Slide ini dibuat untuk guru-guru SD Inpres Timika II, Mimika, Papua, untuk materi presentasi program Persiapan Adiwiyata tingkat Kabupaten Mimika, Papua, Indonesia.
Slide ini dibuat untuk guru-guru SD Inpres Timika II, Mimika, Papua, untuk materi presentasi program Persiapan Adiwiyata tingkat Kabupaten Mimika, Papua, Indonesia.
Contoh Raport Proyek Pelajar Pancasila Sekolah Penggerak yang dikembangkan secara sederhana di SMP S Pusaka CIranjang, Raport dapat digunakan sementara waktu sambil menunggu raport Proyek Pelajar Pancasila yang resmi dirilis oleh KEMDIKBUDDIKTI, semoga bermanfaat
Kekerasan, perundungan, dan kekerasan seksual menjadi tantangan dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini.
Bahan paparan ini merupakan bagian dari strategi mencegah kekerasan di sekolah.
Apa saja strategi pencegahan kekerasan di sekolah? Strategi ini sebagian mengambil dari Permendikbud 46 tahun 2023 yang baru saja disahkan pemerintah.
Contoh Raport Proyek Pelajar Pancasila Sekolah Penggerak yang dikembangkan secara sederhana di SMP S Pusaka CIranjang, Raport dapat digunakan sementara waktu sambil menunggu raport Proyek Pelajar Pancasila yang resmi dirilis oleh KEMDIKBUDDIKTI, semoga bermanfaat
Kekerasan, perundungan, dan kekerasan seksual menjadi tantangan dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini.
Bahan paparan ini merupakan bagian dari strategi mencegah kekerasan di sekolah.
Apa saja strategi pencegahan kekerasan di sekolah? Strategi ini sebagian mengambil dari Permendikbud 46 tahun 2023 yang baru saja disahkan pemerintah.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
2. Salam bumi .....
Pasti lestari.....
Adiwiyata.....
Bisa....
Adiwiyata Mandiri.....
Pasti bisa....
Jawa Timur .....
Jaya.. Jaya.. Jaya..
Luar Biasa
Kab Madiun .....
SENYUM DAN GEMBIRA MENYAMBUT
ADIWIYATA
4. PENGERTIAN
1. Gerakan PBLHS (Permen LHK No 52) adalah Aksi kolektif
secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang
dilakukan oleh Sekolah dalam menerapkan perilaku ramah
lingkungan hidup
2.Adiwiyata (Permen LHK No 53) adalah Penghargaan yang diberikan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota kepada sekolah yang berhasil
melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di
sekolah
5. URGENSI PELESTARIAN LINGKUNGAN
1. Manusia sebagai khalifah
Dan Dialah yg menjadikan kamu sebagai khlifah2 dibumi dan Dia .... (An’am 165)
2. Ketergantungan manusia pada alam
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yg menciptakan. Dia telah menciptakan
manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia (Al Alaq
1-3)
3. Segala sesuatu diciptakan seimbang
Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan gunung2 serta Kami
tumbuhkan disana segala sesuatu menurut ukuran ( Al Hijr 19 )
4. Segala yang berada di alam untuk kepentingan manusia
Dialah (Allah ) yg menciptakan segala apa yg ada di bumi untukmu kemudian Dia
menuju kelangit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia
mengetahui segala sesuatu ( Al Baqoroh 29 )
5. Alam sebagai sumber rizki
Katakanlah (Muhammad) “Siapakah yg memberi rizki kepadamu dari langit dan
bumi .... ( Yunus 31 )
6. Telah terjadi kerusakan di bumi dan di laut
disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah
menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari
(akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali
(kejalan yang benar) Ar Rum 41
13. DASAR HUKUM
1. Pasal 63 UU 32/2009 ttg Perlindungan & Pengelolan
Lingkungan Hidup:
Pemerintah & Pemda bertugas & berwenang memberikan pendidikan,
pelatihan, pembinaan & pemberian penghargaan
2. Pasal 67 UU 32/2009
Setiap orang berrkewajiban:
memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
3. Pasal 65 UU 32/2009
Setiap orang berhak:
a. atas LH yg baik & sehat;
b. mendapatkan pendidikan LH, akses informasi, partisipasi &
keadilan dlm rangka memenuhi hak atas LH yg baik & sehat;
c. utk berperan dlm perlindungan & pengelolaan LH.
14. 4. UU No.20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasonal dan
peraturan pelaksanaannya yang terkait;
5. Nota Kesepahaman antara Menteri LHK, Mendikbud,
Menristek Dikti, Menag & Mendagri No:
PK2/7/2016,99/VII/NK/2016, 11a/M/NK/2016, 9 th 2016,
660/2688A/SJ ttg Pengembangan Pendidikan
Lingkungan;
6. Peraturan Menteri LHK Nomor P.52/ MenLHK/
Setjen/Kum.1/9/2019 ttg Gerakan Peduli & Berbudaya LH di
Sekolah & Peraturan Menteri LHK Nomor P.53/ MenLHK/
Setjen/ Kum.1/9/2019 ttg Penghargaan Adiwiyata.
... lanjutan
15. GERAKAN PBLHS
Aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring,
dan berkelanjutan yang dilakukan oleh
Sekolah dalam menerapkan perilaku ramah
lingkungan hidup
P.52 ps 1.2
17. PRINSIP DASAR
PERENCANAAN
PELAKSAN
AAN
PROGRAM
&
TANGGUN
G JAWAB
Edukatif
Memberikan pendidikan tentang
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup bagi warga
sekolah/madrasah
Partisipatif
Partisipatif: Komunitas sekolah terlibat
dalam manajemen sekolah yang meliputi
keseluruhan proses perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi sesuai
tanggungjawab dan peran.
Berkelanjutan
Seluruh kegiatan harus dilakukan
secara terencana dan terus
menerus secara komprehensif
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI
PERBAIKAN &
TIN DAK LANJUT
18. GAYA HIDUP BERKELANJUTAN
Memahami dampak aktifitas manusia baik jangka pendek
maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di
dunia maupun lingkungan sekitarnya, serta membangun
kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan,
memahami krisis keberlanjutan yang terjadi dilingkungan
sekitarnya serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi
dan memitigasinya
19.
20. TUJUAN GERAKAN PBLHS
1. Mewujudkan penerapan
perilaku ramah LH oleh warga
sekolah
2. Meningkatkan kualitas LH
sekolah, LH sekitarnya & daerah
21. Pelaksana
Gerakan PBLHS
1. SD/Madrasah Ibtidaiyah/sederajat;
2. SMP/Madrasah Tsanawiyah/sederajat;
3. SMA/Madrasah Aliyah/sederajat;
4. SMK/sederajat;
negeri atau swasta
22. ALUR GERAKAN
PBLHS
PEMBENTUKAN TAS
1.EDS dan IPMLH
2. PENYUSUNAN RENCANA
GERAKAN PBLHS
3. PELAKSANAAN GERAKAN
PBLHS
4. PEMANTAUAN & EVALUASI
5. PELAPORAN
BELUM
BERHASIL
BERHASIL
PEMBINAAN
USULAN
PENGHARGAAN
KAB/KOTA dst
PAHAMI:
1 PERMEN LHK52,53 UU 32 dll
2. PP19 JO 32 , 57 Jo 4 PRMEN ttg SNP
3. ISU LOKAL/GLOBAL
1. STANDAR ISI
2.STANDAR PROSES
3.SKL
4.PTK
5.STANDAR SARANA
6.STANDAR PENGELOLAAN
7.STANDAR PEMBIAYAAN
8.STANDAR PENILAIAN
IPMLH/IKPLHD
23. 1. PERENCANAAN GERAKAN PBLHS
2. PELAKSANAAN GERAKAN PBLHS
3. PEMANATAUAN & EVALUASI PELAKSANAAN
GERAKAN PBLHS
TAHAPAN KEGIATAN
GERAKAN PBLHS
24. PERENCANAAN GERAKAN PBLHS
2. Disahkan oleh Kepala Sekolah
3. Diintegrasikn dlm dok 1 KTSP/KOSP & Rpp/Modul
4. Bahan utk review RKAS & RKJM
Melibatkan Kepala sekolah, Dewan Pendidik,
Komite Sekolah, peserta didik & masyarakat
25. PELAKSANAAN
GERAKAN PBLHS
(didasarkan pd Rencana Gerakan)
1. Pembelajaran mapel, ekstrakurikuler & pembiasaan diri yg
mengintegrasikan penerapan PRLH (integral antar mapel,
metoda menarik, 2 arah, memanfaatkan lingkungan sebagai
sumber belajar)
2. Penerapan PRLH utk masyarakat sekitar sekolah & daerah;
3. Membentuk jejaring kerja & komunikasi;
4. Kampanye & publikasi Gerakan PBLHS;
5. Membentuk & memberdayakan Kader Adiwiyata
26. PEMANTAUAN & EVALUASI
GERAKAN PBLHS
1. Dilakukan terhadap capaian Rencana Gerakan
PBLHS Tahunan (& 4 th-an);
2. Secara periodik, minimal 1 kali/tahun
3. Disahkan oleh Kepala Sekolah
Melibatkan Kepala sekolah, Dewan Pendidik, Komite
Sekolah, peserta didik & masyarakat
27. PERAN PEMERINTAH
1. Pembinaan (sosialiasi/kampanye, konsultasi, bintek,
sarpras, dll) oleh Tim Pembina Gerakan PBLHS.
2. Pemberian penghargaan penilaian oleh Tim Penilai
Adiwiyata, penghargaan ol Menteri, Gubernur &
Bupati/Walikota
3. Pemantauan & Evaluasi
Melibatkan instansi pemerintah terkait, dunia usaha,
ormas, organisasi profesi, LSM LH, ahli pendidikan &
LH serta LPMP
28. 1. PEMERINTAH
2. PERGURUAN
TINGGI
3. AHLI PENDIDIKAN
4. AHLI LH
5. LSM PENDIDIKAN
LH & LH
DEWAN
PERTIMBANGAN
GERAKAN
PBLHS
1. KLHK
2. KEMENDIKBUD
3. KEMENAG
4. KEMENDAGRI
TIM PEMBINA
GERAKAN
1. KLHK
2. KEMENDIKBUD
3. KEMENAG
4. KEMENDAGRI
5. PERGURUYAN
TINGGI
6. LSM LH
TIM PENILAI
ADIWIYATA
UNSUR/PIHAK DALAM
MENDUKUNG GERAKAN PBLHS TK PUSAT
1. DUNIA USAHA
2. ORMAS
3. ORGANISASI
PROFESI
4. LSM
5. PIHAK LAIN
&
29. 1. INSTANSI LH PROV atau
KAB/KOTA
2. DINAS DIKBUD PROV atau
KAB/KOTA
3. KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROV atau KAB/KOTA
4. INSTANSI DAERAH TERKAIT
LAINNYA
TIM PEMBINA
GERAKAN
1. INSTANSI LH PROV atau
KAB/KOTA
2. DINAS DIKBUD PROV
atau KAB/KOTA
3. KANTOR KEMENAG
PROV atau KAB/KOTA
4. PERGURUAN TINGGI
5. LSM
TIM PENILAI
ADIWIYATA
UNSUR/PIHAK
DALAM MENDUKUNG GERAKAN PBLHS
TK PROVINSI & KAB/KOTA
1. DUNIA USAHA
2. ORMAS
3. ORGANISASI PROFESI
4. LSM
5. PIHAK LAIN
&
30. TUGAS DEWAN PERTIMBANGAN
GERAKAN PBLHS
1. Memberikan arahan & pertimbangan dlm
penyusunan, pelaksanaan & pengembangan
kebijakan Gerakan PBLHS;
2. Mengusulkan kpd Menteri dlm penetapan
Gubernur & bupati/walikota penerima
penghargaan dlm mendukung Gerakan
PBLHS
31. PUSAT PROVINSI KAB/KOTA
1. Tim Pembina
Gerakan PBLHS
Kab/Kota;
2. Tim Penilai
Adiwiyata
Kab/Kota;
3. Instansi & pihak
terkait.
1. Sekolah/madra-
sah;
2. Instansi & pihak
terkait lainnya.
1. Tim Pembina
Gerakan PBLHS
Provinsi;
2. Tim Penilai
Adiwiyata
Provinsi;
3. Kementerian &
pihak terkait;
4. Tingkat Kab/kota
& sekolah (dlm hal
tertentu).
TUGAS TIM PEMBINA
GERAKAN PBLHS
Melakukan pembinaan Gerakan thd:
32. ADIWIYATA
Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota kepada sekolah yang
berhasil melaksanakan gerakan peduli dan
berbudaya lingkungan hidup di sekolah
P.53 ps 1.1
34. PERSYARATAN ADMINISTRASI
CSAK (SD,SMP/sederajat) & CSAP
(SMA, SMK/sederajat & SLB)
1. Surat permohonan CSAK/CSAP;
2. Salinan SK Pembentukan Tim Adiwiyata Sekolah;
3. Rencana Gerakan PBLHS;
4. Isian kuesioner evaluasi mandiri pelaksanaan Gerakan
PBLHS (Nilai Min 70 untuk SD/MI SMP/ Mts, 80
untuk SMA/SMK/MA) dan bukti-buktinya.
5. Melaksanakan GPBLHS sedikitnya 12 bln untuk
SD/Mi, SMP/MTs dan 24 bl untuk SMA/MA/ SMK
35. PERSYARATAN ADMINISTRASI
CSAP (SD,SMP/sederajat)
1. Surat permohonan CSAP;
2. Salinan SK Bupati/Walikota ttg Penetapan CSAP
sbg Sekolah Adiwiyata Kab/Kota;
3. Berita Acara Penilaian Kondisi Terakhir CSAP,
dilampiri lembar penilaian (Nilai Min 80) & bukti
Dokumen pendukungnya.
4. Sebagai adiwiyata kabupaten/kota sedikitnya 12
bulan
36. PERSYARATAN ADMINISTRASI
CSAN
1. Surat permohonan CSAN;
2. Salinan SK Gubernur ttg Penetapan CSAN sbg
Sekolah Adiwiyata Provinsi;
3. Berita Acara Penilaian Kondisi Terakhir CSAN,
dilampiri lembar penilaian (Nilai Min 90) & bukti
dokumen pendukungnya.
4. Sebagai adiwiyata provinsi sedikitnya 12 bulan
37. PERSYARATAN ADMINISTRASI CSAM
1. Surat permohonan CSAM;
2. Salinan SK menteri LHK ttg Penetapan CSAM sbg
Sekolah Adiwiyata Nasional;
3. Berita Acara Penilaian Kondisi Terakhir CSAM, dilampiri
lembar penilaian (Nilai Min 95) & buktinya;
4. Sbg adiwiyata nasional sedikitnya 12 bulan
5. Salinan SK/daftar Sekolah Binaan yg ditanda tangani
Kepala DLH Kab/Kota atau Provinsi;
6. Salinan SK Penetapan sekolah binaan sbg SAK, SAP
atau SAN;
7. Laporan pembinaan CSAM thd sekolah binaan minimal 12
bulan
38. NO KOMPONEN STANDAR
BOBOT
(%)
I. Perencanaan
Gerakan PBLHS
1. Rencana Gerakan PBLHS disusun berdasarkan Lapoean
EDS & Hasil IPMLH
20
2. Penyusunan Rencana Gerakan PBLHS melibatkan Kepala
Sekolah, Dewan Pendidik, Komite Sekolah, peserta didik &
masyarakat
3. Rencana Gerakan PBLHS terintegrasi dalam dokumen 1 KTSP
4. Rencana Gerakan PBLHS terintegrasi dalam RPP
II Pelaksanaan
Gerakan PBLHS
5. Pembelajaran pd mapel, ekstrakulikuler & pembiasaan diri yg
mengintegrasikan Penerapan Perilaku Ramah LH (PRLH):
a. Kebersihan, fungsi sanitasi & drainase
b. Pengelolaan sampah
c. Penanaman & pemeliharaan pohon/tanaman
d. Konservasi Air
e. Konservasi energi
f. Inovasi terkait penerapan PRLH lainnya 60
6. Penerapan PRLH utk masyarakat sekitar sekolah dan/atau
daerah
7. Membentuk jejaring kerja & komunikasi
8. Kampanye & publikasi Gerakan PBLHS
9. Membentuk & memberdayakan Kader Adiwiyata
III Pemantauan &
Evaluasi Gerakan
PBLHS
10. Melaksanakan pemantauan & evaluasi pelaksanaan Gerakan
PBHS
20
11. Pemantauan & evaluasi melibatkan Kepala sekolah, dewan
pendidik, komite sekolah, peserta didik & masyarakat
Jml 3 11 100
KRITERIA SEKOLAH ADIWIYATA
39. KOMPONEN STANDAR
Total Skor
tertinggi per
standar
Total Skor
tertinggi per
komponen
I. Perencanaan
Gerakan
PBLHS.
Bobot 20%
1. Rencana Gerakan PBLHS disusun berdasarkan Laporan EDS dan
hasil IPMLH
3
19
2. Penyusunan Rencana Gerakan PBLHS melibatkan kepala sekolah,
dewan pendidik, komite sekolah, peserta didik, dan masyarakat.
3
3. Rencana Gerakan PBLHS terintegrasi dalam dokumen Satu KTSP. 3
4. Rencana Gerakan PBLHS terintegrasi dalam RPP. 10
II.Pelaksanaan
Gerakan
PBLHS.
Bobot 60%
1. Pembelajaran pada mata pelajaran, ekstrakurikuler dan
pembiasaan diri yang mengintegrasikan Penerapan PRLH di
Sekolah.
89
a. kebersihan, fungsi sanitasi, dan drainase. 13
b. pengelolaan sampah. 16
c. penanaman dan pemeliharaan pohon/ tanaman 13
d. konservasi Air 5
e. konservasi Energi 5
f. inovasi terkait Penerapan PRLH lainnya berdasarkan hasil
IPMLH
3
2. Penerapan PRLH untuk masyarakat sekitar Sekolah dan/atau di
daerah.
11
3. Membentuk jejaring kerja dan komunikasi. 5
4. Kampanye dan publikasi Gerakan PBLHS. 8
5. Membentuk dan memberdayakan Kader Adiwiyata. 10
III.Pemantauan
& Evaluasi
Gerakan
PBLHS.
Bobot 20%
1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan
PBLHS.
8
11
2. pemantauan dan evaluasi melibatkan kepala sekolah, dewan
pendidik, komite sekolah, peserta didik, dan masyarakat.
3
40. ALUR PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
ADIWIYATA
TIM PENILAI PUSAT
TIM PENILAI PROPINSI
TIM PENILAI
KABUPATEN/
KOTA
SEKOLAH
SEKOLAH
ADIWIYATA
MANDIRI
SEKOLAH
ADIWIYATA
NASIONAL
GUBERNUR
BUPATI/
WALIKOTA
SEKOLAH
ADIWIYATA
PROPINSI
SEKOLAH
ADIWIYATA
KAB/KOTA
MENTERI
lolos seleksi
administrasi
Nilai ≥ 70
MEMBINA MIN 2
SEKOLAH
Penilaian
Usulan Penilaian
Dicalonkan
sbg Asean
Eco School
lolos seleksi
administrasi
Nilai ≥ 80
CSAN:
lolos seleksi
administrasi
Nilai ≥ 90
CSAM:
lolos seleksi
administrasi
Nilai ≥ 95
12 bln sejak
pelaksanaan
Gerakan (SD,SMP/
sederajat)
24 bln sejak
pelaksanaan
Gerakan
(SMA,SMK/sederajat)
12 bln sbg Sekolah
Adiwiyata Kab/Kota
(SD,SMP/sederajat)
12 bln sbg Sekolah
Adiwiyata Prov.
(CSAN)
Persyaratan Calon Asean Eco School:
1. Narasi 400-500 kata in English ttg Justifikasi Calon AES;
2. 10 photo, video 5-10 menit berbahasa/teks English;
3. Salinan SK & piagam sbg Sekolah Adiwiyata Mandiri;
4. Karya tulis maks 1000 kata ttg Perubahan Perilaku Melalui
Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup.
12 bln sbg Sekolah
Adiwiyata Nasional.
(CSAM)
41. Persyaratan Calon Asean Eco School:
1. Narasi 400-500 kata in English ttg Justifikasi Calon Asean
Eco School;
2. 10 photo, video 5-10 menit berbahasa/teks English;
3. Salinan SK & piagam sbg Sekolah Adiwiyata Mandiri;
4. Karya tulis maks 1000 kata ttg Perubahan Perilaku Melalui
Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup.
42. PEMBERIAN
PENGHARGAAN
PENGHARGAAN ADIWIYATA
(MenLHK, Gubernur &
Bupati/Walkot)
PENGHARGAAN KPD
GUBERNUR & BUPATI/
WALIKOTA (MenLHK)
Kepada sekolah yg berhasil
melaksanakan Gerakan PBLHS
berlaku 4 th & dapat diperpanjang
berdasarkan evaluasi, diajukan paling
lambat 3 bl sebelum berakhir;
Bagi sekolah yg telah mendapatkan
penghargaan Adiwiyata sebelum 1 Nop
2019 (diundangkannya PerMenLHK
53/2019), berlaku 4 th sejak waktu
tsb.
Mencapai perolehan sekolah
Adiwiyata Nasional &
Mandiri terbanyak pd tahun
berjalan
(setiap th, usulan Dewan
Gerakan PBLHS & Tim
Penilai Adiwiyata Pusat)
43. MANFAAT MELAKSANAKAN
GERAKAN PBLHS
1. Murah;
2. Warga sekolah peduli thd LH;
3. Sekolah bersih, indah, nyaman yg kondusif utk
pembelajaran;
4. Mendukung peningkatan akreditasi sekolah;
5. Mendapat apresiasi Adiwiyata dari Bupati/Walikota,
Gubenur & Menteri atau apresiasi lainnya;
6. Sekolah lebih diminati warga masyarakat;