17. Muhamad Ilhamy Setyahadi 1
Danu Maryoto Teguh 1
Satriawansyah Urbaya 2
1. Anggota HOGSI, POGI
2. Tim IT POGI Cabang Surabaya
Terima Kasih
17
Editor's Notes
Topik yang akan dipresentasikan adalah:
Audit Maternal Perinatal-Surveilans & Respon
Digitalisasi proses AMP-SR
Kontribusi MPDN dalam AMP-SR
Ringkasan
Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) merupakan Notifikasi secara Digital dari proses Audit Maternal Perinatal - Surveilans & Respons (AMP-SR)
Maternal Death Surveilance and Response (MDSR) adalah pendekatan yang diluncurkan WHO bersama mitra pada tahun 2012 yang bertujuan untuk mengurangi kematian ibu yang dapat dicegah di masa mendatang, melibatkan unsur surveilans, analisis, dan respon.
MDSR diadopsi Kemenkes dan ditambah komponen Perinatal menjadi MPDSR,
Kemudian ditranslasikan dalam Bahasa Indonesia menjadi AMP-SR
Ringkasan:
Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) merupakan Notifikasi secara Digital dari proses Audit Maternal Perinatal - Surveilans & Respons (AMP-SR)
Dengan MPDN pelaporan kematian maternal & perinatal dilakukan secara cepat dan terstruktur, dengan memanfaatkan teknologi informatika terkini.
MPDN dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas Surveilans Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir
Terdapat 2 varian: MPDN dan DemoMPDN
MPDN dapat diakses menggunakan Aplikasi Web dan Aplikasi Android
Kematian Maternal (Ibu) adalah
Kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/ cedera
Kematian Perinatal (definisi diperluas) adalah
Kematian janin sejak usia kehamilan 28 minggu (196 hari) sampai usia 28 hari setelah kelahiran
Definisi Kematian Perinatal ini merupakan kesepakatan Indonesia sejak 2020 berdasarkan berbagai sumber (ICD, WHO, UNICEF, UNFPA, USAID)
Terdapat 2 perhitungan angka kematian: RATIO & RATE
Maternal Mortality RATIO: denominatornya adalah Kelahiran Hidup (KH)
Maternal Mortality RATE: denominatornya adalah Wanita Usia Subur (WUS)
MM Ratio
Paling banyak digunakan untuk mengukur Angka Kematian Ibu karena menggambarkan Risiko Obstetrik (Risiko yang terjadi setelah ibu hamil)
Menggambarkan beberapa faktor yang berperan dalam terjadinya kematian maternal
Menggambarkan status kesehatan perempuan secara keseluruhan dan fungsi sistem kesehatan yang meliputi: Kesetaraan gender, Pelayanan kesehatan
Bermanfaat untuk advokasi
MM Rate
Lebih mengukur risiko apabila akan hamil (misalnya: fertilitas)
Menggambarkan faktor penyebab kematian maternal dan intervensi yang diperlukan
Bermanfaat untuk mencari intervensi yang tepat untuk mencegah kematian
Pencatatan Sipil & Statistika Hayati (Civil Registration & Vital Statistic)
Mencatat kematian Laki-laki & Perempuan SEJAK DILAHIRKAN sampai USIA KAPANPUN
Periode perinatal adalah sejak usia kehamilan 28 minggu, sampai 28 hari pasca lahir
Perinatal IN (Peri IN) adalah Laporan kematian Laki-laki & Perempuan SEJAK USIA KEHAMILAN 28 minggu sampai 28 hari PASCA LAHIR
Maternal IN (Mama IN) adalah Laporan kematian Perempuan usia 15-49 tahun APAPUN SEBABNYA
Peri IN dan Mama IN merupakan komponen dalam Surveilans Kematian Ibu (SKI)
Maternal Death Surveilance and Response (MDSR) adalah pendekatan yang diluncurkan WHO bersama mitra pada tahun 2012 yang bertujuan untuk mengurangi kematian ibu yang dapat dicegah di masa mendatang, melibatkan unsur surveilans, analisis, dan respon.
MDSR diadopsi Kemenkes dan ditambah komponen Perinatal menjadi MPDSR, ditranslasikan dalam Bahasa Indonesia menjadi AMP-SR
Proses Surveilans terdiri dari 3 proses: Identifikasi, Notifikasi dan Kodifikasi
Proses Analisis meliputi Pelaporan, Pengkajian terhadap kematian maternal, diikuti dengan Rekomendasi kegiatan.
Proses Respon meliputi sejumlah kegiatan manajemen program yang berfokus untuk mencegah kematian ibu di masa mendatang.
Terdapat 4 fase AMP-SR di Indonesia:
Fase Notifikasi
Fase Kodifikasi
Fase Analisis
Fase Respons
SURVEILANS & PELAPORAN AMP SR
TEMPAT MENINGGAL (batas < 6 bulan)
INFORMASI terjadinya kematian dilakukan oleh RS/ Puskesmas kepada Dinkes Tempat Kematian (IK)
Dinkes Tempat Kematian melakukan PELACAKAN kematian dengan membuat Surat Permintaan RM/RMP ke RS/Puskesmas dan OV ke Puskesmas
RS/ Puskesmas mengirimkan RM/ OV ke Dinkes Tempat Meninggal
Dinkes Tempat Meninggal mengirimkan berkas (RM/RMP/OV) ke Dinkes Domisili
DOMISILI (batas > 6 bulan, tempat terlama selama kehamilan)
Dinkes Domisili menerima berkas dari Dinkes Tempat Meninggal
Dinkes Domisili melakukan PELACAKAN kematian dengan membuat Surat Permintaan RMP ke RS/Puskesmas dan OV ke Puskesmas
RS/ Puskesmas mengirimkan RM/ OV ke Dinkes Domisili
Dinkes Domisili berkewajiban MELAKUKAN LOKAKARYA PENGKAJIAN
SESUAI KTP
Bila Dinkes Domisili berbeda dengan Dinkes sesuai KTP, maka Dinkes Domisili mengirimkan laporan kepada Dinkes sesuai KTP
Dinkes sesuai KTP mencatat sebagai Angka Kematian di wilayah kerjanya
SURVEILANS
Informasi Kematian menggunakan MPDN
MPDN akan memproses dan memberikan PENUGASAN untuk proses berikutnya:
A. Untuk RS/ Faskes/ Puskesmas di Kab/Kota TEMPAT MENINGGAL
Kepada RS/ Faskes perantara, untuk membuat laporan RMP (Ringkasan Medik Perantara)
Kepada RS/ Faskes tempat kematian, untuk membuat laporan RM (Ringkasan Medik)
Kepada Puskesmas yang wilayah kerjanya merupakan tempat meninggal, untuk membuat OV (Otopsi Verbal)
B. Untuk RS/Faskes/Puskesmas di Kab/Kota DOMISILI
Kepada RS/ Faskes perantara, untuk membuat laporan RMP (Ringkasan Medik Perantara)
Kepada Puskesmas yang wilayah kerjanya merupakan tempat meninggal, untuk membuat OV (Otopsi Verbal)
Khusus Dinkes Kab/Kota DOMISILI, mempunyai kewenangan untuk meminta data penduduknya yang dilaporkan kepada Dinkes Kab/Kota TEMPAT MENINGGAL
PELAPORAN
RS/ Faskes/ Puskesmas yang telah menerima PENUGASAN, pada saat mengakses MPDN dapat melihat Daftar Kematian untuk dilakukan tindak lanjut yang sesuai, dalam waktu maksimal 14 hari
RS/ Faskes/ Puskesmas untuk mengisi Formulir yang sesuai (OV, RM, RMP) untuk setiap kasus.
Laporan tersebut akan masuk ke Dinkes Kab/Kota di atasnya (tidak boleh lintas batas)
Khusus Dinkes Kab/Kota DOMISILI, mempunyai kewenangan untuk meminta data penduduknya yang dilaporkan kepada Dinkes Kab/Kota TEMPAT MENINGGAL
PELAPORAN
Otopsi Verbal (OV) digunakan untuk mengumpulkan data dari selain fasyankes
Ringkasan Medik (RM) digunakan untuk mengumpulkan data dari fasyankes tempat kematian terjadi
Ringkasan Medik Perantara (RMP) digunakan untuk mengumpulkan data dari fasyankes yang dilalui dalam proses penatalaksanaan kasus
Termasuk Fasyankes berdasarkan PP 47/2016 terdiri dari
Tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan
Pusat Kesehatan Masyarakat
Klinik
Rumah Sakit
Apotek
Unit Transfusi Darah
Laboratorium Kesehatan
Optikal
Pada kasus alamat meninggal berbeda dengan alamat domisili dan/atau alamat KTP maka laporan dari tempat meninggal dapat dilihat oleh Verifikator Alamat Domisili dan Verifikator Alamat KTP.
Verifikator Alamat KTP tidak berhak melakukan penolakan terhadap kasus dengan NIK yang sesuai, walaupun kasus tersebut tidak berdomisili di wilayah kerjanya.
Verifikator Alamat Domisili berhak untuk menyatakan PENOLAKAN apabila setelah dipelajari dan diyakini bahwa kasus tersebut TIDAK ADA di wilayah kerjanya.
Data yang disengketakan dan ditolak oleh Verifikator Alamat Domisili tersebut dinyatakan sebagai data Orphan, pada informasi MPDN diberi tanda O (Orphan).
Apabila tidak diperoleh kesepakatan tentang domisili kasus (sesuai Alamat Meninggal atau Alamat Domisili) maka Verifikator Alamat Meninggal menyatakan PENOLAKAN DITERIMA. Pada informasi MPDN diberi tanda P (Penolakan diterima) dan pada kode unik kasus diberi tanda S (Sengketa)
Selanjutnya data menjadi milik wilayah di atasnya. Bila sengketa dalam satu Propinsi, data menjadi milik Propinsi Alamat Mati. Bila lintas batas Propinsi, data menjadi milik Nasional.
Yang perlu diperbaiki adalah adanya pengkinian data dinamis mobilitas penduduk, sehingga penduduk terdeteksi domisili yang benar. MPDN siap untuk dilakukan bridging dengan Dukcapil Kemdagri
Pilihan Jabatan mempengaruhi hak akses
Hak akses meliputi akses sebagai Penerima dan akses sebagai Pelapor
Hak akses sebagai Penerima
Jabatan Bupati/ Walikota/ Gubernur/ Kementerian Kesehatan hanya memerlukan data resume (agregat) untuk penyusunan kebijakan, tidak memerlukan data detail personal.
Jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (beserta jejaringnya) memerlukan data detail (personal) guna pelacakan kasus dan persiapan lokakarya Audit Maternal Perinatal.
Hak akses sebagai Pelapor
Dokter umum & Bidan dari Rumah Sakit/ Klinik/ Praktik swasta hanya bisa melaporkan kematian yang terjadi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit/Klinik tersebut) atau dalam perjalanan menuju/ keluar dari Rumah Sakit tersebut
Dokter umum Puskesmas & Bidan Puskesmas/ Desa bisa melaporkan kematian yang terjadi di seluruh wilayah kerjanya. Tidak berhak melaporkan kematian yang terjadi di luar wilayah kerjanya, walaupun kasus tersebut adalah penduduk
Pilihan Jabatan mempengaruhi hak akses
Hak akses meliputi akses sebagai Penerima dan akses sebagai Pelapor
Hak akses sebagai Penerima
Jabatan Bupati/ Walikota/ Gubernur/ Kementerian Kesehatan hanya memerlukan data resume (agregat) untuk penyusunan kebijakan, tidak memerlukan data detail personal.
Jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (beserta jejaringnya) memerlukan data detail (personal) guna pelacakan kasus dan persiapan lokakarya Audit Maternal Perinatal.
Hak akses sebagai Pelapor
Dokter umum & Bidan dari Rumah Sakit/ Klinik/ Praktik swasta hanya bisa melaporkan kematian yang terjadi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit/Klinik tersebut) atau dalam perjalanan menuju/ keluar dari Rumah Sakit tersebut
Dokter umum Puskesmas & Bidan Puskesmas/ Desa bisa melaporkan kematian yang terjadi di seluruh wilayah kerjanya. Tidak berhak melaporkan kematian yang terjadi di luar wilayah kerjanya, walaupun kasus tersebut adalah penduduk
Ringkasan:
Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) merupakan Notifikasi secara Digital dan menjadi Pintu Gerbang Utama dari proses Audit Maternal Perinatal - Surveilans & Respons (AMP-SR) secara digital
MPDN memberikan data yang detail dan akurat guna mempermudah proses AMP-SR selanjutnya
Dengan MPDN pelaporan kematian maternal & perinatal dapat ditindak lanjuti secara terstruktur dan dapat dipantau oleh berbagai tingkat pengampu kepentingan
MPDN perlu ditunjang dengan pengkinian data dinamis mobilitas penduduk dari Dukcapil Kemdagri
MPDN siap untuk bridging dengan aplikasi lain
Terima Kasih
Semoga Allah SWT meridhoi upaya ini dan bisa menjadi amal jariyah kita semua.
Aamiin... Ya robbal ‘alamiin
Laporan yang CEPAT dan AKURAT
Disebut CEPAT karena data dapat segera mencapai pengampu kebijakan tingkat daerah sampai pusat segera setelah data terkirim melalui MDN. Dalam Buku Pedoman AMP disebutkan adanya kematian maternal dilaporkan ke Puskesmas (bila terjadi di masyarakat/FKTP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (bila terjadi di RS/FKTL) setempat dalam waktu 3 hari (Buku Pedoman AMP di Tingkat Kabupaten/ Kota, 2014, halaman 24).
Disebut AKURAT karena dilakukan pemutakhiran data setiap 10 menit, pada koneksi internet yang lancat pemutakhiran data dapat terjadi setiap 6 menit.
MPDN mengenali data duplikat. Guna menghindari terjadinya duplikasi data dilakukan 2 kondisi:
Apabila diketahui NIK, maka data baru akan ditolak
Apabila NIK tidak diketahui, akan dilakukan proses triangulasi data, kemudian data yang dicurigai sebagai duplikat akan ditampilkan berurutan sehingga mudah dikenali oleh Verifikator Kabupaten/ Kota, untuk dilakukan verifikasi terhadap data pertama dan anulir terhadap data duplikat
Pada proses verifikasi data duplikat ini maka:
Data yang pertama muncul apabila belum lengkap, dilengkapi berdasarkan informasi yang ada pada laporan lainnya. Setelah lengkap dinyatakan sebagai Data diverifikasi,
Data laporan lainnya dinyatakan sebagai Data duplikat. Data duplikat tidak ditampilkan pada Tampilan Umum (dashboard) dan Tampilan Khusus (Daftar Kematian/ Rekapitulasi).
Informasi status data MPDN
U Unferified
V Verified
F Final
X Data tanpa NIK
N Data valid tanpa NIK
O Orphan
P Penolakan diterima
Aplikasi MDN secara otomatis menyesuaikan cara pengiriman data yang tersedia di suatu lokasi. Dipilih paling cepat, murah dan mampu laksana. Urutan prioritas yang digunakan adalah Internet (fiberoptik, kabel, nirkabel), GSM 4G (WiBro, CDMA), GSM 3G (GPRS/EDGE) dan GSM 2G (SMS).
Apabila pada suatu saat terjadi kegagalan mengirim data ke server karena masalah konektifitas, maka data tersimpan dalam memori gawai sampai terdapat koneksi pada kesempatan pertama.
Pengiriman dan penerimaan laporan dapat menggunakan jejaring internet (website) dan aplikasi telepon cerdas
Peran Dinkes Kabupaten/Kota
TEMPAT MENINGGAL (batas < 6 bulan)
INFORMASI terjadinya kematian dilakukan oleh RS/ Puskesmas kepada Dinkes Tempat Kematian (IK)
Dinkes Tempat Kematian melakukan PELACAKAN kematian dengan membuat Surat Permintaan RM/RMP ke RS/Puskesmas dan OV ke Puskesmas
RS/ Puskesmas mengirimkan RM/ OV ke Dinkes Tempat Meninggal
Dinkes Tempat Meninggal mengirimkan berkas (RM/RMP/OV) ke Dinkes Domisili
DOMISILI (batas > 6 bulan, tempat terlama selama kehamilan)
Dinkes Domisili menerima berkas dari Dinkes Tempat Meninggal
Dinkes Domisili melakukan PELACAKAN kematian dengan membuat Surat Permintaan RMP ke RS/Puskesmas dan OV ke Puskesmas
RS/ Puskesmas mengirimkan RM/ OV ke Dinkes Domisili
Dinkes Domisili berkewajiban MELAKUKAN LOKAKARYA PENGKAJIAN
SESUAI KTP
Bila Dinkes Domisili berbeda dengan Dinkes sesuai KTP, maka Dinkes Domisili mengirimkan laporan kepada Dinkes sesuai KTP
Dinkes sesuai KTP mencatat sebagai Angka Kematian di wilayah kerjanya
Peran Dinkes Kabupaten/Kota
TEMPAT MENINGGAL (batas < 6 bulan)
INFORMASI terjadinya kematian dilakukan oleh RS/ Puskesmas kepada Dinkes Tempat Kematian (IK)
Dinkes Tempat Kematian melakukan PELACAKAN kematian dengan membuat Surat Permintaan RM/RMP ke RS/Puskesmas dan OV ke Puskesmas
RS/ Puskesmas mengirimkan RM/ OV ke Dinkes Tempat Meninggal
Dinkes Tempat Meninggal mengirimkan berkas (RM/RMP/OV) ke Dinkes Domisili
DOMISILI (batas > 6 bulan, tempat terlama selama kehamilan)
Dinkes Domisili menerima berkas dari Dinkes Tempat Meninggal
Dinkes Domisili melakukan PELACAKAN kematian dengan membuat Surat Permintaan RMP ke RS/Puskesmas dan OV ke Puskesmas
RS/ Puskesmas mengirimkan RM/ OV ke Dinkes Domisili
Dinkes Domisili berkewajiban MELAKUKAN LOKAKARYA PENGKAJIAN
SESUAI KTP
Bila Dinkes Domisili berbeda dengan Dinkes sesuai KTP, maka Dinkes Domisili mengirimkan laporan kepada Dinkes sesuai KTP
Dinkes sesuai KTP mencatat sebagai Angka Kematian di wilayah kerjanya
Maternal Death Surveilance and Response (MDSR) adalah pendekatan yang diluncurkan WHO bersama mitra pada tahun 2012 yang bertujuan untuk mengurangi kematian ibu yang dapat dicegah di masa mendatang, melibatkan unsur surveilans, analisis, dan respon.
Maternal Death Surveilance and Response (MDSR) adalah pendekatan yang diluncurkan WHO bersama mitra pada tahun 2012 yang bertujuan untuk mengurangi kematian ibu yang dapat dicegah di masa mendatang, melibatkan unsur surveilans, analisis, dan respon.