SlideShare a Scribd company logo
DISKUSI 5 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183)
H a l 1 | 2
Yth. Bapak Sintong Arion Hutapea dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian,
NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban terkait :
Inem WN Indonesia menikah dengan Wagion pada Tahun 2000. Dalam perjalanaannya
sering terjadi kecekokan. Maka pada 7 Januari 2015 mereka bercerai, dan pada 18 April
2015 pengadilan memberikan putusan cerai atas mereka. Pada tanggal 18 Mei 2015
Inem bertemu dengan Jeno, karena merasa sangat cocok, Jeno melamar Inem dan ingin
segera menikahinya. Namun di Indonesia menyatakan bahwa perempuan yang bercerai
dapat menikah lagi setelah 300 hari setelah perceraian, ketentuan ini tidak berlaku di
Madagaskar dan Phlipina (misalnya). Maka Inem dan Jeno pergi ke Madagaskar dan
melangsungkan pernikahan disana. Setelah menikah mereka kembali ke Indonesia dan
mendaftarkan pernikahannya di catatan sipil Indonesia
1. Apakah peristiwa di atas merupakan peristiwa HPI? Jelaskan
Pernikahan Inem dan Juno di Madagaskar merupakah peristiwa HPI karena ada
kaidah hukum asing yang dipilih (madagaskar) dimana inem dan Jono jika
menikah di Indonesia maka bertentangan dengan hukum Indonesia dimana
Inem baru diperbolehkan menikah setelah 300 hari perceraian.
2. Tindakan yang diambil oleh Inem dan Jeno, dalam HPI digolongkan sebagai
tindakan apa?
Tindakan Inem dan Jeno yang menikah di Madagarkar merupakan
Penyelundupan Hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Inem dan Jeno
guna mendapatkan akibat hukum tertentu (hak) berdasarkan hukum asing
(madagaskar) dimana apabila pernikahan dilakukan menurut hukum Indonesia
maka tidak diperbolehkan melakukan pernikahan sebelum 300 hari setelah
perceraian.
Inem dan Jeno apabila menikah di Indonesia tidak dapat dilaksanakan karena
bertentangan dengan hukum Indonesia dimana apabila ingin menikah lagi harus
300 hari setelah cerai. Oleh karena itu, Inem dan Jeno melaksanakan pernikahan
di Madagaskar sebagai cara penyelundupan hukum.
3. Jika dikemudian hari terjadi sengketa diantara Inem dan Jeno hukum manakah
yang berlaku bagi pernikahan mereka?
Apabila terjadi sengketa, karena pernikahan dilaksanakan di madagaskar. Maka
hukum yang berlaku adalah hukum madagaskar.
DISKUSI 5 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183)
H a l 2 | 2
Sumber Referensi:
1) Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional
HKUM4304. Edisi Kedua, Cetakan Pertama,Tangerang Selatan, Universitas
Terbuka, 2020.
2) Ketertiban Umum dan Hak-Hak yang diperoleh dan Penyelundupan Hukum.
Modul 5 Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional. Universitas Terbuka.
Tangerang Selatan. 2020
Demikian disampaikan mohon arahan, atas masukan dan arahannya diucapkan
terima kasih.
Hormat Saya
Indra Sofian
NIM : 042051183

More Related Content

More from Indra Sofian

Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Indra Sofian
 
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Indra Sofian
 
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Indra Sofian
 
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Indra Sofian
 
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfDiskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Indra Sofian
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Indra Sofian
 
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfDiskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Indra Sofian
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Indra Sofian
 
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Indra Sofian
 
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Indra Sofian
 
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
Indra Sofian
 
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Indra Sofian
 
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
Indra Sofian
 
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  memperoleh NPWP adalah hak kewaji...Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
Indra Sofian
 
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Indra Sofian
 
Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan definisi Pajak dan konsep keadila...
Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  definisi Pajak dan konsep keadila...Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  definisi Pajak dan konsep keadila...
Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan definisi Pajak dan konsep keadila...
Indra Sofian
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Pajak peranan pajak wajib menghitung sendiri pajak te...
Tugas Tutorial  1 Hukum Pajak peranan pajak wajib menghitung sendiri pajak te...Tugas Tutorial  1 Hukum Pajak peranan pajak wajib menghitung sendiri pajak te...
Tugas Tutorial 1 Hukum Pajak peranan pajak wajib menghitung sendiri pajak te...
Indra Sofian
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...
Tugas Tutorial  3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...Tugas Tutorial  3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...
Tugas Tutorial 3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...
Indra Sofian
 
Tugas Tutorial 2 Hukum Pajak peran pajak dalam revolusi industri perbendaan ...
Tugas Tutorial  2 Hukum Pajak peran pajak dalam revolusi industri perbendaan ...Tugas Tutorial  2 Hukum Pajak peran pajak dalam revolusi industri perbendaan ...
Tugas Tutorial 2 Hukum Pajak peran pajak dalam revolusi industri perbendaan ...
Indra Sofian
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Administrasi Negara 4332 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 3 Hukum Administrasi Negara 4332 Indra Sofian 042051183.pdfTugas Tutorial 3 Hukum Administrasi Negara 4332 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 3 Hukum Administrasi Negara 4332 Indra Sofian 042051183.pdf
Indra Sofian
 

More from Indra Sofian (20)

Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
 
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfDiskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
 
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfDiskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
 
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
 
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
 
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
 
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
 
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
 
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  memperoleh NPWP adalah hak kewaji...Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
 
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
 
Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan definisi Pajak dan konsep keadila...
Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  definisi Pajak dan konsep keadila...Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  definisi Pajak dan konsep keadila...
Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan definisi Pajak dan konsep keadila...
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Pajak peranan pajak wajib menghitung sendiri pajak te...
Tugas Tutorial  1 Hukum Pajak peranan pajak wajib menghitung sendiri pajak te...Tugas Tutorial  1 Hukum Pajak peranan pajak wajib menghitung sendiri pajak te...
Tugas Tutorial 1 Hukum Pajak peranan pajak wajib menghitung sendiri pajak te...
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...
Tugas Tutorial  3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...Tugas Tutorial  3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...
Tugas Tutorial 3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...
 
Tugas Tutorial 2 Hukum Pajak peran pajak dalam revolusi industri perbendaan ...
Tugas Tutorial  2 Hukum Pajak peran pajak dalam revolusi industri perbendaan ...Tugas Tutorial  2 Hukum Pajak peran pajak dalam revolusi industri perbendaan ...
Tugas Tutorial 2 Hukum Pajak peran pajak dalam revolusi industri perbendaan ...
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Administrasi Negara 4332 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 3 Hukum Administrasi Negara 4332 Indra Sofian 042051183.pdfTugas Tutorial 3 Hukum Administrasi Negara 4332 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 3 Hukum Administrasi Negara 4332 Indra Sofian 042051183.pdf
 

Recently uploaded

HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HarrySusanto18
 
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptxPresentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
jokosudarsono2
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
NinaRahayuBelia
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
muhammadarsyad77
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 

Recently uploaded (11)

HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
 
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptxPresentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 

Diskusi 5 Hukum Perdata Internasional peristiwa hukum perdata internasional.pdf

  • 1. DISKUSI 5 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183) H a l 1 | 2 Yth. Bapak Sintong Arion Hutapea dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban terkait : Inem WN Indonesia menikah dengan Wagion pada Tahun 2000. Dalam perjalanaannya sering terjadi kecekokan. Maka pada 7 Januari 2015 mereka bercerai, dan pada 18 April 2015 pengadilan memberikan putusan cerai atas mereka. Pada tanggal 18 Mei 2015 Inem bertemu dengan Jeno, karena merasa sangat cocok, Jeno melamar Inem dan ingin segera menikahinya. Namun di Indonesia menyatakan bahwa perempuan yang bercerai dapat menikah lagi setelah 300 hari setelah perceraian, ketentuan ini tidak berlaku di Madagaskar dan Phlipina (misalnya). Maka Inem dan Jeno pergi ke Madagaskar dan melangsungkan pernikahan disana. Setelah menikah mereka kembali ke Indonesia dan mendaftarkan pernikahannya di catatan sipil Indonesia 1. Apakah peristiwa di atas merupakan peristiwa HPI? Jelaskan Pernikahan Inem dan Juno di Madagaskar merupakah peristiwa HPI karena ada kaidah hukum asing yang dipilih (madagaskar) dimana inem dan Jono jika menikah di Indonesia maka bertentangan dengan hukum Indonesia dimana Inem baru diperbolehkan menikah setelah 300 hari perceraian. 2. Tindakan yang diambil oleh Inem dan Jeno, dalam HPI digolongkan sebagai tindakan apa? Tindakan Inem dan Jeno yang menikah di Madagarkar merupakan Penyelundupan Hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Inem dan Jeno guna mendapatkan akibat hukum tertentu (hak) berdasarkan hukum asing (madagaskar) dimana apabila pernikahan dilakukan menurut hukum Indonesia maka tidak diperbolehkan melakukan pernikahan sebelum 300 hari setelah perceraian. Inem dan Jeno apabila menikah di Indonesia tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum Indonesia dimana apabila ingin menikah lagi harus 300 hari setelah cerai. Oleh karena itu, Inem dan Jeno melaksanakan pernikahan di Madagaskar sebagai cara penyelundupan hukum. 3. Jika dikemudian hari terjadi sengketa diantara Inem dan Jeno hukum manakah yang berlaku bagi pernikahan mereka? Apabila terjadi sengketa, karena pernikahan dilaksanakan di madagaskar. Maka hukum yang berlaku adalah hukum madagaskar.
  • 2. DISKUSI 5 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183) H a l 2 | 2 Sumber Referensi: 1) Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional HKUM4304. Edisi Kedua, Cetakan Pertama,Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2020. 2) Ketertiban Umum dan Hak-Hak yang diperoleh dan Penyelundupan Hukum. Modul 5 Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan. 2020 Demikian disampaikan mohon arahan, atas masukan dan arahannya diucapkan terima kasih. Hormat Saya Indra Sofian NIM : 042051183