like and comment

1. PengertianEkonomi
Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang
perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid
sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam
Ekonomi secara umum adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber
daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meninggkatkan
kesejahteraan hidup manusia
Tujuan Ekonomi
Tujuan Ekonomi Islam adalah membantu mausia mencapai kemenangan di dunia
dan di akhirat
Tujuam Ekonomi secara Umum adalah :
• Employment tinggi
• Stabilitas harga
• Efisiensi
• Distribusi pendapatan yang adil
• Pertumbuhan
Sejarah Ekonomi Islam
PerekonomianIslamdi Zaman Rasulullah
Sejarah ekonomi Islam berawal dari di angkatnya Muhammad sebagai utusan
Allah pada usia ke 40. Rasulullah mengeluarkan berbagai kebijakan yang
selanjutnya diikuti dan diteruskan oleh pengganti-penggantinya yaitu
khulafaurrasyidin. Pemikiran ekonomi Islam didasarkan atas Al-Qur’an dan al-
hadits. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam dapat dibagi beberapa periode
seperti berikut ini:
Perekonomiandi Zaman Rasulullah SAW (571-632M)
Rasulullah diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Beliau merupakan
pemimpin agama dan pemimpin negara tetapi beliau tidak mendapatkan gaji
sedikitpun dari negara kecuali hadiah kecil yang berupa makanan. Rasulullah
membentuk majlis syura yang sebagian bertugas mencatat wahyu, kemudian pada

2. 6 H sekretaris telah terbentuk. Demikian juga delegasi ke negara-negara lain.
Masalah kerumahtanggaan diurus oleh Bilal. Orang-orang ini mengerjakan tugas
dengan sukarela tanpa gaji. Tentara formal tidak ada di masa ini, tentara tidak
mendapat gaji tetap, Mereka mendapat ghanimah sebelum turunnya Surat al-anfal
41 yang menjelaskan orang-orang yang berhak mendapat bagian ghanimah. Pada
2H, zakat fitrah diwajibkan sebesar 1 sha’ bahan makanan pokok.
Zakat diwajibkan pada 9H. Peraturan zakat memuat tentang sistem pengumpulan
zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas- batas zakat, dan tingkat presentase
zakat. Pengumpul zakat tidak mendapat gaji resmi tapi mereka mendapat bagian
dari dana zakat. Wakaf yang pertama berasal dari seorang banu nadir yang telah
masuk Islam berupa tujuh kebun. Jizyah pada masa ini besarnya 1 dinar per tahun
bagi orang dewasa yang mampu membayar. Ghanimah memberi kontribusi kurang
dari 2 persen terhadap pendapatan kaum muslimin selama 10 tahun kepemimpinan
rasulullah.
Sumber Pendapatan
Sumber pendapatan primer pada masa ini adalah zakat dan ’ushr (zakat hasil
pertanian) sebagaimana diwajibkan dalam surat attaubah 60. Pengeluaran zakat
dikhususkan sesuai mustahiq zakat yang dijelaskan dalam Al-Qur’an. Zakat
dikenakan pada : benda logam yang terbuat dari emas dan perak, binatang ternak,
berbagai janis barang dagangan, hasil pertanian, harta benda yang ditinggalkan
musuh (luqta), dan rikaz (barang temuan). Sedangkan pendapatan sekunder
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Uang tebusan untuk para tawanan perang
2. Pinjaman-pinjaman setelah menklukkan kota mekkah sebelum perang hawazin
sebesar 30 000 dirham dari Abdullah bin Rabia dan pinjaman pakaian dan
tunggangan dari Sufyan bin umaiyah
3. Khumus atas rikaz harta karun temuan pada periode sebelum Islam
4. Amwal fadilah, harta kaum muslimin yang meningal tanpa ahli waris atau muslim
yang meninggalkan negerinya
5. Wakaf
6. Nawaib, pajak yang cukup besar yang dibebankan pada kaum muslim yang kaya
7. Zakat fitrah
8. Bentuk lain sadaqah seperti kurban dan kafarat
Daftar Pos Pendapatan

3. Dari kaum muslim Dari kaum non muslim umum (Primer Dan Skunder):
1. Zakat Jizyah Ghanimah
2. Ushr 5-10% Kharaj Fay
3. Ushr 2,5% Ushr 5% Uang tebusan
4. Zakat fitrah Pinjaman
5. Wakaf Hadiah dari negara lain
6. Amwal fadilah
7. Nawaib
8. Sadaqah lain
9. Khums
Pencatatan seluruh penerimaan negara pada masa rasulullah tidak ada karena:
1. Jumlah orang Islam yang bisa baca, tulis, & hitung sangat sedikit
2. Bukti pembayaran dibuat dalam bentuk yang sederhana
3. Zakat didistribusikan secara lokal
4. Bukti penerimaan dari daerah yang berbeda tidak umum digunakan
5. Ghanimah digunakan dan didistribusikan setelah terjadi peperangan tertentu.
6. Pencatatan diserahkan kepada petugas pengumpul tetapi tetap dicek langsung oleh
Rasulullah sendiri.
Tabel Pengeluaran Negara (Primer Dan Skunder)
1. Biaya pertahanan
2. penyaluran zakat dan ’ushr kepada mustahiq
3. pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat lainnya
4. pembayaran upah para sukarelawan
5. pembayaran utang negara
6. bantuan untuk musafir 1. Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah
2. Hiburan untuk delegasi keagamaan
3. Pengeluaran untuk duta-duta negara dan hiburan dan biaya perjalanan untuk
utusan suku dan negara
4. Hadiah untuk pemerintah negara lain
5. Pembayaran untuk pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak
6. Pembayaran denda untuk yang terbunuh tidak sengaja oleh pasukan muslim
7. Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin
8. Pembayaran tunjangan untuk orang miskin
9. Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah
10. Pengeluaran untuk rumah tangga rasulullah (hanya 80 butir kurma dan 80 butir

4. gandum untuk setiap istrinya)
11. Persediaan darurat
Sebelum Islam hadir, pemerintah suatu negara dipandang sebagai satu-satunya
penguasa kekayaan dan perbendaharaan negara. Rasulullah merupakan kepala
negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dalam bidang keuangan negara
pada abad ke 7 yakni semua pendapatan negara dikumpulkan terlebih dahulu baru
kemudian dibelanjakan sesuai kebutuhan negara, jadi status harta itu adalah milik
negara. Meskipun demikian dalam batas-batas tertentu pejabat negara boleh
menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat
pengumpulan harta itu disebut dengan baitul maal. Pada masa itu baitul maal
terletak di masjid nabawi yang merupakan pusat pemerintahan sekaligus rumah
tinggal rasulullah. Rasulullah berperan sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif
sekaligus tetapi beliau tetap meminta pendapat sahabat-sahabatnya untuk hal-hal
tertentu, dan pedoman utamanya tentu saja firman Allah.
SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMIISLAM
Masa NABI MUHAMMAD SAW.
Adapun tahap–tahapnya sebagai berikut :
Masa Pra Islam : Telah mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah yaitu
mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) yang merupakan mata uang romawi
dan persia.
Nabi Muhammad SAW. Menjabat sebagai kepala negara Madinah kemudian
merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an.
Rasulullah SAW. Membentuk Lembaga Baitul al-Mal, yaitu semua hasil
penghimpunan kekayaan negara dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian
dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Pemasukan negara berasal dari
kharaz, zakat, khumz, Jizyah, dan penerimaan lainnya seperti Kaffarah dan harta
waris orang yang tidak memiliki ahli waris.
Nabi Muhammad SAW. Membuat kebijakan Fiskal dan kebijakan moneter.
Kebijakan fiskal diantaranya Peningkatan pendapatan Nasional dan tingkat
partisipasi kerja, kebijakan Pajak, Anggaran, dan Kebijakan Fiskal Khusus.
Sedangkan kebijakan moneter yaitu penggunaan mata uang dinar dan dirham.
Namun yang lebih umum digunakan adalah dirham karena tentara Islam berhasil
menaklukan hampir seluruh wilayah kekaisaran persia. Sementara itu, tidak semua
wilayah kekaisaran romawi berhasil dikuasai tentara Islam.

5. Rasulullah SAW. Mendorong masyarakat untuk mengadakan akad kerjasama dan
mendesak mereka untuk memberikan Qard al-Hasan, hal itu dilakukan untuk
mempercepat peredaran uang.
Tradisi dan Praktek Ekonomipada Masa Khulafaur Rasyidin
Masa PemerintahanAbu BakarAsh-Shiddiq
1. Melakukan Perang Riddah yaitu perang yang memerangi kelompok murtad, nabi
palsu, dan pembangkang zakat.
2. Dalam Lembaga Baitul Mal Abu bakar ash Siddiq mendistribusikan harta baitul
mal dengan pronsip kesamarataan, sehingga meningkatkan agregar Demand dan
Agregat supply.
3. Abu Bakar ash Siddiq melakukan pembagian tanah hasil taklukan, sebagian di
berikan kepada kaum muslimin, sebagian lagi sebagai tanggungan negara.
Masa PemerintahanUmar Ibn Al-Khattab
1. Melakukan pendirian Bangunan lembaga Baitul Mal, berserta cabang-cabangnya di
ibu kota Provinsi.
2. Melakukan Kebijakn bahwa pihak Eksekutif tidak boleh turut campur dalam
pengelolaan harta Baitul mal.
3. Membuat komite nassab ternama yang terdiri dari Aqil bin Abi Thalib, Mahzamah
Bin Naufal, dan Jabir Bin Mut’min untuk membuat laporan sensus penduduk
sesuai dengan tingkat kepentingan dan kelasnya hal itu dilakukan untuk
memeratakan tunjangan sosial sehingga dapat merata dan adil.
4. Umar ibn Al-Khatab mendirikan departemen yang dianggap perlu, seperti
Departemen Pelayanan Militer, Departemen kehakiman dan Eksekutif,
Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, dan Departemen Jaminan
Sosial.
5. Melakukan klasifikasi dan Alokasi penadapatan Negara menjadi empat bagian
yaitu, Pendapatan zakat dan ushr untuk didistribusikan ketingkat lokal dan
kelebihan penerima disimpan di baitul mal pusat dan dibagikan kedelapan asnaf,
Pendapatan Khums dan sedekah didistribusikan kepada para fakir miskin atau
untuk membiayayai mereka yang sedang mencari kesejahteraan dengan tidak
membedakan muslim atupun non muslim. Pendapatan Kharaj fai, Jisyah, ‘ushr
(pajak perdagangan), dan sewa tanah untuk membayar dana pensiun dan dana
pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya administrasi, kebutuhan

6. militer serta pendapatan lain-lain untuk membayar para pekerja, pemeliharaan
anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.
6. Melakukan kebijakan ekonomi lainnya diantaranya mengenai kepemilikan tanah
dengan tidak dibagi-bagikan tetapi tetap pada pemiliknya dengan syarat membayar
kharaz dan jizyah. Mengenai zakat khalifah menetapkan kuda, karet, dan madu
sebagai objek zakat. Mengenai ushr ia menetapkan kepada para pedagang yang
memasuki wilayah kekuasaan Islam Besarnya disesuaikan 2.5% bagi pedagang
muslim, 5% bagi kafir dzimmi, dan 10% bagi kafir harbi.
7. Mata Uang, pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khattab bobotmata
uang dinar seragam yaitu sama dengan satu mitsqal atau 20 Qirat atau 100 grain
Barley. Sedangkan Bobotdirham ditetapkan seberat 14 qirat atau 70 grain Barley.
Sehingga rasio satu dirham dengan satu mitsqal adalah 7 per sepuluh.
Masa PemerintahanUtsman Ibn Affan
1. Membentuk Armada laut kaum muslimin dibawah komando muawiyah, hingga
berhasil membangun supermasi kelautan diwilayah Mediterania, Laodicea dan
wilayah semenanjung Syiria, Tripoli dan Barca di Afrika Utara menjadi Pelabuhan
pertama negara Islam.
2. Menerapkan prinsip keutamaan dalam pendistributian harta baitul mal, seperti
halnya Umar ibn Al-Khatab.
3. Beliau juga tidak mengambil upah, tetapi dimasukkan kedalam bendahara negara.
4. Dalam Zakat Usman Ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang
dizakati kepada pemiliknya masing-masing, untuk menghindari gangguan dan
masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas.
5. Melakukan pengembangan sumberdaya alam, ia melakukan pembuatan saluran air,
pembangunan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen
untuk mengamankan jalur perdagangan.
6. Di bidang pertahanan dan kelautan, mengenai dana pensiun dan pembangunan
wilayah taklukan baru, untuk meningkatkannya maka Khaalifah mengubah sistem
administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur.
7. Menerapkan kebijakan membagikan tanah-tanah negara kepada individu untuk
reklamasi dan konstribusi kepada Baitul Mal.
Masa PemerintahanAli Bin Abi Thalib
1. Memberhentikan pejabat yang korup.
2. Membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan orang-oarang
kesayangan ustman.

7. 3. Mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan Umar ibn al-Khattab.
4. Menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayuran.
5. Membenahi Sistem administrasi Bitul mal, baik ditingkat pusat maupun daerah
hingga semuanya berjaln dengan baik. Sehingga pendapatan baitul mal mengalami
surplus.
6. Menerapkan prinsip pemerataan dalam pendistribusian harta baitul mal dengan
tidak membedakan status sosial dan kedudukanya di dalam Islam.
7. Mencetak Uang Koin atas nama Negara Islam untuk menandakan pada masa itu
telah menguasai teknnologi peleburan besi dan percetakan koin.
Tradisi dan Praktek Ekonomipada Masa DaulahIslam
(Umayah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah)
Bani Umayah
Pemerintahan Islam berubah dari Democratis keMonarchiheridetis (Kerajaan
Turun Temurun). Sehingga bersifat Otoriter.
Baitul Mal dibagi kedalam 2 bagian yaitu umum dan Khusus. Pendapatan yang
Umum diperuntukan bagi seluruh masyarakat yang umum. Sedangkan pendapatan
yang khusus diperuntukan bagi para sultan dan keluarganya. Sehingga terjadi
difungsi penggunaan dana Baitul Mal pada masa pemerintahan daulah Umayah.
Melakukan Perluasan Wilayah kekuasaan Islam meliputi spanyol, Afrika Utara,
Syiria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, Sebagian Asia Kecil, Persia, Afganistan,
Pakistan, Purkmenia, Uzbek, Dan Kigris di Asia Tengah.
1.A Masa Khalifah MuawiyahIbn Abi Sofyan
1. Mendirikan dinas pos berserta berbagai fasilitasnya.
2. Menerbitkan angkatan Perang
3. Mencetak Mata Uang
4. Mengembangkan Jabatan Qadi (Hakim) sebagai jabatan Profesional.
5. Menerapkan kebijakan gaji tetap kepada para tentara, membentuk tentara
profesional,.
6. Serta pengembangan birokrasi sepertti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi
polotik.
1.B Khalifah Abduk Malik Ibn Marwan

8. 1. Melakukan pemikiran yang serus terhadap pencetakan mata uang.
2. Mencetak mata uang Islam tersendiri dengan tetap mencantumkkan
Bismillahirrahmanirrahim pada tahun 74 H (659 M) dan menyebarkanya ke
seluruh wilayah Islam.
3. Menjatuhkan Hukuman ta’zir kepada mereka yang melakukan pencetakan mata
uang di luar percetakan negara.
4. Melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa
arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan.
1.C Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz
1. Menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh.
2. Menyerahkan seluruh harta miliknya dan keluarganya ke baitul mal.
3. Tidak mengambil pendapatannya yaitu fai yang menjadi haknya.
4. Menjaga hubungan baik dengan pihak oposisidan memberikan hak kebebasan
kepada penganut agama lain.
5. Mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum nasrani, menghapus pajak
terhapap kaum muslimin, membuat aturan takaran, dan timbangan, membasmi
cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, penggalian sumur-sumur,
pembangunan jalan-jalan, pembuatan penginapan-penginapan para musafir., dan
menyantuni fakir miskin.
6. Menetapkan bahwa para pejabat diberi gaji sebesar300 dinar dan dilarang
melakukan berbagai pekerjaan sampingan.
7. Pajak yang dikenakan kepada non-muslim hanya berlaku pada tiga profesiyaitu
perdagangan, petani, dan tuan tanah.
8. Melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasaan lahan dan
memerintahkan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang sudah ada.
9. Menerapkan prinsip keadlian dan kemurahan hati pada penyewaan tanah. Serta
melarang memungut sewa untuk tanah yang tidak subur. Pengambilan sewa harus
memperhatikan kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan.
10.Menetapakan kebijakan otonomiseperti mengelola sendiri zakat dan pajak. Serta
memberikan subsidi bagi wilayah yang minim pendapatan zakat dan pajak.
11.Menjadikan jaminan sosial sebagai landasan pokokdan berlaku universal.
12.Mendirikan rumah makan khusus fakir miskin.
13.Kelebihan harta baitul mal diberikan kepada kaum Dzimmi serta diberikan
pinjaman tanah-tanah pertanian sebagai lahan pekerjaan mereka.
14.Mengeluarkan kebijakan Pembukaan jalur perdagangan bebas, baik didarat
maupun dilaut.
15.Menghampuskan bea masuk dan menyediakan berbagai bahan kebutuhan dengan
harga yang terjangkau.

9. 16.Sumber pemasukan negara berasal dari zakat, pajak, harta rampasan perang, pajak
penghasilan pertanian, dan hasil pemberian kerja produktif terhapap masyarkat
luas.
2. Masa BaniAbbasiyah
1. Memindahkan Pusat pemerintahan Islam dari Damakus ke Baghdag.
2. Menciptakan tradisi baru dibidang pemerintahan dengan mengangkat seorang
wazir sebagai koordinator departement.
2.A TokohKhalifah Al-Masyur
1. Mengendalikan harga-harga dengan memerintahkan para kepala jawatan pos untuk
melaporkan harga pasaran dari setiap bahan makanan dan barang lainnya.
2. Khalifah Al-Masyur sangat hemat dalam membelanjakan harta Baitul Mal,
sehingga kekayaan kas negara mencapai 801 juta Dirham.
2.B TokohAl-Mahdi
1. Menerapakan kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak, seperti pembangunan
tempat-tempat persinggahan para Musafir Haji, pembuatan kolam-kolam air bagi
para khalifah dagang berserta hewan bawaannya.
2. Mengembalikan seluruh harta yang dirampas ayahnya kepada pemiliknya masing-
masing.
3. Meningkatkan perekonomian negara dengan peningkatan pada sektor pertanian
melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan, seperti emas, perak, tembaga
dan besi.
4. Menjadikan Bashrah sebagai pelabuhan yang penting.
5. Menunjang kemakmuran melalui pertanian, pertambangan, dan perdagangan.
6. Meningkatkan sektor pertanian dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang
membela hak-hak kaum tani, seperti peringanan beban pajak hasil bumi,
penjaminan hak milik dan keselamatan jiwa, perluasan lahan pertanian di setiap
daerah, dan membangun berbagai bendungan dan kanal.
7. Meningkatkan sektor perdagangan dengan membuat sumur-sumur, membangun
tempat-tempat peristirahatan para kafilah dagang dan mendirikan berbagai armada
dagangserta menjaga keamanan pelabuhan dan pantai.
2.C TokohHarun Al-Rasyid

10. 1. Membangun Baitul mal untuk mengurus keuangan negara kemudian menunjuk
Wazir yang mengepalai beberapa Diwan yaitu, Diwan al-Khazanah bertugas
mengurus seluruh perbendaharaan negara. Diwan al-Azra bertugas mengurus
kekayaan negara berupa hasil bumi Diwan Khazain as-Siaah, bertugas mengurus
perlengkapan angkatan perang.
2. Sumber pendapatan Negara Berasal Kharaz, Jizyah,zakat, fa’i, ghanimah, Usy dan
harta lainnya.
3. Pendapatan baitul mal dialokasikan untuk riset ilmiah dan penerjemahan buku-
buku Yunani, di smping untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai serta
membiayai para tahanan dalam penyediaan bahan makanan dan pakaian musim
panas dan dingin.
4. Memperhatikan masalah perpajakan dengan menunjuk Qadi Abu Yusuf untuk
menyusun sebuah kitab pedoman mengenai keuangan negara secara Syariah, untuk
Imam Abu Yusuf menyusun sebuah kita yang berjudul Kitab al-Kharaj. Kemudian
melakukan Pemungutan pajak dengan 3 cara, yaitu,al-Muhasabah atau penaksiran
luas areal tanah dan jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang,Al-
Muqasamah tau penetapan jumlah tertentu (presentase) dari hasil yang diperoleh,
Al-Muqatha’ahatau penetapan pajak hasil bumi terhadap para jutawan berdasarkan
persetujuan antara pemerintah dengan yang bersangkutan.
2.D Khalifah Al-Ma’mun(198-218)
1. Memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan Ilmu pengetahuan
dalam Islam.
2. Menggalakan penerjemahan buku-buku asing.
3. Mendirikan sekolah-sekolah yang termansyur adalahBait al-Hikmah, pusat
penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan dilengkapi
perpustakaan yang besar.
4. Menekankan pembinaan peradaban dan Kebudayaan Islam, termasuk kehidupan
perekonomian, dari pada perluasan wilayah.
3. Masa Turki Usmani
3.A Masa Khalifah Usman

11. 1. Melakukan usaha perluasan wilayah meliputi Asia kecil, Armenia, Irak Syiria,
Yaman, Hijaz, Yaman, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Bulgaria, Yunani,
Yugoslavia, Alabania, Hongaria dan Rumania.
2. Melakukan interaksi dengan bangsa lain sehingga terjadi proses assimilasi, dari
kebudayaan persia mereka mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama
dalam istana raja-raja.
3. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap dari Binzantium.
4. Ajaran tentang prinsip ekonomi banyak mengambil dari sosial kemasyarakatan,
keilmuan, dan huruf diserap dari bahasa arab.
5. Rodapemerintahan dijalankan oleh seorang perdana mentriShard al-Azham.
6. Baitul Mal tetap difungsikan sebagai kantor pembendaharaan negara.
7. Di bidang agraria, pola kebijakan pemerintah Turki Usmani mengacu kepada
undang-undang agraria warisan Bizantium. Terdapat dua jenis tanah garapan , Al-
Iqta al-Ashghar atauTimar dan Ziamat. Timar merupakan tanah garapan terkecil
yang diberikan pemilik tanah kepada para petani untuk diolah. Hasilnya diberikan
kepada pemilik tanah sedangkan petani mendapat bagian yang hanya mampu untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap pemilik Timar berkewajiban
menyerahkan dua sampai empat ekor kuda atau beberapa orang calon tentara
angkatan laut kepada pemerintah, disamping membayar pajak kekayaan. Untuk
mengawasi hal itu pemerintah menempatkan seorang pengawas pada setiapTimar.
Sedangkan Zimat merupakan tanah garapan yang diberikan pemerintah kepada
para petani untuk diolah. Pemilik tanah atau zaim mempunyai kewajiban
membayar pajak dan mengirimkan sejumlah calon tentara sesuai dengan
luasZiamat yang dimiliki.
8. Mencetak Uang, dilakukan untuk menunjang aktivitas ekonomi. Dengan
mencantumakan nama sultan pada mata uang tersebut.
9. Memfokuskan kegiatan dalam bidang kemiliteran sehingga aktivitas di bidang ilmu
pengetahuan tidak terlalu menonjol pada masa pemerintahanya.
10.Melakukan banyak pembangunan berbagi masjid dan istana megah, sekolah,
rumah sakit, panti asuhan, penginapan, pemandian umum, dan pusat-pusat tarekat.
11.Menguasai semenanjung Balkan dan Afrika Utara.
3.B Sultan Murad IV
Mengeluarkan kebijakan penambahan nilai mata uang emas dan perak ketika
terjadi inflasi, selain itu melakukan efisiensi terhadap gaji pasukan jenissari dan
keperluan istana.
Tokohdan Pemikiran EkonomiPada Fase Pertama Atau Klasik

12. Zaid bin Ali (80-120H/ 699-738M)
Pandangan zaid bin ali mengenai penjualan suatu barang secara kredit dengan
harga yang lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi
yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi itu dilandasi prinsip saling ridha
antar kedua belah pihak.
Keuntungan yang diperoleh pedagang dari penjualan tersebut merupakan murni
bagian dari sebuah perniagaan dan tidak termasuk riba.
Penjualan secara kredit salah satu bentuk promosisekaligus respon terhadap
permintaan pasar.
Abu Hanifah (80-150H/ 699-767M)
Abu Hanifah populer dengan Transaksi Salam. Menjual barang yang akan
dikirimkan kemudian sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu
akad disepakati. Tetapi harus diingat bahwa, dalam transaksi ini harus dijelaskan
semua mengenai karakteristik barang yang akan dijual, karena merupakan upaya
agar tidak terjadinya gharar.
Abu Yusuf (113 -182 H)
1. Sisi pendapatan negara : pajak yang wajar dan adil.
2. Sisi Pengeluaran negara : menjamin kebutuhan rakyat dan mencapai sasaran
pembangunan (jembatan, pasar dan irigasi).
3. Kebijaksanaan pengendalian harga, bagaimana harga ditentukan, dan bagaimana
pengaruh pajak terhadap harga.
4. Paradigma ekonomi yang merata dan berkeadilan dengan kemaslahatan sebagai
barometer utama.
5. Mengantikan sistem wazifah dengan muqosamah. Wazifah memberi kesan sistem
di tentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan
wajib pajak atau mungkin di bahasakan dengan pajak yang dipungut dengan
ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan. Sedangkan Muqasamah
merupakan sistem pemungutan berdasarkan yang tidak tetap dengan
mempertimbangkan kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak
proporsional.
6. Meletakan prinsip-prinsip yang yang dikenal oleh ahli ekonomi sebagai cannon of
taxation. Kesangupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar
pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak.

13. 7. Tentang mekanisme pasar menurutnya kadang-kadang makanan berlimpah tetapi
tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tapi murah, dari
pernyataan tersebut ia menyangkal mengenai hubungan terbalik antara supply dan
harga karena padakenyataannya harga tidak tergantung padapermintaan saja tapi
juga pada kekuatan penawaran, ia memberikan kesimpulan mengenai mekanisme
pasar yaitu memberikan kebebasan yang optimal bagi pelaku di dalamnya yaitu
produsendan konsumen dan penentuan harga di serahkan oleh kekuatan demand
dan supply pasar.
Asy-Syaibani (132-189H/ 750-804M)
1. Kitab al-iktisan fil Rizq al-Mustatob (Buku tentang pendapatan untuk suatu
kehidupan yang bersih). Buku ini menjelaskan penting memperoleh pendapatan
yang halal dan prilaku konsumsi muslim suka memberi dan tidak suka meminta-
minta.
2. Kitab al-Asl , Buku ini Bahan standar transaksi salam, syirkah, mudharabah dan
sebagainya.
Abu Ubaid (154 -224 H)
1. Kitab al-amwal yang membahas tentang keuangan negara.
2. Keungan negara berdasarkan Hak penguasa.
3. Jenis Harta yang dikelola penguasa
4. Pengumpulan dan menyalurkan tiga jenis penerimaan: zakat, fai dan lain-lain
5. Peranan negara dalam perekonomian. Unsur-unsur kontrak itu meliputi: Azas
pengelolaan harta di dasarkan atas ketaqwaan kepada Allah. Keberadaan kekayaan
pada komunitas kaum muslimin merupakan tanggung jawab seluruhnya dan kepala
negara berhak menggunakannya demi kepentingan seluruh kaum muslimin. Setiap
perbuatan dihadapkan pada tanggung jawab, pemerintah harus menjaga keamanan,
meningkatkan kesejahtearaan, melindungi hak-hak rakyat, mengatur kekayaan
public dan menjamin terpeliharanya maqsaid syari’ah. Tentang sektor penerimaan
keuangan publik Abu Ubaid banyak memperhatikan tentang public finance sumber
penerimaan keuangan public pun bertambah seperti Kharaj, ‘usyr, dan khumus.
Sodaqahdalam hal ini sodaqahwajib atau yang disebut zakat harta di alokasikan
untuk delapan golongan yang Allah sebutkan dalanm al-Quran tidak.
6. Menurut Abu Ubaid fa’i adalah sesuatu yang diambil dari harta dzimmah
perdamaian atas jizyah dari mereka, yang sebab itu jiwa mereka dilindungi dan
dihormati. Harta fa’I digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahtearaan
umat. Bagian-bagian fa’i adalah: kharaj yaitu penghasilan atau tanah taklukan
kaum muslimin dengan jalan damai yang pemiliknya menawarkan untuk mengolah

14. tanah itu sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian dari
hasil produksinya dan jizyah yaitu pajak tahunan yang wajib di bayarkan oleh
seorang non muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan pernidungan jiwa,
property, ibadah, dan harta mereka.
7. Khumus menurut Abu Ubaid adalah 1/5 ghanimah dari ahli kitab, rikaz dan
luqathah. ‘Usyr menurut para fuqaha terdapat dua pengertian pertama ‘usyr zakat
yaitu sesuatu yang diambil pada zakat tanaman dan buah-buahan (Q.S al- An’am:
141) . kedua ‘usyr adalah sesuatu yang diambil dari harta kafir dzimmi yang
melintas untuk perniagaan.
8. Dalam kitab al-Amwal Abu Ubaid menafsirkan bahwasanya tanah biasa yang bisa
dijadikan iqtha’ dan yang tidak bisa. Dan biasanya setiap daerah/tanah yang dihuni
pada masa lama kemudian ditinggalkan penghuninya maka keputusan hukum tanah
itu
Yahya Ibn Adam al-Qarasyi(w.203H/818M)
Membuat karya Kitab al-Kharaj (Keuangan Negara)
Ibn Miskawih(w.421H/1030M)
1. Ibn Miskawih hidup semasa Abbasyiah
2. Karyanya: – etichal Philosophy (Filosofi etik) upaya memadukan pendapat
Aristoteles tentang subjek yang sama dengan ajaran Islam.
3. Pemikiran Ekonomi: menjelaskan pertukaran dan peranan uang. Beliau juga
menguraikan urusan uang harus dengan keadilan. Beliau meliahat emas menjadi
dapat diterima secara universal.
4. “Standar untuk semua jenis pekerjaan (labour) dan lapangan kerja (vocation) dan
penggantinya (substitute) untuk kesejahteraan”
5. “Alat tukar segalanya emas dan disimpannya ditempat mereka dan menjadi
pengganti untuk semuanya, ia melakukan hal yang baik, karena ia dapat setiap saat
diperlukan, apapun yang ia perlukan melalui emas itu”
H. Al-Mawardi (364-450H/974-1075M)
1. Al-Ahkam al-Sultaniyyah yang membahas pemerintah dan administrasi yang
berurusan.
2. Kitab Adab al-Din wa ad-Duniya karya ini membahas pandangan ekonomi yang
memusatkan perhatian pada prilaku individu muslim. Dalam buku ini juga dibahas
pertanian , peternakan, perdagangan dan industri merupakan empat cara utama
untuk mata pencaharian.

15. 3. Al-Hawi dan dirubah menjadi al-Mudharabah adalah kitab karya fiqih
perbandingan terhadap berbagai aliran fiqh tentang bagi hasil.
TOKOH DAN PEMIKIRAN EKONOMIPADA FASE
KEDUA/PERTENGAHAN
Ibnu Hazm (1064 M)
Ibnu Hazm mengemukakan konsep pemerataan kesempatan berusaha dalam
istimbat hukumnya di bidang ekonomi, sehingga cenderung kepada prinsip-prinsip
ekonomi sosial islami yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat banyak
dan berlandaskan keadilan sosial dan keseimbangan sesuai dengan petunjuk
Alquran dan hadis.
Jaminan Sosial bagi Orang Tak Mampu, Ibnu Hazm menyebutkan empat
kebutuhan pokok atau Pemenuhan Kebutuhan Pokok(Basic Needs) dan
Pengentasan Kemiskinan dengan memenuhi standar kehidupan manusia, yaitu
makanan, minuman, pakaian, dan perlindungan (rumah). Makanan dan minuman
harus dapat memenuhi kesehatan dan energi. Pakaian harus dapat menutupi aurat
dan melindungi seseorang dari udara panas dan dingin serta hujan. Rumah harus
dapat melindungi seseorang dari berbagai cuaca dan juga memberikan tingkat
kehidupan pribadi yang layak.
Zakat, Ibnu Hazm menekankan pada status zakat sebagai suatu kewajiban dan juga
menekankan peranan harta dalam upaya memberantas kemiskinan. Menurutnya,
pemerintah sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi kepada orang yang
enggan membayar zakat, sehingga orang mau mengeluarkannya, baik secara suka
rela maupun terpaksa. Jika ada yang menolak zakat sebagai kewajiban, ia dianggap
murtad. Dengan cara ini, hukuman dapat dijatuhkan pada orang yang menolak
kewajiban zakat, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan Pajak, Ibnu
Hazm sangat konsen terhadap faktor keadilan dalam sistem pajak. Menurutnya,
sebeluim segala sesuatunya diatur, hasrat orang untuk mengeluarkan kewajiban
pajak harus dipertimbangkan secara cermat karena apapun kebutuhan seseorang
terhadap apa yang dikeluarkannya akan berpengaruh pada sistem dan jumlah pajak
yang dikumpulkan. Hal ini mengajak kita untuk mendiskusikan teori keuangan
public (public finance) konvensional berkaitan dengan kecenderungan orang untuk
membayar pajak.
Ibnu Hazm konsen terhadap sistem pengumpulan pajak secara alami. Dalam hal
ini, menurutnya, sikap kasar dan eksploitatif dalam pengumpulan pajak secara

16. alami. Dalam hal ini, menurutnya, sikap kasar dan eksploitatif dalam pengumpulan
pajak harus dihindari.
Al-Ghazali (451-505. H/1055 – 111. M)
Pemikirannya banyak berkisar tentang fungsi uang. Menurutnya uang adalah alat
tukar dan bukan sebuah komoditas, Allah mencipatakan uang sebagai perantara
(medium) dalam hal ini ia berkata ”Maka Allah Ta’ala menciptakan uang emas dan
perak sebagai perantara bagi segenap harta agar dapat diukur nilainya seperti
seekor unta sama dengan seratus dinar”. Fungsi uang menurut Imam al-Gazhali
memiliki 2 fungsi : yaitu sebagai alat ukur yaitu uang diciptakan untuk diedarkan
sehingga dapat dijadikan perantara bagi manusia sebagai alat pengukur nilai dan
alat kesatuan hitung, sebagai alat tukar yaitu logam yang zatnya itu tidak berati
apa-apa kecuali nilainya dalam hal ini al-Gazhali membuat perumpamaan uang itu
ibarat cermin, cermin tidak memiliki warna tetapi cermin dapat merefleksikan
warna.
Dalam konsep uang al-Gazhali bagian penciptaan uang dijelaskan bahwa
penciptaan uang dapat dilakukan dari bahan emas dan perak ataupun yang lainnya
atau juga percampuran diantara keduanya adapun mengenai nilainya ditentukan
oleh permintaan dan penawaran uang itu sendiri artinya naik turunnya nilai uang
ditentukan oleh pasar.
Dalam Ihya ulmuddin al-Gazhali berpendapat sehubungan dengan nilai uang
bahwa jika penurunan uang dilakukan dengan curang maka ini harus dihukum
namun bila penurunan nilai mata uang itu terjadi karena percampuran logam dalam
koin yang merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua pengguna
maka hal itu bisa diterima.
Pada hakikatanya standar moneter dapat dikatagorikan dalam dua golongan yaitu:
standar barang yaitu standar moneter dimana nilai atau tenaga beli uang dijamin
sama dengan seberat tertentu barang dan standar kepercayaan yaitu dimana nilai
atau daya beli uang tidak dijaminkan dengan seberat tertentu barang hanya atas
dasar kepercayaan masyarakat dalam menerima uang tersebut sebagai alat
pembayaran yang syah satuan hitung dan alat tukar.
Dalam Ihya Ulumuddin al-Gazhali membolehkan peredaran uang yang sama sekali
tidak mengandung emas dan perak asalkan pemerintah menyatakan sebagai alat
pembayaran resmi.
Al-Gazhali mengatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih
berbahaya daripada mencuri seribu dirham sebab mencuri adalah sebuah dosayang
tidak berulang tetapi tetapi mencetak atau mengedarkan uang palsu dosanya akan
terus berulang setiap kali uang itu digunakan dan akan merugikan sipapun yang

17. menerimanya dalam jangka waktu yang lama. Imam al-Gazhali berpendapat
manusia diciptakan tidak dapat hidup sendiri akan tetapi ia selalu membutuhkan
orang lain
Ibn Taimiyah (661-728.H/1263-1328.M)
Dalam kitabnya al-Fatawa, al-Hisbah dijelaskan mengenai konsep harga yang fair
dan adil sesuai landasan moral masyarakat.
Pemikiran ekonomi dari Ibnu Taimiyyah yang cukup dikenal adalah bahwa
masyarakat disusun berdasarkan kebebasan dalam pemilikan perusahaan dan
property dengan batas-batas yang mengacu pada pertimbangan moral dan
laksanakan oleh penguasa yang adil dalam menerapkan syari’ah dan bekerja untuk
kesejahteraan masyarakat dalam tradisi ekonomi.
Harga yang adil dan wajar akan terpenuhi apabila masyarakat melaksanakan
dengan secara benar.
Secara garis besar Ibnu Taimiyyah menyampaikan lima unsur penting :
perdagangan uang akan memicu inflasi, hilangnya kepercayaan orang akan
stabilitas nilai uang, perdagangan domestik akan menurun karena kekhawatiran
stabilitas nilai uang, perdagangan internasional akan menurun serta, logam
berharga akan mengalir keluar dari negara.
Abu Ishak Asy-Syatibi (1388 M)
Pemikiran yang sangat popoler dari Asy-syatibi adalah tentangmaqasid as-syariah
menurut asy-Syatibi tujuan syari’at adalah kemaslahatan.Imam asy-Syatibi, tetap
mengurutkan kemaslahatan manusia berdasarkan urutan yang dibangun al-Ghazali,
yang dapat terealisasi apabila 5 unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara
yaitu: keimanan/agama, kehidupan/jiwa, kecerdasan/pendidikan/akal, keturunan/
kehormatan, kekayaan/harta. Aktifitas ekonomi produksi, konsumsi, dan
pertukaran yang menyatakan kemaslahatan seperti didefinisikan syari’ah harus
diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan didunia dan dikhirat.
Desirabililty senantiasa ditentukan oleh maslahah. Asumsi ekonomi adalah
memaksimalkan kepuasan konsumen. Dalam islam kita memiliki prinsip
keseimbangan.
Sejumlah besar preferensi kebutuhan dalam perspektif islam lebih
mempresentasikan tingkat kebutuhan yang sebenarnya dari pada tingkayan
kebutuhan sekedar. Dalam islam institusi dalam hal ini pemerintah akan turut

18. campur guna: menghindari sikap dan prilaku ishraf, konsistensi dalam pemenuhan
kemaslahatan yaitu kebutuhan dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat dan yang terkhir
menjauhi hal-hal yang menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran islam. Dalam
framwork islam, seluruh hasrat manusia tidak bisa di jadikan sebagai needs.
Teori yang lahir olehnya misalkan tentang teori permintaan dan penawaran.
Permintaan untuk komoditas tertentu tergantung sejauh mana ia akan di beli oleh
negara. Beliu menemukan konsep yang dikenal dalam literatur ekonomi moderen
sebagai derived demand.
Harga dikendalikan oleh permintaan dan penawaran. Apabila permintaan
meningkat maka harga pun akan meningkat, sedangkan jika permintaan menurun
maka harga pun menurun. Faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah :
pendapatann, jumlah penduduk, kebiasaan atau adat istiadat, pembangunan dan
kemakmuran masyarakay secara umum sedangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi penawaran adalah: permintaan, tingkat keuntungan, tingkat usaha
manusia, ukuran angkatan kerja, pengetahuan serta keterampilan mereka,
kedamaian dan keamanan, latar belakang teknis dan pembangunan keseluruhan
masyrakat.
© Copyright 2014, BMT CSI Madani Nusantara. Website Design by Arfaida

19. Larangan dalam Agama Islam :
1. Maisir ( Perjudian ), arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan
sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa
bekerja.Rasulullah melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang
yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, dan ramalan atau terkaan
dan bukan diperoleh dari bekerja.
2. Gharar ( Tidak jelas ), menurut Imam Syafi’I adalah apa-apa yang akibatnya
tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul
adalah yang paling kita takuti ( tidak dikehendaki ).
3. Riba ( Tambahan ), menurut terminologi berarti kelebihan atau tambahan
pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah
seorang dari dua orang yang membuat akad ( transaksi ).
4. Tadlis ( Penipuan ), adalah transaksi yang mengandung suatau hal yang
tidak diketahui oleh salah satu pihak.
5. Haram, adalah sebuah status hokum terhadap suatu aktivitas atau keadaan
suatu benda. Haram secara perolehannya maupun dzat nya.
Funding
1. Mudharobah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana
pemilik modal ( shahibul amal ) mempercayakan sejumlah modal kepada
pengelola ( mudharib ) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini
menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik
modal dan keahlian dari pengelola.
2. Musyarakah / Syirkah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana
dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha,
dengan proporsibias sama atau tidak.
3. Wadiah ( Titipan ) adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan
dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank
bertanggungjawab atas pengembalian titipan tersebut.
4. Qardh ( Pinjaman ) adalah suatu akad pinjaman ( penyaluran dana ) kepada
nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang
diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah ( LKS ) pada waktu yang
telah disepakati antara nasabah dan LKS.

20. Konsumsi ( Teori Perilaku Konsumen )
Problem Choice
Need Want
Resources
Piramida Kebutuhan
5 Mayashad
Y = C + S
Co c Hajjiyah
Dhoruriyah Tahsiniyah
Saving Bank/LKS
Investasi
X – M
Mayashid Syariah ( Tujuan / Maksud ) Agama Islam harus menjaga :
1. Diin ( Agama )
2. Aql ( Akal )
3. Jiim ( Fisik Jasmani )
4. Maal ( Harta )
5. Nash
Primer
Sekunder
Tersier
Dhoruriyah
Hajjiyah
Tahsiniyah