Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai rencana pembangunan jalan pantai selatan di Provinsi Jawa Timur yang meliputi:
1. Rekapitulasi panjang ruas jalan dan alokasi dana yang sudah dibangun dan belum selesai
2. Peta ruas jalan dan rencana pembangunan berikut sumber pendanaannya
3. Jadwal rencana pembangunan beberapa paket jalan menggunakan sumber dana ADB
Dokumen tersebut merupakan peta rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kendal untuk periode 2011-2031. Peta tersebut menunjukkan penggunaan lahan di Kabupaten Kendal beserta rencana pengembangan infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, dan kawasan industri/pertanian.
Peraturan Bupati Madiun Nomor 55 Tahun 2022 mengatur tentang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan ini mengatur tentang pengelola, pemegang, dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas."
Teori Von Thunen relevan untuk menjelaskan struktur ruang lahan pertanian di Kecamatan Padarincang karena adanya satu pasar pusat yang berada di daerah terpencil dan hanya menerima barang dari daerah sekitar, meskipun tidak sepenuhnya sesuai karena adanya beberapa faktor pengaruh lain seperti akses, beberapa pusat pasar, kondisi geografis, dan perbedaan harga komoditas.
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa.
Materi dalam modul ini mengacu pada tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Beta Romadiyanti, M.Sc
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang penanganan permukiman kumuh dan perumahan kumuh secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis kawasan. Dokumen ini juga menjelaskan perlunya koordinasi antar sektor dan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan serta mengurangi luasan permukiman kumuh.
DESAIN DAN APLIKASI JALAN BETONDI PENDEKAT UTARA JALAN RINGROADTIMUR, PEREM...Debora Elluisa Manurung
Dalam perencanaannya, pelaksanaan jalan beton mengacu pada Petunjuk Perencanaan Jalan Beton Semen yang diterbitkan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Pd T-14-2003. (diadopsi dari AUSTROADS, Pavement Design, A Guide to the Structural Design of Pavements 1992)
Dokumen tersebut merupakan peta rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kendal untuk periode 2011-2031. Peta tersebut menunjukkan penggunaan lahan di Kabupaten Kendal beserta rencana pengembangan infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, dan kawasan industri/pertanian.
Peraturan Bupati Madiun Nomor 55 Tahun 2022 mengatur tentang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan ini mengatur tentang pengelola, pemegang, dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas."
Teori Von Thunen relevan untuk menjelaskan struktur ruang lahan pertanian di Kecamatan Padarincang karena adanya satu pasar pusat yang berada di daerah terpencil dan hanya menerima barang dari daerah sekitar, meskipun tidak sepenuhnya sesuai karena adanya beberapa faktor pengaruh lain seperti akses, beberapa pusat pasar, kondisi geografis, dan perbedaan harga komoditas.
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa.
Materi dalam modul ini mengacu pada tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Beta Romadiyanti, M.Sc
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang penanganan permukiman kumuh dan perumahan kumuh secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis kawasan. Dokumen ini juga menjelaskan perlunya koordinasi antar sektor dan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan serta mengurangi luasan permukiman kumuh.
DESAIN DAN APLIKASI JALAN BETONDI PENDEKAT UTARA JALAN RINGROADTIMUR, PEREM...Debora Elluisa Manurung
Dalam perencanaannya, pelaksanaan jalan beton mengacu pada Petunjuk Perencanaan Jalan Beton Semen yang diterbitkan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Pd T-14-2003. (diadopsi dari AUSTROADS, Pavement Design, A Guide to the Structural Design of Pavements 1992)
SEMESTER 5. ini propteknya studio perencanaan wilstud regionalisasi Kendal Raya
proptek tu isinya "gimana caranya kita bakal nyari data dan ngerjain tugas ini" gitu
memuat hal-hal teknis deh, ttg desain survey istilahnya
Modul ini membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pelaku pengadaan yang terlibat, waktu penyusunan perencanaan, dan ruang lingkup perencanaan pengadaan baik melalui swakelola maupun melalui penyedia."
Presentasi Tugas Studio Perencanaan Kecamatan Wonogiri (profil,konstelasi,ana...Latifah Tio
Rangkuman dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang administrasi, potensi, masalah, dan fungsi Kota Wonogiri sebagai pusat kegiatan lokal di Kabupaten Wonogiri. Dokumen ini juga memaparkan model kota sektoral sebagai solusi untuk meningkatkan fungsi Wonogiri.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penilaian angka kredit bagi pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian, proses penilaian, dan rekap hasil penilaian angka kredit.
Dokumen tersebut merupakan berita acara pengukuhan kelompok tani di Kelurahan Labunia, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna. Dokumen tersebut mencantumkan nama pengurus kelompok tani serta daftar anggota kelompok tani beserta luas lahan masing-masing.
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnaBappedaLampungUtara
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2022 melalui aplikasi KRISNA. Terdapat penjelasan mengenai tahapan pengusulan DAK fisik, perubahan fitur dalam aplikasi KRISNA 2022, struktur DAK fisik 2022, dan penjelasan mengenai pengusulan kegiatan oleh Bappeda dan OPD provinsi/kabupaten/kota melalui aplikasi
The Arizona Department of Transportation, Motor Vehicle Division (ADOT MVD) is pleased to provide this guide to Arizona motoring laws and information for conducting vehicle and driver license processes. Our goal is to supply you with essential safety information, whether you are a new Arizona driver or an experienced driver interested in brushing up on traffic laws
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang berkualitas dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan rekomendasi dari capaian SDGs serta Indeks Desa Membangun.
2. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPDes antara lain menghindari ego pemangku kepentingan, memahami rekomendasi data
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah merangkum metodologi dan proses penyusunan rencana pariwisata di tingkat kabupaten/kota. Dokumen ini menjelaskan tahapan pengumpulan data, analisis kondisi saat ini dan proyeksi masa depan, perumusan sasaran dan strategi, serta program-program untuk mewujudkan rencana pariwisata daerah.
Dokumen ini menjelaskan tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Aceh yang terdiri dari perencanaan oleh instansi peminta tanah, persiapan oleh tim khusus pemerintah daerah, pelaksanaan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan penyerahan hasil kepada instansi. Dokumen ini juga mengatur biaya pengadaan tanah yang dianggarkan instansi peminta tanah.
Dokumen tersebut merupakan perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) untuk pembangunan jalan rabat beton sepanjang 700 meter di Desa Kota Raja, meliputi perhitungan volume beton, bahan bangunan, alat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan beserta biayanya.
Bagan ini menunjukkan struktur kelembagaan desa Suppiran yang terdiri dari lembaga-lembaga seperti BPD, Pemdes, Posyandu, Gereja, PKK, KLP Tani, Karang Taruna, serta interaksi dan pengaruh masing-masing lembaga terhadap masyarakat desa.
This document contains cost estimates for various work divisions for a construction project. It provides unit costs and quantities for over 100 line items across 13 divisions, including site preparation, demolition, earthworks, drainage, paving, and concrete structures. The total estimated cost for all divisions is over 150 billion Indonesian Rupiah. Key work includes mobilization, site offices, surveys, pile foundations, drainage systems, subgrade preparation, paving layers, and precast concrete pile slabs.
Dokumen tersebut membahas program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2023, mencakup program Keluarga Harapan, perlindungan korban bencana sosial dan alam, serta penyediaan fasilitas rumah singgah dan logistik untuk penanganan orang terlantar dan korban bencana.
SEMESTER 5. ini propteknya studio perencanaan wilstud regionalisasi Kendal Raya
proptek tu isinya "gimana caranya kita bakal nyari data dan ngerjain tugas ini" gitu
memuat hal-hal teknis deh, ttg desain survey istilahnya
Modul ini membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pelaku pengadaan yang terlibat, waktu penyusunan perencanaan, dan ruang lingkup perencanaan pengadaan baik melalui swakelola maupun melalui penyedia."
Presentasi Tugas Studio Perencanaan Kecamatan Wonogiri (profil,konstelasi,ana...Latifah Tio
Rangkuman dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang administrasi, potensi, masalah, dan fungsi Kota Wonogiri sebagai pusat kegiatan lokal di Kabupaten Wonogiri. Dokumen ini juga memaparkan model kota sektoral sebagai solusi untuk meningkatkan fungsi Wonogiri.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penilaian angka kredit bagi pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian, proses penilaian, dan rekap hasil penilaian angka kredit.
Dokumen tersebut merupakan berita acara pengukuhan kelompok tani di Kelurahan Labunia, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna. Dokumen tersebut mencantumkan nama pengurus kelompok tani serta daftar anggota kelompok tani beserta luas lahan masing-masing.
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnaBappedaLampungUtara
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2022 melalui aplikasi KRISNA. Terdapat penjelasan mengenai tahapan pengusulan DAK fisik, perubahan fitur dalam aplikasi KRISNA 2022, struktur DAK fisik 2022, dan penjelasan mengenai pengusulan kegiatan oleh Bappeda dan OPD provinsi/kabupaten/kota melalui aplikasi
The Arizona Department of Transportation, Motor Vehicle Division (ADOT MVD) is pleased to provide this guide to Arizona motoring laws and information for conducting vehicle and driver license processes. Our goal is to supply you with essential safety information, whether you are a new Arizona driver or an experienced driver interested in brushing up on traffic laws
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang berkualitas dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan rekomendasi dari capaian SDGs serta Indeks Desa Membangun.
2. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPDes antara lain menghindari ego pemangku kepentingan, memahami rekomendasi data
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah merangkum metodologi dan proses penyusunan rencana pariwisata di tingkat kabupaten/kota. Dokumen ini menjelaskan tahapan pengumpulan data, analisis kondisi saat ini dan proyeksi masa depan, perumusan sasaran dan strategi, serta program-program untuk mewujudkan rencana pariwisata daerah.
Dokumen ini menjelaskan tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Aceh yang terdiri dari perencanaan oleh instansi peminta tanah, persiapan oleh tim khusus pemerintah daerah, pelaksanaan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan penyerahan hasil kepada instansi. Dokumen ini juga mengatur biaya pengadaan tanah yang dianggarkan instansi peminta tanah.
Dokumen tersebut merupakan perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) untuk pembangunan jalan rabat beton sepanjang 700 meter di Desa Kota Raja, meliputi perhitungan volume beton, bahan bangunan, alat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan beserta biayanya.
Bagan ini menunjukkan struktur kelembagaan desa Suppiran yang terdiri dari lembaga-lembaga seperti BPD, Pemdes, Posyandu, Gereja, PKK, KLP Tani, Karang Taruna, serta interaksi dan pengaruh masing-masing lembaga terhadap masyarakat desa.
This document contains cost estimates for various work divisions for a construction project. It provides unit costs and quantities for over 100 line items across 13 divisions, including site preparation, demolition, earthworks, drainage, paving, and concrete structures. The total estimated cost for all divisions is over 150 billion Indonesian Rupiah. Key work includes mobilization, site offices, surveys, pile foundations, drainage systems, subgrade preparation, paving layers, and precast concrete pile slabs.
Dokumen tersebut membahas program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2023, mencakup program Keluarga Harapan, perlindungan korban bencana sosial dan alam, serta penyediaan fasilitas rumah singgah dan logistik untuk penanganan orang terlantar dan korban bencana.
Dokumen ini membahas potensi dan peluang komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Selatan. Komoditas unggulan antara lain padi, jagung, ubi kayu, cabai, pisang, dan bawang merah. Lampung Selatan memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi padi Provinsi Lampung, menempati peringkat ke-4 dengan kontribusi 11,76%.
Dokumen tersebut membahas beberapa isu strategis dan peraturan subsektor mineral dan batubara, termasuk penataan IUP non CNC, renegosiasi KK dan PKP2B, Rencana Kegiatan Anggaran Biaya (RKAB), jaminan reklamasi, penerimaan negara, integrasi inspektur tambang, kebijakan pertambangan, peningkatan nilai tambah, revisi UU Minerba, dan pelayanan RPIIT."
1. Laporan kunjungan Review Mission proyek Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di 4 kelurahan di Kota Semarang, yaitu Kelurahan Genuksari, Tambakrejo, Kemijen, dan Kuningan.
2. Kegiatan NUSP-2 meliputi pembangunan infrastruktur drainase, jalan, sanitasi, dan fasilitas umum di lingkungan permukiman kumuh.
3. Kunjungan menilai capaian proyek dalam meningkatkan kualitas
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi transportasi di Kota Madiun berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dokumen menyajikan informasi mengenai panjang jalan, jenis permukaan jalan, kondisi jalan, jumlah kendaraan bermotor, volume lalu lintas, dan rasio volume terhadap kapasitas di Kota Madiun.
Review Ekonomi Riau Terkini, Regional Economist Kemenkeu Wilayah RiauDahlan Tampubolon
Dokumen tersebut membahas tentang telahan ekonomi terkini di Provinsi Riau. Secara ringkas, ekonomi Riau didominasi sektor pertanian, konstruksi, dan perdagangan. PDRB Riau tumbuh 5,41% pada semester I 2016 dan menjadi yang terbesar ke-5 di Indonesia serta terbesar di Pulau Sumatera. Ekspor komoditas utama Riau adalah pulp, kertas, minyak kelapa sawit.
Dokumen tersebut membahas tentang rencana exit plan Program Jaminan Kesehatan Aceh pada tahun 2022 dengan beberapa poin penting yaitu jumlah peserta awal, jangka waktu perjanjian hingga 31 Maret 2022, total anggaran yang tersedia, dan potensi pengurangan peserta serta rencana untuk memenuhi kuota potensi PBI.
Similar to Informasi TRSS Phase II Banyuwangi 08022022.pdf (20)
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
1. INFORMASI
PANSELA PROVINSI JAWA TIMUR
1
UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TIMUR - BALI
3. 1 2 4
3 5 6 7 8
PACITAN
57,07 Km 91,55 Km 99,10 Km
TRENGGALEK TULUNGAGUNG BLITAR MALANG LUMAJANG JEMBER BANYUWANGI
627,57 Km
* *
* Perubahan dikarenakan menyusuaikan dengan DED
*
87,44 Km 80,21 Km 50,97 Km 62,78 Km 98,46 Km
Keterangan
JALAN LINTAS PANTAI SELATAN
BLM TERBANGUN
TERBANGUN
JALAN SIRIP PANSELA
JALAN NASIONAL SK 2015
SUNGAI
JALAN NASIONAL
JALAN SIRIP
3
*
*
360,43 Km
267,14Km
* *
PETA TRASE RENCANA PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN
PANTAI SELATAN (PANSELA) PROV. JAWA TIMUR
Status : Juli 2021
4. 4
REKAPITULASI PROGRES PEMBANGUNAN
PANTAI SELATAN (PANSELA) PROV. JAWA TIMUR
Status : September 2021
BEBAS/
UPDATE
IPPKH
(Km)
BELUM
BEBAS
(Km)
TOTAL
(Km)
TOTAL
(Km)
PANJANG
(Km)
ALOKASI
(Milyar)
PANJANG
(Km)
ALOKASI
(Milyar)
PANJANG
(Km)
DANA
(Milyar)
PANJANG
(Km)
ALOKASI
(Milyar)
PANJANG
(Km)
ALOKASI
(Milyar)
PANJANG
(Km)
ALOKASI
(Milyar)
PANJANG
(Km)
ALOKASI
(Milyar)
PANJANG
(Km)
KEBUTUHAN
ALOKASI
(Milyar)
I PROVINSI JAWA TIMUR 627,57 506,19 120,08 267,14 360,43 17,27 195,69 15,95 124,64 71,88 1.215,18 14,09 570,20 4,30 102,71 123,49 2.208,41 125,67 4.786,39 111,27 2.978,93
1 KAB. PACITAN 87,44 87,44 - 87,44 -
2 KAB. TRENGGALEK 80,21 38,81 41,40 26,74 53,47 1,57 9,25 - - 10,50 278,48 - - - - 12,07 287,72 - - 41,40 1.244,87
3 KAB. TULUNGAGUNG 50,97 50,97 - 13,34 37,63 - - 3,00 19,58 7,28 193,08 14,09 570,20 - - 24,37 782,85 13,26 460,44 - -
4 KAB. BLITAR 62,78 62,78 - - 62,78 5,20 112,00 3,95 46,00 12,85 310,90 - - - - 22,00 468,90 40,78 1.191,59 - -
5 KAB. MALANG 98,46 53,86 43,30 21,30 77,16 6,50 55,18 5,00 38,38 18,06 227,52 - - 4,30 102,71 33,86 423,79 - - 43,30 1.046,38
6 KAB. LUMAJANG 57,07 30,50 26,57 24,73 32,34 - - - - 5,77 51,07 - - - - 5,77 51,07 - - 26,57 687,69
7 KAB. JEMBER 91,55 82,74 8,81 6,60 84,96 4,00 19,26 4,00 20,68 17,42 154,14 - - - - 25,42 194,08 59,54 2.330,87 - -
8 KAB. BANYUWANGI 99,10 99,10 - 87,00 12,10 - - - - - - - - - - - - 12,10 803,49 - -
SISA
PENANGA
NAN FISIK
RENCANA PENANGANAN
USULAN SBSN 2022 -
2023
TUNTAS
APBN/SBSN TA. 2020-
2021 (Refocusing)
PAKET APBN BARU
TA. 2021-2022
LOAN IDB s/d TA. 2023
UNCONTRACTED
AMOUNT LOAN IsDB
2021 - 2022
USULAN TRSS Phase II SISA PENANGANAN
TOTAL
SISA PENANGANAN
SUDAH
ADA
PENANGA
NAN sd
2019
No
PROVINSI/ KABUPATEN /
KOTA
PANJANG
RUAS
(Km)
LAHAN
5. LEGENDA
JALAN NASIONAL
JALAN NASIONAL
JALAN LINTAS SELATAN
JALAN LINTAS PANTAI SELATAN
PANSELA TERBANGUN
PANSELA BLM TERBANGUN
JALAN SIRIP PANSELA
PERMUKIMAN
SUAKA ALAM
HUTAN LINDUNG
HUTAN PRODUKSI
5 6 7 8
57,07 Km 91,55 Km 99,10 Km
MALANG LUMAJANG JEMBER BANYUWANGI
87,44 Km 80,21 Km 50,97 Km 62,78 Km
4
3
2
1
98,46 Km
BLITAR
TULUNGAGUNG
TRENGGALEK
PACITAN
MOLANG – BULULAWANG
5,2 KM/3 JBT (MYC SBSN)
2020 3,1 Km 4,77 Milyar
2021 2,10 Km 107,23 Milyar
MUNJUNGAN – TAWING
2020-2021 (MYC)
1,57 Km 9,25 Milyar
KEDUNGSALAM – BTS. BLITAR/
MALANG (MYC 2020-2021)
6,50 Km 55,18 Milyar
SUMBEREJO – SIDODADI
(MYC 2020-2021)
4,00 Km 20,68 Milyar
LOT 6
Prigi-bts.
Tulungagung -
Klatak-Brumbun
(18,18 Km) 2020-2023
471,55 Miliar
LOT 7
Bts. Kab.
Tulungagung-Serang-
Bts.
Kab. Malang
(12,85 Km) 2020-2022
310,90 Miliar
LOT 8
Jarit – Puger
(23,185 Km) 2019-2022
205,20 Miliar
LOT 9
Sp. Balekambang-
Kedungsalam
(18,06 Km) 2019-2022
227,52 Miliar
SIDODADI - SUMBEREJO
(SYC 2021)
4,00 Km 19,26 Milyar
BTS. BLITAR/MALANG – SP
5 PURWODADI (STS 6+150
– 11+150) (SYC 2021)
5,00 Km 38,38 Milyar
RINGINREJO – BTS. KAB.
MALANG (SYC mjd MYC
2021-2022)
3,95 Km 46,00 Milyar
BRUMBUN – P. SINE
(SYC 2021)
3,00 Km 19,58 Milyar
5
REKAPITULASI PROGRES PEMBANGUNAN
COMMITED PANTAI SELATAN (PANSELA) PROV. JAWA TIMUR
Status : September 2021
6. 5 6 7 8
MALANG LUMAJANG JEMBER BANYUWANGI
4
3
2
1
BLITAR
TULUNGAGUNG
TRENGGALEK
PACITAN
6
PETA USULAN PAKET RENCANA PEMBANGUNAN PANSELA
(Uncontracted Amount Loan IsDB, SBSN dan Usulan TRSS Phase II)
LEGENDA
JALAN NASIONAL
JALAN NASIONAL
JALAN LINTAS SELATAN
JALAN LINTAS PANTAI SELATAN
PANSELA TERBANGUN
PANSELA BLM TERBANGUN
JALAN SIRIP PANSELA
PERMUKIMAN
SUAKA ALAM
HUTAN LINDUNG
HUTAN PRODUKSI
Jbt Kalibedadung
545,20 meter
232,200 Miliar
Puger – Sumberejo
Paket 1
7,00 Km;
90,00 meter
371,877 Miliar
Paket 2
7,00 Km ;
- Meter
336,300 Miliar
Sumberejo-Sidodadi
TA. 2020-2021
8,00 Km
Sisa 12,00 Km ;
150 meter
172,409 Miliar
Sidodadi-Sanenrejo
9,60 Km;
- meter
73,115 Miliar
Sumbersih - Ringinrejo
13,06 Km;
306,40 meter
361,158 Miliar
P. Serang - Sumbersih
4,37 Km;
92,40 meter
180,978 Miliar
Brumbun – P. Sine
Bululawang –
Sidomulyo - Tambakrejo
12,96 Km;
120,00 meter
412,716 Miliar
Ringinrejo – Bts Kab. Malang
10,39 Km;
- meter
236,741 Miliar
Kendenglembu -
Malangsari
6,10 Km;
315,00 meter
464,626 Miliar
Malangsari – Bts. Kab.
Jember
6,00 Km;
- meter
338,861 Miliar
Gondanglegi – Sp. Balekambang
TRSS Phase II Diajukan melalui Sumber Dana ADB
TRSS Phase II Diajukan melalui Sumber Dana IsDB
57,07 Km 91,55 Km 99,10 Km
87,44 Km 80,21 Km 50,97 Km 62,78 Km 98,46 Km
Sanenrejo – Bts. Kab.
Banyuwangi
Paket 1
6,65 Km;
217,00 meter
230,712 Miliar
Paket 2
11,10 Km;
261,20 Meter
600,244 Miliar
Paket 3
6,18 Km
488,00 meter
546,210 Miliar
Status : November 2021
Uncontracted Amount Loan
IsDB
P. Sine – Bts. Blitar (Lot 6A)
6,256 Km ; 236,6 m
309,115 Miliar
Uncontracted Amount Loan
IsDB
P. Sine – Bts. Blitar (Lot 6B)
7,296 Km ; 119,20 m
261,080 Miliar
Renc. Lelang 2023
Renc. Lelang 2023
Renc. Lelang 2023
Renc. Lelang 2023
Renc. Lelang 2023
Renc. Lelang 2023
Renc. Lelang 2023
Renc. Lelang 2023
Renc. Lelang 2024
Renc. Lelang 2023
Renc. Lelang 2023
Renc. Lelang 2023
Renc. Lelang 2024
Proses Lelang Proses Lelang
Usulan SBSN 2022-2023
Bts. Blitar – Sp 5
Purwodadi
4,31 Km ; Rp 102 Miliar
Renc. Lelang 2022
Uncontracted Ammount IsDB (Lot 6A dan 6B)
SBSN 2022 - 2023
Paket 1
10,00 Km; - meter
318,8 Miliar
Paket 2
3,77 Km ; 164,0 Meter
168,6 Miliar
Paket 1
13,36 Km; 33,6 meter
260,9 Miliar
Paket 2
17,67 Km ; 33,1 Meter
344,6 Miliar
8. 8
JADWAL USULAN PAKET RENCANA PEMBANGUNAN PANSELA
TRSS Phase II Sumber Dana Loan ADB
Status : Desember 2021
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Due Dilligence
Loan Appraisal & Fact Finding Mission
Length Length Period ex.rate = 14.200 Loan Negotiation
ADB Board Approval
km m month bil. Rp mil. Usd Loan Signing Gestation Period (3 years 10 months)
Doc Procurement (14M) Civil works (32M)
Doc Procurement (14M) Civil works (24M)
Doc Procurement (14M) Civil works (24M)
Doc Procurement (14M) Civil works (26M)
Doc Procurement (14M) Civil works (26M)
Procurement (14M)
Procurement (14M) Civil works (9M)
Doc Procurement (14M) Civil works (24M)
Doc Procurement (20M)
Procurement (20M)
Procurement (14M)
Procurement (14M)
95,08 2.372,80 4.084,5 287,64
68,87 4,85 QCBS Procurement (14M)
82,64 5,82
QCBS Procurement (14M)
Consultant (PMC)
Supervision PSC (42 M)
Doc
NCB
Land Acquisition
Doc Civil works (18M)
Civil Works Total
Implementation (45 M)
Civil works (26M)
12
Malangsari - Bts. Kab.
Jember
6,00 - 18 338,9 23,86
Consultant (PSC) Doc
11
Kendenglembu -
Malangsari
6,10 315,00 26 464,6 32,72 NCB
Land Acquisition
Doc
42,27 ICB
Land Acquisition
Civil works (30M)
10
Sanenrejo - Bts. Kab.
Banyuwangi 3
6,18 488,00 30
9
Sanenrejo - Bts. Kab.
Banyuwangi 2
11,10 261,20 30 600,2
Civil works (30M)
546,2 38,47 ICB
Land Acquisition
Doc
16,25 NCB
Land Acquisition
8
Sanenrejo - Bts. Kab.
Banyuwangi 1
6,65 217,00 24 230,7
5,15 NCB
Land Acquisition
Doc
7 Sidodadi - Sanenrejo 9,60 - 9 73,1
12,14 NCB
Land Acquisition
Doc Civil works (15M)
6 Sumberejo - Sidodadi 12,00 150,00 15 172,4
Land Acquisition
26,19 NCB
Land Acquisition
5 Puger - Sumberejo 2 7,00 - 26
4 Puger - Sumberejo 1 7,00 90,00 26 371,9
336,3 23,68 NCB
NCB
Land Acquisition
3 Jembatan Kalibedadung - 545,20 24 232,2
Land Acquisition
2
Ringinrejo - Bts. Kab.
Malang
10,39 - 24 236,7 16,67
16,35 NCB
Land Acquisition
Proposed
Procurement
Method
1 Sumbersih - Ringinrejo 13,06 306,40 32 361,2 25,43 NCB
No Lots
Road Bridge
Constr
uction
Cost
(excl. VAT)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Loan Effective
9. STATUS READINESS CRITERIA
No. Nama Kegiatan
Target
Panjang
Estimasi Total
Kebutuhan Alokasi Waktu
Pelaksan
aan
Status Readiness Criteria Keterangan
Jalan
(Km)
Jbt
(m)
Rp Ribu USD
10 Pembangunan
Jalan dan Jembatan
Kendenglembu-
Malangsari
6,10 315,00 480.309.940 33.824.644 26 Bulan FS: 2017 (KPSJ)
DED: 2016 (P2JN)
AMDAL: 2004
Lahan: Ada perubahan trase
sehingga diperlukan update dan
LARP: 2017 (Balai); Pihak ADB
menjanjikan untuk
menyampaikan standar dokumen
LARP kepada Ditjen Bina Marga,
namun sampai saat ini belum
diberikan
- Seluruh lahan milik PTPN
- Saat ini pemda telah menyiapkan, Fakta integrtitas dan
komitmen pembebasan lahan, pertek dari perhutani, ROW
masih 13 meter, pemda siap menambah menjadi 15 meter
atau sesuai kebutuhan design.
- Kebutuhan lahan awal untuk alih trase 19,9 Ha, belum
teridentifikasi status kepemilikan lahan pada trase baru
11 Pembangunan
Jalan Malangsari -
Bts. Kab. Jember
6,00 350.300.426 24.669.044 18 Bulan FS: 2017 (KPSJ)
DED: 2018
AMDAL: 2004
Lahan: IPPKH 2019
(perlu updating IPPKH terkait
dengan trase desain)
LARP: 2017 (Balai) ; Pihak ADB
menjanjikan untuk
menyampaikan standar dokumen
LARP kepada Ditjen Bina Marga,
namun sampai saat ini belum
diberikan
⁻ Penanganan harus menerus sampai dengan sirip di Kab.
Jember (Sanenrejo)
Februari 2022
14. TRASE PANSELA KAB. BANYUWANGI
Ruas Bts. Kabupaten Jember - Malangsari - Kendenglembu
ROW Trase Lama Kendenglembu
- Bts. Kab. Jember
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Taman Nasional (TN)
Kawasan Non Hutan/TN
ROW Trase Baru Kendenglembu
- Bts. Kab. Jember
15. TRASE PANSELA KAB. BANYUWANGI
Ruas Malangsari – Bts. Kabupaten Jember
ROW Trase Lama Kendenglembu
- Bts. Kab. Jember
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Taman Nasional (TN)
Kawasan Non Hutan/TN
ROW Trase Baru Kendenglembu
- Bts. Kab. Jember
16. TRASE PANSELA KAB. BANYUWANGI
Ruas Malangsari – Bts. Kabupaten Jember
ROW Trase Lama Kendenglembu
- Bts. Kab. Jember
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Taman Nasional (TN)
Kawasan Non Hutan/TN
ROW Trase Baru Kendenglembu
- Bts. Kab. Jember