1. Oleh:
Sri Wahyuni

2. Harapan: Pemerintah menjadi Institusi
publik yang baru:
1. Terdesentralisasi
2. Responsif
3. Inovatif
4. Bersih dan menguatkan warga
Salah satu fakta saat ini adalah Reinventing
Government
Menuju pemerintah yang demokratis dan
Partisipatif

3. Pemerintahan orde
baru yang bad
government:
Korupsi dalam
birokrasi
Akibatnya:krisis
ekonomi dan
penurunan
kemampuan
anggaran negara
Pemerintah
membentuk:
Penerapan
otonomi daerah
Legislatif
independen
sebagai pengawas
Melalui tap
MPR,UU,Inpres
Belum
mampu
mewujudk
an
institusi
publik
yang baik

4. Kajian oleh Antonio Ismael (Advokat Partisipatif)
Masalah inti dalam good governance adalah:
1. Pemerintah yang masih mengadopsi pola
governing lama (tidak rela mengubah peran
menjadi fasilitator dan pengarah makro)
Peran
fasilitator
Peran
“do-er”
2. DIP (Daftar Isian Proyek) yang memaksa
pemerintah sebagai “do-er”. Berakibat pada
susah merubah pengelolaan sumber daya dari
Sistem Proyek menjadi kebutuhan komunitas

5. 3. Perencanaan pembangunan yang
mengabaikan kebutuhan komunitas,peran
masyarakat daerah dalam alokasi dana
dan ruang, Sementara masih
memperhatikan pemerintah daerah nya
saja
Cara-cara penerapan konsep governance
pun telah di lakukan, tetapi:
Pemahaman yang mereka dapat tidak diiringi
dengan kemauan untuk berubah

6. Pendapat Aktivis LSM:
“memang di kimpraswil telah terjadi perubahan
orientasi menjadi sangat mendorong
partisipasi”itu pun telah dicantumkan dalam
dokumen proyek
Namun asumsi perubahan tersebut dilatar
belakangi:
1. Menterinya “Erna Witoelar” seorang eksaktivis LSM
2. Orientasi dari keinginan lembaga donor

7. Pandangan pesimis terhadap governance:
1. Tidak
ada dukungan dari jajaran birokrasi
di bawahnya
2. Struktur pelaksanaan tugas dan aturan
hirarkis, masih kaku
Kesimpulannya: kemauan politik seorang
pemimpin bisa mendukung governance,
namun tidak bagi sistem kerja birokrasi
keseluruhan dengan hanya mengandalkan
kemauan politik perorangan tersebut

8. 1.
Melibatkan institusi lain/luar departemen seperti
CSOs/LSM dapat dikatakan partisipasi telah
berlangsung, dan memberikan dampak terhadap
perubahan isi kebijakan.
2. Namun yang mewakili civil society dalam perumusan
kebijakan merasa bahwa keterlibatan mereka tidak
banyak berpengaruh terhdap kelompok miskin,
diantara nya:
a.
b.
Tidak berpengaruh pada pembuatan keputusan
Tidak mau melibatkan pemikiran-pemikiran
masyarakat bawah seperti petani

9. c. Keterlibatan pihak luar yang dominan,
sehingga kegiatan bersifat proyek, dan masih
menerima keputusan para pemegang kekuasaan
3. Pada intinya pemerintah melihat partsipatif
dalam proses, tidak pada isi kebijakan. Kebijakan
yang dihasilkan tidak demokratis dan
partisipatif.sehingga tidak ada kualitas kebijakan
yang betul-betul adil untuk civil society

10. Pemerintah dituntut menerapkan desentralisasi,
namun birokrasi tidak dianggap kompeten
sehingga diragukan kapasitasnya. Bahkan ada
yang memanfaatkan birokrasi sebagai wadah
bisnis diantaranya:
a. Menyederhanakan fungsi perijinan
b. Menawarkan banyak insentif bagi birokrasi
dengan dalih kinerja
c. Privatisasi pelayanan publik

11. Perampingan organisasi
Memberikan insentif terhadap
prestasi
3. Memberantas KKN
4. Meningkatkan kualitas pelayanan
publik
5. Mendorong partisipasi
1.
2.

12. 
Proses implementasi ke arah pembaharuan dalam
pemerintahan

Proses transformasi yang tidak hanya mengandalkan
kebijakan/perundangan saja, tetapi ikut terlibat dalam proses
perubahan yang nyata

Contoh dalam White Paper Afrika Selatan pemerintah lokal
tetap berpikir kritis bekerja dengan komunitasnya, dan dalam
masa transisi pemerintah memiliki keterampilan dalam:
a.
b.
c.
d.
e.
Menghadapi perbedaan pandangan
Mendorong adanya perubahan
Negosiasi dan mediasi
Inovasi
Mencari solusi dari tantangan yang dihadapi secara kolektif

13. SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH