This document provides an outline and overview of several topics related to European electoral systems and voting behavior. It discusses:
I. The different types of electoral systems used in Europe, including plurality/majority systems and proportional representation systems.
II. The relationship between electoral systems and party systems, and why correlation does not necessarily imply causation.
III. Trends in voter turnout across Europe, including an overall decline and variations between countries.
IV. Factors that influence how people vote, such as class, religion, party identification, and the potential rise of issue-based voting.
V. Characteristics of European Parliament elections and reasons for declining turnout in these second-order contests.
DRONE EMPRIT ACADEMIC: FREE SOCIAL MEDIA ANALYTICS FOR EDUCATIONIsmail Fahmi
This document provides information about Drone Emprit Academic (DEA), a free social media analytics program for education and journalism run by Drone Emprit and the Universitas Islam Indonesia. It introduces Ismail Fahmi, the director of Drone Emprit, and outlines his background. The document then describes DEA's features for analyzing Twitter data, including dashboards, analytics, topics, influencers and social network analysis. It explains how academics can use DEA to access free Twitter data and publish analyses. Examples of student works analyzing higher education and issues in Indonesia are also provided.
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pemilu 2014 di Kabupaten Sumedang, termasuk pembagian daerah pemilihan, alokasi kursi, jumlah pemilih dan penyelenggara di setiap daerah pemilihan. Dokumen juga membahas potensi masalah teknis dan nonteknis dalam pelaksanaan pemilu beserta langkah antisipasinya, serta ketentuan pidana terkait pelanggaran dan kejahatan pemilu menurut UU Pemilu.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur tentang pendirian koperasi, anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, dan pengumuman. Koperasi didirikan minimal 20 orang perseorangan atau 3 koperasi lain. Pendirian dilakukan dengan akta notaris yang memuat anggaran dasar dan disetujui Menteri untuk mendapat pengesahan sebagai badan hukum.
Politik identitas dan nasionalisme telah memainkan peran penting dalam praktek politik Indonesia, baik secara historis maupun kontemporer. Sejarah awal nasionalisme di Indonesia dimulai dengan gerakan pemuda dan Sumpah Pemuda, sedangkan politik identitas kini sering diwujudkan dalam isu-isu etnis, agama, dan otonomi daerah. Namun demikian, penting untuk memastikan politik identitas dilakukan secara beradab agar tidak mengancam kesatuan dan
This document outlines targets and strategies for PKS (Partai Keadilan Sejahtera or Prosperous Justice Party) to win seats in various legislative bodies in the 2024 elections in Indonesia. It provides population and voter registration numbers from 2019 to 2024 and analyzes PKS' performance in previous elections. It establishes targets for the number of seats PKS aims to win in the national, provincial and municipal/regency legislative assemblies. It also lists the electoral districts in West Nusa Tenggara province and the number of seats and voters in each district.
The Rohingya people in Myanmar's Rakhine State have faced decades of persecution, including restrictions on freedom of movement, citizenship, education, and employment. Since 2016, hundreds of thousands of Rohingya have fled military-led violence and taken refuge in Bangladesh. The crisis has been termed an "information blackhole" as Myanmar has not allowed access to human rights groups or media. Aung San Suu Kyi has faced international criticism for her response to the abuses against the Rohingya by the military.
Social Media in Political Campaign for Himachal Pradesh Elections 2018 Part 1uditsingh
The document discusses the importance of using social media in political campaigns. It notes that social media has become an essential tool for political parties to communicate as younger voters are increasingly using social media platforms. Specific social media platforms and tactics discussed include Facebook, Twitter, Google+, YouTube, increasing followers, posting photos and videos, interacting with comments/messages, conducting live sessions, and using WhatsApp and mobile apps to further engage voters. The document aims to provide strategies for political parties and candidates to better utilize social media to increase their visibility, interact directly with voters, and decrease the distance with constituents.
DRONE EMPRIT ACADEMIC: FREE SOCIAL MEDIA ANALYTICS FOR EDUCATIONIsmail Fahmi
This document provides information about Drone Emprit Academic (DEA), a free social media analytics program for education and journalism run by Drone Emprit and the Universitas Islam Indonesia. It introduces Ismail Fahmi, the director of Drone Emprit, and outlines his background. The document then describes DEA's features for analyzing Twitter data, including dashboards, analytics, topics, influencers and social network analysis. It explains how academics can use DEA to access free Twitter data and publish analyses. Examples of student works analyzing higher education and issues in Indonesia are also provided.
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pemilu 2014 di Kabupaten Sumedang, termasuk pembagian daerah pemilihan, alokasi kursi, jumlah pemilih dan penyelenggara di setiap daerah pemilihan. Dokumen juga membahas potensi masalah teknis dan nonteknis dalam pelaksanaan pemilu beserta langkah antisipasinya, serta ketentuan pidana terkait pelanggaran dan kejahatan pemilu menurut UU Pemilu.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur tentang pendirian koperasi, anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, dan pengumuman. Koperasi didirikan minimal 20 orang perseorangan atau 3 koperasi lain. Pendirian dilakukan dengan akta notaris yang memuat anggaran dasar dan disetujui Menteri untuk mendapat pengesahan sebagai badan hukum.
Politik identitas dan nasionalisme telah memainkan peran penting dalam praktek politik Indonesia, baik secara historis maupun kontemporer. Sejarah awal nasionalisme di Indonesia dimulai dengan gerakan pemuda dan Sumpah Pemuda, sedangkan politik identitas kini sering diwujudkan dalam isu-isu etnis, agama, dan otonomi daerah. Namun demikian, penting untuk memastikan politik identitas dilakukan secara beradab agar tidak mengancam kesatuan dan
This document outlines targets and strategies for PKS (Partai Keadilan Sejahtera or Prosperous Justice Party) to win seats in various legislative bodies in the 2024 elections in Indonesia. It provides population and voter registration numbers from 2019 to 2024 and analyzes PKS' performance in previous elections. It establishes targets for the number of seats PKS aims to win in the national, provincial and municipal/regency legislative assemblies. It also lists the electoral districts in West Nusa Tenggara province and the number of seats and voters in each district.
The Rohingya people in Myanmar's Rakhine State have faced decades of persecution, including restrictions on freedom of movement, citizenship, education, and employment. Since 2016, hundreds of thousands of Rohingya have fled military-led violence and taken refuge in Bangladesh. The crisis has been termed an "information blackhole" as Myanmar has not allowed access to human rights groups or media. Aung San Suu Kyi has faced international criticism for her response to the abuses against the Rohingya by the military.
Social Media in Political Campaign for Himachal Pradesh Elections 2018 Part 1uditsingh
The document discusses the importance of using social media in political campaigns. It notes that social media has become an essential tool for political parties to communicate as younger voters are increasingly using social media platforms. Specific social media platforms and tactics discussed include Facebook, Twitter, Google+, YouTube, increasing followers, posting photos and videos, interacting with comments/messages, conducting live sessions, and using WhatsApp and mobile apps to further engage voters. The document aims to provide strategies for political parties and candidates to better utilize social media to increase their visibility, interact directly with voters, and decrease the distance with constituents.
ANIES, GANJAR, DAN PRABOWO SAAT DAN PASCA ACARA MATA NAJWAIsmail Fahmi
LATAR BELAKANG
• Acara Mata Najwa di UGM yang menghadirkan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan mendapat sambutan publik yang sangat meriah.
• Di Twitter/X, Trending Topics Indonesia (TTI) sempat diramaikan oleh diskusi netizen perihal penampilan ketiga capres tersebut. Kata seperti “Mata Najwa”, “Anies mbulet”, “Prabowo Santuy”, “Ganjar Paling Solutif”, “Anies Peduli”, “Cermin Ganjar”, “Mba Nana”, “TKA China”, “Blunder”, “Gagasan”, dll. sempat bertengger di papan atas TTI selama beberapa waktu.
• Netizen menilai acara Mata Najwa merupakan acara yang bagus agar publik dapat mengenal lebih dalam para capres, terutama gagasan-gagasan dan visinya.
Dokumen tersebut membahas tentang tim sukses yang bertugas mempromosikan kandidat dalam pemilihan kepala daerah. Tim sukses berperan sebagai penghubung antara kandidat dan masyarakat, memberikan masukan program, menyelenggarakan kegiatan kampanye, memberikan bantuan sosial, dan mengumpulkan dukungan massa. Tujuan pembentukan tim sukses adalah untuk memperjuangkan kemenangan kandidat dalam pemilihan kepala
Analisis Disinformasi dalam Pemilu 2019 dan Potensi 2024Ismail Fahmi
• Jenis narasi:
• Ketidakpercayaan kepada KPU dan Pemerintah
• Kampanye hitam dan kampanye negatif terhadap lawan politik • Fitnah dan memecah belah kelompok
• Goal:
• Elektoral
• Polarisasi dan instabilitas
• Ancaman:
• Media ’click bait’
• Media mainstream yang tidak “cover all sides”
• Polarisasi di masyarakat produk kontestasi sebelumnya
Undang-undang ini mengatur tentang wilayah perairan Indonesia yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Wilayah ini berada di bawah kedaulatan Indonesia dengan batas-batas tertentu. Undang-undang ini juga mengatur hak lintas bagi kapal asing melalui perairan Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan antara marketing politik dan dunia bisnis, orientasi dan strategi yang digunakan dalam marketing politik. Marketing politik berbeda dengan bisnis karena pemilih memutuskan pilihannya pada hari pemilu, tidak ada label harga langsung, dan calon yang kalah tidak dapat ditolak. Orientasi utama marketing politik adalah pasar, persaingan, konsumen, dan pesaing. Strategi yang digunakan adalah produk, harga, tempat, dan
Social media for political campaign in IndiaRavi Tondak
The document discusses the importance of social media in political campaigns. It notes that social media has become an essential tool for political parties and candidates to communicate with voters, especially youth voters. It provides statistics on user bases for platforms like Facebook, Twitter, and Google+ and examines how different political parties in India, like the BJP, Congress, and AAP, utilize these and other social media platforms in their campaigns.
Strategi memenangkan PILKADA GUBERNUR, BUPATI WALIKOTAWenna Foeh Son
Dokumen tersebut memberikan strategi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah dan legislatif, mencakup pemetaan politik, pembentukan jaringan dukungan, promosi kandidat, dan struktur organisasi tim sukses.
Analysis of Social Media Strategy: BJP vs AAP vs CongressRachana Khanzode
This document analyzes and compares the social media campaigns of three major Indian political parties (AAP, BJP, Congress) during an election period in 2013-2014. It finds that:
1) Microblogging (especially Twitter) and social networks (especially Facebook) were the most used platforms for discussions around the parties. AAP had the most Twitter followers while BJP was most popular on Facebook.
2) AAP's "Thunderclap" strategy of coordinating posts across platforms was very effective at creating buzz. BJP also coordinated across multiple platforms like Facebook, Twitter, and apps.
3) Congress had a much weaker social media strategy with less engagement on Facebook and Twitter compared to AAP and
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Dokumen ini membahas prosedur penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara administratif dan pidana. Termasuk juga jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi beserta alur penanganannya.
CSEAS: Cyber troop and computational propagandaIsmail Fahmi
International Seminar on “Cyber Troops and Computational Propaganda in the Indonesian Presidential Election 2019” at CSEAS, Kyoto University
Date: Saturday, July 20nd, 2019
Time: 16:00 -19:00
Venue: Kyoto University Inamori Memorial Hall, 2rd floor Seminar Room
Presenter: Ismail Fahmi (Drone Emprit & PT. Media Kernels Indonesia)
Moderator: Masaaki Okamoto (CSEAS Kyoto University)
ABSTRACT:
The last Indonesia’s 2019 presidential election shown a different landscape of cyber war compared to its previous 2014 presidential election. In 2014, the use of social media and online media to create propaganda during campaigns was relatively new. However, in 2019 the number of people engaged in the cyber war is significantly increased especially from the opposition side. The use of bots to manipulate public opinion by amplifying or combating political content, disinformation, hate speech, and junk news was also increased in both parties.
In this presentation I will present how cyber troops from both parties (incumbent and opposition) engaged cyber wars to win their campaign messages. Furthermore using Drone Emprit, our big data analytics tool for online media and social media, I will show how computational propaganda using sophisticated bots, patterns, and techniques to trick the social media platforms was engaged.
I also will explain our efforts using the Drone Emprit analytics, that regularly and continuously analyzed the conversation and shared our findings through article posts in social media and mainstream media during the campaign periods. Our purpose was to build public awareness about the situation of the cyber war in order to they can see how hidden teams conduct computational propaganda that was targeted to win their opinion.
At the end of the presentation, I will conclude with lesson learned from the Indonesia’s 2019 presidential election.
Laporan Khusus - Pra Debat Cawapres 2024Ismail Fahmi
• Saat membicarakan Gibran, tema ekonomi dan perkotaan yang banyak diangkat publik. Pro kontra makan siang gratis dan IKN ramai dibicarakan publik. Selain pembiayaan, adalah perihal urgensi dan efektivitas program-program tersebut yang banyak dibincang.
• Ekonomi dan pengelolaan APBN-APBD menjadi tema yang banyak dibicarakan publik terkait Mahfud MD. Program kartu-kartu sakti serta pemberdayaan nelayan menjadi magnet perbincangan. Selain juga alokasi APBN untuk dukung koperasi dan UMKM.
• Dilihat dari emosi percakapan, Muhaimin menjadi Cawapres yang paling diantisipasi akan menghibur publik. Kejenakaannya menjadi pendorong tingginya emosi senang (joy) terhadap Muhaimin, selain tentu saja publik menanti pendalaman visi-misi-program Cawapres 01 ini.
• Amarah (anger) menjadi emosi yang sangat dominan saat membincang Gibran. Publik marah dengan ambisi keluarga Jokowi yang mendorong Gibran menjadi Cawapres. Hal ini, dinilai menciderai prinsip-prinsip demokrasi.
• Emosi kepercayaan (trust) publik pada Mahfud MD sangat kuat. Mahfud dipercaya akan “mengungguli” para Cawapres saat debat nanti.
Effect of social media on political campaignsbev052185
Social media can greatly impact political campaigns by allowing candidates to easily reach voters, communicate in real time, and raise more funds through low-cost outreach. Tom Smith's Senate campaign in Pennsylvania effectively utilizes Facebook, Twitter, YouTube, and his website to share his message, engage supporters, recruit volunteers, and solicit donations. If social media use continues increasing rapidly as expected until the November election, it will likely play a major role in determining outcomes and be a highly effective tool for Smith and other candidates.
Materi presenter kampanye anti golput dan anti politik uangKAMOE Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang pemilu di Indonesia, termasuk tujuan, manfaat, dan prinsip-prinsip pemilu. Dokumen juga menjelaskan dampak merusak dari golput dan politik uang serta mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pemilu secara jujur dan adil.
Government Vs. Voting In The Court SystemTara Hardin
The document discusses the voting system in Canada and arguments for changing it. Currently Canada uses a plurality/first-past-the-post system, where the party with the most seats forms the government. Some argue this system is not fully representative of the popular vote. The Liberal government is considering changing to a mixed-member proportional system, like New Zealand's, where voters cast one vote for a local representative and one for a party. This aims to make the results more proportional overall.
The Main Characteristics Of Alternative Vote, PR List...Sonia Sanchez
The document discusses several electoral systems used around the world including alternative vote, PR list systems, STV, first past the post, and AMS. It provides details on the characteristics of each system. First past the post can result in a candidate winning without a majority. AMS is used in Germany and gives voters two votes, one for their local representative and one for their preferred party. Proportional representation list systems aim to allocate seats proportionally according to the percentage of votes received.
ANIES, GANJAR, DAN PRABOWO SAAT DAN PASCA ACARA MATA NAJWAIsmail Fahmi
LATAR BELAKANG
• Acara Mata Najwa di UGM yang menghadirkan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan mendapat sambutan publik yang sangat meriah.
• Di Twitter/X, Trending Topics Indonesia (TTI) sempat diramaikan oleh diskusi netizen perihal penampilan ketiga capres tersebut. Kata seperti “Mata Najwa”, “Anies mbulet”, “Prabowo Santuy”, “Ganjar Paling Solutif”, “Anies Peduli”, “Cermin Ganjar”, “Mba Nana”, “TKA China”, “Blunder”, “Gagasan”, dll. sempat bertengger di papan atas TTI selama beberapa waktu.
• Netizen menilai acara Mata Najwa merupakan acara yang bagus agar publik dapat mengenal lebih dalam para capres, terutama gagasan-gagasan dan visinya.
Dokumen tersebut membahas tentang tim sukses yang bertugas mempromosikan kandidat dalam pemilihan kepala daerah. Tim sukses berperan sebagai penghubung antara kandidat dan masyarakat, memberikan masukan program, menyelenggarakan kegiatan kampanye, memberikan bantuan sosial, dan mengumpulkan dukungan massa. Tujuan pembentukan tim sukses adalah untuk memperjuangkan kemenangan kandidat dalam pemilihan kepala
Analisis Disinformasi dalam Pemilu 2019 dan Potensi 2024Ismail Fahmi
• Jenis narasi:
• Ketidakpercayaan kepada KPU dan Pemerintah
• Kampanye hitam dan kampanye negatif terhadap lawan politik • Fitnah dan memecah belah kelompok
• Goal:
• Elektoral
• Polarisasi dan instabilitas
• Ancaman:
• Media ’click bait’
• Media mainstream yang tidak “cover all sides”
• Polarisasi di masyarakat produk kontestasi sebelumnya
Undang-undang ini mengatur tentang wilayah perairan Indonesia yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Wilayah ini berada di bawah kedaulatan Indonesia dengan batas-batas tertentu. Undang-undang ini juga mengatur hak lintas bagi kapal asing melalui perairan Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan antara marketing politik dan dunia bisnis, orientasi dan strategi yang digunakan dalam marketing politik. Marketing politik berbeda dengan bisnis karena pemilih memutuskan pilihannya pada hari pemilu, tidak ada label harga langsung, dan calon yang kalah tidak dapat ditolak. Orientasi utama marketing politik adalah pasar, persaingan, konsumen, dan pesaing. Strategi yang digunakan adalah produk, harga, tempat, dan
Social media for political campaign in IndiaRavi Tondak
The document discusses the importance of social media in political campaigns. It notes that social media has become an essential tool for political parties and candidates to communicate with voters, especially youth voters. It provides statistics on user bases for platforms like Facebook, Twitter, and Google+ and examines how different political parties in India, like the BJP, Congress, and AAP, utilize these and other social media platforms in their campaigns.
Strategi memenangkan PILKADA GUBERNUR, BUPATI WALIKOTAWenna Foeh Son
Dokumen tersebut memberikan strategi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah dan legislatif, mencakup pemetaan politik, pembentukan jaringan dukungan, promosi kandidat, dan struktur organisasi tim sukses.
Analysis of Social Media Strategy: BJP vs AAP vs CongressRachana Khanzode
This document analyzes and compares the social media campaigns of three major Indian political parties (AAP, BJP, Congress) during an election period in 2013-2014. It finds that:
1) Microblogging (especially Twitter) and social networks (especially Facebook) were the most used platforms for discussions around the parties. AAP had the most Twitter followers while BJP was most popular on Facebook.
2) AAP's "Thunderclap" strategy of coordinating posts across platforms was very effective at creating buzz. BJP also coordinated across multiple platforms like Facebook, Twitter, and apps.
3) Congress had a much weaker social media strategy with less engagement on Facebook and Twitter compared to AAP and
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Dokumen ini membahas prosedur penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara administratif dan pidana. Termasuk juga jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi beserta alur penanganannya.
CSEAS: Cyber troop and computational propagandaIsmail Fahmi
International Seminar on “Cyber Troops and Computational Propaganda in the Indonesian Presidential Election 2019” at CSEAS, Kyoto University
Date: Saturday, July 20nd, 2019
Time: 16:00 -19:00
Venue: Kyoto University Inamori Memorial Hall, 2rd floor Seminar Room
Presenter: Ismail Fahmi (Drone Emprit & PT. Media Kernels Indonesia)
Moderator: Masaaki Okamoto (CSEAS Kyoto University)
ABSTRACT:
The last Indonesia’s 2019 presidential election shown a different landscape of cyber war compared to its previous 2014 presidential election. In 2014, the use of social media and online media to create propaganda during campaigns was relatively new. However, in 2019 the number of people engaged in the cyber war is significantly increased especially from the opposition side. The use of bots to manipulate public opinion by amplifying or combating political content, disinformation, hate speech, and junk news was also increased in both parties.
In this presentation I will present how cyber troops from both parties (incumbent and opposition) engaged cyber wars to win their campaign messages. Furthermore using Drone Emprit, our big data analytics tool for online media and social media, I will show how computational propaganda using sophisticated bots, patterns, and techniques to trick the social media platforms was engaged.
I also will explain our efforts using the Drone Emprit analytics, that regularly and continuously analyzed the conversation and shared our findings through article posts in social media and mainstream media during the campaign periods. Our purpose was to build public awareness about the situation of the cyber war in order to they can see how hidden teams conduct computational propaganda that was targeted to win their opinion.
At the end of the presentation, I will conclude with lesson learned from the Indonesia’s 2019 presidential election.
Laporan Khusus - Pra Debat Cawapres 2024Ismail Fahmi
• Saat membicarakan Gibran, tema ekonomi dan perkotaan yang banyak diangkat publik. Pro kontra makan siang gratis dan IKN ramai dibicarakan publik. Selain pembiayaan, adalah perihal urgensi dan efektivitas program-program tersebut yang banyak dibincang.
• Ekonomi dan pengelolaan APBN-APBD menjadi tema yang banyak dibicarakan publik terkait Mahfud MD. Program kartu-kartu sakti serta pemberdayaan nelayan menjadi magnet perbincangan. Selain juga alokasi APBN untuk dukung koperasi dan UMKM.
• Dilihat dari emosi percakapan, Muhaimin menjadi Cawapres yang paling diantisipasi akan menghibur publik. Kejenakaannya menjadi pendorong tingginya emosi senang (joy) terhadap Muhaimin, selain tentu saja publik menanti pendalaman visi-misi-program Cawapres 01 ini.
• Amarah (anger) menjadi emosi yang sangat dominan saat membincang Gibran. Publik marah dengan ambisi keluarga Jokowi yang mendorong Gibran menjadi Cawapres. Hal ini, dinilai menciderai prinsip-prinsip demokrasi.
• Emosi kepercayaan (trust) publik pada Mahfud MD sangat kuat. Mahfud dipercaya akan “mengungguli” para Cawapres saat debat nanti.
Effect of social media on political campaignsbev052185
Social media can greatly impact political campaigns by allowing candidates to easily reach voters, communicate in real time, and raise more funds through low-cost outreach. Tom Smith's Senate campaign in Pennsylvania effectively utilizes Facebook, Twitter, YouTube, and his website to share his message, engage supporters, recruit volunteers, and solicit donations. If social media use continues increasing rapidly as expected until the November election, it will likely play a major role in determining outcomes and be a highly effective tool for Smith and other candidates.
Materi presenter kampanye anti golput dan anti politik uangKAMOE Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang pemilu di Indonesia, termasuk tujuan, manfaat, dan prinsip-prinsip pemilu. Dokumen juga menjelaskan dampak merusak dari golput dan politik uang serta mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pemilu secara jujur dan adil.
Government Vs. Voting In The Court SystemTara Hardin
The document discusses the voting system in Canada and arguments for changing it. Currently Canada uses a plurality/first-past-the-post system, where the party with the most seats forms the government. Some argue this system is not fully representative of the popular vote. The Liberal government is considering changing to a mixed-member proportional system, like New Zealand's, where voters cast one vote for a local representative and one for a party. This aims to make the results more proportional overall.
The Main Characteristics Of Alternative Vote, PR List...Sonia Sanchez
The document discusses several electoral systems used around the world including alternative vote, PR list systems, STV, first past the post, and AMS. It provides details on the characteristics of each system. First past the post can result in a candidate winning without a majority. AMS is used in Germany and gives voters two votes, one for their local representative and one for their preferred party. Proportional representation list systems aim to allocate seats proportionally according to the percentage of votes received.
This document provides an overview of electoral systems used in the UK, including:
- First-Past-the-Post (FPTP) system currently used, which can result in disproportionate results and a two-party system.
- Alternative systems like the Additional Member System (AMS) used in Scotland and Wales, which combines FPTP and party list voting for proportional representation.
- Single Transferable Vote (STV) system used in Northern Ireland, which allows ranking candidates by preference to ensure proportional representation.
American Government - Chapter 9 - Parties and Campaignscyruskarimian
1. Madison argues that factions are inevitable in society and the goal should be to control their effects, not eliminate their causes. He proposes that a large, diverse republic would best control the effects of factions.
2. Political parties help simplify voters' choices, aid candidates' quests for power, and provide elected officials with a common set of principles to govern. The US two-party system developed due to factors like the single-member district electoral system.
3. Over time, the major parties in the US have realigned as generations and events changed political views and priorities in the country. Both parties now rely heavily on fundraising and face challenges in appealing to voters beyond their bases.
This document summarizes key concepts from Chapter Eight of the textbook "American Government and Politics: Deliberation, Democracy, and Citizenship". It discusses public opinion, how it is measured through polls, and the differences between fleeting opinions and lasting judgments. It also examines political participation in the US, the expansion of suffrage over time, who votes, and how political leaders should use public opinion and deliberation.
The document provides an overview of key concepts related to media, political parties, voting, and campaigns in the United States. It defines media, bias, and strategies for evaluating campaigns. It describes the functions of political parties and explains primaries, the two-party system, and the political spectrum. It also outlines the electoral college process, voter registration requirements, and campaign fundraising.
This document discusses democracy and political participation in the UK. It defines democracy as rule by the people and explains the difference between direct democracy, where citizens vote directly on policies, and representative democracy, where citizens elect representatives to enact laws. The UK uses a representative system. The document examines factors that influence political participation like voter turnout, examines criticisms of UK democracy, and discusses ways to potentially enhance participation.
Governments have always paid attention to public opinion, even oppressive regimes, to understand dissent and effectively control populations. Some early expressions of public opinion included rebellions and declining tax revenues signaling eroding support. Modernly, there are informal and formal ways to measure public opinion. Informally, elections provide some insights but are imperfect, and interest groups, media, letters, and calls also offer clues to public views. Formally, quantitative methods like scientific surveys are most common, using techniques like face-to-face, telephone, and mail interviews of representative samples to gauge opinions on issues.
Here are model answers to the assessment questions:
1. Pluralist democracy is a theory that power is dispersed amongst many competing interest groups in society, such as trade unions, businesses, pressure groups etc. rather than being concentrated in one central authority like the state. These groups compete for influence over public policy and government decision making through open debate and discussion.
2. The British political system can be seen as undemocratic in the following ways:
- The House of Lords is unelected yet has legislative powers. Members are appointed not elected so lack democratic legitimacy.
- The first-past-the-post electoral system distorts the share of seats parties receive relative to their share of the national vote. This is un
This document discusses the civic responsibilities of voting and participation in the electoral process. It covers the characteristics of a good political candidate and the steps to run for president, including announcing candidacy, participating in primaries and conventions, and the general election and electoral college process. It also summarizes the two-party system in the US and how third parties can still win local and state elections. Additional topics covered include public opinion, the role of media, interest groups that advocate for shared interests, the role of lobbyists in influencing legislation, and how political parties and parliamentary systems can promote responsible government.
This document discusses why people run for political office, the primary and general election process, the electoral college system, how to run a successful campaign, campaign financing and regulations, the influence of television on politics, and types of media bias. It provides an overview of key concepts related to campaigns, elections, and the media landscape.
Slide 5 WestCal Political Science 1 - US Government 2015-2016WestCal Academy
American Leadership Policy Studies (ALPS) is a for-college credit certificate program that teaches the fundamentals of American government. ALPS includes a custom tailored Political Science 1 – US Government course taught in partnership with accredited colleges to assure students receive college credit. The class is taught from the perspective of industry professionals who work in local/state/federal bureaucracies and/or political/union campaigns. This course program may operate at the site of a partnering college or instructor of record who licenses ALPS course materials from WestCal Academy or at WestCal Academy’s main campus in partnership with an accredited college. WestCal Academy
This slide covers the following:
1. America’s Democratic Republic
2. Partisanship & Political Profiling
3. Party Competition
4. America’s Two Party System
5. Power Of The Vote
6. Power Of Money In The Political System
7. Elections As Symbolic
8. Candidate Image
9. Political Campaign Rhetoric
10. Interest Groups Protecting Elite Values
11. Lobbyists And The Power They Possess
12. Political Action Committees (PACs)
13. Invisible Hand: Capitalism & Democracy
14. Elite To Mass Communication
15. Messages & Manipulation
16. Elitism Take On Communication
17. Pluralism Take On Communication
A federal system has three key characteristics: 1) authority is retained at the top level of government; 2) there are two levels of government but sovereignty remains with the states/provinces; and 3) the two levels of government have equal jurisdiction. Pluralism holds that interest groups and political parties determine public policy through bargaining and compromise as rational individuals act in their self-interest by joining groups to better represent their views. Interest groups and political parties supplement formal government structures by communicating public opinions and values, though they differ in their level of organization and breadth of issues.
The document discusses three different polls and analyzes whether they were biased, fair, or a mixture of both. It depicts the polls in a table with their strengths and weaknesses. The findings showed that all three polls had some degree of bias, either in their wording or methodology. The sources of the polls did not influence their reliability or accuracy. The document aims to investigate the fairness of the polls and outlines what makes a poll fair and unbiased. It discusses different types of polls like benchmark, tracking, and exit polls.
The document discusses different forms of democracy including direct democracy, representative democracy, and trustee representation. It provides examples of countries with different democratic systems and voting rights. Representative democracy is described as a system where citizens elect representatives to make decisions on their behalf. However, it is noted that for representative democracy to work effectively, certain assumptions about voters being aware, rational, tolerant, and informed must be met.
The document discusses several aspects of successful political campaigns, including building name recognition, voter mobilization through get-out-the-vote efforts, decreasing support for opponents, fundraising, hiring professional consultants, and focusing the campaign strategy. Fundraising is important in the beginning to hire staff who can work on voter outreach, while consultants can advise on multiple races. The campaign aims to get voters to the polls and persuade them through different methods.
This document discusses the functions and roles of political parties in government. It describes how political parties seek to control government by electing party members to office. Parties work to aggregate interests, integrate new issues, and socialize and recruit citizens. Third parties can influence ideas but typically fade over time as major parties adopt their issues. The document also examines theories of party competition and decline in terms of voters' attachments to parties, party organizations, and party control of government. In recent decades, partisanship has resurged both in party organizations and control of government.
Similar to Elections, voting and referendums systems, turnout, preferences and unpredictability (18)
Muted Group Theory focuses on how dominant groups have power over language and naming experiences, which can silence less powerful groups from expressing themselves. Muted groups, like women, may perceive the world differently but have difficulty expressing alternative models through the dominant group's language. The theory assumes that women must translate their own perspectives into the male-dominated system of expression. Methods of silencing include ridiculing women's speech, enforcing gender roles through social rituals, and allowing men to control historical narratives. Strategies of resistance include naming the silencing strategies, reclaiming devalued discourses, and creating new language.
Communication Accommodation Theory proposes that during conversations, people will modify their communication styles to accommodate or adjust to the other person. There are three ways people can adapt: convergence, where they merge their styles; divergence, where they emphasize differences; and overaccommodation, where well-intentioned adaptations are seen as patronizing. The theory is based on social identity and how people view in-groups and out-groups, and it posits that accommodations vary in appropriateness according to social norms.
Feminist theorizing and feminism in political sociologyAndrew Siguan
This document provides an overview of feminist theorizing on political sociology, specifically addressing feminist theory, and feminist theorizing on the state, gender, and citizenship. It discusses how feminist theory shifts the analytic lens away from the male viewpoint, and outlines three broad categories of feminist theorizing on the state - Marxist, liberal, and radical. It also examines postmodern feminist perspectives on destabilizing gender categories, and how critical race and gender theories seek intersectional analyses. Feminist theorizing on citizenship is discussed in relation to civic republicanism, participatory democracy, and T.H. Marshall's concept of social citizenship.
Ideals and practice in the study of Philippine Public Administration and Gove...Andrew Siguan
The document discusses the state of Philippine public administration and governance. It summarizes that the Philippines has a weak nation and "soft state" dominated by powerful interests. While the 1986 EDSA revolution promised democracy, it primarily restored the previous oligarchic system and corrupted politics. As a result, the Philippines has characteristics of a failing state such as lack of control over territory and monopoly on force. The document proposes ideas for nation-building through moral recovery programs to foster patriotism, common good, and accountability.
El Puerto de Algeciras continúa un año más como el más eficiente del continente europeo y vuelve a situarse en el “top ten” mundial, según el informe The Container Port Performance Index 2023 (CPPI), elaborado por el Banco Mundial y la consultora S&P Global.
El informe CPPI utiliza dos enfoques metodológicos diferentes para calcular la clasificación del índice: uno administrativo o técnico y otro estadístico, basado en análisis factorial (FA). Según los autores, esta dualidad pretende asegurar una clasificación que refleje con precisión el rendimiento real del puerto, a la vez que sea estadísticamente sólida. En esta edición del informe CPPI 2023, se han empleado los mismos enfoques metodológicos y se ha aplicado un método de agregación de clasificaciones para combinar los resultados de ambos enfoques y obtener una clasificación agregada.
An astonishing, first-of-its-kind, report by the NYT assessing damage in Ukraine. Even if the war ends tomorrow, in many places there will be nothing to go back to.
Here is Gabe Whitley's response to my defamation lawsuit for him calling me a rapist and perjurer in court documents.
You have to read it to believe it, but after you read it, you won't believe it. And I included eight examples of defamatory statements/
Acolyte Episodes review (TV series) The Acolyte. Learn about the influence of the program on the Star Wars world, as well as new characters and story twists.
Essential Tools for Modern PR Business .pptxPragencyuk
Discover the essential tools and strategies for modern PR business success. Learn how to craft compelling news releases, leverage press release sites and news wires, stay updated with PR news, and integrate effective PR practices to enhance your brand's visibility and credibility. Elevate your PR efforts with our comprehensive guide.
2. Outline
I. Europe’s myriad electoral systems
II. Electoral systems and party systems
III. Turnout: decline and variation
IV. Preferences: what makes people vote the way they do?
V. EP elections
VI. Direct democracy: useful tool or dangerous panacea?
3. Outline
I. Europe’s myriad electoral systems
II. Electoral systems and party systems
III. Turnout: decline and variation
IV. Preferences: what makes people vote the way they do?
V. EP elections
VI. Direct democracy: useful tool or dangerous panacea?
4. I. Europe’s myriad electoral systems
Europe’s electoral systems can basically be split into two main
groups: plurality/majority, on the one hand, and
proportional, on the other.
Plurality/majority systems
use single-member
constituencies or districts,
with the candidate who gets
a majority (more than half
the votes cast) or a plurality
(more votes than any other
candidate) getting elected.
Proportional systems – often
known collectively as PR or
proportional representation
systems – make use of
multimember constituencies
or districts so that the seats a
party gets in the legislature
more accurately reflects its
share of the vote.
5. Plurality and majority systems
- ‘plurality system’ - often called ‘first-past-the-post’ (FPP), is one in
which the candidate who gets the most votes is elected. It is the system
employed in the UK.
- ‘majority system’ is slightly different. It requires that the winning
candidate get over half the votes, with the most common way of
ensuring such an outcome being a second, ‘runoff’, election between
the top two candidates.
6. Plurality and majority systems
- by far the majority of European countries use electoral systems that
attempt to ensure that the share of seats a party has in parliament
more or less reflects the share of the vote it received at the election.
- we should understand the basic differences between PR systems. They
can be conveniently be divided following (Lijphart, 1999) into three:
- List PR systems
- Mixed systems
- STV systems
7. List
PR
systems
- involve voters voting in
multimember constituencies or
districts for lists of candidates
provided by political parties or
alliances of political parties.
When the votes are counted,
each list is awarded seats in
proportion to the votes cast for
it.
8. Mixed
systems
- give voters two votes. They use
one to vote for a candidate in their
local constituency or district. They
use the other to vote for a list in a
multimember constituency (often
covering a particular region). The list
is ‘compensatory’: it is used to
ensure that, whatever the results of
the constituency contests, the
overall result of the election is more
or less proportional.
9. STV
(single
transferable
vote)
systems
- Voters in multimember
constituencies or districts, are
presented not with lists but with
names of individual candidates
(along with their party affiliations)
which they are then invited to rank
order. Candidates receiving a certain
quota of first preference votes are
deemed elected, after which any of
their votes over and above the quota
are transferred (as if they were first
preferences) in proportion to that
candidate’s voters’ second choices.
10.
11. PR’s subtleties and sophistications
The first two are features that impact on the
proportionality of PR systems; namely ‘thresholds’ and ‘district
magnitude’. The third is the mathematical formula adopted to
working out the allocation of seats.
12. 1.
threshold
- a percentage figure of the vote
that a party (or electoral alliance) has to
score before it is awarded a share of seats
in parliament or, if a higher tier exists, a
share of those seats. Thresholds exist in
almost every country that employs PR,
normally because of a desire to limit
fragmentation (i.e. a large number of
parties in parliament) for fear that this
would threaten stable government – and,
of course, the position of existing parties!
13. 2.
district
magnitude
- The number of MPs allocated to
each constituency – known in the jargon
as district magnitude – can make a
significant difference to the
proportionality of a PR system, especially
where there is no second tier of seats to
correct any disproportionality at the
regional level. Basically, the lower the
‘district magnitude’ (i.e. the lower the
number of MPs allocated to each
constituency), the lower the
proportionality of the overall result.
14. 3.
mathemati
cal
formula
- the electoral system can
be made to work to the
marginal advantage of larger or
smaller parties according to the
mathematical formula used to
allocate seats to parties in PR
systems.
15. Outline
I. Europe’s myriad electoral systems
II. Electoral systems and party systems
III. Turnout: decline and variation
IV. Preferences: what makes people vote the way they do?
V. EP elections
VI. Direct democracy: useful tool or dangerous panacea?
16. II. Electoral systems and party
systems
- It is easy in political and other social sciences to mistake
correlation (some kind of relationship between two factors) for
causation (suggesting that one causes the other).
- Doing so would lead us to think that, because countries with
proportional electoral systems tend to have multi-party systems,
the latter must be the result of the former or that two-party
systems are explained by FPP – views sometimes associated with
Maurice Duverger, one of the ‘founding fathers’ of comparative
politics.There are two problems with such reasoning.
17. Outline
I. Europe’s myriad electoral systems
II. Electoral systems and party systems
III. Turnout: decline and variation
IV. Preferences: what makes people vote the way they do?
V. EP elections
VI. Direct democracy: useful tool or dangerous panacea?
18. III. Turnout: decline and variation
- Recent elections throughout the democratic world have
given cause for concern among pundits and politicians because
the number of those eligible to vote who actually do so
appears to be dropping.
21. Outline
I. Europe’s myriad electoral systems
II. Electoral systems and party systems
III. Turnout: decline and variation
IV. Preferences: what makes people vote the way they do?
V. EP elections
VI. Direct democracy: useful tool or dangerous panacea?
22. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
- It is, if you like, the Holy Grail of that branch of political
science called ‘psephology’ (a term for the scientific study of
elections invented in the 1950s and based on the Greek word
for the pebbles that were used by the ancients for casting their
ballots). The reason is that there are so many possible factors
that go into such a decision that it is impossible to control for
all of them – certainly at the individual level.
23. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
Decades of research in this area has traditionally
accorded particular significance to three things:
- class;
- religion and;
-‘party identification’ (the extent to which someone feels
‘close to’ a particular party).
24. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
Party ID
The idea of party identification (often referred to simply
as party ID) is often associated with the ‘Michigan model’ of
voting. This model held that the majority of people were
socialized into feeling closer to one party rather than another.
25. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
Party ID
Those who study voting in Europe, however, have always been
rather more skeptical on the grounds that a voter’s primary
identification might be to a social class or religious
denomination or region and only then, in indirect fashion, to
one of what might be a number of parties claiming to best
serve its interests.
26. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
Party ID
For many analysts, though, much of the work that uses it
fails to provide a convincingly clear-cut answer to the question,
‘has there been a Europe-wide decline in party ID over time?’
27. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
Party ID
The debate over the decline or otherwise of party
identification may simply take time to resolve. If cumulative
research does indeed go on to show a downward trend, this
will only leave us with another challenge.
28. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
Party ID
Two possible challenges spring immediately to mind.
1. That it is linked to public dissatisfaction beginning in
the 1970s with the relatively unimpressive performance of
their countries’ economies.
2. Links it to the increased educational capacity of most
electors and the greater access they have to information
supplied by the media rather than by parties
29. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
The ‘end of class voting’ and the rise of values?
As Chapter 1 suggested, class has not disappeared, either
as a useful categorization or as an identity.
Perhaps we should ask first whether class is as important in
some countries as it is in others, and then whether there is
evidence that it has declined as an influence over time.
30. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
The ‘end of class voting’ and the rise of values?
31. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
The ‘end of class voting’ and the rise of values?
As Chapter 1 suggested, class has not disappeared, either
as a useful categorization or as an identity.
Perhaps we should ask first whether class is as important in
some countries as it is in others, and then whether there is
evidence that it has declined as an influence over time.
32. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
The ‘end of class voting’ and the rise of values?
we are still left with the task of explaining why class is now
a less reliable predictor of vote.
33. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
The ‘end of class voting’ and the rise of values?
34. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
Religion: another death announced prematurely?
Researchers argue, however, is that
(a) religion impacts most on the voting behaviour of those
who attend regularly, and
(b) even many non-attenders still consider themselves to
be believers/members of churches and that this continues to
have at least some influence on their vote.
35. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
Religion: another death announced prematurely?
But (as we saw in Chapter 1), fewer and fewer people are
going to church regularly (if at all) nowadays. And the extent to
which religious belief predicts one’s political stance does appear
to be weakening over time, even if it remains a better predictor
than other characteristics, including class.
36. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
Religion: another death announced prematurely?
Accordingly, mainstream centre-right parties all over Europe
have been attempting to reduce any reliance they may have had
on religious voters – and not without success, even where they
continue to call themselvesChristian Democrats.
37. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
Ethnicity: not much evidence
The fact that Catholics in England tend to vote Labour, can be
explained by the fact that Catholicism was the religion of
(poorer) Irish immigrants. But this begs questions about whether
the relationship in question is actually to do with religion or with
ethnicity.
38. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
The rise of ‘issue voting’, ‘judgmental voting’ and volatile
voting
- Possibly the ‘individuation’ of European society touched
on in Chapter 1 has eroded collective identities of any sort at
such a pace that cleavages old or new do not matter so much
any more. People, as we suggest in Chapter 5, are thinking for
themselves rather than letting their background do their
thinking for them.
- Issues and images may have become much more
important, possibly because of changes in media coverage of
politics.
39. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
The rise of ‘issue voting’, ‘judgmental voting’ and volatile
voting
Judgmental voting’ – based on a one-off assessment of
parties’ policies and reputations, as well as guesses about their
ability to deliver what they promise.
This would certainly seem to fit with the rise in volatility
(the extent to which people switch their vote from one election
to another)
40. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
The rise of ‘issue voting’, ‘judgmental voting’ and volatile
voting
Research suggests that aggregate figures disguise,
first, the extent of switching that goes on between one
election and the next at the individual (or ‘micro’) level and;
secondly, the extent to which such switching has risen from
the late 1960s/early 1970s onwards.
41. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
The rise of ‘issue voting’, ‘judgmental voting’ and volatile
voting
42. IV. Preferences: what makes people
vote the way they do?
The rise of ‘issue voting’, ‘judgmental voting’ and volatile
voting
- It also fits with figures from the same surveys which seem
to indicate that voters are increasingly leaving their decision
about which way to vote until nearer polling day.
- Europe’s voters, taking their cues from the parties, begin
to vote on the basis of the content and the credibility of the
more specific offers being made to them – in other words, they
vote ever more instrumentally than ideologically.
43. Outline
I. Europe’s myriad electoral systems
II. Electoral systems and party systems
III. Turnout: decline and variation
IV. Preferences: what makes people vote the way they do?
V. EP elections
VI. Direct democracy: useful tool or dangerous panacea?
44. V. EP elections
- Notwithstanding the increasing power of the EP in the
EU’s law-making system, turnout at the elections has dropped
across the continent in recent years.
46. IV. EP elections
- European elections are what political scientists call ‘second-
order’ contests. Like local and regional elections, they are often used
by voters to send a message (often one of dissatisfaction conveyed
by voting for small and/or opposition parties) to the national
government of the day.
- This second-order status can give rise to coordination
problems. Because EP elections are largely national contests and
because of the tendency (particularly pronounced when national
elections are a long way off) to punish incumbents, there are always
likely to be ‘mismatches’ between member state governments (and
maybe the commissioners they nominate) and the EP.
47. IV. EP elections
- the latter play an important part in the domestic politics
of member states.
- Or the effect of that vote is maybe to allow a new entrant
onto the political scene who then stays around for good.
48. Outline
I. Europe’s myriad electoral systems
II. Electoral systems and party systems
III. Turnout: decline and variation
IV. Preferences: what makes people vote the way they do?
V. EP elections
VI. Direct democracy: useful tool or dangerous panacea?
49. VI. Direct democracy: useful tool or
dangerous panacea?
- Representative democracy is not the only form
of democracy in Europe: all of the continent’s
Germany and the Netherlands, also have experience
democracy at the national level – most famously in
Switzerland.
Representative democracy is the election of
candidates to parliament where they then form
and pass legislation on the people’s behalf. By direct
we mean the holding of referendums in order to
and/or constitutional changes.
50. VI. Direct democracy: useful tool or
dangerous panacea?
- At the more fundamentalist or populist end of
the spectrum lie claims that referendums have the
save democracy from parties that are portrayed as
the people and a distortion of, or even as parasites
democracy.
- In the middle are claims, firstly, that
encourage participation and informed voting on
that would otherwise be subsumed in the packages
on offer at elections and, secondly, that parliaments
laws if they know they risk being overturned.
51. VI. Direct democracy: useful tool or
dangerous panacea?
- At the minimalist or pragmatic end of the
spectrum lies the argument that they provide, first, a
safeguard, particularly on constitutional issues that
political ‘rules of the game’ and, secondly, that they
particular issues paralysing the system.
- In western Europe, the most widely used type is
referendum and most referendums (of whatever type)
have been used in order to decide questions that are
difficult (perhaps because they involve moral
things as abortion or divorce) or too crucial (normally
touch on the constitution or on matters of sovereignty)
52. VI. Direct democracy: useful tool or
dangerous panacea?
- Some (the Baltic states and Slovenia) used
referendums to declare themselves independent
- However, two states – Switzerland and Italy –
citizens themselves to call a vote on a particular
requiring only that they gather sufficient signatures
that such a vote would be worthwhile holding.
53. VI. Direct democracy: useful tool or
dangerous panacea?
- In Italy (where referendums can only repeal
an existing law and where 500,000 signatures or
councils’ support must be obtained first of all) they
least 50 per cent of the country to actually turn up
the repeal option has to gain majority support
do.
- The same has happened in Lithuania, which
record for the most referendums in Central and
- Advocates of referendums can point to
Denmark and Switzerland that they actually help
54. VI. Direct democracy: useful tool or
dangerous panacea?
- This raises another common criticism of
referendums; namely, that governments more often
pull the strings, holding them only if and when they
can win.
- Yet referendums vary rarely resolve an issue if
deep-seated divisions within a society.
- going on the evidence, referendums are not a
bullet’ that can revivify ailing democracies.
55. VI. Direct democracy: useful tool or
dangerous panacea?
- Instead the evidence suggests that, used
sparingly, referendums can help democracy function
efficiently and, in some cases, provide a valuable
politicians that getting elected every four or five
give them license to ignore voters’ views,
of fundamental concern.
- The argument that ‘special interests’ can
referendums can in part be dismissed by noting that
with equal force to parliamentary elections.
After reading bullet 1: with the exception of elections in Northern Ireland and elections to the Welsh Assembly, and the Scottish and European Parliaments.
After reading second bullet: This method is employed in presidential but not parliamentary contests in Austria, Finland, and Portugal. France, like the UK, conducts its legislative elections in hundreds of single-member constituencies (also known by electoral systems experts as ‘districts’ or sometimes as ‘electorates’).
But French candidates who win a plurality but not a majority in the first round of voting must fight a second round a week later against all of his or her opponents who won 12.5 per cent or more in the first round. In the second round, the winner is the candidate who wins the most votes (i.e. a plurality), although often (because many second-round contests turn into two-horse races) he or she will actually win a full-blown majority.
Although the advocates of PR emphasize its ‘fairness’ when compared to FPP systems, most are aware that what are all too easily dismissed as dull, technical differences between proportional systems are actually crucially important in determining which parties are likely to do well, or at least better than their competitors.
In the Netherlands, there is only one national constituency, which guarantees a proportional result overall. In other countries, however, regional variations could produce an overall result that is disproportionate. While some (like Spain) are prepared to live with such an outcome, others are not.
Its ability to do this, however, is to some extent dependent on how many seats in parliament are constituency seats and how many are party or list seats.
The same thing happens to the second preference votes on the ballots of the weakest candidate. The transfer process continues until all the seats allocated to the constituency are filled by candidates reaching the quota.
Intro: The subtleties and sophistications mentioned above are myriad, but only two or three of them are worth focusing on here.
Thresholds vary between a low of 0.67 per cent in the Netherlands and a high of 5 per cent in the Czech Republic, Poland and Germany, where avoiding a return to the extreme multipartism of the interwar years was uppermost in the minds of those who designed its electoral system.
Basically, the higher the threshold, the higher the hurdle and the harder it is for small parties to make it into parliament.
This arithmetical relationship results from the fact that, as some of us may remember from primary school, dividing a relatively small number by a relatively large number entails a greater likelihood of a remainder. Proportionality is therefore pretty easy to achieve in the Netherlands where the whole country is treated as one constituency with 150 MPs. But it is much less likely in Spain. There, in addition to having strong regional differences, the country is split into fiftytwo constituencies with an average of seven MPs per constituency.
First, it does not quite fit contemporary and historical reality. For instance, the most solid two-party system in Europe is in Malta, but Malta uses STV.
Secondly, treating the electoral system as the prime cause of party systems would be to place too great a weight on institutional factors and too little weight on the social factors that also help to shape things. Obviously the electoral system plays a role, but it is not necessarily a determining one. If plurality systems really did create two-party politics and PR multiparty politics, how would we explain either the virtual duopoly that exists in Malta, which operates STV, or the range of parties on offer to French voters under their plurality system? Giovanni Sartori (whose work on party systems we referred to in Chapter 5) has persuasively argued (Sartori, 1997) that a plurality system cannot in and of itself produce a two-party system. This is because the existence of the latter also depends on limited polarization and on the absence of geographically concentrated minorities that are unwilling to be represented by either of two big parties (and therefore elect MPs from regionalist parties instead).
In fact, as political scientists like Mark Franklin (2002) argue, the decline is not as large as is often thought. Franklin also suggests we need to start taking the levels achieved in the 1950s as an unusual high point rather than as a norm from which we have now sadly departed
More interesting and significant, perhaps, than an apparent decline in turnout are the variations in turnout between European countries. We know that the richer and/or more educated and/or more interested in politics a person is, the more likely he or she is to vote. But none of this really matters as much as the fact that he or she is from, say, Sweden (where turnout is generally high – 80 per cent in 2002) or from Poland (where it is much lower – 46 per cent in 2001)
Intro: These cultural differences in voting behavior between states are often more noticeable than they are explicable. Likewise, explaining why people vote the way they do has always been much harder than we would like.
After reading bullet 1: This does not mean, however, that we cannot make educated guesses based on aggregate data
Although this did not necessarily mean they would always vote for it – judgements about economic conditions or particular issues or candidates could play a part as well – normally they would.
They have also been doubtful that respondents to surveys are able to disentangle their current political preference from any longterm identification they may or may not have.
Bullet 1: This was transferred to the parties, which seemed to be incapable of doing much to make things better and which more recently have had their reputations badly damaged by scandals, financial and otherwise.
Bullet 2: Taken together, these mean that people have less need to rely on instinct and loyalty and instead can make the kind of consumerist, individual choice they are increasingly used to in other areas of life.
After reading question 1; On the first question, there is reasonably broad agreement that class voting varies considerably across countries (see Table 6.6).
After reading question 1; On the first question, there is reasonably broad agreement that class voting varies considerably across countries (see Table 6.6).
After reading question 2: The second question – the decline (or not) of the influence of class on voting – is rather more controversial.
What is at issue is the extent to which people vote in a certain way because they belong to (or at least can be labelled as) a certain class. Most research suggests that overall there has been a significant decline in such class voting from the late 1960s and early 1970s, though one that is more pronounced in some countries than others.
This is not an easy one, and explanations so far are deductive (based on theoretical speculation which may or may not fit data from a process that is still unfolding over time) rather than inductive (emerging from a clear body of evidence). These (largely sociological) explanations are summarized in Box 6.4
This influence may be direct, in that they vote for, say, a Christian Democratic party. Or it may be indirect, in the sense that it encourages them to support a certain party because of the stances it takes on issues on which their opinions are in part shaped by their religious convictions.
The same goes for the fact that Britain’s non-white population continues to vote overwhelmingly for Labour. Is it because they are non-Christian? Or is it because they are non-white and therefore suffer disproportionately from discrimination, are more likely to be in lower-paid occupations, and less likely to favour a party (the Conservatives) that has been perceived as tougher on immigration.
In fact, European electorates may be even more volatile than the headline figures suggest.
For instance, in 1960 only 7 per cent of those surveyed by the Swedish election study said that they had changed their vote from four years previously; in 1998 the figure was 31 per cent – an increase seemingly replicated in other European countries where the question was asked
To use the Swedish example again, only 18 per cent made up their minds during the campaign in 1964; thirty-four years later, in 1998, the figure was 57 per cent. This may of course have been particularly high in the latter year because many social democrats defected (temporarily) to the Left Party in protest at the government’s welfare squeeze (which may also explain the high level of volatility in that year).
Intro: It is easy – but increasingly misleading – to apply, as do many media commentators, adjectives such as ‘pointless’ and ‘illusory’ to elections for the EP, which take place every five years. Their criticisms are understandable.
First Bullet: This means that EP elections seem unlikely, at least for now, to contribute much to the creation of a European identity among the citizens of the member states. Whether, though, this is because those citizens are irretrievably nationally focused or whether they are encouraged to be so by parties who are neither ready nor willing to supranationalize their appeals or their focus, is a moot point.
Second bullet: These mismatches, given a legislative process relying on ‘co-decision’ between the EP and the Council of Ministers (representing national governments), could make European law-making more conflictual, especially if the EP begins – as it seems to be doing – to vote more on left–right (or at least party-bloc) lines. Whether this will mean that at least some national governments will be faced with more European legislation of which they do not approve, however, is another moot point.
First bullet: Both parties and voters use them (and their results) as signals and portents, which may then affect their subsequent behaviour. A party may finally realize, for instance, that it has to dump its underperforming leader, while a protest vote allows voters to register their dislike of the direction in which a particular party is travelling and/or provides an opportunity for catharsis, after which they return to the fold by the next general election.
After second bullet: direct democracy is sometimes put forward as an alternative, or a cure, for the supposedly moribund state of party-driven politics in Europe.
direct democracy is sometimes put forward as an alternative, or a cure, for the supposedly moribund state of party-driven politics in Europe.
Ad hoc/optional (called on a particular issue and may or may not be declared binding).
After bullet 2: The relative ease with which this can be done, however, is balanced in both countries by safeguards designed to reduce the risk to minority rights by requiring that any vote be passed by a ‘double majority’.
After bullet 1: After a golden period in the early 1990s when voters used referendums practically to oblige politicians to overhaul the electoral system, Italian referendums have failed to attract sufficient people to turn out and vote, rendering them an expensive waste of time.
After bullet 1: the accusation is not borne out by the record, which suggests that over three-quarters of referendums held in Europe between 1945 and 1997 were not within their control. It also shows that just over a third did not turn out to be supportive of the government’s stance on the issue in hand
After bullet 2: More recently, the British government’s ability to garner referendum backing for the Northern Ireland peace process in 1998 may well have helped prevent things slipping back into chaos, but it has not as yet enabled it to bring a lasting settlement appreciably closer. Meanwhile, the recent history of referendums in the Republic of Ireland, shows that those on the losing side of the argument (whether they be citizens or the government) do not necessarily give up; instead they go for another referendum: this happened on abortion in the 1990s
Second bullet: indeed, one could argue that it is much easier for a wealthy interest group to ‘buy’ a small group of legislators than it is for them to ‘purchase’ the votes of millions of citizens.