UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIRBPLHD                   DI PROPINSI JAWA BARAT          I.    PENDAHULUAN          II.   ...
PENDAHULUANBPLHD  • PRIORITAS PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT :    PEMBANGUNAN SEKTOR EKONOMI  • DAMPAK PEMBANGUNAN :    - DAMPA...
BPLHD   Peraturan-Peraturan :   1.    Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup   2.    Undang ...
BPLHD Definisi –Definisi : 1. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan...
SUMBER PENCEMARAN AIRBPLHD    1. LIMBAH CAIR INDUSTRI    2. LIMBAH DOMESTIK    3. LIMBAH PERTANIAN    4. LIMBAH PERTAMBANG...
UPAYA PENGENDALIANBPLHD        A. SECARA TEKNIS        1.   LIMBAH INDUSTRI             -   PENGOLAHAN AIR LIMBAH SESUAI K...
UPAYA PENGENDALIANBPLHD        3.   LIMBAH PERTANIAN             -  PENERANGAN KEPADA PETANI CARA PENGGUNAAN PUPUK DAN    ...
UPAYA PENGENDALIANBPLHD        5.   EROSI             -   MENGURANGI DAN MENGAWASI PENEBANGAN HUTAN SECARA             LIA...
UPAYA PENGENDALIANBPLHD    B. SECARA KELEMBAGAAN        - MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH          TERKA...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Management lingk

1,814 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,814
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Management lingk

  1. 1. UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIRBPLHD DI PROPINSI JAWA BARAT I. PENDAHULUAN II. SUMBER PENCEMARAN AIR III. UPAYA PENGENDALIAN
  2. 2. PENDAHULUANBPLHD • PRIORITAS PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT : PEMBANGUNAN SEKTOR EKONOMI • DAMPAK PEMBANGUNAN : - DAMPAK POSITIF : TENAGA KERJA, PENDAPATAN NEGARA, PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - DAMPAK NEGATIF : PENCEMARAN, PENURUNAN MUKA AIR TANAH, BERGESERNYA POLA HIDUP MASYARAKAT DESA • PERLU UPAYA PENGENDALIAN DALAM PENANGANAN MASALAH PENCEMARAN
  3. 3. BPLHD Peraturan-Peraturan : 1. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang –Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 4. Keputusan Gubernur No. 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No. 38 tahun 1991 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sumber Air di Jawa Barat 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No. 67 tahun 1997 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Cikarang, Ciherang, Cilamaya, Ciasem, Cipunegara di Jawa Barat 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No.58 tahun 1998 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Cisanggarung, Ciberes dan Bangkaderes di Jawa Barat 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.28 tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Ciwulan dan Cilangla di Jawa Barat. 9. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.39 tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Citarum dan Anak-anak Sungainya di Jawa Barat 10. Surat Keputusan Gubernur KDH. TK. I Jawa Barat No. 660.2/SK.755-Huk/99 tanggal 15 Juli 1999 tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Program Kali Bersih (Prokasih) Propinsi Dati I Jawa Barat
  4. 4. BPLHD Definisi –Definisi : 1. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air Fosil 2. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan Baku Mutu Air 3. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya di dalam air. 4. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 5. Air limbah adalah sisa dari hasil usaha atau kegiatan yang berujud cair. 6. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan. 7. Program Kali Bersih (Prokasih) adalah program kerja pengendalian pencemaran air sungai denga tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya
  5. 5. SUMBER PENCEMARAN AIRBPLHD 1. LIMBAH CAIR INDUSTRI 2. LIMBAH DOMESTIK 3. LIMBAH PERTANIAN 4. LIMBAH PERTAMBANGAN 5. EROSI 6. LIMBAH PETERNAKAN
  6. 6. UPAYA PENGENDALIANBPLHD A. SECARA TEKNIS 1. LIMBAH INDUSTRI - PENGOLAHAN AIR LIMBAH SESUAI KETENTUAN TEKNIS IPAL - MINIMISASI AIR LIMBAH : PENGHEMATAN AIR, RECYCLE - CLEANER PRODUCTION. 2. LIMBAH DOMESTIK - SETIAP RUMAH TANGGA DIWAJIBKAN MEMBUAT SEPTIC TANK - PEMBUATAN MCK UMUM UNTUK DAERAH KUMUH - PEMBUATAN IPAL DOMESTIK - MINIMISASI POLUTAN DOMESTIK, SEPERTI MINIMISASI PENGGUNAAN AIR UNTUK MENCUCI, PENGURANGAN PENGGUNAAN PUPUK, PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK MENJADI KOMPOS
  7. 7. UPAYA PENGENDALIANBPLHD 3. LIMBAH PERTANIAN - PENERANGAN KEPADA PETANI CARA PENGGUNAAN PUPUK DAN PENYIMPANAN PUPUK YANG BAIK DAN BENAR - PENERANGAN KEPADA PETANI TENTANG CARA MENGGUNAKAN PESTISIDA YANG BENAR - MENGONTROL PEMAKAIAN PESTISIDA - MEREDUKSI PENGGUNAAN PESTISIDA - PENGGUNAAN AIR IRIGASI SECUKUPNYA. 4. LIMBAH PERTAMBANGAN - PEMBUATAN IPAL - MENGURANGI SUSPENSI DENGAN PEMBUATAN SALURAN PENGENDAP SEDIMEN - PENETRALAN AIR LIMBAH YANG ASAM DAN MENGANDUNG LOGAM, SEHINGGA LOGAM DAPAT DIENDAPKAN
  8. 8. UPAYA PENGENDALIANBPLHD 5. EROSI - MENGURANGI DAN MENGAWASI PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR - PEMBUATAN TERASERING PADA LAHAN YANG MIRING - MEMPERTAHANKAN DAERAH PENYANGGA UNTUK MELINDUNGI SUNGAI 6. LIMBAH PETERNAKAN - MENGUMPULKAN KOTORAN HEWAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PUPUK KANDANG ATAU DIPROSES MENJADI GAS YANG BERMANFAAT
  9. 9. UPAYA PENGENDALIANBPLHD B. SECARA KELEMBAGAAN - MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH TERKAIT TERMASUK DENGAN KAB/ KOTA YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN LANGSUNG DALAM MEMBINA INDUSTRIAWAN - MELAKUKAN PEMBINAAN UNTUK MENINGKATKAN KETAATAN PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN ATAU KEGIATAN DALAM PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR - MELAKUKAN UPAYA PENGELOLAAN DAN ATAU PEMBINAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA C. SECARA HUKUM - PEMBUATAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH PENCEMARAN.

×