PAPARAN SKM AS3.pptx

1. SOSIALISASI DAN PENYUSUNAN SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT UNIT
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN 2023
Tanjung Selor, 07 Februari 2023
POLLYMAART SIJABAT, SKM.,M.AP.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

2. DASAR HUKUM
2
2
1
3
Undang-undang Nomor 25
Tahun 2019 tentang
Pelayanan Publik
Peraturan Menteri PANRB
Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Pemantauan dan Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Peraturan Menteri PANRB
Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik
4
Surat Edaran Menteri PANRB
Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat di lingkup Instansi
Pemerintah
5
Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara No. 9 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara

3. UU No. 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara
Fungsi dan Tugas ASN
4/1/2023 3
Pelaksana
Kebijakan
Publik
Pelayan
Publik
Perekat dan
pemersatu
bangsa
Melaksanakan kebijakan
publik yang dibuat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan
Memberikan pelayanan
publik yang profesional
dan berkualitas; dan
Mempererat persatuan
dan kesatuan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia.

4. PELAYANAN PUBLIK TERMASUK DALAM MISI
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA
MISI 11 : Mewujudkan Kalimantan Utara yang Aman, Nyaman dan
Damai, melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik.
“Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang hadir di
tengah-tengah masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik
sesuai kebutuhan masyarakat”

5. Apa saja manfaat melaksanakan SKM?
Mengetahui kelemahan
atau kekuatan unit
penyelenggara pelayanan
Mengetahui kinerja
penyelenggara secara
periodik
Bahan penetapan
kebijakan dalam
perbaikan pelayanan
Diketahui IKM secara
menyeluruh terhadap hasil
pelaksanaan pelayanan public
pada lingkup Pemerintah Pusat
dan Daerah
Memacu persaingan
positif antar unit
penyelenggara pelayanan
Partisipasi aktif
masyarakat dalam
penyelenggaraan
pelayanan public

6. PRIN
SIP
PELAKSA
NAAN
SK
M
PERMENPANRB NOMOR 14 TAHUN 2017
Netralitas Partisipatif
01 02
Surveyor tidak boleh memiliki
kepentingan pribadi, golongan dan
tidak berpihak
Melibatkan masyarakat
dan pihak terkait lainnya
Keadilan Akuntabel
06 03
Dapat dilaksanakandan
dipertanggungjawabkan
Menjangkau semua pengguna
layanan
Transparansi Berkelanjutan
05 04
HasilSKM harus
dipublikasikan dan mudah
diakses oleh masyarakat
Dilakukan secara berkala dan
berkelanjutan untuk mengetahui
perkembangan peningkatan kualitas
pelayanan

7. Survei Kepuasan Masyarakat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
4/1/2023 7
Tahun 2019 Tahun 2020
Dilaksanakan oleh
LAN RI pada 3
Organisasi
Perangkat Daerah
Tidak dilaksanakan
dikarenakan
pandemi
Tahun 2021
Bekerjasama dengan
BPS Prov.Kaltara
pada 9 Organisasi
Perangkat Daerah
1.Disdikbud 85,21
2.DPMPTSP Semester I 89,91
Semester II 89
3..RSUD dr.H.Jusuf SK Semester I 82,78
Semester II 77,72
4.Disdukcapil 80,94
5.Bapenda pada 5 Kab/Kota 83,83
6.Disnakertrans 78,78
7.Dinas Sosial 76,77
8. Disperindagkop 93,36
9. Dinas PUPR Perkim 81,77
1.DPMPTSP
2. Bapenda pada 5 Kab/Kota 83,83
3.RSUD dr.H.Jusuf SK
dengan hasil Provinsi kurang baik

8. Survei Kepuasan Masyarakat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
4/1/2023 8
Tahun 2022
Bekerjasama
dengan BPS
Prov.Kaltara pada
21 Organisasi
Perangkat Daerah
Tahun 2023
1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat
3. Dinas PUPR Perkim
4. DPMPTSP
5. Dinsos
6. BKD
7. Dinas Perhubungan
8. Disdikbud
9. Dinas Kelautan dan
Perikanan
10.Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Dilaksanakan
pada 34 Organisasi
Perangkat Daerah
11. Disperindagkop dan
UKM
12. Disdukcapil
13. DKISP
14. BKAD
15. DPKP
16. Bappeda Litbang
17. BPSDM
18. Disnakertrans
19. Bapenda pada UPT
Kab/Kota
20. DPPPAPPKB
21. Dr.H.Jusuf SK

9. Kenapa Survei Kepuasan Masyarakat Tahun
2022 hanya 21 OPD?
SKM Provinsi Kalimantan Utara di lakukan secara bertahap karena
keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran di masing-masing
perangkat daerah sehingga diambil sebuah kebijakan untuk
survei kepuasan masyarakat secara bertahap di mulai Tahun 2019
OPD, Tahun 2020 tidak dilaksanakan Survei, Tahun 2021 sebanyak 9 OPD,
Tahun 2022 sebanyak 21 OPD dan Tahun 2023 semua OPD Melaksanakan
Survei Kepuasan Masyarakat. Di Tahun 2022 ada Dua OPD yang
Survei Kepuasan Masyarakat per semester yaitu RSUD dr. H. Jusuf SK. dan
DPMPTSP

10. 10
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA PADA 21 OPD TAHUN 2022
NO NAMA OPD NILAI IKM KETERANGAN
1. DPPPAPPKB 91,51 A (SANGAT BAIK)
2. DPMPTSP SEMESTER 1 88,66 B (BAIK)
3. DISNAKERTRANS 88,453 B (BAIK)
4. BAPPEDA DAN LITBANG 86,01 B (BAIK)
5. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 85,69 B (BAIK)
6. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 84,96 B (BAIK)
7. BADAN PENDAPATAN DAERAH 84,25 B (BAIK)
8. DINAS SOSIAL 83,65 B (BAIK)
9. DINAS PERHUBUNGAN 83,52 B (BAIK)
10. DISPERINDAGKOP 83,32 B (BAIK)
11. BKD 83,27 B (BAIK)
12. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 83,146 B (BAIK)
13. BPSDM 82,67 B (BAIK)
14. SEKRETARIAT DAERAH 81,43 B (BAIK)
15. DKISP 81,42 B (BAIK)
16. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 81,34 B (BAIK)
17. DPUPR PERKIM 80,507 B (BAIK)
18. RSUD dr. H. JUSUF, SK. SEMESTER 1 80,19 B (BAIK)
19. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 80,16 B (BAIK)
20. INSPEKTORAT 77,735 B (BAIK)
21. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 77,25 B (BAIK)

11. NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
KALIMANTAN UTARA
Provinsi
Kalimantan utara

12. DARI HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARKAT DINAS PERTANIAN
MENDAPATKAN NILAI TERENDAH KARENA ADA 3 INDIKATOR YANG
MENDAPATKAN NILAI KURANG BAIK YAITU :
1.WAKTU PELAYANAN,
2. BIAYA/TARIF
3. PRODUK LAYANAN

13. SARAN PERBAIKAN (RENCANA TINDAK LANJUT) DINAS PERTANIAN:
1. PERLU PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN
KHUSUSNYA MENGENAI WAKTU, PENANGANAN
PENGADUAN DAN SARANA PRASARANA;
2. PERLUNYA TRANSPARANSI DALAM PEMBERIAN
PELAYANAN SEHINGGA PENERIMA MANFAAT
PELAYANAN MERASA LEBIH PUAS DAN PERCAYA.

14. Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
4/1/2023 14
1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen tinggi untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat
dengan memastikan pelaksanaan rencana tindak lanjut survei periode sebelumnya.
2. Melaporkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat kepada Kemenpan RB dan Gubernur
Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan SKM serta Rencana Tindak Lanjut Hasil
SKM pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

15. PROGRAM KERJA PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
◦ 1. PENDAMPINGAN RENCANA TINDAK LANJUT KEPADA
OPD YANG TELAH MELAKSANAKAN SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT,
◦ 2. MELAKUKAN PELATIHAN TERKAIT PELAYANAN PUBLIK
YANG PRIMA,
◦ 3. MELENGKAPI SARANA DAN PRASANA PENUNJANG
PELAYANAN PUBLIK,
◦ 4. MELAKUKAN EVALUASI SECARA BERKALA,
◦ JIKA INI DILAKSANAKAN MAKA HASILNYA

16. APA YANG TERJADI KETIKA PROGRAM KERJA DILAKSANAKAN

17. TERIMA KASIH
KALTARA DIHATI