Dokumen tersebut membahas tentang skema dan ruang lingkup indeks respon kinerja pemerintah daerah di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mencakup kebijakan nasional, program-program lingkungan, struktur kriteria penilaian, kebijakan dan peraturan daerah, struktur organisasi dan kompetensi SDM, perencanaan kegiatan, implementasi program air bersih dan kali bersih, pelibatan pemangku kepentingan, publik
Bahan Pembukaan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integrasi - Direktur Perumah...Gugum Gumilar
Dokumen tersebut membahas strategi dan program penanganan permukiman kumuh secara terpadu dan inklusif di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah mengintegrasikan program penanganan kumuh lintas sektor dan institusi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan layak, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam pelaksanaannya.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penerapan good governance dalam pengelolaan sampah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang jenis dan sumber sampah serta pendekatan komprehensif yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai hilir. "
Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP) BioCF-ISFL Provinsi J...CIFOR-ICRAF
Presented by Ir. H. SEPDINAL, ME, Jambi’s Development Planning Agency (Bappeda) and Head of Sub-National Project Management Unit (SNPMU) BioCF-ISFL at "Science and Policy Dialogue III: How are benefits from REDD+ finance shared?", Jakarta-Indonesia, on 4 Aug 2022
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup dan Sanitasi di Provinsi Jawa Timurinfosanitasi
Presentasi BLH Provinsi Jawa Timur mengenai program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan sanitasi, permasalahan dan tantangan pembangunan lingkungan, dan hasil-hasil yang telah dicapai.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat - Opsi Teknologi SanitasiJoy Irman
Pelatihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL-S atau on-site) terdiri dari beberpa modaul, yaitu Modul (A) Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL-S atau on-site), (B) Cubluk Kembar, (C) Tangki Septik dengan Bidang Resapan), (D) Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, (E) Biofilter, (F) Upflow Aerobic Filter, (G) Rotating Biological Contactactor atau RBC, (H) Anaerobic Bafle Reactor, (I) Sarana Pengangkut Tinja, dan (J) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Masing-masing Modul tersebut terdiri lagi dari beberapa sub-modul yang menjelaskan mengenai aspek-aspek (1) Perencanaan Teknis, (2) Pelaksanaan Konstruksi, (3) Operasional, Pemeliharaan dan Rehabilitasi, (4) Kelembagaan, Administrasi dan Keuangan, (5) Pemantauan dan Evaluasi. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Perencanaan sistem pengelolaan persampahanOswar Mungkasa
Rangkuman dokumen perencanaan sistem pengelolaan persampahan:
(1) Dokumen ini membahas perencanaan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan meliputi master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis;
(2) Tahapan perencanaan terdiri atas master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis untuk jangka panjang;
(3) Proses perencanaan meliputi survey, identifikasi data
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanJoy Irman
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan di Indonesia dengan sasaran membersihkan lingkungan kota, mengurangi sampah sebesar 20%, meningkatkan cakupan pelayanan kepada 60% penduduk, meningkatkan kualitas TPA menjadi sanitary landfill, dan meningkatkan kinerja lembaga pengelola persampahan. Strateginya meliputi peningkatan kesadaran masyarakat akan 3R, meningkatkan peran masyarakat dan sw
Bahan Pembukaan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integrasi - Direktur Perumah...Gugum Gumilar
Dokumen tersebut membahas strategi dan program penanganan permukiman kumuh secara terpadu dan inklusif di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah mengintegrasikan program penanganan kumuh lintas sektor dan institusi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan layak, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam pelaksanaannya.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penerapan good governance dalam pengelolaan sampah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang jenis dan sumber sampah serta pendekatan komprehensif yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai hilir. "
Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP) BioCF-ISFL Provinsi J...CIFOR-ICRAF
Presented by Ir. H. SEPDINAL, ME, Jambi’s Development Planning Agency (Bappeda) and Head of Sub-National Project Management Unit (SNPMU) BioCF-ISFL at "Science and Policy Dialogue III: How are benefits from REDD+ finance shared?", Jakarta-Indonesia, on 4 Aug 2022
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup dan Sanitasi di Provinsi Jawa Timurinfosanitasi
Presentasi BLH Provinsi Jawa Timur mengenai program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan sanitasi, permasalahan dan tantangan pembangunan lingkungan, dan hasil-hasil yang telah dicapai.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat - Opsi Teknologi SanitasiJoy Irman
Pelatihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL-S atau on-site) terdiri dari beberpa modaul, yaitu Modul (A) Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL-S atau on-site), (B) Cubluk Kembar, (C) Tangki Septik dengan Bidang Resapan), (D) Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, (E) Biofilter, (F) Upflow Aerobic Filter, (G) Rotating Biological Contactactor atau RBC, (H) Anaerobic Bafle Reactor, (I) Sarana Pengangkut Tinja, dan (J) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Masing-masing Modul tersebut terdiri lagi dari beberapa sub-modul yang menjelaskan mengenai aspek-aspek (1) Perencanaan Teknis, (2) Pelaksanaan Konstruksi, (3) Operasional, Pemeliharaan dan Rehabilitasi, (4) Kelembagaan, Administrasi dan Keuangan, (5) Pemantauan dan Evaluasi. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Perencanaan sistem pengelolaan persampahanOswar Mungkasa
Rangkuman dokumen perencanaan sistem pengelolaan persampahan:
(1) Dokumen ini membahas perencanaan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan meliputi master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis;
(2) Tahapan perencanaan terdiri atas master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis untuk jangka panjang;
(3) Proses perencanaan meliputi survey, identifikasi data
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanJoy Irman
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan di Indonesia dengan sasaran membersihkan lingkungan kota, mengurangi sampah sebesar 20%, meningkatkan cakupan pelayanan kepada 60% penduduk, meningkatkan kualitas TPA menjadi sanitary landfill, dan meningkatkan kinerja lembaga pengelola persampahan. Strateginya meliputi peningkatan kesadaran masyarakat akan 3R, meningkatkan peran masyarakat dan sw
Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Joy Irman
Dokumen tersebut membahas kriteria teknis dan non-teknis yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kriteria teknisnya meliputi jarak minimum IPAL dari pemukiman, topografi lahan, kualitas badan air penerima, tingkat bahaya banjir, dan jenis tanah. Sedangkan kriteria non-teknisnya adalah legalitas lahan, batas administrasi, dan tata guna lahan. Dokumen ini bertuju
Bahan Koordinator Perumahan Bappenas - Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integ...Gugum Gumilar
Dokumen tersebut membahas konsep penanganan permukiman kumuh secara terpadu melalui DAK Integrasi, yang mencakup pembangunan perumahan baru, perbaikan setempat, peremajaan, dan relokasi. Penanganan harus menyeluruh dan terintegrasi untuk aspek perumahan, air minum, sanitasi, infrastruktur, sosial ekonomi, dan tata ruang. Contoh kasus penanganan kumuh di Semanggi, Surakarta menggunakan pendekatan
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah menetapkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang, perumahan, permukiman, dan pekerjaan umum. Pedoman ini berisi indikator dan kuantitas serta kualitas layanan minimal yang harus disediakan pemerintah daerah dalam bidang-bidang tersebut.
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Sistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air LimbahJoy Irman
Dokumen tersebut merupakan bagian keempat dari empat bagian yang membahas sistematika dokumen rencana induk air limbah. Dokumen ini menjelaskan rincian bab demi bab yang akan ada dalam rencana induk air limbah mulai dari pendahuluan, visi dan misi, analisis kondisi daerah, arah pengembangan sarana prasarana, hingga program-program pengembangan.
Dokumen tersebut membahas tentang perundangan, kebijakan, dan strategi penanganan drainase perkotaan. Secara garis besar membahas 4 kebijakan utama yaitu pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan, optimalisasi prasarana drainase, pengembangan peraturan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola drainase. Dokumen ini juga menjelaskan komponen sektor drainase dan pengertian drainase perkotaan berwawasan lingkun
Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelol...Joy Irman
Dokumen tersebut membahas aspek-aspek pengelolaan sampah secara sistematis, meliputi aspek kelembagaan, pembiayaan, peraturan, dan peran masyarakat. Dokumen ini menjelaskan kondisi saat ini serta kondisi yang diharapkan pada masing-masing aspek untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
sebuah pembelajaran bagaimana membuat kerangka kerja logis. pada kesempatan kali ini penulis mengangkat topik yaitu "nelayan di Pangandaran kesulitan dalam mengembangkan usahanya"
Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja PembangunanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas evaluasi program transmigrasi dan penyusunan rencana strategis kementerian tenaga kerja dan transmigrasi. Terdapat lima isu strategis yang diidentifikasi yaitu masalah kepemilikan lahan, kualitas SDM dan kelembagaan, kurangnya infrastruktur, lemahnya implementasi manajemen pembangunan, serta perlu memantapkan konsepsi pembangunan ketransmigrasian sebagai pembangunan wilayah."
Dokumen ini membahas program Kampung Iklim di Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dokumen ini menjelaskan capaian program ini di Jawa Barat sejak 2012, strategi yang digunakan seperti pembangunan bank sampah dan ecovillage, serta kontribusi penurunan emisi yang dicapai.
TPST merupakan tempat pengolahan sampah secara terpadu yang melakukan pemisahan, pencucian, pengemasan, dan pengiriman produk daur ulang. TPST perlu memiliki fasilitas pre-processing, pemilahan, pengolahan fisik dan kimia, serta pengolahan lain seperti kompos dan RDF. Perancangan TPST meliputi analisis material, identifikasi pemanfaatan, perhitungan akumulasi dan kapasitas, serta penentuan tata letak dan luas lahan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulPenataan Ruang
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul periode 2010-2030. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penataan ruang di Kabupaten Bantul agar pembangunan dapat berjalan terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi dengan karakteristik wilayah serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL, prosedur AMDAL, dan rona lingkungan. Pihak-pihak terkait meliputi komisi penilai, pemrakarsa proyek, dan masyarakat. Prosedur AMDAL terdiri dari empat dokumen yaitu KA-Andal, Andal, RKL dan RPL. Rona lingkungan merupakan keadaan lingkungan sebelum proyek dibangun yang menjadi dasar pendugaan dampak ling
Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Joy Irman
Dokumen tersebut membahas kriteria teknis dan non-teknis yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kriteria teknisnya meliputi jarak minimum IPAL dari pemukiman, topografi lahan, kualitas badan air penerima, tingkat bahaya banjir, dan jenis tanah. Sedangkan kriteria non-teknisnya adalah legalitas lahan, batas administrasi, dan tata guna lahan. Dokumen ini bertuju
Bahan Koordinator Perumahan Bappenas - Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integ...Gugum Gumilar
Dokumen tersebut membahas konsep penanganan permukiman kumuh secara terpadu melalui DAK Integrasi, yang mencakup pembangunan perumahan baru, perbaikan setempat, peremajaan, dan relokasi. Penanganan harus menyeluruh dan terintegrasi untuk aspek perumahan, air minum, sanitasi, infrastruktur, sosial ekonomi, dan tata ruang. Contoh kasus penanganan kumuh di Semanggi, Surakarta menggunakan pendekatan
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah menetapkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang, perumahan, permukiman, dan pekerjaan umum. Pedoman ini berisi indikator dan kuantitas serta kualitas layanan minimal yang harus disediakan pemerintah daerah dalam bidang-bidang tersebut.
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Sistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air LimbahJoy Irman
Dokumen tersebut merupakan bagian keempat dari empat bagian yang membahas sistematika dokumen rencana induk air limbah. Dokumen ini menjelaskan rincian bab demi bab yang akan ada dalam rencana induk air limbah mulai dari pendahuluan, visi dan misi, analisis kondisi daerah, arah pengembangan sarana prasarana, hingga program-program pengembangan.
Dokumen tersebut membahas tentang perundangan, kebijakan, dan strategi penanganan drainase perkotaan. Secara garis besar membahas 4 kebijakan utama yaitu pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan, optimalisasi prasarana drainase, pengembangan peraturan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola drainase. Dokumen ini juga menjelaskan komponen sektor drainase dan pengertian drainase perkotaan berwawasan lingkun
Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelol...Joy Irman
Dokumen tersebut membahas aspek-aspek pengelolaan sampah secara sistematis, meliputi aspek kelembagaan, pembiayaan, peraturan, dan peran masyarakat. Dokumen ini menjelaskan kondisi saat ini serta kondisi yang diharapkan pada masing-masing aspek untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
sebuah pembelajaran bagaimana membuat kerangka kerja logis. pada kesempatan kali ini penulis mengangkat topik yaitu "nelayan di Pangandaran kesulitan dalam mengembangkan usahanya"
Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja PembangunanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas evaluasi program transmigrasi dan penyusunan rencana strategis kementerian tenaga kerja dan transmigrasi. Terdapat lima isu strategis yang diidentifikasi yaitu masalah kepemilikan lahan, kualitas SDM dan kelembagaan, kurangnya infrastruktur, lemahnya implementasi manajemen pembangunan, serta perlu memantapkan konsepsi pembangunan ketransmigrasian sebagai pembangunan wilayah."
Dokumen ini membahas program Kampung Iklim di Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dokumen ini menjelaskan capaian program ini di Jawa Barat sejak 2012, strategi yang digunakan seperti pembangunan bank sampah dan ecovillage, serta kontribusi penurunan emisi yang dicapai.
TPST merupakan tempat pengolahan sampah secara terpadu yang melakukan pemisahan, pencucian, pengemasan, dan pengiriman produk daur ulang. TPST perlu memiliki fasilitas pre-processing, pemilahan, pengolahan fisik dan kimia, serta pengolahan lain seperti kompos dan RDF. Perancangan TPST meliputi analisis material, identifikasi pemanfaatan, perhitungan akumulasi dan kapasitas, serta penentuan tata letak dan luas lahan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulPenataan Ruang
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul periode 2010-2030. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penataan ruang di Kabupaten Bantul agar pembangunan dapat berjalan terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi dengan karakteristik wilayah serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL, prosedur AMDAL, dan rona lingkungan. Pihak-pihak terkait meliputi komisi penilai, pemrakarsa proyek, dan masyarakat. Prosedur AMDAL terdiri dari empat dokumen yaitu KA-Andal, Andal, RKL dan RPL. Rona lingkungan merupakan keadaan lingkungan sebelum proyek dibangun yang menjadi dasar pendugaan dampak ling
Kedudukan strategi sanitasi kota dalam optimalisasi pendanaan direktur pplpinfosanitasi
Dokumen ini membahas tentang tahapan pelaksanaan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (PPSP) di Indonesia. Terdapat beberapa konstelasi dokumen perencanaan sektor sanitasi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen ini juga menjelaskan sumber pendanaan untuk sektor sanitasi seperti anggaran pemerintah p
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416Edy Junaidi
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar umum pengelolaan air limbah domestik di Indonesia. Saat ini pengelolaan air limbah belum memadai sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Diperlukan kerangka hukum dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan pengelolaan air limbah guna mencapai target RPJMN."
Program Hibah Luar Negeri untuk Pembiayaan Air Limbah dan Percepatan Pembangu...infosanitasi
Program Hibah Air Limbah dan Percepatan Pembangunan Sanitasi memberikan hibah kepada pemerintah daerah untuk memperluas cakupan layanan sanitasi dengan membangun sarana seperti pipa sewer dan sumur resapan, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini memberikan hibah hingga Rp5 juta per sumur resapan untuk proyek skala kota dan Rp2 juta per sumur resapan untuk proyek
Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Penataan Organisasi Peng...Joy Irman
Dokumen tersebut membahas tentang kelembagaan pengelola sistem pengelolaan air limbah terpusat (SPAL-T) di Indonesia. Ia menjelaskan perlunya pembentukan lembaga pengelola SPAL-T, peran regulator dan operator, serta peran pemerintah daerah dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan SPAL-T di wilayahnya. Dokumen ini juga memberikan daftar modul pelatihan mengenai kelembagaan dan pembiayaan
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan fasilitasi strategi sanitasi dan pemrograman jangka menengah untuk pejabat pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan program prioritas sanitasi nasional untuk air limbah, persampahan dan drainase beserta kerangka kerjanya. Juga dijelaskan keterkaitan antara dokumen strategi sanitasi, program dan kegiatan indikatif beserta prioritasnya.
Australian indonesian infrastructure grants for sanitationinfosanitasi
Dokumen tersebut merupakan gambaran umum tentang Program Hibah Sanitasi Indonesia-Australia (sAIIG) yang memberikan dana hibah kepada pemerintah daerah untuk proyek sanitasi setelah memenuhi kriteria tertentu. Dana hibah ditujukan untuk pembangunan prasarana pengolahan air limbah dan persampahan sesuai dengan rencana tahunan daerah. Verifikasi akan dilakukan untuk memastikan prasarana tersebut telah dibangun dan ber
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan newEdiSuryadi12
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif pembangunan berkelanjutan khususnya pengelolaan sumber daya air secara terpadu
2. Pengelolaan sumber daya air terpadu dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan
3. Dokumen juga membahas konsep pen
Dokumen ini membahas rencana penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk pembangunan pelabuhan Wamengkoli di Kabupaten Buton Tengah. UKL-UPL dirancang untuk mengelola dampak lingkungan dari pembangunan pelabuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Dokumen ini juga menjelaskan latar belakang, tujuan, peraturan yang
Similar to Indeks Respon Peningkatan Kualitas Air (Prokasih) (13 Desember).pdf (20)
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...d1051231053
Gambut merupakan tanah yang memiliki karakteristik unik. Lahan gambut yang begitu luas di beberapa pulau besar di Indonesia, menjadikan pengelolaan lahan gambut sering dilakukan, terutama dalam peralihan fungsi menjadi perkebunan, pertanian, hingga pemukiman. Pada studi kasus ini lebih berfokus pada degradasi lahan gambut menjadi media tanam, proses, dampak, serta upaya pemulihan dampak yang dihasilkan dari degradasi lahan gambut tersebut
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdfd1051231031
Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan seperti pepohonan maupun semak-semak, kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (Ground fire), membakar bahan organicmelalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar ataupun pohon yang bagian atasnya terbakar. Selanjutnya api menjalar secara vertical dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang Nampak di atas permukaan, yang sering dikenal dengan kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan yang bersifat masiv. Oleh karena peristiwa kebakaran tersebut terjadi di bawah tanah dan tidak nampak di permukaanselain itu tanahnya merupakan tanah basah/gambut yang mengandung air maka proses kegiatan pemadamannya tentu akan menimbulkan kesulitan.
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdfd1051231033
Tanah merupakan bagian terpenting dalam bidang pertanian, peranan tanah juga sangat kompleks bagi media perakaran tanaman. Tanah mampu menopang dan menyediakan unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Tanah tersusun dari bahan mineral, bahan organik, udara dan air. Bahan mineral tersusun dari hasil aktivitas pelapukan bebatuan, sedangkan bahan organik berasal dari pelapukan serasah tumbuhan akibat adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Salah satu jenis tanah adalah tanah sulfat masam. Tanah sulfat masam ini keberadaannya di daerah rawa pasang surut. Sering kali tanah sulfat masam dijumpai pada lahan gambut terdegradasi yang mengakibatkan tanah mengandung pirit (FeS2) naik kepermukaan. Tanah sulfat masam yang mengandung pirit ini juga mengganggu pertumbuhan tanaman. Terganggunya pertumbuhan tanaman menyebabkan lahan ini nantinya akan ditinggalkan petani bila tidak dilakukan usaha perbaikan atau menjadi lahan bongkor.
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...d1051231079
Hujan asam merupakan kombinasi ringan dari asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam biasanya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduk dan banyaknya aktivitas manusia dalam kegiatan transportasi. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari kegiatan industri dan transportasi merupakan penyebab terjadinya peristiwa hujan asam apabila emisi gas tersebut bereaksi dengan air hujan, dimana senyawa yang bersifat asam terbentuk. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari aktivitas manusia dapat berubah menjadi nitrat (NO3 - ) dan sulfat (SO4 2-) melalui proses fisika dan kimia yang kompleks. Sulfat dan nitrat lebih banyak berbentuk asam yang terlarut dalam air hujan. Keasaman air hujan berhubungan erat dengan konsentrasi SO2 dan NO2 yang terlarut di dalam air hujan. Semakin tinggi konsentrasi SO2 dan NO2 , maka dapat mengakibatkan nilai keasaman air hujan semakin asam .Deposisi asam yang berasal dari emisi antropogenik SO2 dan NOx , memiliki pengaruh besar pada biogeokimia, dan menyebabkan pengasaman tanah dan air permukaan, eutrofikasi ekosistem darat dan air dan penurunan keanekaragaman hayati di banyak wilayah.
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...aisyrahadatul14
Pencemaran udara adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer, seperti polusi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. Dampaknya terhadap lingkungan sangat serius. Udara yang tercemar dapat merusak lapisan ozon, memicu perubahan iklim, dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Bagi makhluk hidup, pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, iritasi mata, dan bahkan kematian. Lingkungan juga terdampak dengan terganggunya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
2. KEBIJAKAN NASIONAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
> Meningkatkan IKLH
1. Meningkatnya Kualitas Udara
2. Meningkatnya Kualitas Air
4. Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan
5. Meningkatnya Kualitas Ekosistem Gambut
6. Meningkatnya Kualitas Air Laut
> Sinergi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat
> Membangun Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan
untuk Pengambilan Keputusan dan Edukasi Masyarakat
INTERVENSI
melalui
Pencegahan,
Penanggulangan, dan
Pemulihan
3.
4.
5.
6. - SKEMA DAN RUANG LINGKUP INDEKS RESPON
- PROGRAM LANGIT BERSIH
- PROGRAM KALI BERSIH
- PROGRAM INDONESIA HIJAU
- PROGRAM GAMBUT LESTARI
- PROGRAM PANTAI LESTARI
SKEMA DAN RUANG LINGKUP INDEKS RESPON
PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH
PROVINSI
7.
8.
9. STRUKTUR KRITERIA
Menu Indeks Respon di Aplikasi
Form isian per media (udara, air laut, air, lahan, ekosistem gambut)
Indikator yang similar, hanya berbeda obyeknya
Indikator berbeda-beda, berisi tentang rasio intervensi yang dilakukan dari masing-masing media.
10. KEBIJAKAN DAN PERATURAN
Tujuan >> IKLH masuk dalam Dokumen Perencanaan Pemda
Sumber Data :
1. Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati terkait RPJMD
2. Jika belum tercantum dalam RPJMD, dapat menggunakan Dokumen Rencana Strategis OPD
3. Jika belum mencantumkan nilai target IKLH dalam dokumen perencanaan, harap mengisi penjelasan pada
kolom isian
1. Pencantuman Target IKLH dalam Dokumen Perencanaan
Diisi dengan nama, nomor, dan tahun
dokumen perencanaan Unggah bukti dukung,
semua file digabung
dalam format .zip
11. KEBIJAKAN DAN PERATURAN
Tujuan >> Pemda memiliki intervensi kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Sumber Data :
1. Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati
2. Peraturan yang masih dalam proses penyusunan tidak termasuk dalam indikator ini
2. Penyusunan Peraturan Daerah Terkait Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Diisi dengan nama, nomor, dan tahun
peraturan daerah Unggah bukti dukung, semua
file digabung dalam format .zip
12. Sumber Data :
1. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah
2. SK Penempatan Pegawai dari BKD
3. Surat Penugasan dari Kepala Dinas
Catatan >>
1. Pegawai (ASN, PPPK dan Non ASN dengan Kontrak Kerja) yang dihitung adalah pegawai dalam 1 OPD tersebut (Dinas
yang menangani lingkungan hidup tergantung nomenklatur setiap daerah)
2. Jika seandainya dalam OPD tersebut tidak ada pembagian penugasan yang spesifik, maka dapat diinput pada setiap
program.
STRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
1. Struktur Organisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Diisi dengan
pegawai yang
ditugaskan dalam
pengelolaan LH
Diisi dengan total
pegawai yang
dalam 1 OPD
Unggah bukti dukung,
semua file digabung
dalam forman .zip
Tujuan >> Pemda memiliki struktur organisasi dengan pembagian tugas yang spesifik
13. Diisi dengan
pegawai yang
sudah memiliki
sertifikat dalam
bidang
pengelolaan LH
Tujuan >> Pemda memiliki pegawai berkompeten dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup
Sumber Data :
1. Sertifikat Pelatihan terkait pengelolaan lingkungan hidup (Sertifikat Diklat atau Bimbingan Teknis)
2. Sumber Daya Manusia
Diisi dengan total
pegawai yang
ditugaskan
dalam
pengelolaan LH
Unggah bukti dukung,
semua file digabung
dalam format .zip
STRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
14. Sumber Data :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Berjalan dari Keseluruhan OPD (Contoh: Udara (Dishub, PUPR, Perindustrian dan
DLH), Air (Dinas PU, Dinkes, dan DLH)
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Tahun Berjalan
Catatan :
1. Jika jumlah anggaran tidak terpisah secara spesifik (misalnya air dan udara tergabung), maka dapat mengisi jumlah
anggaran yang sama pada setiap program, namun tetap diutamakan setiap program memiliki anggaran khusus dan
terinci.
PERENCANAAN KEGIATAN
Tujuan >> Mengetahui komitmen penganggaran Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan lingkungan hidup
1. Perbandingan Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup OPD dengan Total APBD
Diisi dengan
anggaran
pengelolaan
lingkungan hidup
seluruh OPD di
wilayahnya
Diisi dengan total
APBD
Unggah bukti dukung,
semua file digabung dalam
format .zip
15. Sumber Data :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Berjalan OPD
Catatan :
1. Jika jumlah anggaran tidak terpisah secara spesifik (misalnya air dan udara tergabung), maka dapat mengisi jumlah
anggaran yang sama pada setiap program, namun tetap diutamakan setiap program memiliki anggaran khusus dan
terinci.
PERENCANAAN KEGIATAN
Tujuan >> Mengetahui komitmen penganggaran OPD terhadap pengelolaan lingkungan hidup
2. Perbandingan Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup OPD dengan Total Anggaran OPD
Diisi dengan
anggaran
pengelolaan
lingkungan hidup
dalam OPD
Diisi dengan total
Anggaran OPD
Unggah bukti dukung,
semua file digabung
dalam format .zip
16. PERENCANAAN KEGIATAN
Tujuan >> Mengetahui komitmen penganggaran Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan lingkungan hidup
Sumber Data :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD (diberi tanda jumlah anggaran terkait pengelolaan lingkungan hidup)
2. Perbandingan Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup OPD dengan Total Anggaran OPD
Diisi dengan
anggaran
pengelolaan
lingkungan hidup
dalam OPD
Diisi dengan total
Anggaran OPD
Unggah bukti dukung,
semua file digabung
dalam format .zip
17. IMPLEMENTASI – PROGRAM KALI BERSIH
1. Pencapaian Target Indeks Kualitas Air
Tujuan >> Komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas air
Sumber Data >> Web IKLH. Dibuktikan dengan Capaian dan Target IKA tahun 2021
1. Target IKA (RPJMD, Atau Dokumen Rencana Strategis OPD terkait)
2. Capaian IKA (Web IKLH)
diambil dari Web
IKLH
18. IMPLEMENTASI – PROGRAM KALI BERSIH
2. Implementasi Kegiatan (Rasio jumlah industri yang memenuhi baku mutu dengan total industri yang
dipantau)
Tujuan >> Komitmen pemerintah daerah terhadap pengawasan ketaatan industri dalam pemenuhan baku mutu air limbah
Sumber Data >> Daftar Inventarisasi perusahaan yang mengeluarkan air limbah, Untuk Provinsi dapat menggunakan salah
satunya data PROPER atau data yang lainnya.
1. Jumlah industri yang ada di wilayah administrasi
2. Jumlah industri yang dipantau (pemantauan primer maupun sekunder)
3. Jumlah industri yang memenuhi baku mutu
Catatan >> Menggunakan data tahun 2021.
jumlah industri
yang memenuhi
baku mutu
jumlah industri
yang dipantau
19. IMPLEMENTASI – PROGRAM KALI BERSIH
2. Implementasi Kegiatan (Rasio jumlah titik pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk)
dengan jumlah total titik pemantauan kualitas air)
Tujuan >> Komitmen pemerintah daerah terhadap pengendalian pencemaran air melalui pemantauan status mutu dengan lokasi
pemantauan sesuai ketentuan
Sumber Data >> Web IKLH
1. Data jumlah badan air (sungai, waduk, situ, dan embung)
2. Jumlah titik pantau yang harus dipantau (Berdasarkan P.27 Tahun 2021 tentang IKLH lampiran I)
a. Jika jumlah sungai 2 maka seluruhnya harus dipantau, jika lebih dari 2, minimal 50%
b. paling sedikit 3 titik (hulu, hilir, tengah) pada setiap badan air wilayah administrasi, ditambah paling sedikit 1 titik
pemantauan pada muara anak sungai yang akan masuk ke aliran utama sungai
3. Jumlah titik pantau yang dilakukan pemantauan (sumber data dari Web IKLH)
Jumlah titik
pemantauan badan
air
Jumlah total titik pemantauan kualitas
air berdasarkan ketentuan
20. Tujuan >> Mengevaluasi program kinerja daerah terhadap keberhasilan pengendalian pencemaran air
Sumber Data >> Web IKLH
IMPLEMENTASI – PROGRAM KALI BERSIH
2. Implementasi Kegiatan ( Rasio jumlah pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) yang
memenuhi baku mutu air dengan jumlah total pemantauan kualitas air)
Jumlah
pemantauan
yang memenuhi
baku mutu
Jumlah total titik
pemantauan x
frekuensi
pemantauan
21. IMPLEMENTASI – PROGRAM KALI BERSIH
2. Implementasi Kegiatan ( Rasio jumlah penduduk terlayani IPAL Domestik dengan jumlah penduduk total)
Tujuan >> Mengevaluasi komitmen daerah terhadap pengelolaan limbah domestik untuk menurunkan beban pencemaran
Sumber Data >>
1.Jumlah penduduk total yang ada di wilayah administrasi (Data BPS)
2.Jumlah penduduk yang terlayani IPAL domestik (Dinas PU atau Perumahan dan Permukiman)
3.Jumlah IPAL domestik beserta kapasitasnya yang ada di wilayah administrasi (Dinas PU atau Perumahan dan Permukiman)
Catatan >> Perhitungan dilakukan untuk IPAL komunal dan terpusat
Jumlah
penduduk yang
terlayani IPAL
Domestik
Jumlah
penduduk total
yang ada di
wilayah
administrasi
22. IMPLEMENTASI – PROGRAM KALI BERSIH
2. Implementasi Kegiatan ( Rasio Jumlah USK (Usaha Skala Kecil) yang mengolah limbah dibanding dengan
total USK)
Tujuan >> Mengevaluasi penaatan USK dalam pemenuhan baku mutu
Sumber Data >> Data USK yang contohnya diperoleh dari Dinas UMKM, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian,
Catatan >> Usaha Skala Kecil : Usaha dengan modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
Usaha Ternak, Laundry, Tahu, Tempe, Batik, Penyamakan Kulit, Pelapisan Logam dll
Jumlah USK
yang mengolah
air limbah
Jumlah USK yang berpotensi menghasilkan
limbah air di wilayah administrasi
23. PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Tujuan >> Meningkatkan pelibatan publik untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup
Sumber Data :
1. SK Pembentukan Komunitas
2. Dokumentasi kegiatan yang dilakukan
Catatan : Jika tidak memiliki pengesahan, tidak termasuk dalam kriteria ini
1. Pemangku Kepentingan yang Difasilitasi Kontribusinya
Diisi dengan nama stakeholder yang
telah difasilitasi
Unggah bukti dukung,
semua file digabung
dalam format .zip
24. PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Tujuan >> Mendorong kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dari OPD untuk melibatkan instansi lain
Sumber Data :
1. Laporan Kegiatan Tahun Berjalan
2. Dokumentasi Kegiatan Tahun Berjalan
2. Kegiatan yang Melibatkan Instansi Lain
Diisi dengan nama kegiatan yang
melibatkan instansi lain Unggah bukti dukung,
semua file digabung
dalam format .zip
25. PUBLIKASI
Tujuan >> Mendorong penyebarluasan informasi kepada publik agar dapat menumbuhkan kesadaran lingkungan di masyarakat
Sumber Data :
1. Bukti Publikasi Tahun Berjalan (melalui website, media sosial, media cetak (brosur, pamflet, spanduk), atau media
elektronik)
2. Dokumentasi Publikasi
1. Penyebarluasan Informasi Lingkungan Hidup
Diisi dengan publikasi yang dilakukan
baik melalui website, medsos,
ataupun media lainnya
Unggah bukti dukung,
semua file digabung
dalam format .zip
26. INOVASI
Tujuan >> Mengembangkan ide-ide terbaru dan inovasi dalam perbaikan permasalahan lingkungan hidup
Sumber Data :
1. Laporan Kegiatan Mengenai Inovasi Lingkungan (Contoh : kewajiban menanam pohon bagi pengantin baru)
2. Dokumentasi Kegiatan Mengenai Inovasi Lingkungan
Catatan : Inovasi dari tahun-tahun sebelumnya dapat diinput
1. Peningkatan Solusi Perbaikan Lingkungan Hidup Melalui Inovasi
Diisi dengan kegiatan yang dapat
menyelesaikan permasalahan
lingkungan secara lebih efektif,
mendorong perbaikan kapabilitas
pemda dan hubungan sosial
masyarakat
Unggah bukti dukung,
semua file digabung
dalam format .zip