HUKUM&MORAL
          1

  PERKAWINAN KATOLIK
Hukum?
                         2

tertinggi : Cinta
tidak perlu andai manusia: cinta+iman
Pertunangan (k 1062)
                           3

persiapan perkawinan dan pendampingan pastoral
 daripada hukum
tak dituntut demi hukum
tak berarti berhak untuk menuntut perkaw
cincin: tanda jalin relasi khusus, tak bebas
hakikat (k 1055)

                         4

perjanjian kasih antara S-I
tanpa janji itu tak ada perkaw
andaikan pilihan bebas, bukan paksaan
persekutuan pl dalam + seluruh hidup
relasi seks - dalam perkaw
hakikat perkaw: kesamaan hidup S-I dlm seluruh
 aspek; suka-duka
andaikan: kekuatan Tuhan->
hub ant perkw - agama
tujuan
                           5

kesejahteraan S-I
ke"asli"an S-I sering mengganggu
ungkapan pl dlm: relasi seksual
buah kasih: anak
tp anak tidak berarti batal nikah
anak lahir: belum selesai--> iman anak
minimal dibabtis, bayi!
sakramental
                        6

perkawinan 2 orang terbabtis=sakramen
sifat hakiki
                           7

monogam dan tak terceraikan
satu pria + satu wanita
kesetiaan jaman ini rapuh: -->
 hati-hati
 menjaga kehangatan relasi
sahnya perkawinan
                         8

perjanjian nikah/kesepakatan nikah (k 1057)
status liber
halangan nikah
                              9
umur (1083): 16 + 14             beda agama (1086) d
impotensi (1084)                 hub darah (1091): grs
potens: ereksi, penetrasi,        lurus, grs spg tk 4
 ejakulasi                        hub semenda (1092): grs
potens: liang sanggm yg           lurus
 menerima penis                   kelayakan publik (1093):
ikatan perkawinan                 grs lurus tk 1
 (1085)                           adopsi hk (1094): grs
                                   lurus/smp
tata peneguhan kanonis
                         10

di hadapan pejabat resmi Gereja:
 uskup, imam, diakon tertahbis
dua orang saksi
perkawinan campur

                          11

babtis kat + bukan katolik.
Gereja memberi kemungkinan,
  krn membela 2 hak asasi:
 -hak untuk menikah
 -hak utk memilih pegangan hidup/agama sesuai
  dengan hati nuraninya.
campur beda agama
campur beda Gereja
syarat dispensasi

                          12

pihak kat janji setia dalam imannya
pihak kat janji untuk mendidik dan babtis anaknya
 secara kat.
sulit di catatan sipil


                                       YR Widadaprayitna,SJ
                                                12.07.2003

Hukum&moral perkawinan katolik

  • 1.
    HUKUM&MORAL 1 PERKAWINAN KATOLIK
  • 2.
    Hukum? 2 tertinggi : Cinta tidak perlu andai manusia: cinta+iman
  • 3.
    Pertunangan (k 1062) 3 persiapan perkawinan dan pendampingan pastoral daripada hukum tak dituntut demi hukum tak berarti berhak untuk menuntut perkaw cincin: tanda jalin relasi khusus, tak bebas
  • 4.
    hakikat (k 1055) 4 perjanjian kasih antara S-I tanpa janji itu tak ada perkaw andaikan pilihan bebas, bukan paksaan persekutuan pl dalam + seluruh hidup relasi seks - dalam perkaw hakikat perkaw: kesamaan hidup S-I dlm seluruh aspek; suka-duka andaikan: kekuatan Tuhan-> hub ant perkw - agama
  • 5.
    tujuan 5 kesejahteraan S-I ke"asli"an S-I sering mengganggu ungkapan pl dlm: relasi seksual buah kasih: anak tp anak tidak berarti batal nikah anak lahir: belum selesai--> iman anak minimal dibabtis, bayi!
  • 6.
    sakramental 6 perkawinan 2 orang terbabtis=sakramen
  • 7.
    sifat hakiki 7 monogam dan tak terceraikan satu pria + satu wanita kesetiaan jaman ini rapuh: --> hati-hati menjaga kehangatan relasi
  • 8.
    sahnya perkawinan 8 perjanjian nikah/kesepakatan nikah (k 1057) status liber
  • 9.
    halangan nikah 9 umur (1083): 16 + 14 beda agama (1086) d impotensi (1084) hub darah (1091): grs potens: ereksi, penetrasi, lurus, grs spg tk 4 ejakulasi hub semenda (1092): grs potens: liang sanggm yg lurus menerima penis kelayakan publik (1093): ikatan perkawinan grs lurus tk 1 (1085) adopsi hk (1094): grs lurus/smp
  • 10.
    tata peneguhan kanonis 10 di hadapan pejabat resmi Gereja: uskup, imam, diakon tertahbis dua orang saksi
  • 11.
    perkawinan campur 11 babtis kat + bukan katolik. Gereja memberi kemungkinan, krn membela 2 hak asasi: -hak untuk menikah -hak utk memilih pegangan hidup/agama sesuai dengan hati nuraninya. campur beda agama campur beda Gereja
  • 12.
    syarat dispensasi 12 pihak kat janji setia dalam imannya pihak kat janji untuk mendidik dan babtis anaknya secara kat. sulit di catatan sipil YR Widadaprayitna,SJ 12.07.2003