kecukupan cakupan audit dan kualitas dari pendekatan audit.
SPI BUMN melakukan pengawasan internal atas semua area kegiatan operasional dan bisnis BUMN
serta dapat berkoordinasi dengan fungsi pengawasan internal lainnya di anak perusahaan BUMN yang
dituangkan dalam piagam pengawasan internal BUMN yang dalam pelaksanaan dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undagan dan tata kelola yang ditetapkan/berlaku.
7. 7
WHY
Penilaian Maturitas Tata Kelola holding/induk dan anak perusahaan yang baik
(Good Holding-Subsidiary Governance) ditujukan untuk memberikan penilaian
dan masukan atas area of improvement atas struktur dan proses
governance, risiko dan kepatuhan agar pola hubungan dengan anak
perusahaan dapat mendukung penciptaan hasil/manfaat yang optimal bagi
kinerja BUMN.
ISU STRATEGIS
8. 8
Bagaimana Kerangka
hubungan SPI
holding/induk dan anak
perusahaan yang baik
HOW
Pola Hubungan:
• Perencanaan Audit
• Monitoring
• Pertemuan berkala
• QA
• Konsultasi
Risiko Holding:
• Risiko bisnis
• Risiko Kepatuhan
• Risiko fraud
9. Direktorat Pengawasan BU Agrobisnis,
Infrastruktur dan Perdagangan
Deputi Akuntan Negara
BPKP Kantor Pusat
Jl Pramuka 33 Jakarta 13120
9
www.bpkp.go.id
Tlp/Fax
(021) 85908067
WHERE