Presentasi Bapak Dr. Hasyim Gautama di Acara Diskusi Publik RPM Sinkronisasi Waktu Sistem Elektronik di Hotel Alana, Surabaya pada tanggal 25 November 2014

1. Rancangan Peraturan Menteri
SinkronisasiWaktu
Sistem Elektronik
DR. Hasyim Gautama, CISM, ISMS-LA
Direktorat Keamanan Informasi
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Surabaya, 25 November 2014

2. Waktu Pengiriman Informasi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 8
ayat (1):
“Waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada
saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar
oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang
ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah
memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar
kendali Pengirim.”

3. Waktu Penerimaan Informasi
UU ITE, Pasal 8 ayat (2):
“Waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada
saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah
kendali Penerima yang berhak.”
Waktu pengiriman dan penerimaan tercantum
dalam UU ITE tapi belum ada aturan teknisnya

4. Waktu Sistem Elektronik
Waktu Referensi

5. Asas dan Ruang Lingkup
 Asas: Keakuratan, Ketertelusuran, dan
Risiko
 Ruang Lingkup: Penyelenggara Sistem
Elektronik untuk Pelayanan Publik

6. Kategorisasi Sistem Elektronik
No Sistem Elektronik Penetap Kategori
1 Strategis Instansi Pengawas dan
Pengatur Sektor setelah
berkoordinasi dg Menteri
2 Tinggi Menteri
3 Rendah Menteri
Kategorisasi Sistem Elektronik didasarkan pada kriteria

7. Kriteria Kategorisasi Sistem Elektronik
1. Nilai Investasi
2. Total Anggaran
Operasional Tahunan
3. Kewajiban Kepatuhan
thd Peraturan
4. Algoritma Khusus
5. Jumlah Pengguna
Sistem Elektronik
6. Data Pribadi yang
dikelola Sistem
Elektronik
7. Tingkat kekritisan Data
dalam Sistem
Elektronik
8. Tingkat kekritisan
Proses dalam Sistem
Elektronik
9. Dampak Kegagalan
Sistem Elektronik
10. Potensi kerugian
akibat ditembusnya
Sistem Elektronik
Penilaian menggunakan metode pembobotan

8. Standar Waktu [1/2]
 Network Time Protocol:
 NTPv4 RFC 5905
 Time Server:
 Stratum 0
 Stratum 1
 Stratum 2

9. Standar Waktu [2/2]
 Stratum 0 dan Stratum 1 yang dikelola LIPI
ditetapkan sebagai acuan waktu nasional
 Seluruh Stratum 1 harus diselaraskan dengan
Stratum 1 LIPI
 Seluruh Stratum 2 harus mengacu pada Stratum
1 di atas

10. Penerapan PenyelarasanWaktu
• Penyelenggara SE Strategis wajib memiliki Stratum 0
dan Stratum 1
• Penyelenggara SE Strategis wajib menyediakan
layanan Stratum 1 kepada publik
• Penyelenggara SE Tinggi wajib memiliki Stratum 2
dan/atau Stratum 1
• PSE wajib melakukan konfigurasi SE dengan mengacu
pada Stratum 2 dan/atau Stratum 1 di atas
Bagian dari Sertifikasi Sistem Manajemen
Pengamanan Informasi

11. Pelaporan
 Alamat Stratum 1 harus dilaporkan kepada
Menteri
 Dalam hal ada perubahan alamat Stratum 1
harus dilaporkan kepada Menteri paling lambat
14 hari kerja

12. Pengaturan Perangkat End User
 Pengembang Perangkat Keras dan Perangkat
Lunak Sistem Elektronik harus menyediakan
fitur penyelarasan waktu yang dapat diatur
secara otomatis.
 Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mengacu secara langsung dan/atau tidak
langsung pada Stratum 1

13. Setting Waktu Otomatis

14. Pengawasan
 Pengawasan dilakukan terhadap Penyelenggara
Sistem Elektronik

15. Sanksi bagi PSE
1. Dikirim teguran Tertulis
2. Dikeluarkan dari daftar
3. Dicabut sertifikasi Sistem Manajemen
Pengamanan Informasi