oleh Pancat Setyantana

1. Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
Subdit Tata Kelola KI
Direktorat Keamanan Informasi
Yogyakarta, 24 Mei 2017
1
Jakarta, 20 April 2017
SOSIALISASI PERMENKOMINFO
NOMOR 4 TAHUN 2016
TOWARD BETTER AND CLEAN CYBER ENVIRONMENT

3. Dasar Hukum Permenkominfo No 4
Th 2016
Amanat
PP PSTE
pasal 20
ayat (4)
UU ITE Pasal
15 ayat (1)

4. Dasar Hukum (2)
UU ITE Pasal
15 ayat (1)
• “Setiap
Penyelenggara
Sistem Elektronik
harus
menyelenggaraka
n Sistem
Elektronik secara
andal dan aman
serta bertanggung
jawab terhadap
beroperasinya
Sistem Elektronik
sebagaimana
mestinya”.
PP PSTE
Pasal 19
• “Penyelenggara
Sistem Elektronik
wajib melakukan
pengamanan
terhadap
komponen Sistem
Elektronik
sebagaimana
mestinya”
PP PSTE Pasal
20 ayat (2)
• Penyelenggara
Sistem
Elektronik wajib
menyediakan
sistem
pengamanan
yang mencakup
prosedur dan
sistem
pencegahan dan
penanggulangan
terhadap
ancaman dan
serangan yang
menimbulkan
gangguan,
kegagalan, dan
kerugian”.

5. Dasar Hukum (3)
UU ITE
Pasal 20 ayat (3)
• “Dalam hal terjadi kegagalan
atau gangguan sistem yang
berdampak serius sebagai
akibat perbuatan dari pihak
lain terhadap Sistem
Elektronik, Penyelenggara
Sistem lektronik wajib
mengamankan data dan segera
melaporkan dalam
kesempatan pertama kepada
aparat penegak hukum atau
Instansi Pengawas dan
Pengatur Sektor terkait.”
PP PSTE
Pasal 20 ayat (4)
• “Ketentuan lebih
lanjut mengenai
sistem pengamanan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) diatur dalam
Peraturan Menteri”.

6. Asas dan Ruang Lingkup
Ruang
Lingkup:
PSE untuk
Pelayanan
Publik
Asas:
Risiko
PSE Pelayanan Publik:
1. Instansi Pemerintah
2. Instansi Swasta

7. Definisi PSE untuk
pelayanan publik
(Pasal 2)
institusi penyelenggara negara
yang terdiri dari lembaga negara
dan/atau lembaga pemerintahan
dan/atau Satuan Kerja
Penyelenggara di lingkungannya
korporasi berupa Badan Usaha
Milik Negara dan/atau Badan
Usaha Milik Daerah dan/atau
Satuan Kerja Penyelenggara di
lingkungannya;
lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan Undang-
Undang dan/atau Satuan Kerja
Penyelenggara di lingkungannya
badan hukum lain yang
menyelenggarakan Pelayanan
Publik dalam rangka pelaksanaan
Misi Negara
15

8. Definisi Instansi Pengawas dan Pengatur
Sektor
Instansi Pengawas dan
Pengatur Sektor adalah
instansi yang bertugas
mengawasi pelaksanaan tugas
sektor dan mengeluarkan
pengaturan terhadap sektor
tersebut
misalnya :
1. Bank Indonesia adalah IPPS
bagi sektor transaksi
pembayaran
2. Kementerian Komunikasi
dan Informatika adalah IPPS
bagi sektor telekomunikasi
dan TIK
16

9. Kategorisasi Sistem Elektronik
No Sistem
Elektronik
Penetap Kategori
1 Strategis Menteri + Rekomendasi IPPS
2 Tinggi Menteri
3 Rendah Menteri
Kategorisasi SE berdasarkan 10 kriteria

10. No Karakteristik SE A=5 B=2 C=1
1 Nilai investasi sistem elektronik
yang terpasang
A. > 30 miliar rupiah B. 3 miliar rupiah -30
miliar rupiah
C. <3 miliar rupiah
2 Total anggaran operasional
tahun berjalan yang dialokasikan
untuk pengelolaan Sistem
Elektronik
A. >10 miliar rupiah B. 1 miliar rupiah -
10 miliar rupiah
C. <1 miliar rupiah
3 Memiliki kewajiban kepatuhan
terhadap peraturan atau standar
tertentu
A. Peraturan atau
standar nasional
dan interna-sional
B. Peraturan atau
standar nasional
C. Tidak ada
peraturan khusus
4 Menggunakan algoritma khusus
untuk keamanan informasi
dalam sistem elektronik
A. Algoritma khusus
yang diguna-kan
negara
B. Algoritma standar
publik
C. Tidak ada
algoritma khusus
5 Jumlah pemilik akun yang
menggunakan Sistem Elektronik
A. > 5000 pemilik
akun
B. 1000 - 5000
pemilik akun
C. < 1000 pemilik
akun
Kriteria Kategorisasi Sistem Elektronik

11. No Karakteristik SE A=5 B=2 C=1
6 Data Pribadi yang dikelola Sistem
Elektronik
A. Data Pribadi yang
memiliki hubungan
dengan Data Pribadi
lainnya
B. Data Pribadi yang
bersifat individu
dan/atau Data Pribadi
yang terkait dengan
kepemilikan badan
usaha
C. Tidak ada Data
Pribadi
7 Tingkat klasifikasi/
kekritisan data yang ada dalam Sistem
Elektronik
A. Sangat rahasia B. Rahasia dan/ atau
terbatas
C. Biasa
8 Tingkat kekritisan proses yang ada
dalam Sistem Elektronik,
A. Proses yang berisiko
meng-ganggu hajat
hidup orang banyak
dan memberi dampak
langsung pada
Pelayanan Publik
B. Proses yang berisiko
mengganggu hajat
hidup orang banyak
dan memberi dampak
tidak langsung
C. Proses yang tidak
berdampak bagi
kepentingan orang
banyak
9 Dampak dari kegagalan Sistem
Elektronik
A. Tidak tersedia-nya
Pelayanan Publik
berskala nasional atau
memba-hayakan
pertaha-nan keama-
nan negara
B. Tidak tersedianya
layanan Publik atau
proses penyelengga-
raan negara dalam 1
(satu) provinsi atau
lebih
C. Tidak tersedianya
Pelayanan Publik atau
proses
penyelenggaraan
negara dalam 1 (satu)
kabupaten/
kota atau lebih
10 Potensi kerugian atau dampak negatif
dari insiden ditembusnya Keamanan
Informasi Sistem Elektronik
A. Menimbulkan korban
jiwa
B. Terbatas pada
kerugian finansial
C. Mengakibatkan
gangguan operasional
sementara (tidak
membahayakan dan
tidak merugikan
finansial
Kriteria Kategorisasi Sistem
Elektronik

12. Kategorisasi Sistem Elektronik
Total Bobot nilai 36-50 16-35 10 – 15
KETENTUAN PENILAIAN
Kategori Sistem Elektronik STRATEGIS TINGGI RENDAH
SE
BANK
UMUM
SE
PEMDA
BEKASI
(PERIZINAN)
SE
TELKOMSEL
SE
RUMAH
SAKIT
SE
HOTEL
SE
ISP(KECILDAN
SEDANG)
SE
ATMBERSAMA
(ex:artajasa
SE
LPSEPROVINSI
SE
e-ticketing
garuda
SE
tvkabel
SE
ATC
SE
e-KTP
Nasional
SE
e-KTP
diKab
SE
websit
e
inform
SE
SPSE
KAB/K
OTA SEIDX
SE
JARDIK
NAS
SE
RTGS
SE
VOUC
HER
LISTRI
37 17 37 18 15 16 37 26 37 34 39 40 22 12 22 40 25 43 36

13. Standar Manajemen Pengamanan
Informasi

15. Penyelenggaraan Sistem Elektronik

16. Manfaat Sertifikasi
Membantu
organisasi
terkait dengan
kesesuaian
terhadap
kebutuhan
standar
keamanan
informasi yang
sudah best
practice
Meningkatkan
reputasi positif
organisasi
Meningkatkan
kepercayaan
masyarakat
terhadap
layanan publik
yang
diselenggarakan
terjamin tingkat
keamanan,
kehandalan dan
terpercaya.
Meminimalkan
risiko keamanan
informasi
melalui proses
manajemen
risiko yang
sesuai dengan
best practices.
“Information Security is not a cost, but an investment”

17. Tenaga Ahli Penerapan SMPI
Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri
TA Internal
&
TA Eksternal
Sistem Elektronik
Strategis
harus menggunakan
Tenaga Ahli yang WNI

18. Lembaga Sertifikasi
Ketentuan lebih lanjut mengenai Auditor diatur dengan
Peraturan Menteri

19. Syarat Lembaga Sertifikasi

20. Tata Cara Sertifikasi

21. Scope/Ruang Lingkup
Sertifikasi
Sistem elektronik
yang termasuk
kategori strategis
dan tinggi
Berkaitan dengan
proses bisnis PSE
Tergantung
dengan kebutuhan
organisasi (PSE)
dalam hal
perlindungan
informasi

22. Penilaian Mandiri

23. Pembinaan
Menteri dapat membina:

24. Pengawasan
Menteri dapat mengawasi: 1x setahun atau sewaktu-waktu

25. Metode Pengawasan

26. Sanksi Administratif
Berlaku : April 2018

27. Ketentuan Peralihan [1/2]
Wajib
memiliki
sertifikat
dari SE
beroperasi

28. Hasil Pendaftaran
SMPI
LS
• BSI Group
Indonesia
• TUV Nord
Auditor
• AU-1-
2016-0001
• AU-1-2017-
0002
• AU-1-2017-
0003
Tenaga Ahli
• IM-1-2016-
0001
Lembaga
Konsultan
• Catur Daya
Solusi
alamat website:
www.smpi.kominfo.go.id

29. Terima Kasih
Subdit Tata Kelola Keamanan Informasi
Direktorat Keamanan Informasi
Telp/Fax: 021-3845786
email : pancat.setyantana@kominfo.go.id
sistem manajemen pengamanan informasi