TEORI EKONOMI MAKRO Ir. CHAIRUL M.S., SE., MP. PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
DEFINISI ILMU EKONOMI MAKRO : CABANG ILMU EKONOMI YANG  MEMPELAJARI TTG PERISTIWA-PERISTIWA EKONOMI SECARA KESELURUHAN DALAM SUATU PEREKONOMIAN RUANG BAHASAN : ANALISIS PENDAPATAN NASIONAL, KESEMPATAN KERJA (PENGANGGURAN), PERUBAHAN HARGA (INFLASI/DEFLASI), NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL. INDIKATOR MAKRO EKONOMI : PERTUMBUHAN EKONOMI (GNP/GDP), EXCHANGE RATE, INFLATION RATE, KESEIMBANGAN NERACA PEMBAYARAN (BALANCE OF PAYMENT), NATIONAL DEBT RATIO, PENGANGGURAN, BELANJA KONSUMSI, INVESTMENT, BELANJA PEMERINTAH, KESEIMBANGAN KEUANGAN INTERNASIONAL. PERAN POLISI ?
BAGAN ALIR MODEL PEREKONOMIAN  DENGAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH FAKTOR PRODUKSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERUSAHAAN BARANG DAN JASA KONSUMSI PASAR MODAL TABUNGAN INVESTASI PAJAK NETO PEMERINTAH PENGELUARAN PEMERINTAH KEBIJAKAN MONETER KEBIJAKAN FISKAL
ORDE LAMA ☞   EKONOMI NASIONAL STAGFLASI (1945) ☞   DEFISIT SALDO NERACA PEMBAYARAN ☞   TINGKAT INFLASI > 500 % (PERANG REVOLUSI, JEPANG) ☞   1949 S/Sekarang 1956    DEMOKRASI LIBERAL (PARPOL KUASA) ☞   1957 S/Sekarang 1965    DEMOKRASI TERPIMPIN (MILITER + PRESIDEN) ☞   DUAL SOCIETIES (DUALISME STRUKTUR EKONOMI) ☞   FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI TERBATAS ☞   CENDERUNG KAPITALITAS (PASCA PKI)    KESENJANGAN EKONOMI PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA ORDE BARU ☞   BANGUN KESEJAHTERAAN (LEWAT EKONOMI) ☞   PEMULIHAN STABILITAS EKONOMI, SOSIAL, POLITIK ☞   TEKAN INFLASI ☞   INDUSTRIALISASI ☞   REPELITA ☞   TINGGAL LANDAS ☞   OIL BOOM (1973/1974) ☞   IDT ☞   EKONOMI KAPITALIS
ORDE TRANSISI ☞   GONCANGAN TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH ☞   ANGGARAN BERIMBANG ☞   HUTANG LUAR NEGERI ☞   KRISIS RUPIAH    KRISIS EKONOMI, KRISIS POLITIK REFORMASI ☞   DEMOKRASI DIBUKA ☞   OTONOMI DAERAH ☞   NILAI TUKAR TIDAK STABIL ☞   IMPOR ☞   NON SUBSIDI
a.   EKONOMI BIAYA TINGGI :   1)  INFRA STRUKTUR   2)  KORUPSI   3)  PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN b.  KETIMPANGAN DALAM DISTRIBUSI :   1)  INCOME DISTRIBUTION GAP   2)  SPACIAL DISTRIBUTION GAP (ANTAR DAERAH)   3)  INTER TEMPORAL GAP (ANTAR GENERASI)    KELESTARIAN PENGELOLAAN    SUMBER DAYA. c.  PENCABUTAN SUBSIDI MINYAK ANCAMAN TERORIS PENYEBARAN PENYAKIT POLITIS (INSTABILITAS PELAKU POLITIK) PENGANGGURAN PERMASALAHAN EKONOMI
*  TINGKAT HARGA DAN LAJU INFLASI - HARGA SEKELOMPOK BARANG     P     IHK   P  SEKARANG – P  YANG LALU - LAJU INFLASI =    X 100 %   P  YANG LALU DAMPAK PERMASALAHAN  INFLASI +    P + INFLASI -    P -
P +    INCOME TETAP    PARITAS DAYA BELI (PPP)  KETIMPANGAN HUTANG FRUSTASI MISKIN PERILAKU MENYIMPANG KEJAHATAN P +    COST OF PRODUCTION P H K EKONOMI LUMPUH ESKALASI MASALAH SOSIAL PENGANGGURAN
COST OF PRODUCTION KUANTITAS OUTPUT DIUKUR DGN YIELD PENDAPATAN PENDAPATAN UKURAN N I G N P G D P HUBUNGAN OUTPUT (O) DAN KESEMPATAN KERJA O / I    PRODUKTIVITAS (PROD) PROD    O    I    KESEMPATAN KERJA
PENDUDUK ANGKATAN KERJA MENGANGGUR TENAGA KERJA BUKAN TENAGA KERJA KOMPOSISI PENDUDUK DAN TENAGA KERJA BUKAN ANGKATAN KERJA BEKERJA SEKOLAH MENGURUS R.T PENERIMA PENDAPATAN BEKERJA PENUH SETENGAH PENGANGGURAN TIDAK KENTARA KENTARA (JAM KERJA SEDIKIT) PRODUKTIVITAS RENDAH PENGHASILAN RENDAH
SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Ekonomi Makro

  • 1.
    TEORI EKONOMI MAKROIr. CHAIRUL M.S., SE., MP. PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
  • 2.
    DEFINISI ILMU EKONOMIMAKRO : CABANG ILMU EKONOMI YANG MEMPELAJARI TTG PERISTIWA-PERISTIWA EKONOMI SECARA KESELURUHAN DALAM SUATU PEREKONOMIAN RUANG BAHASAN : ANALISIS PENDAPATAN NASIONAL, KESEMPATAN KERJA (PENGANGGURAN), PERUBAHAN HARGA (INFLASI/DEFLASI), NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL. INDIKATOR MAKRO EKONOMI : PERTUMBUHAN EKONOMI (GNP/GDP), EXCHANGE RATE, INFLATION RATE, KESEIMBANGAN NERACA PEMBAYARAN (BALANCE OF PAYMENT), NATIONAL DEBT RATIO, PENGANGGURAN, BELANJA KONSUMSI, INVESTMENT, BELANJA PEMERINTAH, KESEIMBANGAN KEUANGAN INTERNASIONAL. PERAN POLISI ?
  • 3.
    BAGAN ALIR MODELPEREKONOMIAN DENGAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH FAKTOR PRODUKSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERUSAHAAN BARANG DAN JASA KONSUMSI PASAR MODAL TABUNGAN INVESTASI PAJAK NETO PEMERINTAH PENGELUARAN PEMERINTAH KEBIJAKAN MONETER KEBIJAKAN FISKAL
  • 4.
    ORDE LAMA ☞ EKONOMI NASIONAL STAGFLASI (1945) ☞ DEFISIT SALDO NERACA PEMBAYARAN ☞ TINGKAT INFLASI > 500 % (PERANG REVOLUSI, JEPANG) ☞ 1949 S/Sekarang 1956  DEMOKRASI LIBERAL (PARPOL KUASA) ☞ 1957 S/Sekarang 1965  DEMOKRASI TERPIMPIN (MILITER + PRESIDEN) ☞ DUAL SOCIETIES (DUALISME STRUKTUR EKONOMI) ☞ FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI TERBATAS ☞ CENDERUNG KAPITALITAS (PASCA PKI)  KESENJANGAN EKONOMI PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA ORDE BARU ☞ BANGUN KESEJAHTERAAN (LEWAT EKONOMI) ☞ PEMULIHAN STABILITAS EKONOMI, SOSIAL, POLITIK ☞ TEKAN INFLASI ☞ INDUSTRIALISASI ☞ REPELITA ☞ TINGGAL LANDAS ☞ OIL BOOM (1973/1974) ☞ IDT ☞ EKONOMI KAPITALIS
  • 5.
    ORDE TRANSISI ☞ GONCANGAN TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH ☞ ANGGARAN BERIMBANG ☞ HUTANG LUAR NEGERI ☞ KRISIS RUPIAH  KRISIS EKONOMI, KRISIS POLITIK REFORMASI ☞ DEMOKRASI DIBUKA ☞ OTONOMI DAERAH ☞ NILAI TUKAR TIDAK STABIL ☞ IMPOR ☞ NON SUBSIDI
  • 6.
    a. EKONOMI BIAYA TINGGI : 1) INFRA STRUKTUR 2) KORUPSI 3) PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN b. KETIMPANGAN DALAM DISTRIBUSI : 1) INCOME DISTRIBUTION GAP 2) SPACIAL DISTRIBUTION GAP (ANTAR DAERAH) 3) INTER TEMPORAL GAP (ANTAR GENERASI)  KELESTARIAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA. c. PENCABUTAN SUBSIDI MINYAK ANCAMAN TERORIS PENYEBARAN PENYAKIT POLITIS (INSTABILITAS PELAKU POLITIK) PENGANGGURAN PERMASALAHAN EKONOMI
  • 7.
    * TINGKATHARGA DAN LAJU INFLASI - HARGA SEKELOMPOK BARANG  P  IHK P SEKARANG – P YANG LALU - LAJU INFLASI = X 100 % P YANG LALU DAMPAK PERMASALAHAN INFLASI +  P + INFLASI -  P -
  • 8.
    P +  INCOME TETAP  PARITAS DAYA BELI (PPP) KETIMPANGAN HUTANG FRUSTASI MISKIN PERILAKU MENYIMPANG KEJAHATAN P +  COST OF PRODUCTION P H K EKONOMI LUMPUH ESKALASI MASALAH SOSIAL PENGANGGURAN
  • 9.
    COST OF PRODUCTIONKUANTITAS OUTPUT DIUKUR DGN YIELD PENDAPATAN PENDAPATAN UKURAN N I G N P G D P HUBUNGAN OUTPUT (O) DAN KESEMPATAN KERJA O / I  PRODUKTIVITAS (PROD) PROD  O  I  KESEMPATAN KERJA
  • 10.
    PENDUDUK ANGKATAN KERJAMENGANGGUR TENAGA KERJA BUKAN TENAGA KERJA KOMPOSISI PENDUDUK DAN TENAGA KERJA BUKAN ANGKATAN KERJA BEKERJA SEKOLAH MENGURUS R.T PENERIMA PENDAPATAN BEKERJA PENUH SETENGAH PENGANGGURAN TIDAK KENTARA KENTARA (JAM KERJA SEDIKIT) PRODUKTIVITAS RENDAH PENGHASILAN RENDAH
  • 11.