SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Ok/eko utk kasuistika
Bulan Depan Terapkan Sidang Online
* Persiapan PN Surabaya Sudah 80 %
SURABAYA - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berencana menerapkan sistem e-court
atau peradilan daring (elektronik) pada Juli nanti. Nantinya, ada tahapan sidang yang
bisa dilakukan tanpa harus datang ke pengadilan.
Penerapan sistem ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3
tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang terbit
Maret lalu.
Humas PN Surabaya Sigit Sutriono mengatakan, sistem ini akan diberlakukan
untuk perkara perdata. Para pihak bisa mendaftarkan administrasi secara online. Dalam
Pasal 1 poin 2 Perma, e-court merupakan sistem yang disediakan bagi para pencari
keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara.
"Peradilan yang dilaksanakan adminsitrasi yang online. Jadi seperti gugatan,
pembayaran, jawab menjawab semua online," kata Sigit.
Begitu pula untuk replik, duplik, dan kesimpulan bisa melalui e-court tanpa
persidangan di pengadilan. Sementara itu, untuk pembuktian dan putusan tetap melalui
persidangan di pengadilan. Menurut dia, pembuktian secara langsung tetap dilakukan
untuk menghindari pemalsuan dokumen. "Untuk pembuktian harus dilihat bukti-
buktinya dicocokkan dengan aslinya," ucapnya.
Sigit menambahkan, tahapan e-court dimulai dari e-filing atau pendaftaran
perkara secara online di pengadilan. Para advokat atau pihak yang akan berperkara,
membuat akun secara online. Mereka kemudian mendapatkan nomor pendaftaran
online. Kemudian, mereka bisa melengkapi data pihak yang berperkara dan
mengunggah berkas gugatan.
Setelah mendaftarkan perkara secara online, pendaftar akan mendapatkan
taksiran panjar biaya dan nomor pembayaran yang dapat dibayarkan secara online ke
rekening bank yang terdaftar. Pendaftaran lalu diverikasi dan akan mendapatkan
nomor perkara dari PN.
"Pendaftaran perkara secara elektronik ini juga akan terintegrasi dengan sistem
informasi penelusuran perkara (SIPP). Jadi, perkara yang sudah terdaftar bisa langsung
dilihat di situ," ujarnya.
Setelah proses pendaftaran online dilakukan, para pihak akan mendapatkan
panggilan untuk bersidang secara elektronik. Menurut dia, para pihak akan tetap
bersidang di pengadilan. Sementara untuk tahap jawaban, replik, duplik dan
kesimpulan datanya akan diinput secara elektronik.
"Kami akan panggil para pihak melalui email. Sidang pertama tetap di
pengadilan," ucapnya. Setelah ada putusan dari pengadilan, salinan putusan akan
diberitahukan secara online maksimal dua pekan. "Para pihak akan dapat langsung
mendownload. Kalau biasanya bisa lebih dari dua minggu, kami harapkan dengan e-court
bisa lebih cepat," katanya.
Dalam perkara perdata, e-court akan menjadi alternatif, bukan pengganti sistem
peradilan manual. Sistem ini bisa dilaksanakan apabila kedua pihak sepakat untuk
menggunakannya. "Pemanggilan nanti lewat email, dengan catatan keduanya setuju
pakai e-court. Kalau satu tidak setuju maka tidak bisa jalan," ucapnya.
Sistem ini juga diharapkan dapat mempercepat diterimanya salinan putusan
oleh para pihak. Selama ini dengan sistem peradilan konvensional, para pihak seringkali
mengeluh dengan lamanya salinan putusan yang bisa sampai berbulan-bulan baru
mereka terima.
Sigit mengklaim, kini kesiapan untuk melaksanakan sistem ini telah sampai 80
persen. Semua piranti seperti perangkat komputer, tabel data dan alat register online
telah disiapkan. Termasuk satu ruangan dan petugas yang akan mengoperasikannya.
Kini pihak PN tinggal menunggu kesiapan dari pihak bank. Sebab, dalam sistem ini
seluruh pembayaran biaya perkara harus melalui bank.
"Pihak bank belum siap, kalau kami sudah siap. Kalau pembayaran belum siap
kan tidak bisa. Semua kan harus terintegrasi, sistematis. Nanti habis Lebaran sudah
launching," ujarnya.
Namun, dia masih memikirkan sistem antisipasi apabila jaringan internet
bermasalah. Meski demikian, dia yakin sistem ini dapat berjalan lancar karena sudah
dipersiapkan matang. "Semoga tidak ada gangguan, karena perbankan selama ini kan
tidak ada masalah, masak kami bermasalah," tuturnya. (gas/eko)

More Related Content

What's hot

Materi I Sosialisasi Permen SMPI Serpong 4 Oktober 2017
Materi I Sosialisasi Permen SMPI Serpong 4 Oktober 2017Materi I Sosialisasi Permen SMPI Serpong 4 Oktober 2017
Materi I Sosialisasi Permen SMPI Serpong 4 Oktober 2017direktoratkaminfo
 
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Serpong 4 Oktober 2017
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Serpong 4 Oktober 2017Materi III Sosialisasi Permen SMPI Serpong 4 Oktober 2017
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Serpong 4 Oktober 2017direktoratkaminfo
 
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017Materi III Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017direktoratkaminfo
 
Materi I Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017
Materi I Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017Materi I Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017
Materi I Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017direktoratkaminfo
 
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Batam 6 Juli 2017
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Batam 6 Juli 2017Materi III Sosialisasi Permen SMPI Batam 6 Juli 2017
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Batam 6 Juli 2017direktoratkaminfo
 
Materi I Sosialisasi Permen SMPI Batam 6 Juli 2017
Materi I Sosialisasi Permen SMPI Batam 6 Juli 2017Materi I Sosialisasi Permen SMPI Batam 6 Juli 2017
Materi I Sosialisasi Permen SMPI Batam 6 Juli 2017direktoratkaminfo
 

What's hot (7)

Materi I Sosialisasi Permen SMPI Serpong 4 Oktober 2017
Materi I Sosialisasi Permen SMPI Serpong 4 Oktober 2017Materi I Sosialisasi Permen SMPI Serpong 4 Oktober 2017
Materi I Sosialisasi Permen SMPI Serpong 4 Oktober 2017
 
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Serpong 4 Oktober 2017
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Serpong 4 Oktober 2017Materi III Sosialisasi Permen SMPI Serpong 4 Oktober 2017
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Serpong 4 Oktober 2017
 
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017Materi III Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017
 
Materi I Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017
Materi I Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017Materi I Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017
Materi I Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017
 
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Batam 6 Juli 2017
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Batam 6 Juli 2017Materi III Sosialisasi Permen SMPI Batam 6 Juli 2017
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Batam 6 Juli 2017
 
Uu ite
Uu iteUu ite
Uu ite
 
Materi I Sosialisasi Permen SMPI Batam 6 Juli 2017
Materi I Sosialisasi Permen SMPI Batam 6 Juli 2017Materi I Sosialisasi Permen SMPI Batam 6 Juli 2017
Materi I Sosialisasi Permen SMPI Batam 6 Juli 2017
 

Similar to 29 sambungan e-court 1

Ecourt-PNCBI2.pptx
Ecourt-PNCBI2.pptxEcourt-PNCBI2.pptx
Ecourt-PNCBI2.pptxabdulrais21
 
SISTEM E-COURT DALAM PERADILAN.pdf
SISTEM E-COURT DALAM PERADILAN.pdfSISTEM E-COURT DALAM PERADILAN.pdf
SISTEM E-COURT DALAM PERADILAN.pdfanne737892
 
ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptx
ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptxADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptx
ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptxSigitGinting1
 
Kelompok 5 manajemen kontruksi (e-Procurement)
Kelompok 5 manajemen kontruksi (e-Procurement)Kelompok 5 manajemen kontruksi (e-Procurement)
Kelompok 5 manajemen kontruksi (e-Procurement)AlifianWisnu
 
Ervansyah putra, hapzi ali, e ktp, ut, 2018
Ervansyah putra, hapzi ali, e ktp, ut, 2018Ervansyah putra, hapzi ali, e ktp, ut, 2018
Ervansyah putra, hapzi ali, e ktp, ut, 2018Universitas Terbuka
 
e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfpikipardede1
 

Similar to 29 sambungan e-court 1 (11)

Ecourt-PNCBI2.pptx
Ecourt-PNCBI2.pptxEcourt-PNCBI2.pptx
Ecourt-PNCBI2.pptx
 
Kelompok 3
Kelompok 3Kelompok 3
Kelompok 3
 
Kelompok 3
Kelompok 3Kelompok 3
Kelompok 3
 
Kelompok 3
Kelompok 3Kelompok 3
Kelompok 3
 
E-Votting BEM
E-Votting BEME-Votting BEM
E-Votting BEM
 
SISTEM E-COURT DALAM PERADILAN.pdf
SISTEM E-COURT DALAM PERADILAN.pdfSISTEM E-COURT DALAM PERADILAN.pdf
SISTEM E-COURT DALAM PERADILAN.pdf
 
ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptx
ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptxADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptx
ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptx
 
Kelompok 5 manajemen kontruksi (e-Procurement)
Kelompok 5 manajemen kontruksi (e-Procurement)Kelompok 5 manajemen kontruksi (e-Procurement)
Kelompok 5 manajemen kontruksi (e-Procurement)
 
Ervansyah putra, hapzi ali, e ktp, ut, 2018
Ervansyah putra, hapzi ali, e ktp, ut, 2018Ervansyah putra, hapzi ali, e ktp, ut, 2018
Ervansyah putra, hapzi ali, e ktp, ut, 2018
 
E democracy
E democracyE democracy
E democracy
 
e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdf
 

29 sambungan e-court 1

  • 1. Ok/eko utk kasuistika Bulan Depan Terapkan Sidang Online * Persiapan PN Surabaya Sudah 80 % SURABAYA - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berencana menerapkan sistem e-court atau peradilan daring (elektronik) pada Juli nanti. Nantinya, ada tahapan sidang yang bisa dilakukan tanpa harus datang ke pengadilan. Penerapan sistem ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang terbit Maret lalu. Humas PN Surabaya Sigit Sutriono mengatakan, sistem ini akan diberlakukan untuk perkara perdata. Para pihak bisa mendaftarkan administrasi secara online. Dalam Pasal 1 poin 2 Perma, e-court merupakan sistem yang disediakan bagi para pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara. "Peradilan yang dilaksanakan adminsitrasi yang online. Jadi seperti gugatan, pembayaran, jawab menjawab semua online," kata Sigit. Begitu pula untuk replik, duplik, dan kesimpulan bisa melalui e-court tanpa persidangan di pengadilan. Sementara itu, untuk pembuktian dan putusan tetap melalui persidangan di pengadilan. Menurut dia, pembuktian secara langsung tetap dilakukan untuk menghindari pemalsuan dokumen. "Untuk pembuktian harus dilihat bukti- buktinya dicocokkan dengan aslinya," ucapnya. Sigit menambahkan, tahapan e-court dimulai dari e-filing atau pendaftaran perkara secara online di pengadilan. Para advokat atau pihak yang akan berperkara, membuat akun secara online. Mereka kemudian mendapatkan nomor pendaftaran online. Kemudian, mereka bisa melengkapi data pihak yang berperkara dan mengunggah berkas gugatan. Setelah mendaftarkan perkara secara online, pendaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya dan nomor pembayaran yang dapat dibayarkan secara online ke rekening bank yang terdaftar. Pendaftaran lalu diverikasi dan akan mendapatkan nomor perkara dari PN. "Pendaftaran perkara secara elektronik ini juga akan terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Jadi, perkara yang sudah terdaftar bisa langsung dilihat di situ," ujarnya. Setelah proses pendaftaran online dilakukan, para pihak akan mendapatkan panggilan untuk bersidang secara elektronik. Menurut dia, para pihak akan tetap bersidang di pengadilan. Sementara untuk tahap jawaban, replik, duplik dan kesimpulan datanya akan diinput secara elektronik. "Kami akan panggil para pihak melalui email. Sidang pertama tetap di pengadilan," ucapnya. Setelah ada putusan dari pengadilan, salinan putusan akan diberitahukan secara online maksimal dua pekan. "Para pihak akan dapat langsung mendownload. Kalau biasanya bisa lebih dari dua minggu, kami harapkan dengan e-court bisa lebih cepat," katanya. Dalam perkara perdata, e-court akan menjadi alternatif, bukan pengganti sistem peradilan manual. Sistem ini bisa dilaksanakan apabila kedua pihak sepakat untuk menggunakannya. "Pemanggilan nanti lewat email, dengan catatan keduanya setuju pakai e-court. Kalau satu tidak setuju maka tidak bisa jalan," ucapnya. Sistem ini juga diharapkan dapat mempercepat diterimanya salinan putusan oleh para pihak. Selama ini dengan sistem peradilan konvensional, para pihak seringkali
  • 2. mengeluh dengan lamanya salinan putusan yang bisa sampai berbulan-bulan baru mereka terima. Sigit mengklaim, kini kesiapan untuk melaksanakan sistem ini telah sampai 80 persen. Semua piranti seperti perangkat komputer, tabel data dan alat register online telah disiapkan. Termasuk satu ruangan dan petugas yang akan mengoperasikannya. Kini pihak PN tinggal menunggu kesiapan dari pihak bank. Sebab, dalam sistem ini seluruh pembayaran biaya perkara harus melalui bank. "Pihak bank belum siap, kalau kami sudah siap. Kalau pembayaran belum siap kan tidak bisa. Semua kan harus terintegrasi, sistematis. Nanti habis Lebaran sudah launching," ujarnya. Namun, dia masih memikirkan sistem antisipasi apabila jaringan internet bermasalah. Meski demikian, dia yakin sistem ini dapat berjalan lancar karena sudah dipersiapkan matang. "Semoga tidak ada gangguan, karena perbankan selama ini kan tidak ada masalah, masak kami bermasalah," tuturnya. (gas/eko)