Studi ini mengevaluasi dampak perubahan proporsi pembagian dana perimbangan terhadap kinerja otonomi daerah di Kalimantan. Temuan utama adalah tingkat ketergantungan daerah pada transfer dana pusat sangat tinggi, dan kontribusi bagi hasil sumber daya alam menurun. Rekomendasi termasuk peninjauan kembali proporsi perimbangan dan mekanisme penyaluran dana yang lebih transparan.
KAJIAN IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BERWIBAWA DI KALIMANTAN TIMUR
KAJIAN IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BERWIBAWA DI KALIMANTAN TIMUR
2015 juli 01_sumardi_analisis keuda_kua ppas_magetan_2016_pendapatan daerahSumardi Wiryosumarto
Kajian Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan berdasarkan dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Magetan TA 2016, hal-hal apa saja yang perlu dipertegas pada TA 2016 misalnya perencanaan pendapatan asli daerah harus didasarkan pada data potensi, pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tahun sebelumnya.
Peningkatan pelayanan investasi daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung, dan mendorong investasi dari sektor swasta dalam wilayah mereka. Ini mencakup berbagai layanan yang ditujukan untuk mempermudah proses investasi, menjaga iklim investasi yang kondusif, dan memberikan dukungan kepada investor. Kondisi ini pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2015 juli 01_sumardi_analisis keuda_kua ppas_magetan_2016_pendapatan daerahSumardi Wiryosumarto
Kajian Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan berdasarkan dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Magetan TA 2016, hal-hal apa saja yang perlu dipertegas pada TA 2016 misalnya perencanaan pendapatan asli daerah harus didasarkan pada data potensi, pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tahun sebelumnya.
Peningkatan pelayanan investasi daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung, dan mendorong investasi dari sektor swasta dalam wilayah mereka. Ini mencakup berbagai layanan yang ditujukan untuk mempermudah proses investasi, menjaga iklim investasi yang kondusif, dan memberikan dukungan kepada investor. Kondisi ini pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
1. KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN PUSAT KAJIAN, PENDIDIKAN & PELATIHAN APARATUR III LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA S A M A R I N D A 200 7
2.
3.
4. Kerangka Pikir Kinerja Otonomi Daerah Tujuan Kebijakan Desentralisasi Desentralisasi Fiskal Perimbangan Keuangan Sektor-Sektor Pembangunan