Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia Melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta, (potensi, bentuk dan hal-hal yang perlu dilakukan)

1. EFISIENSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA MELALUI
KERJASAMA PEMERINTAH - SWASTA
The Efficiency of Education Provision in Indonesia through Public-Private Partnership
Chabibah Nur Afida
7A DIV Akuntansi Reguler Absen 06
STAN, Tangerang Selatan, chabibahnurafida@gmail.com
Makalah diterima: XX Bulan XXXX
Disetujui diterbitkan: XX Bulan XXX
Abstrak
Peningkatan anggaran pendidikan menjadi 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) tidak serta merta meningkatkan kualitas pendidikan. Penerapan Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS) dapat menjadi alternatif penyediaan pelayanan pendidikan di
Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Model KPS pendidikan yang sesuai
untuk dikembangkan di Indonesia adalah school infrastructure partnerships, management
contract of schools management dan management contract for teacher training and supply.
Kata Kunci: Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS), pendidikan
Abstract
The increase of the education budget to 20 percent of the State Budget (APBN) does not
necessarily improve the quality of education. Implementation of Public Private Partnership
(PPP) may be an alternative solution to the provision of education services in Indonesia, in
order to improve efficiency and effectiveness. PPP models of education that is appropriate to
be developed in Indonesia are school infrastructure partnerships, management contract of
schools management dan management contract for teacher training and supply.
Keywords: education, Public – Private Partnership (PPP)
JEL Classification: F12, F13
1

2. PENDAHULUAN
Pendidikan secara luas diyakini menjadi
kunci suksesnya pembangunan ekonomi,
politik dan sosial dari suatu bangsa.
Pendidikan dapat membantu seseorang
untuk terlepas dari kemiskinan dengan
meningkatkan kesempatan partisipasi di
pasar. Inilah sebagian alasan yang membuat
pemerintah di seluruh dunia mengambil
tanggung jawab dalam menyediakan dan
mendanai pendidikan, terutama pendidikan
dasar. Namun, hal ini merupakan salah satu
tanggung jawab yang besar dan kompleks
untuk dapat dipenuhi. Oleh sebab itu,
penting bagi pemerintah untuk
mengeksplorasi berbagai cara
penyelenggaraan dan pendanaan pendidikan
secara efektif dan efisien.
Di Indonesia, pentingnya pendidikan
telah disadari oleh pendiri negara.
“Mencerdaskan kehidupan bangsa”
merupakan salah satu tujuan negara
Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan
Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam
rangka mewujudkan tujuan tersebut, sejak
tahun 2003 negara telah mengalokasikan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBN
dan APBD sebagaimana diamanatkan Pasal
31 UUD 1945. Tahun 2015 ini, sektor
pendidikan memperoleh porsi Rp.404
trilyun. Namun, meningkatnya anggaran
pendidikan tersebut tidak serta merta
meningkatkan kualitas pendidikan di
Indonesia. Data education index dari United
Nation Development Programme (UNDP)
tahun 2013 menempatkan Indonesia pada
peringkat 108 dari 187 negara di dunia, di
bawah negara-negara tetangga yaitu
Malaysia (peringkat 62), Brunei Darussalam
(peringkat 30) dan Singapura (peringkat 9).
Bukan pencapaian yang membanggakan jika
dibandingkan dengan besarnya anggaran
yang telah digelontorkan pemerintah. Hal
tersebut dapat menjadi sinyal adanya
penyelenggaraan dan pengelolaan dana
pendidikan yang kurang efektif dan efisien.
Di samping itu, terdapat permasalahan
sektor pendidikan lainnya, yaitu pendidikan
yang tidak merata, infratuktur yang tidak
memadai, rendahnya kualitas guru dan
manajemen sekolah yang tidak efektif,
terutama sekolah negeri.
Salah satu alternatif penyelenggaraan
dan pendanaan pendidikan yang telah
dilakukan di beberapa negara adalah melalui
kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau
public-private partnership (PPP). Skema
KPS di Indonesia sebenarnya telah
dikembangkan dalam satu dekade terakhir
dengan payung hukum Peraturan Presiden
Nomor 67 Tahun 2005 dan perubahannya.
Namun, proyek KPS yang diatur dalam
regulasi tersebut adalah proyek infrastruktur
komersial, belum memberikan ruang bagi
pelaksanaan KPS di sektor sosial seperti
2

3. pendidikan. Berdasarkan latar belakang di
atas, penulis tertarik untuk membahas
kemungkinan pelaksanaan KPS sebagai
alternatif penyelenggaraan dan pendanaan
pendidikan di Indonesia agar lebih efektif
dan efisien.
TINJAUAN PUSTAKA
Aid For Development Effectiveness
Secretariat/ A4DES (2012) dalam
laporannya menyatakan bahwa kebutuhan
infrastruktur termasuk infrastuktur sosial
(seperti pendidikan dan kesehatan) yang
meningkat membutuhkan mobilisasi dan
upaya mengembangkan berbagai alternatif
skema pembiayaan yang lebih optimal.
Sejalan dengan arahan RPJM di mana
percepatan pembangunan infrastruktur
diupayakan dengan lebih meningkatkan
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) serta
peningkatan keterlibatan dan pemberdayaan
masyarakat. A4DES merekomendasikan
pelaksanaan mekanisme KPS sosial
termasuk pendidikan dengan cara
mereplikasi yang telah dilakukan pada
proyek KPS Infrastruktur, termasuk
pembuatan regulasi.
Surachman dalam tulisannya
menyampaikan bahwa opportunity dan
demand proyek infrastruktur sosial di
Indonesia sangat besar, terutama di sektor
pendidikan dan kesehatan, karena struktur
demografi penduduk dan tingkat
pertumbuhan ekonomi, terutama kelas
pendapatan menengah (middle class
income), sangat pesat. Selain itu, kebijakan
anggaran publik pemerintah (anggaran
pendidikan sebesar 20%) juga memberikan
peluang bagi pelaksanaan proyek KPS
sosial. Menurutnya, secara umum proyek
KPS sosial menggunakan skema modalitas
build (design and construct), finance and
operate & maintenance di mana risiko
desain diserahkan kepada sektor swasta. Hal
ini dilakukan karena insentif untuk
melakukan inovasi desain guna mencapai
efisiensi dan efektivitas layanan ada di
sektor swasta. Tulisan ini akan mencoba
menyampaikan model KPS yang potensial
untuk diterapkan di Indonesia,
mengidentifikasi langkah-langkah yang
perlu dilakukan pemerintah serta faktor-
faktor yang perlu diperhatikan oleh
pemerintah guna mencapai kesuksesan
pelaksanaan KPS.
METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan
tinjauan pustaka dari berbagai literatur,
mengolahnya dan memberikan rekomendasi
yang dapat diterapkan di Indonesia.
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Menurut World Bank, Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS) adalah perjanjian
3

4. antara pemerintah dan perusahaan swasta di
mana perusahaan swasta memberikan aset,
layanan, atau keduanya, dengan imbalan
pembayaran. Secara umum, KPS bermanfaat
untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi
pengeluaran pemerintah, memanfaatkan
keahlian teknis atau manajemen, memacu
transfer teknologi untuk meningkatkan
kualitas dan mengurangi atau
mengalokasikan risiko dengan lebih baik
(A4DES, 2012). Menurut Asia Development
Bank (ADB), bentuk dan modalitas KPS
bergantung pada keterlibatan swasta,
penggunaan keuangan swasta dan alokasi
transfer risiko (Gambar 1).
GAMBAR 1. Bentuk dan Modalitas KPS
Sumber: Asian Development Bank (2010)
Keterlibatan swasta pada sektor
pendidikan bermanfaat antara lain untuk
meningkatkan kompetisi pasar di dunia
pendidikan, otonomi dalam pengelolaan
sekolah, meningkatkan standar serta
pembagian ririko antara pemerintah dan
swasta yang semuanya diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pendidikan. Tabel 1
berikut ini menjelaskan mekanisme
keterlibatan swasta pada sistem pendidikan.
Fokus KPS adalah pada kuadran III (public
finance, private provision).
TABEL 1: Provision and Finance of Education
4

5. Sumber: Patrinos & Lewis (2012)
KPS Pendidikan memiliki beberapa
model yang sedikit berbeda dengan KPS
Infrastuktur. Menurut Latham (2009), ada 7
(tujuh) tipe KPS sektor pendidikan dengan
karakteristik desain, tujuan serta peran
pemerintah dan swasta yang berbeda.
1. Adopt-a-School Programs
Mitra KPS menyediakan dana dan
sumber daya dalam membangun sekolah
negeri. Tujuan utamanya adalah
meningkatkan kualitas, akses,
infrastruktur dan partisipasi masyarakat
dalam sekolah negeri.
2. Private sector Philanthropy
Tipe ini dilakukan dengan mencari dana
sumbangan dari perusahaan swasta
untuk meningkatkan kesempatan bagi
pelajar yang miskin terhadap akses
pendidikan yang berkualitas.
3. Capacity-building Programs
Fitur utama tipe ini adalah mitra KPS
mendukung sekolah negeri dalam
penentuan kurikulum, pelatihan
manajemen dan administratif,
penyediaan buku pelajaran serta
pelatihan dan penjaminan kualitas guru.
4. Outsourcing of School Management
Pemerintah melakukan kontrak dengan
swasta untuk mengelola sekolah negeri
dalam beberapa aspek tertentu, seperti
target kinerja, akuntabilitas, ketepatan
waktu dan prosedur arbitrase. Meskipun
dikelola oleh swasta, sekolah tersebut
tetap dimiliki dan dibiayai oleh
pemerintah.
5. Government Purchasing Programs
Pemerintah menjalin kontrak dengan
sekolah swasta (dengan akreditasi
tertentu) untuk menyediakan pendidikan
dengan biaya publik yang diberikan
melalui subsidi kepada pelajar yang
memasuki sekolah swasta tersebut.
6. Voucher Programs
Pemerintah memberikan voucher berupa
certificate atau entitlement kepada para
orang tua yang dapat mereka gunakan
untuk membayar pendidikan anak-
anaknya, baik di sekolah negeri atau
sekolah swasta.
5

6. 7. School Infrastructure Partnerships
Dalam tipe ini, desain, pembiayaan,
pembangunan dan bahkan operasional
infrastuktur sekolah negeri dilakukan
oleh swasta melalui kontrak jangka
panjang dengan pemerintah.
Sementara itu, menurut Mehta dkk
(2010), model KPS yang potensial untuk
diterapkan di India adalah sebagai berikut:
TABEL 2: Potential Public–Private Partnership Models: Education
Sumber: Mehta et al. (2010)
Dari berbagai model tersebut, model
KPS yang potensial untuk diterapkan di
Indonesia guna mengatasi masalah sektor
pendidikan yang ada adalah seperti
dijelaskan pada tabel berikut.
TABEL 3: Permasalahan Sektor Pendidikan di Indonesia dan Model KPS yang Diusulkan
Permasalahan yang Dihadapi Model KPS yang Diusulkan
Kualitas dan kinerja guru • Kontrak manajemen untuk pelatihan dan
penyediaan guru atau Capacity-building
Programs
Infrastruktur yang tidak merata
dan kurang memadai
• School infrastructure partnerships
• Residential schools in rural area
• Outsourcing of school management
Sumber: Hasil analisis
Untuk mengatasi permasalahan
pengadaan infrastruktur pendidikan yang
tidak merata, pemerintah dapat membentuk
KPS dengan model school infrastructure
6

7. partnerships dimana desain, pembiayaan,
pembangunan dan operasional infrastuktur
sekolah dilakukan oleh swasta mitra KPS
melalui kontrak jangka panjang dengan
pemerintah. Kemudian, untuk mengelola
sekolah yang telah ada agar lebih efektif dan
efisien, pemerintah dapat membentuk KPS
outsourcing atau management contract of
school management. Selanjutnya, untuk
infrastuktur pendidikan di daerah terpencil,
pemerintah dapat melakukan KPS
residential schools in rural area seperti
yang diterapkan di India. Sementara itu,
untuk mengatasi permasalahan kualitas dan
kinerja guru, pemerintah dapat menjalin
kontrak manajemen pelatihan dan
penyediaan guru atau capacity-building
programs dengan swasta. Melalui program
ini, dapat juga dilakukan penjaminan
kualitas para guru.
Surachman dalam tulisannya
memberikan usulan skema struktur KPS
Sosial (termasuk pendidikan) di Indonesia
sebagai berikut:
GAMBAR 2: Usulan Skema Struktur KPS Sosial (termasuk pendidikan) di Indonesia
Sumber: Surachman (tanpa tahun)
Hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah
dalam mengembangkan proyek KPS pada
sektor pendidikan adalah:
1. Menyiapkan kerangka regulasi KPS
pendidikan.
Telah disebutkan di muka bahwa skema
KPS di Indonesia sebenarnya telah
memiliki payung hukum yaitu Peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun 2005 dan
perubahannya. Namun, proyek KPS
yang diatur dalam regulasi tersebut
7

8. adalah proyek infrastruktur komersial,
belum memberikan ruang bagi
pelaksanaan KPS di sektor sosial seperti
pendidikan. Untuk itu, pemerintah perlu
membuat regulasi tersendiri terkait KPS
pendidikan karena bagaimanapun juga,
proyek ini akan menggunakan dana
APBN yang pengeluarannya tidak dapat
dilakukan tanpa adanya peraturan
pendukung.
2. Mengidentifikasi dan menyeleksi proyek
KPS pendidikan.
Identifikasi dan pemilihan proyek yang
berpotensi untuk dikerjasamakan dengan
badan usaha dilakukan dengan
menggunakan pendekatan/ analisis dan
kriteria-kriteria tertentu, yaitu:
a. Pendekatan Analisis Kebutuhan
(Needs Analysis)
Pendekatan ini digunakan untuk
memastikan proyek kerjasama
termasuk dalam rencana dan
program pembangunan pemerintah,
memastikan proyek kerjasama
memiliki dasar pemikiran teknis dan
ekonomi serta untuk memastikan
proyek kerjasama mendapat
dukungan dari pemangku
kepentingan terkait.
b. Pendekatan Kriteria Kepatuhan
(Compliance Criteria)
Dalam mengidentifikasi dan memilih
proyek perlu dipastikan juga
kesesuaian proyek kerjasama,
terutama proyek school
infrastructure partnerships, dengan
rencana pembangunan jangka
menengah nasional/daerah, dan
rencana strategis sektor infrastruktur
serta kesesuaian lokasi proyek
dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah. Selain itu juga untuk
memastikan keterkaitan antar sektor
infrastruktur antarwilayah serta
pemenuhan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
c. Kriteria Kualitatif Nilai Manfaat
Uang (Value For Money)
Konsep dasar pendekatan ini adalah
membandingkan antara nilai manfaat
yang diperoleh atas biaya yang
dikeluarkan untuk proyek KPS
dengan proyek non-KPS. Secara
rinci, kriteria kualitatif value for
money adalah adanya nilai investasi
yang memerlukan pengelolaan risiko
yang efektif; sektor swasta memiliki
keunggulan dalam pelaksanaan
proyek kerjasama; efektivitas,
pemerataan, dan akuntabilitas
layanan dapat terjamin dalam jangka
panjang; teknologi dan aspek lain
pada sektor terkait bersifat stabil dan
adaptif terhadap perubahan; serta
adanya insentif yang menarik bagi
sektor swasta.
Setelah dilakukan identifikasi dan
pemilihan, selanjutnya pemerintah
8

9. melakukan penetapan prioritas proyek
KPS Pendidikan dengan metode Analisis
Multi Kriteria (AMK) yang mencakup:
kejelasan deskripsi proyek kerjasama;
hambatan untuk memperoleh akses
terhadap sumber daya penting bagi
pelaksanaan proyek KPS; kejelasan hasil
keluaran proyek; dampak sosial dan
lingkungan yang mampu untuk dikelola
dan dikendalikan; tingkat kemampuan
pemerintah untuk memberikan
dukungan; kesiapan aspek kelembagaan
dan apakah proyek tersebut masuk dalam
prioritas strategis dan/atau perencanaan
pemerintah.
3. Melakukan pra-studi kelayakan proyek.
Studi kelayakan proyek dilakukan di
tahap awal untuk menentukan apakah
sebuah proyek baik untuk diteruskan
atau tidak. Pra-studi kelayakan yang
perlu dilakukan mencakup komponen
kajian hukum, teknis, kelayakan
ekonomi dan keuangan, sosial dan
lingkungan, dukungan dan jaminan serta
kajian bentuk dan ketentuan kerjasama
proyek.
4. Menganalisis risiko proyek dan mitigasi
risiko.
Setiap proyek KPS pendidikan memiliki
karakteristik dan tingkat risiko yang
berbeda satu sama lain. Oleh karena
itu ,penting bagi pemerintah untuk
melakukan analisis terhadap
kemungkinan risiko yang terjadi dan
langkah-langkah mitigasinya. Salah satu
kunci sukses dari suatu proyek KPS
adalah alokasi risiko yang optimal demi
memaksimalkan value for money dan
mitigasi yang tepat dimana risiko
sebaiknya dialokasikan kepada pihak
yang relatif paling mampu untuk
mengelolanya.
5. Melakukan transaksi dan perjanjian
kerjasama proyek.
Tahapan ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan,
yaitu: perencanaan pengadaan/
pelelangan, pelaksanaan pengadaan dan
penandatanganan perjanjian kerjasama.
Dalam tahap ini diperlukan Panitia
Pengadaan yang memahami, mengerti,
dan menguasai hal-hal seperti tata cara
pengadaan, ruang lingkup proyek
kerjasama, hukum perjanjian dan
ketentuan infrastruktur sektor yang
bersangkutan, aspek teknis serta aspek
keuangannya.
6. Melakukan pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan proyek.
Kegiatan pengawasan dan evaluasi
proyek perlu dilakukan agar ketentuan-
ketentuan dalam perjanjian kerjasama
yang telah disepakati dapat dilaksanakan
sesuai kesepakatan, sehingga tidak
terjadi permasalahan dan perselisihan.
Tujuan akhirnya adalah agar kontrak
KPS tersebut dapat terlaksana secara
efektif dan efisien.
9

10. Selain melakukan langkah-langkah
tersebut, faktor-faktor berikut ini perlu
diperhatikan untuk dapat menyukseskan
pelaksanaan KPS (diadaptasi dari model
yang diterapkan di Kanada):
1. Leadership and governance
2. Capacity to deliver
3. Enabling policy environment
4. Komunikasi yang jelas dan terbuka
antara pemerintah dan mitra KPS.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
KEBIJAKAN
Permasalahan sektor pendidikan yang
dihadapi pemerintah Indonesia adalah
pendidikan yang tidak merata, infrastuktur
yang tidak memadai, rendahnya kualitas
guru dan manajemen sekolah yang tidak
efektif. Peningkatan anggaran pendidikan
menjadi sebesar 20% (dua puluh persen)
dari APBN/D tidak ternyata tidak serta
merta meningkatkan kualitas pendidikan di
Indonesia. Penerapan Kerjasama Pemerintah
Swasta (KPS) dapat menjadi alternatif
penyediaan pelayanan pendidikan di
Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas. Model KPS pendidikan yang
sesuai untuk dikembangkan di Indonesia
adalah school infrastructure partnerships,
management contract of schools
management dan management contract for
teacher training and supply. Hal-hal yang
perlu dilakukan pemerintah dalam
mengembangkan proyek KPS pada sektor
pendidikan adalah menyiapkan kerangka
regulasi KPS pendidikan, mengidentifikasi
dan menyeleksi proyek KPS pendidikan,
melakukan pra-studi kelayakan proyek,
menganalisis risiko proyek dan mitigasi
risiko, melakukan persiapan dan
pelaksanaan tender proyek, melakukan
transaksi dan perjanjian kerjasama proyek
dan melakukan pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan proyek.
DAFTAR PUSTAKA
------------. (2009). Public Private
Partnership in Education. Brussels:
Education International.
------------. (2011). Sustaining Partnership
Edisi Khusus Tahapan KPS 2011.
Jakarta: Infrastructure Reform Sector
Development Program (IRSDP)
BAPPENAS.
------------. (2012). Kerjasama Pemerintah
Swasta (KPS) Pembiayaan KPS
Infrastruktur dan Kesesuaiannya
pada KPS Sosial. Jakarta: Aid For
Development Effectiveness
Secretariat (A4DES).
------------. (2013). Public Sector Digest
Special Edition P3 Innovation: The
Canadian Model. Kanada: Public
Sector Digest.
Latham, Michael. (2009). Public-Private
Partnership in Education. EdInvest.
Mehta, Anouj et al. (2010). Improving
Health and Education Service
Delivery in India through Public–
Private Partnerships. Mandaluyong
City, Philippines: Asian
Development Bank.
Patrinos, Harry Anthony & Lewis, Laura.
10

11. (2012). Impact Evaluation of Private
Sector Participation in Education.
CfBT Education Trust.
Surachman, Eko Nur. (tanpa tahun).
Membangun Paradigma Baru
Penyediaan Infrastruktur Sosial
Pendidikan dan Kesehatan di
Indonesia melalui Skema Kerja
Sama Pemerintah dan Swasta.
Jakarta. Badan Kebijakan Fiskal.
United Nation Development Programme
(UNDP): Human Development
Report (Education Index) diakses
pada 20 Februari 2015 dari
http://hdr.undp.org/en/content/educa
tion-index.
11