Modul ini membahas tentang hukum bisnis dan lembaga, mencakup definisi dan jenis-jenis lembaga pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Modul ini juga menjelaskan tentang asuransi, termasuk fungsi, jenis, dan tujuan asuransi serta konsekuensi hukum pelanggaran ketentuan asuransi.

1. MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis
dan
Lingkungan
Aspek Hukum Lembaga
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi S1
05
HBL Nabila Safitri
Abstract Kompetensi
Memahami Hukum Bisnis dan Para pembaca diharapkan dapat

2. 2018
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
Pembahasan
Lembaga Pembiayaan
Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan
dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
Sedangkan menurut Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009, Lembaga Pembiayaan
adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan
dana atau barang modal.
Menurut Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Bab II
Pasal 2 bahwa jenis lembaga pembiayaan di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga,
yaitu:
A. Perusahaan Pembiayaan
Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan
Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan usaha Kartu Kredit.
(1) Sewa Guna Usaha (Leasing)
Perusahaan leasing yang ada di Indonesia disebut dengan perusahaan sewa
guna usaha. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 84 Tahun 2006 tentang
Perusahaan Pembiayaan, Sewa Guna Usaha merupakan kegiatan pembiayaan
dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha degan
hak opsi (finance lease) ataupun sewa guna usaha tanpa hak opsi
(operatinglease), untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama
jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
(2) Anjak Piutang
Anjak Piutang (actoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembeban
piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas
piutang tersebut. Mekanisme anjak piutang diawali dari transaksi jual beli
barang atau jasa yang pembayarannya secara kredit. Secara umum, jasa-jasa
anjak piutang terdiri dari dua jenis, yaitu jasa pembiayaan dan jasa
nonpembiayaan.
(3) Pembiayaan Konsumen
Pembiayaan Konsumen adalah suatu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan
barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara
angsuran.
Lingkungan sebagai Aspek Hukum
Lembaga
memahami serta mampu
menjelaskan definisi dan tujuan
AspekHukumLembaga

3. 2018
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
(4) Usaha Kartu Kredit
Usaha Kartu Kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang
dan/atau jasa dengan memakai kartu kredit.
B. Perusahaan Modal Ventura
Istilah ventura berasal dari kata venture yang memiliki makna sesuatu yang
mengandung risiko atau dapat diartikan sebagai usaha. Dengan demikian, secara
bahasa modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung
risiko.
Menurut PP No. 9 Tahun 2009, Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang
melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang
menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu
dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan dengan cara pembelian obligasi
konversi, atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
C. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk
melakukan pembiayaan yang berbentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi pemberian pinjaman
langsung (direct lending) yang berfungsi sebagai pembiayaan infrastruktur, refinancing
atas infrastruktur yang telah dibiayai pihaklain; dan / atau pemberian pinjaman
subordinasi (subordinated loans) yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.
MANFAAT LEMBAGA PEMBIAYAAN
Lembaga pembiayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
dan juga kesempatan kerja. Maka, pembiayaan yang tersedia harus dimanfaatkan
sebaik-baiknya oleh para pengusaha diberbagai bidang. Lembaga pembiayaan juga
mempunyai fungsi penting dalam perekonomian.
Berikut ini adalah beberapa Manfaat lembaga pembiayaan
(a) Manfaat Bagi Masyarakat
Membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir
yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Dengan adanya lembaga
pembiayaan, pengusaha kecil dengan modal terbatas bisa mendapatkan kredit dengan
syarat mudah dan bunga yang ringan.
(b) Manfaat Bagi Pembangunan Infrastruktur

4. 2018
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
Dalam dunia bisnis termasuk pengembangan infrastruktur, keberadaan lembaga
pembiayaan juga sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan tidak semua pengembang
infrastruktur dan pelaku bisnis juga memiliki biaya besar untuk tujuan mereka. Melalui
lembaga pembiayaan, mereka bisa mendapatkan berbagai dana pinjaman seperti
pinjaman dana talangan, dana proyek, dan lain-lain. Sehingga ketersediaan dana bagi
para pelaku bisnis sudah bukan menjadi masalah lagi.
PeranKegiatan Bisnis
Bisnis adalah kegiatan organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau
konsumen dengan menyediakan produk berupa barang atau jasa untuk memperoleh
laba atau keuntungan. Laba tersebut nantinya akan digunakan untuk usaha
meningkatkan laba yang lebih besar lagi.
Peranan Bisnis dalam kehidupan masyarakat sangat penting. Perusahaan yang
melakukan bisnis berperan penting dalam hal perekonomian dan juga merupakan
penggerak ekonomi.
Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu berhubungan dengan
masyarakat karena perusahaan memiliki peran ganda, yaitu sebagai produsen yang
memerlukan masyarakat sebagai konsumen dan pendukung kelancaran usahanya,
perusahaan juga memiliki peran sebagai konsumen. Oleh karena itu dapat menjadi
hubungan timbal balik yang dapat saling mempengaruhi antara perusahaan,
masyarakat dan juga pemerintah, yang terciptanya Kegiatan Bisnis dan juga Interaksi
Sosial.
Asuransi
Asuransi merupakan suatu perjanjian antara tertanggung (nasabah) dengan
penanggung (perusahaan asuransi). Pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah
kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang setelah tertanggung
menyepakati pembayaran uang yang disebut premi.
FUNGSI ASURANSI
(1) Penghimpun Dana
Tugas perusahaan asuransi salah satunya adalah menghimpun dana yang masuk.
Pengelolaan bisnis yang baik menghendaki dana-dana yang telah masuk tersebut
diinvestasikan, supaya dana tersebut lebih produktif.
(2) Bantuan untuk Perusahaan Bisnis

5. 2018
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha, seorang investor yang berencana
menanamkan modal dalam usaha tertentu, ada kemungkinan untuk membatalkan
rencana tersebut, karena tidak ingin memikul risiko jika terjadi bencana.
Dengan adanya asuransi, seorang pengusaha akan terhindar dari rasa cemas jika
terjadi risiko, sehingga lebih dapat fokus terhadap effisiensi usahanya tersebut.
(3) Pengurangan Resiko
Adanya rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi setelah diadakan suatu
survey risiko kepada tertanggung melalui surveyor untuk memperbaiki suatu risiko
dengan sistem suku premi yang berlaku. Misalnya dengan pembebanan risiko sendiri ,
discount, penelitian dan publikasi tentang cara dan sebab kerugian, dengan usaha atau
tindakan tertentu.
Oleh sebab itu, perusahaan asuransi memberikan sumbangan yang penting bagi
perkonomian dengan cara bagaimana meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu
risiko.
(4) Penyebaran Kerugian Secara Merata
Dengan adanya penyebaran kerugian secara merata dapat diartikan bahwa besarnya
iuran atau kontribusi yang dibayar oleh pihak tertanggung untuk dana premi adalah
seimbang dengan suatu risiko yang dialihkannya.
JENIS-JENIS ASURANSI
(1) Asuransi Kesehatan
Asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap
masalah kesehatan yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau kecelakaan.
(2) Asuransi Jiwa
Asuransi jiwa adalah sebuah asuransi yang memberi jaminan atas kematian seseorang
yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial.
(3) Asuransi kendaraan
Asuransi kendaraan adalah jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi kepada
kendaraan yang mengalami kehilangan, kerusakan, dan sebagainya.
(4) Asuransi pendidikan
Asuransi pendidikan adalah asuransi yang menjamin kehidupan pendidikan yang baik.
Misalnya Prudential dan BNI Life Insurance.
(5) Asuransi bisnis
Asuransi bisnis adalah asuransi yang menjamin terhadap perusahaan dalam kegiatan
bisnis meliputi kerugian dalam jumlah yang cukup besar, kerusakan, dan kehilangan.
(6) Asuransi kepemilikan rumah dan properti
Asuransi kepemilikan rumah dan properti adalah asuransi yang memberikan pelayanan
terhadap pemilik rumah dari suatu risiko seperti kerusakan tempat tinggal maupun
kerusakan barang-barang pribadi.

6. 2018
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
TUJUAN ASURANSI
Tujuan asuransi pada dasarnya adalah semata-mata untuk berjaga-jaga jika terjadinya
suatu risiko pada suatu kejadian.
Kemudian tujuan Asuransi yang lainnya adalah:
a) Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang dialami satu
pihak.
b) Sebagai pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya
pada jumlah tertentu dan tidak perlu mengganti sendiri kerugian yang terjadi
dengan jumlah tidak tertentu dan tidak pasti.
c) Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan
pengawasan dan pengamanan untuk memberikan perlindungan yang
menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya.
d) Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada perusahaan asuransi
akan dikembalikan kembali dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya.
(hal ini khusus terjadi pada asuransi jiwa).
e) Untuk mengalihkan resiko yang semula ada pada pihak pemilik kepada pihak
asuransi yang siap menerima resiko tersebut.
f) Untuk memberi ganti atas kerugian kepada pihak yang bersangkutan dan
mendapatkan keuntungan disamping memberikan beberapa jaminan kepada
para peserta asuransi.
Konsekuensi Hukum
Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian
dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima
premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu
evenemen (peristiwa tidak pasti).
Suatu pertanggungan atau Asuransi karena pada hakekatnya adalah merupakan suatu
perjanjian maka ia dapat pula diancam dengan resiko batal atau dapat dibatalkan
apabila tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 1320 KUH Perdata.
Selain itu KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalamperjanjian asuransi:
(1) Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak
memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal itu
disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian
asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD);

7. 2018
7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
(2) Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi
ditandatangani (Pasal 269 KUHD);
(3) memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui
pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan
datang (Pasal 272 KUHD);
(4) Terdapat suatu akalan cerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung (Pasal
282 KUHD);
(5) Apabila obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak
boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia atau kapal
asing yang digunakan untuk mengangkut obyek pertanggungan menurut
peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan (Pasal 599 KUHD).
Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang dilakukan Penanggung dan
Tetanggung dapat dikenakan sanksi berupa Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana.
(A) Sanksi Administratif
Sanksi Administratif hanya berlaku untuk perusahaan per-Asuransian, bukan pada
pihak tertanggung.
Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah No.73 tahun 1992 tertanggal 30 Oktober 1992 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perasuransian (“PP No.73/1992”) serta peraturan pelaksanaannya yang
berkenaan dengan
a. Perizinan usaha;
b. Kesehatan keuangan;
c. Penyelenggaraan usaha;
d. Penyampaian laporan;
e. Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan
langsung.
Akan dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi
pencabutan izin usaha (Pasal 37 PP No.73/1992).
Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 37, maka terhadap:
(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang tidak menyampaikan
laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak
mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, sesuai dengan jangka waktu
yang ditetapkan, dikenakan denda administratif Rp. 1.000.000.000 (satu juta
Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
(2) Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak
menyampaikan laporan operasional tahunan sesuai dengan jangka waktu yang

8. 2018
8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
ditetapkan dikenakan denda administratif Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah)
untuk setiap hari keterlambatan (Pasal 38 PP No.73/1992).
(B) Sanksi Pidana
Sanksi pidana dikenakan pada kejahatan perasuransian yang diatur dalam Pasal 21 UU
Asuransi, berikut ini:
a. Terhadap pelaku utama
Orang yang menjalankan atu menyuruh menjalankan usaha perasuransian tanpa izin
usaha, menggelapkan premi asuransi, menggelapkan dengan cara mengalihkan,
menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan Perusahaan Asuransi
Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau perusahaan Reasuransi, diancam dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.
2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah).
b. Terhadap pelaku pembantu
Orang yang menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan atau menjal kembali
kekayaan perusahaan hasil penggelapan dengan cara tersebut yang diketahuinya atau
patut diketahuinya bahwa barang–barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan
Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, dianjam
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.
500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).
c. Terhadap pemalsu dokumen
Orang yang secara sendiri–sendiri atau bersama–sama melakukan pemalsuan atas
dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau
Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan
denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
Implementasi kasus
Kasus Perusahaan Pembiayaan : Industri Turut Terdampak
JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyoroti melemahnya
kepercayaan perbankan kepada perusahaan pembiayaan yang merupakan dampak

9. 2018
9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
lanjutan dari sejumlah kasus yang menimpa perusahaan pembiayaan pada awal tahun
ini.
Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan, beberapa kasus yang menyandung
perusahaan pembiayaan pada awal tahun ini, seperti kasus Arjuna Finance dan PT
Kembang 88 Multifinace, rupanya turut memberikan dampak kepada industri
pembiayaan.
Salah satunya, dapat menurunnya kepercayaan industri perbankan kepada industri
pembiayaan dalammemberikan pendanaan.
Suwandi melihat sekarang ini beberapa perusahaan pembiayaan sedikit mengalami
kesulitan dalam mendapatkan pendanaan dari perbankan. Dia mencontohkan kejadian
yang menimpa PT Bima Multifinance (Bima Finance).
Bima Finance yang secara bisnisnya berjalan dengan baik, tiba-tiba dihentikan
pendanaannya hanya karena salah satu pemegang saham Bima Finance juga menjadi
pemegang sahamdi Arjuna Finance.
“Kalau Arjuna kan kasus awal, kalau Bima kan kasihan hanya terdampak. Saya rasa
sekarang beberapa perusahaan lainnya yang tidak ada kaitannya [dengan Arjuna
Finance] mulai agak seret dananya,” ujar Suwandi, Selasa (25/7).
Suwandi berujar, saat ini persoalan tersebut memang belum krusial, tetapi perlu
mendapat perhatian semua pelaku pembiayaan. Pendekatan kepada perbankan benar-
benar harus dilakukan agar hubungan dengan perbankan tidak memburuk.
Pasalnya, hidup perusahaan pembiayaan sangat bergantung pada sumber dana,
khususnya dari perbankan yang mencapai 70%. Jika pendanaan dari perbankan
mandek, dikhawatirkan akan menyebabkan penyaluran pembiayaan tidak tumbuh
atau bahkan bisa memicu naiknya rasio pembiayaan bermasalah.
Oleh karena itu, Suwandi mengaku saat ini pihaknya tengah gencar melakukan
pendekatan kepada perbankan untuk meningkatkan kembali kepercayaan kepada
multifinance.
Pihaknya terutama menjelaskan bahwa tidak semua perusahaan pembiayaan
bermasalah dan berharap agar kasus Arjuna Finance tidak disamaratakan ke seluruh
perusahaan pembiayaan.
Pihaknya juga berencana membentuk tim kecil dan membuat forum diskusi dengan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan untuk membuat kajian mengenai industri
pembiayaan.

10. 2018
10 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
Dia berharap melalui forum tersebut, OJK dapat menjelaskan kepada perbankan
mengenai kondisi perusahaan pembiayaan yang sebenarnya. “Harapan kami jangan
sampai rekan-rekan perbankan melihat industri ini [multifinance] sama semua.”
Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II OJK Dumoly F. Pardede
mengatakan telah menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian, khususnya dalam hal
pemberitaan, agar kasus yang menimpa Arjuna Finance dan lainnya tidak memberikan
kesan negatif pada reputasi industri.
Tidak bergantung
Lebih lanjut, Dumoly juga menganjurkan agar industri pembiayaan tidak hanya
bergantung pada perbankan dalam hal pendanaan. Dia menyarankan industri
multifinance memperluas pendanaan ke pelaku industri keuangan nonbank (IKNB)
lainnya.
Dia juga meminta APPI rajin menjalin komunikasi dengan IKNB lainnya agar saat
perusahaan pembiayaan menerbitkan surat utang atau obligasi, mereka berkeyakinan
bahwa berinvestasi di perusahaan pembiayaan akan mendapatkan yield yang baik.
Berdasarkan catatan Bisnis, Kembang 88 Multifinace beberapa waktu lalu mendapat
surat peringatan ketiga (SP3) dari OJK lantaran banyaknya pengaduan dari konsumen.
Kembang 88 Multifinace menjalani masa penundaan kewajiban pembayaran utang
(PKPU) karena tercatat memiliki utang kepada kreditur mencapai Rp1,5 triliun.
Sementara itu, Arjuna Finance diduga melakukan transaksi penjualan saham yang tidak
proper.
Editor: Anggi Oktarinda
Daftar Pustaka
 http://www.academia.edu/11070136/Lembaga_Pembiayaan_adalah_badan_u
saha_yang_melakukan_kegiatan_pembiayaan_dalam_bentuk_penyediaan_dan
a_atau_barang_modal._Macam-Macam_Lembaga_Pembiayaan
 https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx
 https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/fungsi-lembaga-pembiayaan
 https://phardeyana.wordpress.com/tag/peranan-bisnis/

11. 2018
11 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
 https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-keuangan-manajemen-
keuangan/pengertian-fungsi-tujuan-asuransi/
 https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dsar-dasar-hukum-
asuransi/
 http://kalimantan.bisnis.com/read/20170726/444/674958/kasus-perusahaan-
pembiayaan-industri-turut-terdampak