Hukum Bisnis dan LIngkungan

1. MODUL PERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Resolusi Sengket, Resolusi Sengketa
Ekonomi dan Implementasi
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
02
F041700009 Anindia putri Prof. Dr. Hapzi Ali,
CMA
Abstract : Kompetensi
Pendahuluan Mahasiswa mampu menjelaskan
Pendahuluan

2. Definisi sengketa menurut para ahli
• Winardi: Tantangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-
kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek
kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.
• Ali Achmad: Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari
persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan
akibat hukum bagi keduanya.
Sebelum membahas secara mendalam tentang sengketa ekonomi, maka terlebih perlu
dipahami defenisi dari sengketa, dimana di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa
berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara
orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek
permasalahan.
Berikut adalah sengketa ekonomi yang meliputi:
 Sengketa perniagaan.
 Sengketa perbankan.
 Sengketa Keuangan.
 Sengketa Penanaman Modal.
 Sengketa Perindustrian.
Mekanisme penyelesaian sengketa
Perlu dipahami bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi bertujuan untuk menghentikan
pertikaian dan menghindari kekerasan dan akibat-akibat yang mungkin akan terjadi akibat
dari persengketaan tersebut.
rbitrase : merupakan cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang
didasrkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (pasal
1 angka 1 UU No.30 Tahun 1999).
Pasal 1
1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa.
7. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

3. yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan
putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda
pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan
dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai
berikut: Negosiasi (perundingan), Enquiry atau penyelidikan, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase,
Judicial Settlement atau Pengadilan, serta Organisasi-organisasi atau Badan-badan Regional.
Adapun penjelasannya, antara lain :
1. Negosiasi/Perundingan
Negosiasi adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat
keduabelah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda.
2. Enquiry (penyelidikan)
Enquiry (penyelidikan) adalah merupakan kegiatan untuk mencari fakta yang dilakukan oleh
pihak ketiga
3. Mediasi
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para
pihak dengan dibantu oleh mediatoryang tidak memiliki kewenangan memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian.
4. Konsiliasi
Konsiliasi adalah Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk
mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam pengertian lain
Konsoliasi (conciliation), dapat pula diartikan sebagai pendamai atau lembaga pendamai.
5. Arbitrase
Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana para pihak
menyerahkan kewenangan kepada kepada pihak yang netral, yang disebut arbiter, untuk
memberikan putusan.
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

4. Masalah gadai emas, BI akan panggil BRI syariah
Bank Indonesia berencana akan memanggil Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) dan
seniman Butet Kertaradjasa terkait masalah skema gadai emas. Direktur Direktorat
Perbankan Syariah Bank Indonesia Edy Setiadi mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut
BI akan mendengarkan penjelasan BRIS terkait kesalahpahaman yang terjadi. “Bank
Indonesia, dalam waktu dekat akan memanggil BRIS untuk memberikan penjelasan
mengenai permasalahan kesalahpahaman antara BRIS dan nasabahnya,” kata Edy kepada
VIVA news di Jakarta, Sabtu 15 September 2012. Sementara, untuk melakukan proses
mediasi, Edy menambahkan, BI masih mempelajari permasalahan lebih lanjut. “BI akan
mempelajari permasalahan tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan tindak lanjutnya,”
ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gadai Emas, produk gadai di bank syariah, yang sempat
dipermasalahkan Bank Indonesia, akhirnya menuai kasus. Seniman Butet Kartared jasa
mengadukan produk gadai syariah Bank Rakyat Indonesia Syariah karena dianggap
merugikan nasabah.Butet menjadi nasabah gadai emas BRI Syariah di Yogyakarta pada
Agustus 2011. Ia menggadaikan emasnya, dengan modal 10 persen dari keseluruhan harga
emas, BRI Syariah memberikan pembiayaan sebesar 90 persen. Butet mencicil sejumlah uang
yang dipersyaratkan.
Ketika jatuh tempo pada Desember 2011, nasabah diberikan opsi ketika harga emas turun
nasabah diminta menanggung penurunan harga dari harga emas semula. Butet menolak opsi
tersebut. BRI Syariah juga memberikan opsi memperpanjang masa jatuh tempo sebanyak dua
kali, namun kerugian penurunan harga tetap harus ditanggung Butet. BRI juga meminta emas
yang dimiliki Butet dijual. “Saya minta skema diperpanjang dalam tiga tahun, karena ketika
harga emas naik silahkan dijual, jadi win-win solution,” ujar Butet. BRI Syariah akhirnya
menjual kepemilikan emas Butet dengan alasan hal itu sudah tercantum dalam perjanjian.
Karena merasa menjadi korban, ia akan mengajukan class action.
Penyelesaian masalah gadai emas, BI akan panggil BRI syariah
Metode berkebun emas ini memang membutuhkan modal untuk membeli logam mulia
pertama dan menyiapkan uang tunai untuk menutup selisih kekurangan harga pembelian
logam mulia kedua hingga kelima. Sebagai ilustrasi, Anda membeli logam mulia seberat 10
gram yang langsung digadaikan. Jika uang gadai yang diberikan bank syariah sebesar 85%,
dana yang diperoleh setara dengan 8.5 gram. Oleh sebab itu, ketika akan membeli logam
mulia 10 gram kedua, perlu dana tambahan setara dengan logam mulia seberat 1.5 gram
ditambah biaya penyimpanan logam mulia di bank syariah. Demikian seterusnya, hingga
mencapai logam mulia yang dikehendaki. Setelah mencapai logam mulia terakhir, misalnya
kelima, Anda sebaiknya menjual logam mulia tersebut. Tentunya ketika harga logam mulia
sudah meningkat minimal 30%. Mengapa 30% ? kenaikan 30% ini diperlukan agar hasil
penjualan dapat menutup biaya biaya gadai empat keeping logam mulia yang ada di bank
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

5. syariah dan hasil penjulan logam mulia terakhir inilah yang dipergunakan untuk menebus
empat keping logam mulia di bank syariah, saat inilah biasa disebut masa panen emas.
Kenaikan harga emas yang konsisten disebabkan oleh dua hal, pertama, konsumsi penduduk
Indonesia terhadap logam mulia ada di peringkat 14 dunia (China ada diperingkat ke satu dan
India ada di peringkat ke dua). Kedua, Indonesia adalah penghasil emas ketujuh terbesar
didunia, jika permintaan emas terus bertambah, maka harga emas akan terus meningkat.
Jalur non-litigasi atau biasa disebut Alternative Dispute Settlement (ADS) menjadi opsi
alternatif untuk penyelesaian sengketa yang sedang terjadi dalam masalah Gadai Emas. Oleh
para sarjana, metode ini dianggap paling efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis karena
biayanya relatif lebih murah daripada menggunakan jalur litigasi. Di Indonesia konsep
alternatif penyelesaian sengketa sudah semakin familiar dengan UU No. 30 tahun 1999.
Spesifik untuk masalah perbankan, metode-metode jalan tengah sudah dimulai dengan
terbitnya Peraturan BI No. 7/7/PBI/2005. Kemudian berubah dengan No. 8/5/PBI/2006, dan
kini telah disempurnakan dengan Peraturan No. 10/1/PBI/2008. Intinya, dibuka kesempatan
mediasi antara Bank dengan Nasabah dimana Bank Indonesia memfasilitasi mediasi ini.
Penelitian yang dilakukan oleh seorang dosen fakultas hukum UGM menunjukkan bahwa
mediasi perbankan oleh Bank Indonesia cukup efektif. Untuk kurun waktu 2006 saja ada 85%
kasus yang berhasil di mediasi dan meningkat pada 2007 menjadi 87% (Herliana, 2010:42).
Ini menunjukkan bahwa penyelesaian tidak terus-menerus harus menggunakan litigasi.
Namun satu hal, pelaksanaan mediasi harus dilakukan sepenuh hati. Pengalaman dan
pengamatan penulis menunjukkan bahwa hampir selalu mediasi gagal justru disebabkan
mediator. Parsialitas dan kepongahan ekspertisme mediator menyulitkannya untuk
menemukan dan menangkap keinginan para pihak. Mediator sepatutnya mengingat bahwa
mediasi ada untuk mempertemukan kepentingan para pihak, bukan justru membenturkan
kepentingan-kepentingan tersebut.
Sepatutnya polemik gadai emas syariah ini dipakai sebagai momentum untuk meletakkan
pondasi penyelesaian sengketa perekonomian yang bermartabat dan dengan cara-cara
kekeluargaan. Kita harus memilih lembaga gadai emas syariah yang menetapkan biaya gadai
dan penitipan yang paling ringan, disamping itu perlu juga diperhatikan lembaga gadai yang
memberikan dana gadai tertinggi agar dana tersebut dapat digunakan kembali untuk membeli
logam mulia yang lebih besar dan tambahan dana yang dibutuhkan tidak terlalu
memberatkan. Selain itu, juga perlu ditanyakan tentang skema pengamanannya. Ada
beberapa lembaga gadai emas syariah memberlakukan biaya asuransi yang dibebankan
langsung kepada konsumen, tetapi sebagian besar lainnya tidak tidak membebankan biaya
asuransi khusus karena sudah termasuk dalam biaya administrasi.
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

6. Dafar Pustaka
(Hapzi Ali, modul perkuliahan)1.
(Agus rizki, 7 juli 2017) https://agusrizkiblog.wordpress.com/2017/07/07/penyelesaian-
sengketa-ekonomi/ (Di akses pada 15 maret 2018, jam 20:30)
(Ratu hermi kusumah) https://ratuhermikusumah.wordpress.com/2015/06/19/contoh-kasus-
tentang-sengketa-yang-berhubungan-dengan-masalah-perekonomian/ (Diakses pada 15 maret
2018, jam 21:05)
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

7. Dafar Pustaka
(Hapzi Ali, modul perkuliahan)1.
(Agus rizki, 7 juli 2017) https://agusrizkiblog.wordpress.com/2017/07/07/penyelesaian-
sengketa-ekonomi/ (Di akses pada 15 maret 2018, jam 20:30)
(Ratu hermi kusumah) https://ratuhermikusumah.wordpress.com/2015/06/19/contoh-kasus-
tentang-sengketa-yang-berhubungan-dengan-masalah-perekonomian/ (Diakses pada 15 maret
2018, jam 21:05)
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id