Dokumen ini membahas kebijakan terkait Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk usaha dan kegiatan yang sudah berjalan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dokumen ini menjelaskan perubahan kriteria dan mekanisme pengenaan DELH/DPLH, persyaratan penyusunan DELH/DPLH, serta muatan yang har
SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. Dokumen ini menjelaskan pengertian, tujuan, format dan proses penyusunan SOP agar dilaksanakan dengan efektif dan konsisten.
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan aset desa di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum, pengertian, tujuan, dan permasalahan pengelolaan aset desa serta kebijakan Kemendagri untuk meningkatkan pengelolaan aset desa.
Rembuk stunting merupakan diskusi terarah untuk mengkonsolidasikan usulan kegiatan pencegahan stunting berdasarkan data pemetaan lima paket layanan, mendapatkan komitmen kalurahan, dan menyepakati kegiatan tahun berjalan dan selanjutnya. Peserta rembuk meliputi pamong desa, tenaga kesehatan, pendidik, dan organisasi masyarakat. Tujuannya menyepakati strategi, pelaksanaan, dukungan kelembagaan unt
Dokumen ini membahas kebijakan terkait Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk usaha dan kegiatan yang sudah berjalan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dokumen ini menjelaskan perubahan kriteria dan mekanisme pengenaan DELH/DPLH, persyaratan penyusunan DELH/DPLH, serta muatan yang har
SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. Dokumen ini menjelaskan pengertian, tujuan, format dan proses penyusunan SOP agar dilaksanakan dengan efektif dan konsisten.
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan aset desa di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum, pengertian, tujuan, dan permasalahan pengelolaan aset desa serta kebijakan Kemendagri untuk meningkatkan pengelolaan aset desa.
Rembuk stunting merupakan diskusi terarah untuk mengkonsolidasikan usulan kegiatan pencegahan stunting berdasarkan data pemetaan lima paket layanan, mendapatkan komitmen kalurahan, dan menyepakati kegiatan tahun berjalan dan selanjutnya. Peserta rembuk meliputi pamong desa, tenaga kesehatan, pendidik, dan organisasi masyarakat. Tujuannya menyepakati strategi, pelaksanaan, dukungan kelembagaan unt
Keputusan Kepala Desa Cilayung menunjuk kader Posyandu di 11 Posyandu di Desa Cilayung untuk mendukung program kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Kader Posyandu akan melakukan pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita serta mencatat dan melaporkan hasilnya.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merangkum tentang sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 mengenai penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah Regional II yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dokumen tersebut menjelaskan tentang regulasi dan tahapan penerapan SPM sesuai peraturan tersebut serta capaian penerapan SPM di seluruh Indonesia berdasarkan laporan tahun 2021.
Penugasan mpi 1 surveilans penyakit potensial klb wabah di puskesmasRomaYuliana4
Dokumen tersebut berisi format hasil penugasan menghitung ukuran epidemiologi dasar seperti proporsi, insiden, prevalensi, rasio, dan target kontak tracing untuk penyakit DBD dan COVID-19 di dua kecamatan di Kabupaten Tanah Subur tahun 2019 beserta data-datanya. Dokumen selanjutnya memberikan outline penugasan menganalisis data penyakit tersebut, merekomendasikan tindakan, dan menyebarkan hasilnya.
Dokumen tersebut merupakan laporan penilaian sanitasi rumah yang meliputi tujuan, metode pengumpulan data, kriteria penilaian, dan cara penilaian rumah. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan lingkungan perumahan dan masalah yang perlu diselesaikan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan, lalu dirangkum dalam kartu rumah. Rumah dinilai berdasarkan sarana sanitasi, kondisi rumah
PT Bukit Rimba Makmur berencana membangun pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) 30 kVA untuk memenuhi kebutuhan listrik Mess pembibitan mereka. Rencana tersebut mencakup desain sarana dan prasarana pengendalian emisi, pemantauan kualitas udara secara berkala, serta internalisasi biaya lingkungan ke dalam anggaran proyek.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak air permukaan di Provinsi Banten. Ringkasannya adalah:
1) Dokumen menjelaskan definisi, dasar hukum, jenis-jenis, dan struktur pajak daerah termasuk pajak air permukaan di Provinsi Banten.
2) Dibahas pula target penerimaan pajak air permukaan berdasarkan wilayah dan instansi pelaksana di Provinsi Banten untuk tahun 2018.
3) Terdapat rekom
Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...infosanitasi
Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya menetapkan Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan yang terdiri dari beberapa juknis untuk membantu pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta pengelolaan sistem penyediaan air minum perdesaan oleh berbagai pihak.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Secara garis besar membahas tentang tujuan, kebijakan, prinsip, etika pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku pengadaan, perencanaan, persiapan, pemilihan pengadaan, serta pengadaan untuk pelaksanaan penelitian.
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (bagian 1/5)infosanitasi
Dokumen ini membahas strategi nasional sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Indonesia. STBM diperkenalkan pada tahun 2004 untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sanitasi masyarakat secara nasional melalui pendekatan berbasis masyarakat. Pendekatan sebelumnya gagal meningkatkan akses sanitasi dan perubahan perilaku, sehingga dibutuhkan pendekatan baru seperti STBM. STBM telah diterapkan di lebih dari 200 kab
Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdfMahmudahLubis1
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, termasuk kerangka hukum, prinsip-prinsip, dan tahapan proses perencanaan anggaran daerah."
Keputusan Kepala Desa Cilayung menunjuk kader Posyandu di 11 Posyandu di Desa Cilayung untuk mendukung program kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Kader Posyandu akan melakukan pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita serta mencatat dan melaporkan hasilnya.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merangkum tentang sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 mengenai penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah Regional II yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dokumen tersebut menjelaskan tentang regulasi dan tahapan penerapan SPM sesuai peraturan tersebut serta capaian penerapan SPM di seluruh Indonesia berdasarkan laporan tahun 2021.
Penugasan mpi 1 surveilans penyakit potensial klb wabah di puskesmasRomaYuliana4
Dokumen tersebut berisi format hasil penugasan menghitung ukuran epidemiologi dasar seperti proporsi, insiden, prevalensi, rasio, dan target kontak tracing untuk penyakit DBD dan COVID-19 di dua kecamatan di Kabupaten Tanah Subur tahun 2019 beserta data-datanya. Dokumen selanjutnya memberikan outline penugasan menganalisis data penyakit tersebut, merekomendasikan tindakan, dan menyebarkan hasilnya.
Dokumen tersebut merupakan laporan penilaian sanitasi rumah yang meliputi tujuan, metode pengumpulan data, kriteria penilaian, dan cara penilaian rumah. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan lingkungan perumahan dan masalah yang perlu diselesaikan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan, lalu dirangkum dalam kartu rumah. Rumah dinilai berdasarkan sarana sanitasi, kondisi rumah
PT Bukit Rimba Makmur berencana membangun pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) 30 kVA untuk memenuhi kebutuhan listrik Mess pembibitan mereka. Rencana tersebut mencakup desain sarana dan prasarana pengendalian emisi, pemantauan kualitas udara secara berkala, serta internalisasi biaya lingkungan ke dalam anggaran proyek.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak air permukaan di Provinsi Banten. Ringkasannya adalah:
1) Dokumen menjelaskan definisi, dasar hukum, jenis-jenis, dan struktur pajak daerah termasuk pajak air permukaan di Provinsi Banten.
2) Dibahas pula target penerimaan pajak air permukaan berdasarkan wilayah dan instansi pelaksana di Provinsi Banten untuk tahun 2018.
3) Terdapat rekom
Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...infosanitasi
Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya menetapkan Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan yang terdiri dari beberapa juknis untuk membantu pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta pengelolaan sistem penyediaan air minum perdesaan oleh berbagai pihak.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Secara garis besar membahas tentang tujuan, kebijakan, prinsip, etika pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku pengadaan, perencanaan, persiapan, pemilihan pengadaan, serta pengadaan untuk pelaksanaan penelitian.
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (bagian 1/5)infosanitasi
Dokumen ini membahas strategi nasional sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Indonesia. STBM diperkenalkan pada tahun 2004 untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sanitasi masyarakat secara nasional melalui pendekatan berbasis masyarakat. Pendekatan sebelumnya gagal meningkatkan akses sanitasi dan perubahan perilaku, sehingga dibutuhkan pendekatan baru seperti STBM. STBM telah diterapkan di lebih dari 200 kab
Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdfMahmudahLubis1
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, termasuk kerangka hukum, prinsip-prinsip, dan tahapan proses perencanaan anggaran daerah."
Sistem Kesehatan Daerah 01 - Konsep Desentralisasi dan Otonomi DaerahSuprijanto Rijadi
Serial Presentasi ini terkait dengan Pengembangan Sistem Kesehatan Daerah di 34 Provinsi dan 503 Kab/Kota di Indonesia.
Untuk memahami perlunya Pemda Kab/Kota membuat Perda Sistem Kesehatan Daerah, perlu diketahui dulu konsep tentang Desentralisasi Kesehatan dan Otonomi Daerah Bidang Kesehatan
Aspek Perencanaan dan Penganggaran dalam Penyusunan Memorandum Program Sektor...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas mengenai kerangka perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah. Secara singkat, dibahas mengenai perencanaan strategis jangka panjang dan tahunan melalui dokumen seperti RPJPD, RKPD, KUA, dan PPAS. Selanjutnya dibahas mengenai penganggaran melalui proses penyusunan RKA-SKPD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD,
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri di bidang perencanaan dan penganggaran pemerintahan daerah, perizinan, serta upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan dan mencegah korupsi."
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)."
Dokumen tersebut membahas tentang politik anggaran dan strategi pem bahasan perubahan APBD. Secara garis besar membahas tentang siklus penyusunan anggaran daerah, dasar hukum perubahan APBD, jadwal penyusunan KU-P dan PPAS-P, penyusunan DPPA-SKPD, dan klasifikasi belanja.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan daerah khususnya penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ringkasannya adalah: (1) DAK dianggarkan sebagai pendapatan daerah sesuai pagu alokasi APBN, (2) bila pagu alokasi DAK terlambat, dapat ditampung lewat perubahan penjabaran APBD, (3) penganggaran DAK
Direktorat Pemmerintahan Desa dan Kelurahan menjelaskan tentang otonomi asli desa, tugas-tugas desa, dan sumber pendapatan desa. Desa diberi kewenangan untuk mengatur sejumlah urusan publik dan mendapatkan bagian dari pajak, retribusi, dan dana perimbangan untuk membiayai program dan pelayanan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan landasan hukum Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta tata kelola keuangan BLUD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan kas, piutang, utang, investasi, kerjasama, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang, hingga pengelolaan surplus dan defisit anggaran BLUD.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Termasuk didalamnya adalah tentang pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, penyusunan APBDesa, perubahan APBDesa, alokasi dana desa, dan penggunaan dana desa.
3. Kebijakan pen
Dokumen tersebut membahas proses penatausahaan keuangan SKPD sesuai peraturan pemerintah dan pemerintah daerah, meliputi penyusunan DPA, pengajuan dan pencairan dana melalui berbagai dokumen seperti SPD, SPP, SPM, dan SP2D.
Similar to INSTRUMENTASI TATA KELOLA KEUANGAN BLUD JULI 2.pdf (20)
INSTRUMENTASI TATA KELOLA KEUANGAN BLUD JULI 2.pdf
1. TATA KELOLA MANAJEMEN DAN ASET :
INSTRUMENTASI TATA KELOLA
KEUANGAN DI PUSKESMAS
DISAMPAIKAN PADA :
PELATIHAN MANAJEMEN PUSKESMAS
DI BALAI PELATIHAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN DIY
YOGYAKARTA, 27 JULI 2023
2. DASAR HUKUM
• Perbup KP No. 64/2020 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan
Umum Daerah Bidang Kesehatan.
• Perbup KP No. 87/2021 Tentang Pola Tata
Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada
UPTD PUSKESMAS
• Perbup KP No. 90/2021 Tentang Pedoman
Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum
Daerah Bidang Kesehatan.
7. PENDAPATAN
SKPD/UNIT KERJA
MASUK KE REK KASDA
TIDAK DAPAT DIGUNAKAN LANGSUNG
APBD BUKAN MERUPAKAN
PENDAPATAN
APBD MERUPAKAN KEWAJIBAN
PEMDA
BLUD
MASUK REK KAS BLUD
DIKELOLA DAN DIMANFAATKAN
SEPENUHNYA
APBD SBG PENDAPATAN
APBD MERUPAKAN KEWAJIBAN
PEMDA
BUMD/ PERUSDA
MASUK REK KAS BUMD/PERUSDA
DIGUNAKAN LANGSUNG
APBD ”PENYERTAAN MODAL”
TIDAK TERGANTUNG APBD
Fleksibilitas BLUD terkait pendapatan (dikecualikan dari PerUU-an):
Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan
UU 17/2003 ttg Keuangan Negara ✓Pasal 3 ayat (1); Pasal 3 ayat (6).
UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara ✓Pasal 13 ayat (2);
✓Pasal 16 ayat (2) dan (3).
PP 12/2019 ttg Pengelolaan Keuda ✓Pasal 205-2011
Permendagri 77/2020 ttg Pedoman Pengelolaan Keuda - Bab BLUD
7
8. BELANJA
SKPD/UNIT KERJA
TIDAK DAPAT MELEBIHI PAGU
ANGGARAN YG SUDAH
DITETAPKAN
BLUD
DANA BERSUMBER DARI JASA
LAYANAN (NON APBD), DAPAT
MELEBIHI PAGU ANGGARAN YG
SUDAH DITETAPKAN (AMBANG
BATAS/FLEXIBLE BUDGET) → DGN
MEMPERTIMBANGKAN VOLUME
KEGIATAN PELAYANAN, TERCANTUM
DLM RBA DAN DPA BLUD
BUMD/ PERUSDA
DIATUR SENDIRI
Fleksibilitas BLUD terkait Biaya/Belanja (dikecualikan dari PerUU-an):
Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan
UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara Pasal 17 ayat (2)
PP 12 / 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205-211
PMDN 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab BLUD
9. TARIF
SESUAI DGN KEBUTUHAN
DAN PERKEMBANGAN
KEADAAN, DGN
MEMPERTIMBANGKAN
KONTINUITAS DAN
PENGEMBANGAN
LAYANAN, DAYA BELI
MASY, SERTA KOMPETISI
YG SEHAT
SKPD/UNIT KERJA
• DITETAPKAN DGN PERATURAN DAERAH (PERDA)
BLUD
• DITETAPKAN DGN PERATURAN KDH
BUMD/PERUSDA
• DITETAPKAN DGN PERATURAN KDH
Fleksibilitas BLUD terkait Tarif (dikecualikan dari PerUU-an):
Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan
UU 28/2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Semua pembebanan pada masyarakat
ditetapkan dengan Peraturan Daerah
UU 25/2009 ttg Pelayanan Publik Pasal 31 ayat (4)
10. UTANG DAN PIUTANG
SKPD/UNIT KERJA
TIDAK DAPAT
MELAKUKAN UTANG
DAN PIUTANG
BLUD
DAPAT MELAKUKAN
UTANG DAN PIUTANG
→ PINJAMAN JK.
PANJANG DGN
PERSETUJUAN KDH
BUMD/ PERUSDA
DAPAT MELAKUKAN
UTANG DAN
PIUTANG
Fleksibilitas BLUD terkait Utang/Piutang (dikecualikan dari PerUU-an):
Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan
UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara Pasal 39 ayat (1), ayat (2)
PP 54/2005, diubah PP 30/2011 ttg Pinjaman Daerah -
10
11. Ka.
Puskesmas Pemimpin
BLUD
Ka. Sub Bag
Umum &
Kepeg
Pejabat
Keuangan
Staf
Urusan
Umum
Staf
Urusan
Kepeg
Staf
Urusan
Keuangan
Bendahara
Pejabat
Teknis
Kelp
Jab.Fung
Kelp
Jab Fung
POLA ORGANISASI BLUD PUSKESMAS
KPA
PPK Unit
SKPD
Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu
PPTK
PB 87/2021
12. MULTI DIMENSI PENYELENGGARAAN TUPOKSI
NO
ORGANISASI
PELAKSANA KEGIATAN
(OPKa)
ORGANISASI PENGELOLA
KEUANGAN (OPKu)
ORGANISASI
PENGADAAN BARANG
DAN JASA (OPBJ)
ORGANISASI
PENGELOLA BMD
1 Penanggung jawab
Program
Pengguna Anggaran (PA) /
Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)
PA/PB Pengguna Barang (PB)
2 Penanggungjawab
Kegiatan
PPK-SKPD Pejabat Pembuat
Komitmen (PPKom)
Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang
3 Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)
Pengurus Barang
Pengguna
4 Pelaksana/Anggota Bendahara Pejabat Pengadaan / Unit
Layanan Pengadaan
Pembantu Pengurus
Barang
5 Staf Administrasi Verifikator, Pembuat SPM,
Petugas Akuntansi
Pejabat Pemeriksa Hasil
Pekerjaan (x)
KPB ➔ Pengurus
Barang Pembantu
➔ Rangkap jabatan yang diperkenankan?
➔ Menuju Single Payment Salary, tidak ada kompensasi untuk peran ganda
13. Pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bidang pekerjaan
yang berbeda. Demikian juga proses pengadaan barang/jasa dan proses pembayaran atas
pengadaan barang dan jasa merupakan lingkup pekerjaan yang berbeda.
• Tugas kepala SKPD
seperti amanat Undang-
Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan
Negara adalah sebagai
pengguna anggaran (PA)
berujung pada kegiatan.
• Sementara itu, sebagai
pengguna barang (PB)
berujung hingga ke paket
pekerjaan.
• Tugas PPTK sebagai
Tenaga Pendukung
Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK).
14. Hubungan Organisasi dan Keterkaitan Kerja antara
PA/PB, PPKom dan PPTK
PA/PB
PPKom
PPTK
Paket PBJ
Proses pembayaran dan
pengendalian kegiatan
Tenaga pendukung dalam
paket PBJ sesuai permintaan
PPKom
15.
16. IMPLEMENTASI BLUD RSUD vs BLUD PUSKESMAS
DI KAB KULON PROGO
BLUD RSUD (UOBK) BLUD PUSKESMAS (UPTD)
Pemimpin BLUD RSUD bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretaris Daerah.
Pemimpin BLUD Puskesmas di bawah koordinasi kepala Dinas
Kesehatan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Renstra BLUD RSUD ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan
diketahui Kepala Dinas Kesehatan.
Renstra BLUD Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas
Kesehatan dan dikonsolidasikan dengan Renstra Dinas.
• BLUD RSUD memiliki kewenangan penuh dalam
penyusunan RBA.
• RBA BLUD RSUD disampaikan kepada PPKD dengan
tembusan Kepala Dinas Kesehatan.
RBA BLUD Puskemas disampaikan kepada Kepala Dinas
Kesehatan untuk dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD dan
selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
Pembiayaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun
pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan
Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
Pembiayaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke
dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/
dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan
Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara
Umum Daerah
SPD Tersendiri, SPP/SPM tersendiri (KPA rasa PA) SPD Dinkes, SPP/SPM ttd Kepala Dinkes
Laporan Keuangan dilampirkan Laporan Keuangan dikonsolidasikan/diintegrasikan
17. PEMDA diwakili
PPKD
SKPD B
UNIT SKPD B yg bertugas sbg
Konsolidator
RKA
Konsolidasi
RBA
UPT A
RBA
UPT B
RBA
UPT C
RBA
UPT D
SKPD A
RKA
RKA UNIT
SKPD
UPTD
UOBK
RBA
RKA
ALUR PENYUSUNAN RBA DAN RKA DARI UPTD SAMPAI KE PEMDA
TAPD
Telaah untuk
alokasi pada
APBD
18. Penganggaran
LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(DALAM TINJAUAN PROSES APBD)
Pelaksanaan /
Penatausahaan
Pelaporan/
Pertanggungjawaban
Input Proses Output/Input Proses Output/Input Proses Output
Kebijakan Umum APBD
Rencana
Kegiatan dan
Anggaran
APBD
Penatausahan &
Akuntansi
Laporan
Pelaksanaan APBD
Evaluasi
Kinerja
Hasil
Evaluasi
•RPJMD/RKPD
•Penjaringan Aspirasi
•Kinerja Masa Lalu
•Asumsi Dasar
• Kebijakan Pemerintah
(RPJM/RKPD/ Prioritas
Pembangunan)
• Prestasi Kerja
• Perda APBD
/Perbup
Penjabaran
•DPA SKPD
•Anggaran Kas
• SPD
•SPP/SPM, SP2D
•Catatan/
Register
• Semesteran
•Tahunan
Prioritas & Plafon
Anggaran Sementara
Siklis
Perencanaan
19. SPP
SPD
APBD
DPA
AKPD
SPM
LPJ
SP2D
PEM-
BUKUAN
SIKLUS PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH
KET. :
1. DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. AKPD : Anggaran Kas Pemerintah Daerah
3. SPD : Surat Penyediaan Dana
5. SPP : Surat Permintaan Pembayaran
6. SPM : Surat Perintah Membayar
7. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
8. LPJ : Laporan Pertanggungjawaban
KUA/
PPAS
RKA
20. KEBIJAKAN MEKANISME PEMBAYARAN
SPP/SPM/SP2D
Uang Persediaan (UP) Langsung (LS)
Ganti Uang
Persediaan (GU)
Tambahan Uang
Persediaan (TU)
Besaran UP ditentukan
berdasarakan Keputusan
Bupati
Diajukan untuk
mengisi kembali UP
Besaran GU
disesuaikan dengan
Presentase batas
minimal realisasi
penggunaan UP
yang ditetapkan oleh
BUD
Diajukan untuk
mendanai sub kegiatan
yang bersifat mendesak
LS-Gaji dan Tunjangan
LS-Pengadaaan barang dan
jasa kepada pihak ketiga
LS-Pihak ketiga lainnya
yang ditetapkan oleh
undang-undang
Besaran UP merupakan
besaran belanja yang
direncanakan, tidak
menggunakan mekanisme
TU & LS
Besaran UP dapat
dihitung berdasarkan
proporsi tertentu dari
keseluruhan anggaran
belanja yang ditetapkan
pada DPA-SKPD
Pertanggungjawaban penggunaan TU
dan penyetoran sisa TU maksimal 1
(satu) bulan sejak tanggal SP2D-TU
terbit. Ketentuan batas ini
dikecualikan untuk:
a. Kegiatan yang pelaksanaan
melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
b. Kegiatan mengalami perubahan
jadwal akibat peristiwa diluar
kendali PA/KPA
Batas jumlah pengajuan
TU harus persetujuan
PPKD
Diajukan untuk
pembayaran langsung
kepada pihak ketiga
seperti:
➔ memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
21. Penyesuaian Struktur APBD
STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH DALAM APBD
PP
58/05
PAD Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah
Dana
Perim-
bangan
Dana Bagi Hasil
DanaAlokasi Umum
DanaAlokasi Khusus
Lain-Lain
Pendapat
anYang
Sah
Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil dari Provinsi
Dana Penyesuaian dan Otsus
Bantuan Keuangan dari Prov Atau Pemda Lainnya
PP
12/19
PAD Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan
Transfer
Transfer
Pemerintah
Pusat
Dana Perimbangan
Dana Insentif Daerah
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimewaan
Dana Desa
Transfer antar-
Daerah
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Lain-Lain
Pendapatan
Yang Sah
Hibah
Dana Darurat
Lain-lain Pendapatan yang
ditetapkan pemerintah
22. PP
12/19
Belanja
Operasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanja Bunga
Belanja subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bansos
Belanja Modal
BelanjaTidakTerduga
Belanja
Transfer
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuangan
Penyesuaian Struktur APBD
STRUKTUR BELANJA DAERAH DALAM APBD
PP
58/05
BelanjaTidak
Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bansos
Belanja Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
BTT
Belanja
Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
Jasa
Belanja Modal
28. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD
SECARA
BERKALA KPD
PPKD
LAPORAN
PENDAPATAN
, BELANJA
DAN
PEMBIAYAAN
DANA
NON
APBD
MELAMPIRKAN
SPTJ
DISAMPAIKAN
KE Ka. SKPD
BERDASARKAN
LAPORAN DAN
SPTJ, Ka. SKPD
MENERBITKAN
SP3BP UTK
DISAMPAIKAN KE
PPKD
BERDASARKAN
SP3BP, PPKD
MELAKUKAN
PENGESAHAN
DGN
MENERBITKAN
SP2BP
DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN BLUD
MELAKUKAN
PENATAUSAHAAN
KEUANGAN PALING SEDIKIT
MELIPUTI HAL-HAL TSB/
PENATAUSAHAAN
PENDAPATAN
DAN BELANJA
PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN
DAN
PENGELUARAN
PENATAUSAHAAN
UTANG
DAN
PIUTANG
PENATAUSAHAAN
PERSEDIA-
AN, ASET TETAP
DAN INVESTASI
PENATAUSAHAAN
EKUITAS
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77. Perubahan RBA BLUD :
Pada Pasal 61 Ayat (4) Permendagri 79/2018 Menjelaskan
Bahwa BLUD Dapat Melakukan Pergeseran Rincian
Belanja, Sepanjang Tidak Melebihi Pagu Anggaran Dalam
Jenis Belanja Pada DPA Untuk Selanjutnya Disampaikan
Kepada PPKD.
Perubahan RBA dapat dilakukan karena 4 (empat) hal yaitu:
1. Pergeseran anggaran belanja BLUD;
2. Penggunaan ambang batas;
3. Penggunaan di atas ambang batas; dan
4. Penggunaan/Penyesuaian Silpa BLUD tahun
sebelumnya.
99. • BLU dapat melakukan kerjasama pemanfaatan aset (PMDN 79/2018), selanjutnya mengikuti
ketentuan pengelolaan BMD (PMDN 19/2016 Bab Pemanfaatan, PMDN 47/2021 :
Pembukuan dan Inventarisasi)
• Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi
BLU → pendapatan lain-lain BLUD
• Kerja Sama Operasi (KSO) atau Kerja sama Pemanfaatan (KSP) merupakan suatu bentuk
kerja sama yang dilakukan oleh satker BLU dengan mitra kerjasama, dalam mendayagunakan
aset dan/atau SDM yang dimiliki satker BLU dan/atau mitra kerjasama dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi satker BLU.
• Pendayagunaan aset pada kerja sama pemanfaatan/operasional BMD dilakukan oleh pihak
lain atau mitra dengan cara mengembangkan suatu aset BMD menjadi aset yang dapat
menghasilkan pendapatan (income producing asset).
• Sistem Bagi Hasil, Sewa Menyewa, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.
KERJASAMA PEMANFAATAN ASET