2. BENTUK STAKEHOLDER
a. Stakeholder primer
Stakeholder primer adalah pihak dimana tanpa partisipasinya yang berkelanjutan organisasi tidak dapat
bertahan.
Contohnya Pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur dan pesaing
atau rekanan. Menurut Clarkson, suatu perusahaan atau organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu
system stakeholder primer yang merupakan rangkaian kompleks hubungan antara kelompok-kelompok
kepentingan yang mempunyai hak, tujuan, harapan, dan tanggung jawab yang berbeda. Perusahaan ini
juga harus menjalin relasi bisnis yang baik dan etis dengan kelompok ini.
b. Stakeholder sekunder
Stakeholder sekunder adalah pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tapi mereka
tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting untuk kelangsungan hidup
perusahaan.
Contohnya Pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok
pendukung, masyarakat. Perusahaan tidak bergantung pada kelompok ini untuk kelangsungan hidupnya,
tapi mereka bisa mempengaruhi kinerja perusahaan dengan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan.
Pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung,
masyarakat.
3. STEREOTYPE, PREJUDICE, STIGMA SOSIAL
๏ต Stereotype adalah anggapan satu golongan terhadap golongan lainnya dan biasanya
anggapan ini berkaitan dengan keburukan โ keburukan kelompok lain.
๏ต Prejudice merupakan prasangka dari golongan satu terhadap golongan lainnya.
๏ต Stigma adalah suatu penilaian dari satu golongan terhadap golongan lainnya untuk
ber hati โ hati dan kalau bisa tidak berhubungan dengan golongan lain tersebut.
Stereotype, prejudice dan stigma sosial muncul karena pengalaman seorang
individu dari golongan satu terhadap golongan lainnya dan kemudian individu tersebut
mengabarkan pengalamannya tersebut. Akibat dari pengetahuan tentang sukubangsa
lain dari golongan sosial lain akan dipakai sebagai referensi dalam pengetahuan
budayanya untuk beradaptasi dengan dengan suku bangsa lain.
4. MENGAPA PERUSAHAAN HARUS
BERTANGGUNGJAWAB
Konsep Corpotare Social Responsibility melibatkan tanggung jawab
kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya komunitas, juga komunitas
tempat (Lokal) kemitraan ini, tidaklah bersifat pasif dan statif. Kemitraan ini
merupakan taggung jawab bersama secara sosial antar stakeholder. Konsep
kedermawanan perusahaan atau (Corpotare Philanthtopy) dalam tanggung jawab
sosial tidak lagi memadai, karena konsep tersebut tidak melibatkan kemitraan
tanggung jawab perusahaan secara sosial dengan stakeholders lainnya.
Pengeluaran yang di lakukan oleh perusahaa untuk pembangunan komunitas
sekitarnya terkadang hanya bersifat formasilme/adhoc tanpa di landasi semangat
untuk memandirikan komunitas.
5. KOMUNITAS INDONESIA DAN ETIKA
BISNIS
Indonesia memerlukan suatu bentuk etika bisnis yang sangat spesifik dan sesuai
denga model indonesia. Hal ini dapat di pahami bahwa bila ditilik dari bentuknya,
komunitas Indonesia, komunitas elite, dan komunitas rakyat.
Bentuk โ bentuk pola hidup komunitas di indonesia sangat bervariasi dari berburu
meramu sampai dengan industri jasa. Dalam suatu kenyataan di komunitas indonesia
pernah terjadi mala petaka kelaparan di daerah Nabire Papua. Bahwa komunitas
Nabire mengkonsumsi sagu, pisang, ubi dan dengan keadaaan cuaca yang kemarau
tanah tidak dapat mendukung pengolahan bagi tanaman ini, kondisi ini mendorong
pemerintah dan perusahaan untuk dapat membantu komunitas tersebut. Dari
gambaran ini tampak bawa tidak adanya rasa empati bagi komunitas elite dan
perusahaan dalam memahami pola hidup komunitas lain.
Dalam konteks yang demikian, maka di tuntut bagi perusahaan untuk dapat
memahami etika bisnis ketika berhubungan dengan stakeholder di luar perusahaannya
seperti komunitas lokal atau kelompok sosial yang berbeda pola hidup.
6. DAMPAK TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan apabila dilaksanakan dengan benar, akan
memberikan dampak positif bagi perusahaan, lingkungan, termasuk sumber daya
manusia, sumber daya alam dan seluruh pemangku kepentingan dalam
masyarakat. Perusahaan yang mampu sebagai penyerap tenaga kerja, mempunyai
kemampuan memberikan peningkatan daya beli masyarakat, yang secara
langsung atau tidak, dapat mewujudkan pertumbuhan lingkungan dan seterusnya.
Mengingat kegiatan perusahaan itu sifatnya simultan, maka keberadaan
perusahaan yang taat lingkungan akan lebih bermakna.
7. MEKANISME PENGAWASAN TINGKAH LAKU
Mekanisme dalam pengawasan terhadap para karyawan sebagai anggota
komunitas perusahaan dapat dilakukan berkenaan dengan kesesualan atau
tidaknya tingkah laku anggota tersebut denga budaya yang dijadikan pedoman
korporasi yang bersangkutan. Mekanisme pengawasan tersebut berbentuk audit
sosal sebagai kesimpulan dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan
sebelumnya.
