tentang mengukur kekuatan interaksi dua wilayah atau lebih, untuk dibandingkan dan untuk menemukan tempat yang cocok untuk pusat perkembangan antara 2 wilayah
Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir & Pedalaman di KalimantanTri Widodo W. UTOMO
Mencari Sebuah Model Kebijakan Pembangunan yang Memberdayakan
(Socio-Economic Transformation for Coastal and Remote Society in Kalimantan: A Search for Enabling Developmental Policy)
Di masa mendatang, fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan, titik kontak hubungan
dan perdagangan internasional, nodal informasi dan inovasi teknologi menjadi
semakin stategis. Selain itu, tetap saja kota akan menjadi ruang yang paling ideal
bagi pertumbuhan dan diversifikasi kegiatan ekonomi berbasis sektor industri, jasa
dan perdagangan. Wajarlah, dalam menghadapi tantangan global kelak, peran
stategis ini harus ditingkatkan.
Pertumbuhan penduduk yang terlalu pesat dan tersentralisasi di Pusat-pusat kota
secara simultan telah memberikan beban masalah pengelolaan kota yang muskil
dan bahkan "counter productive" terhadap manfaat "aglomerasi" dan "economic of
scale". Karena tekanan masalah yang demikian berat maka kebijakan pengelolaan
perkotaan seringkali tidak mampu efisien dan cenderung mengikuti mekanisme
pasar yang lebih mengejar maksimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan tanah-tanah
kota. Proses ini dapat saja menyebarkan kepadatan penduduk dalam kota dan
mendistribusikannya ke wilayah pinggiran, namun sekaligus menciptakan pemekaran
fisik kota yang tidak tertata yang justru pada gilirannya menambah beban
permasalahan pengelolaan kota itu sendiri.
Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir & Pedalaman di KalimantanTri Widodo W. UTOMO
Mencari Sebuah Model Kebijakan Pembangunan yang Memberdayakan
(Socio-Economic Transformation for Coastal and Remote Society in Kalimantan: A Search for Enabling Developmental Policy)
Di masa mendatang, fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan, titik kontak hubungan
dan perdagangan internasional, nodal informasi dan inovasi teknologi menjadi
semakin stategis. Selain itu, tetap saja kota akan menjadi ruang yang paling ideal
bagi pertumbuhan dan diversifikasi kegiatan ekonomi berbasis sektor industri, jasa
dan perdagangan. Wajarlah, dalam menghadapi tantangan global kelak, peran
stategis ini harus ditingkatkan.
Pertumbuhan penduduk yang terlalu pesat dan tersentralisasi di Pusat-pusat kota
secara simultan telah memberikan beban masalah pengelolaan kota yang muskil
dan bahkan "counter productive" terhadap manfaat "aglomerasi" dan "economic of
scale". Karena tekanan masalah yang demikian berat maka kebijakan pengelolaan
perkotaan seringkali tidak mampu efisien dan cenderung mengikuti mekanisme
pasar yang lebih mengejar maksimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan tanah-tanah
kota. Proses ini dapat saja menyebarkan kepadatan penduduk dalam kota dan
mendistribusikannya ke wilayah pinggiran, namun sekaligus menciptakan pemekaran
fisik kota yang tidak tertata yang justru pada gilirannya menambah beban
permasalahan pengelolaan kota itu sendiri.
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaSunoto Mes
Sebagai negara kepulauan Indonesia memerlukan kebijakan berbasis konsep negara kepulauan dengan prinsip-prinsip integrasi darat dan laut sebagai suatu kesatuan ekosistem, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Implementasinya dilakukan dengan 2 prinsip: Konsep negara kepulauan sebagai pola dasar pembangunan dan laut sebagai modal dasar. Pengelolaan laut dapat digunakan dengan konsep tata kelola laut yang baik (good ocean governance) dan implementasinya dengan menggunakan tata guna laut terpadu (integrated sea use management). Pengembangan investasinya dapat digunakan konsep Blue Economy dengan prinsip: keberlanjutan, efisiensi sumberdaya alam, tanpa meninggalkan apapun berupa limbah (zero waste), dan kepedulian sosial. Konsep ini sejalan dengan UU Kelautan yang telah ditetapkan tahun ini. This is a national ocean policy framework initiated and designed based on the principles of sustainability through implementing good ocean governance and integrated sea use management.
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaSunoto Mes
Sebagai negara kepulauan Indonesia memerlukan kebijakan berbasis konsep negara kepulauan dengan prinsip-prinsip integrasi darat dan laut sebagai suatu kesatuan ekosistem, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Implementasinya dilakukan dengan 2 prinsip: Konsep negara kepulauan sebagai pola dasar pembangunan dan laut sebagai modal dasar. Pengelolaan laut dapat digunakan dengan konsep tata kelola laut yang baik (good ocean governance) dan implementasinya dengan menggunakan tata guna laut terpadu (integrated sea use management). Pengembangan investasinya dapat digunakan konsep Blue Economy dengan prinsip: keberlanjutan, efisiensi sumberdaya alam, tanpa meninggalkan apapun berupa limbah (zero waste), dan kepedulian sosial. Konsep ini sejalan dengan UU Kelautan yang telah ditetapkan tahun ini. This is a national ocean policy framework initiated and designed based on the principles of sustainability through implementing good ocean governance and integrated sea use management.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
3. Pengertian Interaksi
◦
Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika
dua atau lebih suatu mempengaruhi atau mempunyai efek satu sama lain.
◦ Ide efek dua arah ini penting di dalam sebuah konsep interaksi, sebagai lawan dari hubungan
satu arah pada sebab-akibat. Kombinasi dari interaksi – interaksi sederhana ini dapat menuntun
kita pada suatu fenomena baru yang dapat mengejutkan.
4. Menurut rumus pada teori ini, kekuatan hubungan ekonomis antara dua tempat:
berbanding lurus dengan besarnya penduduk
dan berbanding terbalik dengan suatu jarak antaranya.
Maka, semakin banyak jumlah penduduk di dua tempat, semakin besar pula interaksi ekonominya, namun
semakin jauh jarak antaranya maka semakin kecillah interaksinya.
CARROTHERS
5. Contoh Soal :
Ada tiga daerah kota, yang A berpenduduk terhitung sekitar15.000 jiwa, yang B
(10.000 jiwa), dan yang C (20.000 jiwa) . Di lokasi B ada di tengah, jaraknya dari A
30 km dan dari C adalah50 km.
Maka, bagaimana menghitung besarnya interaksi ekonomi antara A dan B
dibandingkan B dan C tersebut?
6. ◦ Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa interaksi antara A dan B lebih besar dari
pada interaksi antara B dengan C. Untuk membuktikan interaksi AB lebih kuat daripada C,
kita juga dapat melihatnya dari jumlah penumpang kendaraan, angkutan barang, arus
transportasi, dan jenis interaksi yang lainnya.
7. GRAVITASI
◦ Dasar interaksi desa-kota yaitu aturan gravitasi dari Issac Newton, spesialis ilmu fisika. Sir Issac Newton (1687) menyampaikan
bahwa dua buah benda atau bahan mempunyai gaya tarik-menarikdanunik yang kekuatannya berbanding lurus dengan hasil kali
kedua massa tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda tersebut. Diperluas penggunaannya dalam geografi
oleh W. J Reilly.
◦ Hukum gravitasi Newton sanggup diterapkan dalam studi geografi pemamasukan dan studi transportasi. Selain itu, juga dipakai
dalam studi perpindahan penduduk, duduk kasus menentukan lokasi, dan duduk kasus interaksi.
8. ◦ Jawab:
◦ I¹-² = k . P1 . P2
◦ (J 1-2)²
◦ = 1. 50.000 . 40.000
◦ (1000) ²
◦ = 1. 200.0000.000
◦ 1.000.000
◦ = 2.000
◦ Jadi nilai interaksi kota Kuningan dengan kota Majalengka adalah 2.000.
Contoh Soal:
Diketahui jumlah penduduk kota Kuningan adalah 50.000 jiwa dan kota Sumedang adalah 40.000 jiwa.
Jarak antara kota Kuningan dengan kota Sumedeang adalah 1.000 km.
Berapakah kekuatan interaksi antara kedua kota tersebut?
9. TITIK HENTI
(BREAKING POINT THEORY)
◦ Menurut teori ini jarak titik henti (titik pisah) dari lokasi pusat perdagangan (atau pelayanan sosial lainnya) yang lebih
kecil ukurannya adalah berbanding lurus dengan jarak antara kedua pusat perdagangan. Namun, berbanding terbalik
dengan satu ditambah akar kuadrat jumlah penduduk dari kota atau wilayah yang penduduknya lebih besar dibagi
jumlah penduduk kota yang lebih sedikit penduduknya. Formulasi Teori Titik Henti adalah sebagai berikut.
10. jika kota A berpenduduk 400.000 jiwa, kota B berpenduduk 100.000, jarak
antara kota A ke B yaitu 18 km. Tentukan lokasi yang cocok untuk pembangunan
pom bensin antar kota tersebut?
◦ Hasil perhitungannya 18 km : (1+ akar 400.000:100.000) =
◦ 18 km : (1+ akar 4) =
◦ 18 km : 3 = 6 km dari kota B.
Lokasi 6 km dari kota B (kota berpenduduk kecil) dan 12 km dari kota A (kota berpenduduk
besar).
Mengapa 12 km, 18 km - 6 km = 12 km.
Pada lokasi 6 km tersebut adalah lokasi yang strategis untuk pembangunan suatu pom bensin.