IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada RS Pendidikan di Lingkungan Kemenkes-signed.pdf
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada RS Pendidikan di Lingkungan Kemenkes-signed.pdf
Patient Safety dan Pencegahan Infeksi Dalam Asuhan Neonatus, Bayi Dan Balita:
1. Strategi Hemat Biaya Untuk Meningkatkan Keamanan Ibu Dan Perawatan Bayi Baru Lahir
2. Sumber Daya Dan Sistem yang Dibutuhkan Untuk Menerapkan Rekomendasi
PHBS yang dapat dilakukan di satuan pendidikan banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir diakui secara global sebagai salah satu perilaku kebersihan yang paling mendasar dengan dampak kesehatan yang besar. Terlebih saat terjadi kondisi kritis seperti pandemi atau munculnya wabah penyakit menular misalnya: Diare, Cacingan, Flu Burung, dan Corona (Covid-19), CTPS merupakan salah satu upaya mendasar dalam mencegah penyebaran penyakit tersebut
AI and Covert Influence Operations: Latest TrendsCI kumparan
Threat_Intel_Report.pdf
More Related Content
Similar to IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada RS Pendidikan di Lingkungan Kemenkes-signed.pdf
Patient Safety dan Pencegahan Infeksi Dalam Asuhan Neonatus, Bayi Dan Balita:
1. Strategi Hemat Biaya Untuk Meningkatkan Keamanan Ibu Dan Perawatan Bayi Baru Lahir
2. Sumber Daya Dan Sistem yang Dibutuhkan Untuk Menerapkan Rekomendasi
PHBS yang dapat dilakukan di satuan pendidikan banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir diakui secara global sebagai salah satu perilaku kebersihan yang paling mendasar dengan dampak kesehatan yang besar. Terlebih saat terjadi kondisi kritis seperti pandemi atau munculnya wabah penyakit menular misalnya: Diare, Cacingan, Flu Burung, dan Corona (Covid-19), CTPS merupakan salah satu upaya mendasar dalam mencegah penyebaran penyakit tersebut
Similar to IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada RS Pendidikan di Lingkungan Kemenkes-signed.pdf (20)
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...CI kumparan
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Atas nama Melki Sedek Dengan Nomor Pokok Mahasiswa 1906363000 Fakultas Hukum Universitas Indonesia.pdf
pelajaran geografi kelas 10
Geografi pada hakekatnya mempelajari permukaan bumi melalui pendekatan keruangan yang mengkaji keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat manusia dengan kewilayahannya. Pentransformasian pengetahuan geografi lebih efektif jika disajikan melalui media peta, hal ini karena peta merupakan media yang sangat penting dalam pem-belajaran geografi. Pembelajaran Geografi pada materi “Peta tentang pola dan bentuk-bentuk muka bumi” merasa belum mampu mengoptimalkan aktivitas siswa khususnya kemampuan membaca peta sehingga ber-pengaruh pada perolehan hasil belajar. Guru merasa kesulitan mem-belajarkan konsep-konsep geografi pada siswa. Hasil identifikasi awal, ditemukan beberapa indikator penyebab diantaranya: (1) minimnya kemampuan siswa menunjukkan letak suatu tempat/lokasi geografis tertentu, (2) kurangpahamnya siswa tentang orientasi peta (menentukan arah pada peta), (3) minimnya kemampuan siswa dalam mengartikan simbol-simbol yang ada pada peta, dan (4) kemampuan siswa mengungkap informasi yang ada pada peta sangat kurang. Pelatihan melengkapi peta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam membaca peta sehingga ada peningkatan pada hasil belajar geografi.
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca peta. Kemampuan membaca peta tersebut meliputi: (1) kemampuan menunjukkan letak suatu tempat/ lokasi geografis tertentu, (2) kemampuan mengartikan/ membaca simbol-simbol yang ada pada peta, dan (3) kemampuan memahami orientasi peta (menentukan arah pada peta).
Dalam penelitian ini digunakan desain penelitian tindakan kelas model spiral Kemmis Taggart 1999. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dengan menggunakan rumus ”Gain Score” yaitu membandingkan data sebelum tindakan dengan data sesudah dilakukan tindakan. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, angket, dan test. Instrumen penelitian adalah peneliti dan pedoman atau pengumpul data.
Hasil penelitian dalam tindakan siklus I, II, dan III pada pembelajaran geografi (materi peta tentang pola bentuk-bentuk muka bumi) melalui pelatihan melengkapi peta setelah dilakukan refleksi, evaluasi serta analisis statistik deskriptif ternyata memperoleh peningkatan dalam hal; pertama, kemampuan membaca peta pada pra tindakan hanya memperoleh nilai 50% akan tetapi setelah dilakukan tindakan dalam setiap siklus ternyata mengalami peningkatan yaitu 56% (siklus I), 63% (siklus II), dan 72% (siklus III); kedua, proses pembelajaran geografi (materi peta tentang pola bentuk-bentuk muka bumi) pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 Rubaru melalui pelatihan melengkapi peta pada setiap siklus juga memperoleh peningkatan yaitu 63% (siklusI), 65% (siklus II), dan 70% (siklus III); ketiga, aktivitas belajar siswa pada setiap siklus mengalami peningkatan yaitu 50% (siklus I), 65% (siklus II), dan 75% (siklus III).
Temuan penelitian ini mendukung teori perkembangan yang dikemukakan Piaget dan Vygotsky bahwa pros
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...aisyrahadatul14
Pencemaran udara adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer, seperti polusi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. Dampaknya terhadap lingkungan sangat serius. Udara yang tercemar dapat merusak lapisan ozon, memicu perubahan iklim, dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Bagi makhluk hidup, pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, iritasi mata, dan bahkan kematian. Lingkungan juga terdampak dengan terganggunya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdfd1051231033
Tanah merupakan bagian terpenting dalam bidang pertanian, peranan tanah juga sangat kompleks bagi media perakaran tanaman. Tanah mampu menopang dan menyediakan unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Tanah tersusun dari bahan mineral, bahan organik, udara dan air. Bahan mineral tersusun dari hasil aktivitas pelapukan bebatuan, sedangkan bahan organik berasal dari pelapukan serasah tumbuhan akibat adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Salah satu jenis tanah adalah tanah sulfat masam. Tanah sulfat masam ini keberadaannya di daerah rawa pasang surut. Sering kali tanah sulfat masam dijumpai pada lahan gambut terdegradasi yang mengakibatkan tanah mengandung pirit (FeS2) naik kepermukaan. Tanah sulfat masam yang mengandung pirit ini juga mengganggu pertumbuhan tanaman. Terganggunya pertumbuhan tanaman menyebabkan lahan ini nantinya akan ditinggalkan petani bila tidak dilakukan usaha perbaikan atau menjadi lahan bongkor.
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...d1051231053
Gambut merupakan tanah yang memiliki karakteristik unik. Lahan gambut yang begitu luas di beberapa pulau besar di Indonesia, menjadikan pengelolaan lahan gambut sering dilakukan, terutama dalam peralihan fungsi menjadi perkebunan, pertanian, hingga pemukiman. Pada studi kasus ini lebih berfokus pada degradasi lahan gambut menjadi media tanam, proses, dampak, serta upaya pemulihan dampak yang dihasilkan dari degradasi lahan gambut tersebut
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...d1051231039
Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan penting secara global. Terbentuk dari endapan bahan organik yang terdekomposisi selama ribuan tahun, lahan gambut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta mengatur siklus air. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya habitat, degradasi lingkungan, dan penurunan kesuburan tanah. Kerusakan lahan gambut di Indonesia telah meningkat seiring waktu, dengan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut yang signifikan. Menurut data, sekitar 70% dari lahan gambut di Indonesia telah rusak, dan angka tersebut terus meningkat. Kerusakan lahan gambut memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Selain menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas bagi ekosistem gambut, kerusakan lahan gambut juga melepaskan jumlah karbon yang signifikan ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim global.Kerusakan lahan gambut memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam, penurunan kesuburan tanah, dan peningkatan risiko bencana alam.
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...d1051231079
Hujan asam merupakan kombinasi ringan dari asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam biasanya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduk dan banyaknya aktivitas manusia dalam kegiatan transportasi. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari kegiatan industri dan transportasi merupakan penyebab terjadinya peristiwa hujan asam apabila emisi gas tersebut bereaksi dengan air hujan, dimana senyawa yang bersifat asam terbentuk. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari aktivitas manusia dapat berubah menjadi nitrat (NO3 - ) dan sulfat (SO4 2-) melalui proses fisika dan kimia yang kompleks. Sulfat dan nitrat lebih banyak berbentuk asam yang terlarut dalam air hujan. Keasaman air hujan berhubungan erat dengan konsentrasi SO2 dan NO2 yang terlarut di dalam air hujan. Semakin tinggi konsentrasi SO2 dan NO2 , maka dapat mengakibatkan nilai keasaman air hujan semakin asam .Deposisi asam yang berasal dari emisi antropogenik SO2 dan NOx , memiliki pengaruh besar pada biogeokimia, dan menyebabkan pengasaman tanah dan air permukaan, eutrofikasi ekosistem darat dan air dan penurunan keanekaragaman hayati di banyak wilayah.
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...muhammadnoorhasby04
Gas rumah kaca memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim Bumi melalui mekanisme efek rumah kaca. Fenomena ini alami dan esensial untuk menjaga suhu Bumi tetap hangat dan layak huni. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian intensif, telah memperkuat efek ini, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang signifikan.Pemanasan global membawa dampak luas pada berbagai aspek lingkungan, termasuk suhu rata-rata global, pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta frekuensi dan intensitas fenomena cuaca ekstrem seperti badai dan kekeringan. Dampak ini juga meluas ke ekosistem alami, menyebabkan gangguan pada habitat, distribusi spesies, dan interaksi ekologi, yang berdampak pada keanekaragaman hayati.
Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh peningkatan gas rumah kaca dan perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi menjadi sangat penting. Langkah-langkah mitigasi meliputi transisi ke sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Di sisi lain, langkah-langkah adaptasi mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, dan perlindungan terhadap wilayah pesisir.Selain itu, mengurangi konsumsi daging, memanfaatkan metode kompos, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim adalah beberapa tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengurangi dampak gas rumah kaca.Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan dampak dari efek rumah kaca, serta melalui kolaborasi global yang kuat dan langkah-langkah konkret yang efektif, kita dapat melindungi planet kita dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang.
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistemd1051231041
Pirit merupakan zat di dalam tanah yang terbawa karena adanya arus pasang surut. Zat ini dapat membahayakan ekosistem sekitar apabila mengalami reaksi oksidasi dan penyebab utama mengapa tanah menjadi masam, karena mengandung senyawa besi dan belerang. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan, dampak, peran, pengaruh, hingga upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan guna mengatasi masalah ekosistem yang terjadi.
Hasil dari #INC4 #TraktatPlastik, #plastictreaty masih saja banyak reaksi ketidak puasan, tetapi seluruh negara anggota PBB bertekad melanjutkan putaran negosiasi
berikutnya: #INC5 di bulan November 2024 di Busan Korea Selatan
Cerita sukses desa-desa di Pasuruan kelola sampah dan hasilkan PAD ratusan juta adalah info inspiratif bagi khalayak yang berdiam di perdesaan
.
#PartisipasiASN dalam #bebersihsampah nyata biarpun tidak banyak informasinya
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdfd1051231031
Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan seperti pepohonan maupun semak-semak, kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (Ground fire), membakar bahan organicmelalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar ataupun pohon yang bagian atasnya terbakar. Selanjutnya api menjalar secara vertical dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang Nampak di atas permukaan, yang sering dikenal dengan kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan yang bersifat masiv. Oleh karena peristiwa kebakaran tersebut terjadi di bawah tanah dan tidak nampak di permukaanselain itu tanahnya merupakan tanah basah/gambut yang mengandung air maka proses kegiatan pemadamannya tentu akan menimbulkan kesulitan.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...d1051231072
Lahan gambut adalah salah satu ekosistem penting di dunia yang berfungsi sebagai penyimpan karbon yang sangat efisien. Di Asia Tenggara, lahan gambut memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur, degradasi lahan gambut telah menjadi masalah lingkungan yang signifikan. Degradasi lahan gambut terjadi ketika lahan tersebut mengalami penurunan kualitas, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, yang pada akhirnya mengakibatkan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Lahan gambut di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Diperkirakan bahwa lahan gambut di wilayah ini menyimpan sekitar 68,5 miliar ton karbon, yang jika terlepas, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada RS Pendidikan di Lingkungan Kemenkes-signed.pdf
1. RANCANGAN
INSTRUKSI MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.01/MENKES/1512/2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN TERHADAP
PESERTA DIDIK PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Mempertimbangkan beberapa kasus perundungan dan untuk menciptakan
situasi yang kondusif dalam proses belajar mengajar pada Rumah Sakit
Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan ini diinstruksikan:
Kepada : Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan
Kementerian Kesehatan.
Untuk :
KESATU : Mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas,
fungsi, dan kewenangan untuk pencegahan dan
penanganan perundungan terhadap peserta didik selama
proses pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan.
KEDUA : Dalam rangka pencegahan dan penanganan perundungan
terhadap peserta didik, Rumah Sakit Pendidikan harus:
a. mensosialisasikan nilai-nilai budaya akademik, etika
profesi, dan perilaku sesuai dengan kode perilaku;
b. berkolaborasi dengan institusi pendidikan melalui
penetapan Pakta Integritas sesuai format terlampir,
yang ditandatangani oleh seluruh sivitas rumah sakit
dan peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan;
jdih.kemkes.go.id
2. - 2 -
c. menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif,
aman, dan nyaman serta bebas dari perundungan;
d. memberikan informasi terkait peringatan larangan
perundungan dan mencantumkan layanan aduan
apabila tindak perundungan terjadi;
e. mendampingi korban perundungan dengan
memberdayakan tim konseling dan layanan kesehatan
untuk mengantisipasi perburukan kondisi korban
perundungan;
f. melakukan pengawasan terhadap pembelajaran kepada
peserta didik;
g. menyediakan unit pelayanan pelaporan atau tempat
pengaduan perundungan terhadap peserta didik
melalui:
1) tautan: https://perundungan.kemkes.go.id; atau
2) nomor telepon/whatsapp: 0812-9979-9777.
h. memastikan semua laporan perundungan
ditindaklanjuti;
i. menjatuhkan sanksi pelaku perundungan yang
dilakukan oleh:
1) tenaga pendidik dan pegawai lainnya:
a) Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
b) Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka
waktu 3 (tiga) bulan; atau
c) Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu
tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)
bulan, pembebasan dari jabatan,
pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit,
dan/atau pemberhentian untuk mengajar.
2) peserta didik:
a) Sanksi ringan berupa teguran lisan dan
tertulis;
b) Sanksi sedang berupa skorsing paling sedikit
3 (tiga) bulan; atau
jdih.kemkes.go.id
3. - 3 -
c) Sanksi berat berupa mengembalikan peserta
didik kepada penyelenggara pendidikan
dan/atau dikeluarkan sebagai peserta didik.
j. melindungi korban dan/atau saksi perundungan,
termasuk memberikan bantuan hukum dan
memastikan korban dan/atau saksi tetap dapat
menyelesaikan pendidikan secara kondusif, aman, dan
nyaman serta bebas dari ancaman/intimidasi.
KETIGA : Khusus kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan yang
terjadi kasus perundungan di rumah sakitnya, dikenakan
sanksi:
a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
b. Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3
(tiga) bulan; atau
c. Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat
lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan
dari jabatan, dan/atau pemberhentian sebagai pegawai
rumah sakit.
KEEMPAT : Pencegahan dan penanganan perundungan dilaksanakan
sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Instruksi Menteri ini.
KELIMA : Melaporkan langkah pencegahan dan penanganan
perundungan di Rumah Sakit Pendidikan kepada Menteri
Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
dengan tembusan kepada Inpektorat Jenderal setiap 6
(enam) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
KEENAM : Agar melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung
jawab.
jdih.kemkes.go.id
4. - 4 -
KETUJUH : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2023
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI G. SADIKIN
Tembusan:
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
jdih.kemkes.go.id
5. - 5 -
LAMPIRAN
INSTRUKSI MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.01/MENKES/1512/2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PERUNDUNGAN TERHADAP PESERTA DIDIK PADA
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN
TERHADAP PESERTA DIDIK PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, setiap peserta didik
memiliki kewajiban mengikuti seluruh rangkaian pendidikan bidang
kesehatan, menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin
praktik profesi kesehatan dan mengikuti tata tertib yang berlaku di
lingkungan penyelenggara pendidikan dan rumah sakit pendidikan.
Selama mengikuti pendidikan, peserta didik memiliki hak yang harus
dilindungi yaitu memperoleh pelindungan dalam mengikuti proses belajar-
mengajar termasuk pelindungan dari perlakuan yang tidak menyenangkan
seperti perundungan.
Perundungan kerap terjadi dalam proses belajar mengajar di institusi
pendidikan, termasuk pada peserta didik pada pendidikan
kedokteran/kedokteran gigi serta pendidikan tenaga kesehatan lainnya di
lingkungan Rumah Sakit Pendidikan. Untuk itu perlu dilakukan langkah-
langkah pencegahan guna memberikan pelindungan dan menciptakan
situasi yang kondusif, aman, dan nyaman dalam proses belajar mengajar
di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan
jdih.kemkes.go.id
6. - 6 -
Dalam rangka memberikan pelindungan bagi peserta didik, maka
perlu disusun pedoman pencegahan dan penanganan perundungan
terhadap peserta didik sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan
serta sanksi terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perundungan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. Tujuan
Pedoman Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap
Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian
Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pimpinan, tenaga
pendidik, pegawai, dan peserta didik untuk mencegah dan menangani
secara efektif perbuatan perundungan. Selanjutnya, pedoman ini dapat
digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan kepedulian dan sarana
edukasi di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan agar tidak terjadi tindakan
perundungan.
C. Sasaran
Sasaran dari Pedoman Pencegahan dan Penanganan Perundungan
terhadap Peserta Didik ini meliputi:
1. Pimpinan di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan;
2. Tenaga Pendidik di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan;
3. Pegawai di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan; atau
4. Peserta Didik di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan.
D. Definisi Operasional
1. Perundungan adalah segala tindakan yang merugikan peserta didik
yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang di luar atau
yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian atau
pelayanan.
2. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar
seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak
perundungan di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan.
3. Penanganan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan untuk
mengatasi tindak perundungan di lingkungan Rumah Sakit
Pendidikan secara sistemik dan komprehensif.
jdih.kemkes.go.id
7. - 7 -
4. Pendampingan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan untuk
mendukung korban dan/atau saksi perundungan dalam menghadapi
proses penanganan perundungan dan/atau mengupayakan
kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip
pemenuhan hak korban untuk mengembalikan keadaan korban
menjadi lebih baik.
5. Pelindungan adalah tindakan/cara/proses pemenuhan hak dan
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban
dan/atau saksi, termasuk pelindungan dalam menyelesaikan
pendidikan secara kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari
ancaman/intimidasi.
jdih.kemkes.go.id
8. - 8 -
BAB II
BENTUK PERUNDUNGAN
Bentuk perundungan yang dialami oleh Peserta Didik di Rumah Sakit
Pendidikan, antara lain:
1. Perundungan fisik
Tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang,
mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, termasuk
memeras dan merusak barang milik orang lain serta pelecehan seksual.
2. Perundungan verbal
Tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu,
memberi panggilan nama lain (name-calling), sarkasme,
mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan berita
yang belum jelas kebenarannya.
3. Perundungan siber (Cyber Bullying)
Tindakan menyakiti atau melukai hati orang lain menggunakan media
elektronik seperti menyampaikan berita atau video yang tidak benar
dengan tujuan memprovokasi atau mencemarkan nama baik orang lain.
4. Perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya.
Tindakan mengucilkan, mengabaikan, mengirimkan surat kaleng
(blackmailing), memberikan tugas jaga di luar batas wajar, meminta
pembiayaan kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, atau pengeluaran lainnya
di luar biaya pendidikan yang telah ditetapkan.
jdih.kemkes.go.id
9. - 9 -
BAB III
PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENANGANAN, DAN PENINDAKAN
A. PENCEGAHAN PERUNDUNGAN
1. Menetapkan kebijakan di Rumah Sakit Pendidikan yang paling sedikit
memuat:
a. Bagi tenaga pendidik dan pegawai lainnya:
1) Tidak menjadikan/memperlakukan/meminta peserta didik
seperti layaknya asisten pribadi/supir/pembawa-pengantar
barang dan pekerjaan lainnya yang tidak terkait statusnya
sebagai peserta didik;
2) Tidak meminta peserta didik untuk menggantikan tugas
tenaga medis/tenaga kesehatan dalam melakukan
pelayanan di luar Rumah Sakit Pendidikan;
3) Tidak melakukan diskriminasi terhadap peserta didik
berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, almamater,
latar belakang keluarga, atau diskriminasi lainnya;
4) Tidak meminta peserta didik untuk membiayai hal di luar
kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan, antara
lain, berupa keperluan kurikuler maupun ekstrakurikuler
seperti alat kesehatan, alat tulis, makanan, minuman,
perlengkapan olah raga dan seni, biaya seminar, biaya
publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, alat elektronik, dan
peralatan sejenis, dan biaya atau iuran lain di luar
kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan;
5) Tidak melakukan tindakan kekerasan fisik, verbal, maupun
psikologis pada peserta didik;
6) Tidak melakukan pelecehan dalam bentuk apapun kepada
peserta didik;
7) Tidak memberikan ancaman kepada peserta didik antara
lain, berupa tidak memberikan ilmu atau tidak meluluskan
apabila peserta didik tidak melakukan perintah tenaga
pendidik yang tidak berhubungan dengan proses
pendidikan, penelitian, dan pelayanan; dan
8) Tidak melakukan perundungan lain yang termasuk dalam
kategori perundungan fisik, perundungan verbal,
jdih.kemkes.go.id
10. - 10 -
perundungan siber, atau perundungan nonfisik dan
nonverbal lainnya.
b. Bagi peserta didik:
1) Tidak menyuruh/memerintah peserta didik lain secara
memaksa untuk melakukan kegiatan yang tidak
berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian, dan
pelayanan antara lain, berupa mengantar senior dan/atau
mengurus urusan senior, serta kegiatan lainnya;
2) Tidak meminta peserta didik lain secara memaksa untuk
membiayai hal di luar kebutuhan pendidikan, penelitian,
dan pelayanan, antara lain, berupa keperluan kurikuler
maupun ekstrakurikuler seperti alat kesehatan, alat tulis,
makanan, minuman, perlengkapan olah raga dan seni, biaya
seminar, biaya publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, alat
elektronik dan peralatan sejenis, dan biaya atau iuran lain
di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan;
3) Tidak menyuruh/memerintah peserta didik lain secara
memaksa untuk mengerjakan tugas akademiknya atau
melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik;
4) Tidak melakukan pembatasan praktik dan/atau
kesempatan belajar kepada peserta didik lain; dan
5) Tidak melakukan perundungan lain yang termasuk dalam
kategori perundungan fisik, perundungan verbal,
perundungan siber, atau perundungan nonfisik dan
nonverbal lainnya.
2. Melakukan sosialisasi berkala atas nilai-nilai budaya akademik, etika
profesi, kode perilaku, Instruksi Menteri Kesehatan, dan pedoman
terkait pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta
didik di Rumah Sakit Pendidikan.
3. Melakukan kolaborasi dengan institusi pendidikan melalui penetapan
Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh sivitas rumah sakit
dan peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan.
4. Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan
nyaman serta bebas dari perundungan.
5. Memberikan informasi terkait peringatan larangan perundungan dan
mencantumkan layanan aduan apabila tindak perundungan terjadi.
jdih.kemkes.go.id
11. - 11 -
6. Menyusun tim/unit pelayanan pelaporan atau tempat pengaduan
perundungan terhadap peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan.
7. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan perundungan di Rumah
Sakit Pendidikan.
8. Melaporkan langkah pencegahan dan penanganan perundungan di
Rumah Sakit Pendidikan kepada Menteri Kesehatan setiap 6 (enam)
bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
B. PENGAWASAN PERUNDUNGAN
Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan melibatkan unit
pelayanan pelaporan di Rumah Sakit Pendidikan. Dalam rangka
pengawasan, pelaporan tindakan perundungan dapat disampaikan oleh
korban dan/atau saksi melalui:
1. tautan: https://perundungan.kemkes.go.id; atau
2. nomor telepon/whatsapp: 0812-9979-9777.
Inspektorat Jenderal dan unit pelayanan pelaporan di Rumah Sakit
Pendidikan memastikan semua laporan perundungan ditindaklanjuti dan
memberikan umpan balik dari pengaduan sebagai bentuk evaluasi dari
tindak lanjut. Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal terbukti
terdapat tindakan perundungan, maka Inspektorat Jenderal melakukan
pelindungan korban dan/atau saksi.
C. PENANGANAN PERUNDUNGAN
1. Penanganan Pengaduan Perundungan
a. Pengaduan perundungan diterima dari seluruh saluran
pengaduan di Kementerian Kesehatan.
b. Berdasarkan pengaduan perundungan yang diterima,
Inspektorat Jenderal melakukan verifikasi dan pembentukan tim.
c. Tim melakukan pengumpulan informasi awal dari pelapor,
melakukan telaah, dan klarifikasi atas laporan pengaduan untuk
menjadi bahan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pelayanan
Kesehatan atau Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan dalam
melakukan tindak lanjut, termasuk penetapan sanksi.
d. Tata cara penanganan pengaduan perundungan diatur lebih
lanjut oleh Inspektur Jenderal.
jdih.kemkes.go.id
12. - 12 -
2. Pendampingan dan Pelindungan terhadap Korban dan/atau Saksi
Perundungan
a. Mendampingi korban dan/atau saksi perundungan dengan
memberdayakan Tim Konseling dan layanan Kesehatan untuk
mengantisipasi perburukan kondisi korban perundungan.
b. Merahasiakan identitas korban dan/atau saksi untuk
mengantisipasi terhadap pemberitaan yang berlebihan atau
ancaman dari pihak lain.
c. Melindungi korban dan/atau saksi perundungan, termasuk
memberikan bantuan hukum dan memastikan korban dan/atau
saksi tetap dapat menyelesaikan pendidikan secara kondusif,
aman, dan nyaman serta bebas dari ancaman/intimidasi.
D. PENINDAKAN TERHADAP PERUNDUNGAN
1. Sanksi kepada tenaga pendidik dan pegawai lainnya yang melakukan
perundungan, berupa:
a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
b. Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 (tiga)
bulan; atau
c. Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih
rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan,
pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit, dan/atau
pemberhentian untuk mengajar.
2. Sanksi ringan berupa teguran tertulis bagi tenaga pendidik dan
pegawai lainnya dikenakan oleh Direktur Jenderal Pelayanan
Kesehatan, sedangkan sanksi sedang atau berat dapat diberikan oleh
Menteri Kesehatan, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau
Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
3. Sanksi kepada peserta didik yang melakukan perundungan, berupa:
a. Sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis;
b. Sanksi sedang berupa skorsing paling sedikit 3 (tiga) bulan; atau
c. Sanksi berat berupa mengembalikan peserta didik kepada
penyelenggara pendidikan dan/atau dikeluarkan sebagai peserta
didik.
4. Sanksi kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 3
dikenakan oleh Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan.
jdih.kemkes.go.id
13. - 13 -
5. Sanksi kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan yang terjadi kasus
perundungan di rumah sakitnya, dikenakan oleh pejabat yang
berwenang berupa:
a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
b. Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 (tiga)
bulan; atau
c. Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih
rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan,
dan/atau pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit.
jdih.kemkes.go.id
14. - 14 -
BAB IV
PENUTUP
Pedoman ini disusun untuk dijadikan panduan bagi Rumah Sakit
Pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melakukan
pencegahan dan penanganan perundungan. Dengan adanya pedoman ini
diharapkan dapat memenuhi hak dan memberikan pelindungan bagi peserta
didik di Rumah Sakit Pendidikan.
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI G. SADIKIN
jdih.kemkes.go.id
15. - 15 -
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PAKTA INTEGRITAS
PAKTA INTEGRITAS
Saya, (nama), (jabatan), menyatakan sebagai berikut :
1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan perundungan dan tidak
melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menerapkan nilai-nilai budaya akademik, etik profesi, dan perilaku sesuai dengan
kode perilaku yang berlaku;
3. Menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari
perundungan;
4. Bagi Tenaga Pendidik atau Pegawai Rumah Sakit Pendidikan:
a. Tidak menjadikan/memperlakukan/meminta peserta didik seperti layaknya
asisten pribadi/supir/pembawa-pengantar barang dan pekerjaan lainnya yang
tidak terkait statusnya sebagai peserta didik;
b. Tidak meminta peserta didik untuk menggantikan tugas tenaga medis/tenaga
kesehatan dalam melakukan pelayanan di luar Rumah Sakit Pendidikan;
c. Tidak melakukan diskriminasi terhadap peserta didik berdasarkan suku,
agama, ras, jenis kelamin, almamater, latar belakang keluarga, atau
diskriminasi lainnya;
d. Tidak meminta peserta didik untuk membiayai hal di luar kebutuhan
pendidikan, penelitian, dan pelayanan, antara lain, berupa keperluan kurikuler
maupun ekstrakurikuler seperti alat kesehatan, alat tulis, makanan, minuman,
perlengkapan olah raga dan seni, biaya seminar, biaya publikasi ilmiah,
pertemuan ilmiah, alat elektronik, dan peralatan sejenis, dan biaya atau iuran
lain di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan;
e. Tidak melakukan tindakan kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis pada
peserta didik;
f. Tidak melakukan pelecehan dalam bentuk apapun kepada peserta didik;
g. Tidak memberikan ancaman kepada peserta didik antara lain, berupa tidak
memberikan ilmu atau tidak meluluskan apabila peserta didik tidak melakukan
perintah tenaga pendidik yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan,
penelitian, dan pelayanan; dan
h. Tidak melakukan perundungan lain yang termasuk dalam kategori
perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan siber, atau
perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya.
5. Bagi Peserta Didik:
a. Tidak meminta peserta didik lain untuk membiayai hal di luar kebutuhan
pendidikan, penelitian, dan pelayanan, antara lain, berupa keperluan kurikuler
maupun ekstrakurikuler seperti alat kesehatan, alat tulis, makanan, minuman,
perlengkapan olah raga dan seni, biaya seminar, biaya publikasi ilmiah,
FORMAT PAKTA
INTEGRITAS
jdih.kemkes.go.id
16. - 16 -
pertemuan ilmiah, alat elektronik dan peralatan sejenis, dan biaya atau iuran
lain di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan;
b. Tidak menyuruh/memerintah peserta didik lain untuk melakukan kegiatan
yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian, dan pelayanan
antara lain, berupa mengantar senior dan/atau mengurus urusan senior, serta
kegiatan lainnya;
c. Tidak menyuruh/memerintah peserta didik lain secara memaksa untuk
mengerjakan tugas akademiknya atau melakukan kecurangan dalam kegiatan
akademik;
d. Tidak melakukan pembatasan praktik dan/atau kesempatan belajar kepada
peserta didik lain; dan
e. Tidak melakukan perundungan lain yang termasuk dalam kategori
perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan siber, atau
perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya.
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.
………., …………….
Menyaksikan : Pembuat Pernyataan,
(atasan langsung) (jabatan)
(nama) (nama)
(NIP…………………) (NIP. …………………)
jdih.kemkes.go.id