SlideShare a Scribd company logo
IHWAL
DEWAN PERWAKILAN
DAERAH
DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD
2005
TATANAN
KETATANEGARAAN
BPK
DP
R
MPR
UUD 1945
PRESIDEN
--------------
WK PRES
MA MK KY
KEKUASAAN KEHAKIMAN
LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIFAUDITOR
DPD
SUMBER UUD 1945
FUNGSI DPD
• PENGAJUAN USUL, IKUT DALAM PEMBAHASAN
DAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG
BERKAITAN DENGAN BIDANG LEGISLASI
TERTENTU
• PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG
UNDANG TERTENTU
LEGISLASI, PENGAWASAN DAN
BUDGETING TERBATAS
SUMBER UU 22 TAHUN
2003
LEGISLASI TERTENTU
USUL DAN BAHAS
• OTONOMI DAERAH
• HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
• PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA
PENGGABUNGAN DAERAH
• PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA
EKONOMI LAINNYA
• PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
PERTIMBANGAN
• APBN
• PAJAK
• PENDIDIKAN
• AGAMA
SUMBER UU 22 TAHUN
2003
LEGISLASI TERTENTU
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN
• OTONOMI DAERAH
• HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
• PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA
PENGGABUNGAN DAERAH
• PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA
EKONOMI LAINNYA
• PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
• APBN
• PAJAK
• PENDIDIKAN
• AGAMA
SUMBER UU 22 TAHUN
2003
HAK DPD
1. PENGAJUAN RUU
• OTONOMI DAERAH
• HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
• PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA
PENGGABUNGAN DAERAH
• PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER
DAYA EKONOMI LAINNYA
• PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
2. MEMBAHAS RUU
TERSEBUT DIATAS BAIK USULAN DPD MAUPUN DPR
SUMBER UU 22 TAHUN
2003
CONGRESS DI USA
STATE
PEOPLE
SENATOR REPRESENTATIV
E
SENAT
-MASA KEANGGOTAAN 6 TAHUN
-WAKIL DARI STATE
-100 ANGGOTA
HOUSE
-MASA KEANGGOTAAN 2 TAHUN
-WAKIL DARI RAKYAT
-435 ANGOTA
-EQUAL POSITION
-BILL HAVE TO BE APPROVED BY
SENAT AND HOUSE
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Penataan Ruang
 
Si4rube
Si4rubeSi4rube
Si4rube
pandirambo900
 
Dinas pu dan pr
Dinas pu dan prDinas pu dan pr
Dinas pu dan pr
pandirambo900
 
22.Kecamatan sitellu talli urang jehe
22.Kecamatan sitellu talli urang jehe22.Kecamatan sitellu talli urang jehe
22.Kecamatan sitellu talli urang jehe
kabupaten_pakpakbharat
 
Setwan
SetwanSetwan
Pemerintahaan sesudah orde baru
Pemerintahaan sesudah orde baruPemerintahaan sesudah orde baru
Pemerintahaan sesudah orde baru
aakkiittaa
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
Achmad Wahid
 
Dinas pariwisata
Dinas pariwisataDinas pariwisata
Dinas pariwisata
pandirambo900
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
henny ferniza
 
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Penataan Ruang
 
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ joihot
 
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
Sulthan Isa
 
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
adi verond
 
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasionalKepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional
trianita hermawati
 
Pp 78 2007 konten dan konteks agk
Pp 78 2007   konten dan konteks   agkPp 78 2007   konten dan konteks   agk
Pp 78 2007 konten dan konteks agkapotek agam farma
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah
kabupaten_pakpakbharat
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Penataan Ruang
 
Perda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journal
Perda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journalPerda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journal
Perda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journalIdnJournal
 

What's hot (18)

Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
 
Si4rube
Si4rubeSi4rube
Si4rube
 
Dinas pu dan pr
Dinas pu dan prDinas pu dan pr
Dinas pu dan pr
 
22.Kecamatan sitellu talli urang jehe
22.Kecamatan sitellu talli urang jehe22.Kecamatan sitellu talli urang jehe
22.Kecamatan sitellu talli urang jehe
 
Setwan
SetwanSetwan
Setwan
 
Pemerintahaan sesudah orde baru
Pemerintahaan sesudah orde baruPemerintahaan sesudah orde baru
Pemerintahaan sesudah orde baru
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
 
Dinas pariwisata
Dinas pariwisataDinas pariwisata
Dinas pariwisata
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
 
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
 
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
 
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
 
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasionalKepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional
 
Pp 78 2007 konten dan konteks agk
Pp 78 2007   konten dan konteks   agkPp 78 2007   konten dan konteks   agk
Pp 78 2007 konten dan konteks agk
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
Perda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journal
Perda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journalPerda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journal
Perda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journal
 

Similar to IHWAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif DaerahPeran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Peran Legislatif Daerah
Peran Legislatif DaerahPeran Legislatif Daerah
Peran Legislatif Daerah
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Orientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinOrientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasin
hoyin rizmu
 
PAPARAN TIM
PAPARAN TIMPAPARAN TIM
PAPARAN TIM
JoseRizal53
 
Orientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANGOrientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANG
hoyin rizmu
 
Tataruang Wilayah Kota
Tataruang Wilayah KotaTataruang Wilayah Kota
Tataruang Wilayah Kota
Deddy Supriady Bratakusumah
 

Similar to IHWAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH (6)

Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif DaerahPeran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
 
Peran Legislatif Daerah
Peran Legislatif DaerahPeran Legislatif Daerah
Peran Legislatif Daerah
 
Orientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinOrientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasin
 
PAPARAN TIM
PAPARAN TIMPAPARAN TIM
PAPARAN TIM
 
Orientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANGOrientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANG
 
Tataruang Wilayah Kota
Tataruang Wilayah KotaTataruang Wilayah Kota
Tataruang Wilayah Kota
 

More from Deddy Supriady Bratakusumah

Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxEmbracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanKoperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Deddy Supriady Bratakusumah
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-DaerahPenyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat DaerahKonsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Empowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for DevelopmentEmpowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for Development
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIAFISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
Deddy Supriady Bratakusumah
 

More from Deddy Supriady Bratakusumah (20)

Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxEmbracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
 
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
 
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanKoperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-DaerahPenyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
 
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat DaerahKonsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
 
Empowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for DevelopmentEmpowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for Development
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
 
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
 
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
 
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
 
Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)
 
Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)
 
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
 
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
 
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
 
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
 
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIAFISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
 

Recently uploaded

Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
ahmad Subbanul
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikanperencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
SyahrilGabe1
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 

Recently uploaded (10)

Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikanperencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 

IHWAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH

  • 1. IHWAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD 2005
  • 2. TATANAN KETATANEGARAAN BPK DP R MPR UUD 1945 PRESIDEN -------------- WK PRES MA MK KY KEKUASAAN KEHAKIMAN LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIFAUDITOR DPD SUMBER UUD 1945
  • 3. FUNGSI DPD • PENGAJUAN USUL, IKUT DALAM PEMBAHASAN DAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG LEGISLASI TERTENTU • PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG UNDANG TERTENTU LEGISLASI, PENGAWASAN DAN BUDGETING TERBATAS SUMBER UU 22 TAHUN 2003
  • 4. LEGISLASI TERTENTU USUL DAN BAHAS • OTONOMI DAERAH • HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH • PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA PENGGABUNGAN DAERAH • PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA • PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PERTIMBANGAN • APBN • PAJAK • PENDIDIKAN • AGAMA SUMBER UU 22 TAHUN 2003
  • 5. LEGISLASI TERTENTU PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN • OTONOMI DAERAH • HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH • PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA PENGGABUNGAN DAERAH • PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA • PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH • APBN • PAJAK • PENDIDIKAN • AGAMA SUMBER UU 22 TAHUN 2003
  • 6. HAK DPD 1. PENGAJUAN RUU • OTONOMI DAERAH • HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH • PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA PENGGABUNGAN DAERAH • PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA • PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH 2. MEMBAHAS RUU TERSEBUT DIATAS BAIK USULAN DPD MAUPUN DPR SUMBER UU 22 TAHUN 2003
  • 7. CONGRESS DI USA STATE PEOPLE SENATOR REPRESENTATIV E SENAT -MASA KEANGGOTAAN 6 TAHUN -WAKIL DARI STATE -100 ANGGOTA HOUSE -MASA KEANGGOTAAN 2 TAHUN -WAKIL DARI RAKYAT -435 ANGOTA -EQUAL POSITION -BILL HAVE TO BE APPROVED BY SENAT AND HOUSE