BIMTEK AHSP

1. PERATURAN MENTERI PUPR
NO.01 TAHUN 2022
Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan
Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung

2. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung
sim.ciptakarya.pu.go.id/balaibsbg/main/public
SEJARAH PEDOMAN AHSP
Analisis BOW
T
ahun 1921
SNI tahun1992
SNI tahun 2008
P
ermen PUPR11/ 2013
P
ermen PUPR28/ 2016
P
ermen PUPR01/ 2022

3. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung
sim.ciptakarya.pu.go.id/balaibsbg/main/public
KETENTUAN UMUM
Pasal 2
 PeraturanMenteri ini menjadi acuanBagi
Kementerian/Lembaga atau PemerintahDaerah dalam
melakukan perkiraan biaya pekerjaan yang menggunakan
sumber pembiayaan dari keuangan negara
 Dalamhal perkiraan biaya menggunakan sumber
pembiayaan di luar keuangan negara, dapat mengacu pada
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini
Pasal 3
 P
enyusunan perkiraan biaya pekerjaan
dilakukan untuk menghasilkan HPP,rencana
anggaran biaya, atau HPS.
 P
enyusunan perkiraan biaya pekerjaan
dilakukan melalui:
• AHSP;
• Analisis Biaya Penerapan SMKK

4. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung
sim.ciptakarya.pu.go.id/balaibsbg/main/public
Analisis Harga Satuan Pekerjaan
BIA
Y
A LANGSUNG
 Jumlah biaya : tenaga kerja + bahan +
peralatan
 Biaya langsung disusun melalui analisis
berdasarkan analisis HSDdan penghitungan
nilai koefisien berdasarkan data desain,
asumsisesuaikaidah keteknikan yang
digunakan dan metode kerja yang
berkeselamatan
Harga Satuan Pekerjaan merupakan jumlah dari
Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung
BIA
Y
A TIDAK LANGSUNG
 Jumlah dari : biaya umum+ keuntungan
 Biaya umumtermasuk biaya perbaikan dan
penanganan dampak dari kecelakaan
konstruksi
 Nilai biaya tak langsung 10% - 15% dari
biaya langsung

5. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung
sim.ciptakarya.pu.go.id/balaibsbg/main/public
Harga Satuan Dasar (HSD)
HSD Tenaga Kerja HSD Peralatan
HSD Bahan
(1) HSDtenaga kerja diperoleh dari:
a. Ketentuan pemda setempat berupa
upah minimumprovinsi atau
upah minimumkabupaten/ kota di
luar pajak
b. Badan Pusat Statistik; atau
c. Data hasilsurveidan data lainnya
yang dapat
dipertanggungjawabkan
(2)HSD tenaga kerja terdiri atas upah
pokok dan tunjangan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) HSDtenaga kerja dihitung untuk
setiap tenaga kerja
(1) HSDBahan terdiri atas:
a. HSDbahan baku;
b. HSDbahan olahan; dan/atau
c. HSDbahan jadi
(2) HSDbahan diperoleh dari
ketentuan yang terdiri atas:
a. Penetapan oleh kementerian/
Lembaga atau pemerintah daerah
setempat;
b. Data hasil analisis;
c. Data hasil survey; atau
d. Data lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan
(3) HSDbahan dihitung dengan
mengutamakan penggunaan produk
dalam negeri, TKDN,& produk ramah
lingkungan hidup
(1)HSDP
eralatan meliputi : biaya pasti
dan biaya operasi (mekanis)
(
2
)
P
erhitungan biaya operasi
dipengaruhi oleh Jumlah jamkerja
selama 1 (satu) tahun
(3)Dalampenyusunan HSDperalatan,
faktor efisiensi alat yang tertinggi
digunakan untuk memperoleh kapasitas
maksimum peralatan
(4)Untuk pekerjaan secara manual,
seluruh alat manual tidak
diperhitungkan dalam mata
pembayaran tertentu tetapi dianggap
sudah termasuk dalam Biaya Umumdan
Keuntungan.

6. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung
sim.ciptakarya.pu.go.id/balaibsbg/main/public
Perhitungan Nilai Koefisien
NILAI KOEFISIEN TENAGA KERJA KONSTRUKSI
Diperngaruhi oleh pengalaman dan tingkat
keahlian atau kemampuanmenyelesaikan
pekerjaan per satuan pengukuran
Nilai koefisien terdiri dari :
a. Nilai koefisien Tenaga Kerja Konstruksi
b. Nilai Koefisien Bahan
c. Nilai Koefisien Peralatan
NILAI KOEFISIN B
AHAN, Dipengaruhi oleh :
a. Spesifikasi Teknik
b. Faktor kehilangan bahan
c. Faktor konversi volume bahan
d. Kuantitas
e. Berat volume atau berat isi bahan
NILAI KOEFISIEN PERALATAN, dipengaruhi oleh :
a. Kapasitas alat
b. Faktor alat
c. Waktu siklus kerja alat
d. Kondisi lapangan
PEKERJAAN MANUAL
Nilai koefisien mengikutiketentuandalam
Peraturan Menteri ini (telah tersedia dalam table)
PEKERJAAN MEKANISDAN S
EMI MEKANIS
Diperoleh melalui perhitungan analisis produktivitas
dan disesuaikan dengan tipe peralatan,
karakteristik fisik bahan/material, metode kerja
yang digunakan, dan konsisi lapangan pekerjaan.

7. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung
sim.ciptakarya.pu.go.id/balaibsbg/main/public
KELOMPOK BIDANG AHSP
UMUM
Mencakup AHSPyang
berlaku di semua bidang :
a
. P
ekerjaan P
ersiapan
b
. P
ekerjaan Struktur
c
. P
ekerjaan Arsitektural
d
. P
ekerjaan P
erpipaan
e
. R
incian Biaya P
enerapan
SMKK
a. P
ekerjaan pintu air dan
peralatan hidromekanik
b. bendung;
c. jaringan irigasi;
d. pengaman sungai;
e. bendungan dan embung;
f. pengaman pantai;
g. infrastruktur rawa; dan
h. infrastruktur air tanah dan
air baku
SDA BM
a. Umum;
b
. P
enerapan SMKK;
c. Drainase;
d
. P
ekerjaan tanah dan
geosintetik
e
. P
ekerjaan preventif
f
. P
erkerasan berbutir dan
perkerasan beton semen
g
. P
ekerjaan aspal
h. Struktur
i. R
ehabilitasi jembatan
j. P
ekerjana harian dan lain-
lain; dan
k. P
ekerjaan pemeliharaan
CK & Perumahan
a. Persiapan;
b
. P
enerapan SMKK;
c. Struktur;
d. Arsitektur;
e. Mekanikal;
f. Elektrikal;
g. Plambing;
h. Lansekap dan Kawasan;
i. Eksterior bangunan; dan
j. Lain-lain
Dalamhal AHSPyangdiperlukan belum terdapat pada
bidangnya, penyusunan harga satuan pekerjaan menggunakan:
a. AHSPpada kelompok bidang;
b. referensi lain berdasarkan pendekatan standar nasional
Indonesia; atau
c. perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan
kaidah teknisyang disetujui oleh pimpinan tinggi madya
dan unit organisasi yang membidangi jasa konstruksi.

8. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung
sim.ciptakarya.pu.go.id/balaibsbg/main/public
PENGGUNAAN AHSP
Perancangan
• P
enyusunan HPP
Perencanaan Pengadaan
P
enyusunan R
encana
Anggaran Biaya
Persiapan Pengadaan
• P
enyusunan dan penetapan HPS
• P
enghitungan koefisien komponen untuk
penyesuaian harga
Pelaksanaan Pemilihan Jasa
• Evaluasi kewajaran harga dan/atau
evaluasi harga satuan timpang
Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, u/negosiasi:
• P
enambahan pokok pekerjaan baru
• P
enambahan kuantitaspekerjaan lebih dari 10%
dari kuantitasawal
• Penambahan kuantitas pekerjaan yang mempunyai
harga satuan timpang
Penggunaan AHSP pada Pekerjaan Konstruksi terintegrasi mengacu pada HSP Pekerjaan Konstruksi sejenis
dan/atau tipikal yang telah dilaksanakan sebelumnya dan disesuaikan dengan kondisi karakteristik pekerjaan
Penggunaan AHSP pada Pekerjaan Konstruksi secara swakelola maupun padat karya memperhatikan jenis
pekerjaan, metode pelaksanaan, peralatan, kondisi lapangan, keterampilan, dan kebutuhan tenaga kerja

9. PENGGUNAAN AHSP
1
Analisis Biaya
Penerapan SMKK
dilakukan untuk
menghasilkan
Biaya
penerapan SMKK
yang merupakan
biaya tersendiri
dan
bukan bagian dari
biaya umum
2
Penghitungan biaya
penerapan SMKK dilakukan
berdasarkan:
a. uraian pekerjaan, identifikasi
bahaya, penetapan risiko,
dan pengendalian bahaya di
dalam RKK;
b. pengendalian terkait lalu
lintas di RMLLP(bila ada);
c. pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup di dalam
RKPPL(jika ada)
Biaya penerapan
SMKK harus
dimasukkan
dengan
besaran sesuai
kebutuhan pada:
a. Daftar
K
uantitas
dan Harga;
atau
b. Daftar
Keluaran
dan Harga.
Biaya
Penerapan
S
MKK
dimasukkan
sebagai pokok
pekerjaan
tersendiri di
dalam s
uatu
Pekerjaan
K
ons
truks
i
Analisis
Biaya
P
enerapan
S
MKK mengacu
pada ketentuan
peraturan
perundang
undangan
bidang SMKK
3 5
4

10. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung
sim.ciptakarya.pu.go.id/balaibsbg/main/public
SISTEM INFORMASI HPS
(1) P
enyusunanHPS
menggunakan aplikasi sistem
informasi HPSyang merupakan
bagian dari sisteminformasi
jasa konstruksi terintegrasi
(2) Sistem informasi HPS
merupakansarana dalam
bentuk aplikasi basis data untuk
menghitung HPSoleh para pihak
yang diberi akses
(3) P
engelolaanaplikasi sistem
informasi HPSdilakukan oleh
unit organisasiyang
membidangi jasa konstruksi
(4) Dalam hal aplikasi sistem
informasi HPStidak dapat
digunakan, penghitungan
HPS dapat dilakukan dengan
cara manual

11. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung
sim.ciptakarya.pu.go.id/balaibsbg/main/public
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
P
asal 20
Pengadaan jasa konstruksi yang telah dilakukan dengan menggunakan AHSPberdasarkan Peraturan Menteri
Nomor28/PRT/M/2016 tentang PedomanAnalisisHarga SatuanPekerjaan Bidang Pekerjaan Umumtetap
dilaksanakan prosesnya sampai selesai.
P
asal 21
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum(Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 1166 Tahun2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

12. Perbedaan Pada Lampiran IV
(CK & PERUMAHAN)
28/PRT/M/2016
1. Jenis P
ekerjaan mengacu pada Work
Breakdown Structure (WBS) Bangunan Gedung
2. Lebih dari 600 jenis pekerjaan
3. Satuan pekerjaan baja masih bervariasi, per 1
kg, per 10 kg, per 100 kg
4. Asumsi semua pekerjaan CK dan P
erumahan
dikerjakan secara manual
PERMEN PUPR NO 1/2022
1. Sudah dapat mengakomodir sebagian dari
pekerjaan lingkungan permukiman
2. Rasionalisasi jenis pekerjaan, jenis – jenis yang
sudah tidak lazim ditiadakan, misalnya adukan
menggunakan bahan kapur
3. Semua satuan pekerjaan baja diubah menjadi
per kg.
4
. P
ekerjaan CK dan P
erumtidak hanya
dikerjakan secara manual, namun bisa
semimekanis dan mekanis (Lampiran 1 Umum)

13. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung
sim.ciptakarya.pu.go.id/balaibsbg/main/public
CONTOH PEKERJAAN MANUAL

14. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung
sim.ciptakarya.pu.go.id/balaibsbg/main/public
CONTOH PEKERJAAN SEMI MEKANIS

15. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung
sim.ciptakarya.pu.go.id/balaibsbg/main/public
CONTOH PEKERJAAN MEKANIS

16. TERIMA KASIH
ciptakarya.pu.go.id/satupintu/ balaibsbg 081111114310
pupr_bahan_struktur_bangunan pupr_bbsbg Bbsbg Djck
ditbtpp.bbsbg@pu.go.id
Kang Batur
Batur Pintar
Bekerja Pintar