PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
Padat Karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskis yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya dan tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinanmeningkatkan pendapatan dan menunrukan angka
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
Padat Karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskis yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya dan tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinanmeningkatkan pendapatan dan menunrukan angka
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting di desa
Disampaikan saat kuliah Online Akademi Desa 4.0
Hari Jumat, 3 April 2020
pukul 16:00 - 17:00
Desa Menahan Kemerosotan Ekonomi
Rekan-rekan wartawan yang baik,
Refleksi 2020 mencatat ketahanan desa meringankan kemerosotan ekonomi. Jaring pengaman sosial seperti BLT Dana Desa bagi 8 juta keluarga didominasi 88% petani dan buruh tani, 4% nelayan dan buruh nelayan, dan 5% pelaku UMKM. Sebanyak 3.068.660 penganggur berkesempatan turut padat karya tunai desa.
Alhasil, 42.520.748 warga desa lapisan terbawah alias 36,03% penduduk desa menikmati Rp 71,19 triliun dana desa. BPS mencatat selama pandemi Covid-19 pengangguran di desa hampir tidak bertambah (hanya bergerak 0,79%), padahal di kota naik 69%. Hanya 1.084 warga desa terpapar Covid-19, padahal di tingkat nasional sampai 629.429 jiwa positif Covid-19. BPS melaporkan komponen sosial dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020 tidak terpengaruh Covid-19. Meskipun komponen pendapatan ekonomi menurun, namun pada triwulan ke 3 tercatat daya beli rumah tangga sudah rebound. Desa sendiri berperan 14% dari pengeluaran rumah tangga nasional. Ini ditunjang pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang tetap positif sepanjang 2020, diikuti pendapatan riil petani dan buruh tani yang terus bertambah, tidak pernah turun.
Desa-desa juga berinovasi membentuk pasardesa.id sebagai market place antardesa yang sudah beromset Rp 1,97 miliar dalam 10 bulan terakhir. Ada pula digitalisasi 100 Bumdes pariwisata, produksi unggulan, dan sebagainya.
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting di desa
Disampaikan saat kuliah Online Akademi Desa 4.0
Hari Jumat, 3 April 2020
pukul 16:00 - 17:00
Desa Menahan Kemerosotan Ekonomi
Rekan-rekan wartawan yang baik,
Refleksi 2020 mencatat ketahanan desa meringankan kemerosotan ekonomi. Jaring pengaman sosial seperti BLT Dana Desa bagi 8 juta keluarga didominasi 88% petani dan buruh tani, 4% nelayan dan buruh nelayan, dan 5% pelaku UMKM. Sebanyak 3.068.660 penganggur berkesempatan turut padat karya tunai desa.
Alhasil, 42.520.748 warga desa lapisan terbawah alias 36,03% penduduk desa menikmati Rp 71,19 triliun dana desa. BPS mencatat selama pandemi Covid-19 pengangguran di desa hampir tidak bertambah (hanya bergerak 0,79%), padahal di kota naik 69%. Hanya 1.084 warga desa terpapar Covid-19, padahal di tingkat nasional sampai 629.429 jiwa positif Covid-19. BPS melaporkan komponen sosial dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020 tidak terpengaruh Covid-19. Meskipun komponen pendapatan ekonomi menurun, namun pada triwulan ke 3 tercatat daya beli rumah tangga sudah rebound. Desa sendiri berperan 14% dari pengeluaran rumah tangga nasional. Ini ditunjang pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang tetap positif sepanjang 2020, diikuti pendapatan riil petani dan buruh tani yang terus bertambah, tidak pernah turun.
Desa-desa juga berinovasi membentuk pasardesa.id sebagai market place antardesa yang sudah beromset Rp 1,97 miliar dalam 10 bulan terakhir. Ada pula digitalisasi 100 Bumdes pariwisata, produksi unggulan, dan sebagainya.
Similar to Penyusunan Dokumen Kesiapsiagaan Menuju Desa Siaga Covid 19 (1).ppt (20)
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. 1. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam pencegahan dan
penanggulangan COVID-19 di tingkat desa mitra Wahana Visi
Indonesia
2. Desa mitra Wahana Visi Indonesia melakukan adanya adaptasi
kesiapsiagaan dan tanggap terhadap potensi ancaman bencana,
serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana alam
yang merugikan dalam situasi pandemi COVID-19
Tujuan
3. Dasar Pelaksanaan
• Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020, desa mengemas
diri menjadi Desa Siaga COVID-19 dengan membentuk Satuan
Tugas di tiap desa sebagai turunan dari Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
• Kabupaten/Kota Layak Anak sesuai dengan Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia No 12
tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
• Standard SPHERE untuk penanganan COVID-19
• Panduan Risiko Kesehatan dan Aktivitas Sosial Ekonomi dari
SATGAS Nasional
4. • Peran aktif masyarakat merupakan kunci utama
dalam penanggulangan krisis kesehatan di masa
COVID-19.
• Perlakuan khusus bagi kelompok rentan: perempuan
kepala rumah tangga, laki-laki kepala rumah tangga
tanpa ibu rumah tangga, ibu hamil dan menyusui,
kelompok anak dan remaja, kelompok disabilitas,
penyintas kekerasan berbasis gender, lansia dan
kelompok rentan lainnya.
Prinsip Pelaksanaan
5. Road map dokumen kesiapsiagaan desa dalam situasi pandemi
COVID 19
Persiapan Workshop CBDPP:
• Workshop offline
• Koordinasi dengan mitra Satgas Kab/Desa/Dinkes/Puskesmas dan BPBD untuk kolaborasi
Dokumen kesiapsiagaan desa:
Drafting dokumen oleh mitra dan Desa
• Pelaksanaan workshop selama 2 hari adanya draft renkon dan kesepakatan
pengaktifan KSB (Kelompok Siaga Bencana/Satgas Desa
Finalisasi dokumen kesiapsiagaan desa
Sosialisasi renkon kepada masyarakat di
desa yang dilakukan oleh
KSB/Satgas/Pemdes
Simulasi dan Evaluasi
6. PESERTA
1. Satgas Desa/Kab
2. Tim 9 atau 11 pada saat
penyusunan RPJMDes (tim ini udah
ada di desa)
3. Pihak keamanan (Hansip, Babinza,
Babinkamtibmas)
4. Tokoh agama
5. Tokoh pemuda
6. Puskesmas/Pustu/Dinkes
7. Bidan desa
8. Kader kesehatan, kader gizi,
9. Pokja MPL, sanitasi
10. Perwakilan perempuan (PKK, WIA)
11. Pelaku ekonomi di desa
(petani/poktan/gapoktan, dunia
usaha, pedagang/pengumpul)
12. Kader posyandu, kader sponsorship
13. BPBD Kab
14. Dinsos Kab
15. PMI
16. Tagana
17. Dunia usaha di desa (bank,
pedagang, dsbnya)
18. NGO yang ada di desa
19. Forum Anak
7. PERLENGKAPAN
• Lap top 2 buah, notulensi dan 1 buah lap top buat pemaparan materi
kalau bisa peserta bawa lap top jauh lebih baik
• Adanya 1 orang (THL) untuk 1 desa yang akan membantu untuk
mengkompilasi hasil diskusi dan memasukkannya ke dalam dokumen
renkon
• Kabel rol
• Flip Chart
• Spidol warna
• Plastik lebar seukuran 10 meter
• Gunting
• Isolasi kertas
8. DATA YANG DIBUTUHKAN DAN
DIKUMPULKAN SEBELUM PELATIHAN
• Profil desa
• Peta desa
• RPJMDes
• Data Potensi sumber daya manusia di desa, logistik, peralatan,
sarana (mobil, katingting, dsbnya) dan prasarana (jembatan,
jalan, lapangan terbuka, dsbnya), SOP tentang
Penanggulangan Bencana dll
• Luas lahan pertanian, luas hutan yang ada di desa
• Data penduduk desa per kelompok usia (terkini) + kelompok
rentan
9. SUSUNAN ACARA
Waktu HARI ke - 1 HARI ke - 2 HARI ke - 3
08.00-08.30 Registrasi Peserta Registrasi + Pembelajaran hari sebelumnya
08.30-09.00
Pembukaan dan Doa Komponen Rencana Kesiapsiagaan Bencana
- Introduksi Prinsip Kemanusiaan dan Code of Conduct
09.00-09.45
Update Situasi Terkini Terkait COVID 19 di
Kab/Kota Komponen Rencana Kesiapsiagaan Bencana
- Sistem Peringatan Dini
Introduksi Perencanaan Bidang Operasi
09.45 – 10.10
Informasi Dasar Tentang COVID 19
Komponen Rencana Kesiapsiagaan Bencana
- Rencana Kontinjensi & SOP
Perencanaan Bidang Operasi Penanganan
Darurat Bencana (Situasi, Sasaran, Kegiatan)
10.10 – 10.20 BREAK
10.20 – 11.00
Membangun Desa Siaga COVID 19 Komponen Rencana Kesiapsiagaan Bencana
- Rencana Kontinjensi & SOP
Rapid Need Assessment and Situation Report
11.00 – 12.00
Konsep PRB (Pengurangan Risiko
Bencana)
Komponen Rencana Kesiapsiagaan Bencana
- Rencana Kontinjensi & SOP
Rapid Need Assessment and Situation Report
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 15.55
Kajian Risiko Bencana Partisipatif
Komponen Rencana Kesiapsiagaan Bencana
- Peta Evakuasi
Uji Ruang fokus di : (1) Kaji Cepat; (2) Sitrep;
(3) Koordinasi
15.55 – 16.00
Penutup
Penutup
Penutup
10. PELATIHAN ADVOKASI UNTUK
SATGAS COVID-19 DI DESA
• Kerangka acuan :
• Perbub penggunaan dana desa
• Peraturan bupati tentang satgas covid