SlideShare a Scribd company logo
DISKUSI 4 : PENGANTARILMU ADMINITRASI NEGARA
Pertanyaan :
1. Jelaskan apakah peranan birokrat dalam pembuatan keputusan, dan apakah sistem
birokasi itu hayan ada pada sektor publik?
Jawab :
Peranan birokrat dalam pembuatan atau pengambilan keputusan yaitu dimana para
birokrat telah diperintahkan. Didalam negara - negara yang berkembang semuanya
telah di atur dan memberikan suatu prioristas kegiatan atau penyelengaraan untuk
pembangunan nasional, hal ini adalah proses pembuatan suatu keputusan yang
sangat aktual dengan yang formal. Jadi, pada kenyataanya Birokrat memang
merupakan bagian dari para pembuat keputusan yang tentu saja berperan penting.
2. Apakah sistem birokasi itu hanya ada pada sektor publik?
Jawabanya, Iya.
Penjelasannya :
karena birokrasi sebagai bagian dari organisasi sektor publik mempunyai kewajiban
untuk memenuhi expektasi stakeholders sebagai pengguna jasa utama nya.
Birokrasi yang dijalankan oleh para birokrat atau dikenal dengan ASN (aparatur sipil
negara) harus melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan
publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Undang-undang No. 5 tahun 2014.
Sektor Publik sendiri adalah suatu sektor ekonomi yang dimana menyediakan
berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat . Sektor publik sendiri mencakup
bidang militer, kepolisian, tranportasi umu, dan lainnya. Jadi, secara umunya sektor
publik mencakup lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) dan
tentu saja Biroraksi hanya ada pada sektor publik , karena birokrasi mencakup
Departemen, kanwil, kantor kelurahan, kantor samsat dimana semluruh kantor
tersebut merupakan badan birokrasi negara.
Birokrasi sendiri meliki peran di dalam pemerintahan, antara lain :
1. Administrasi, dimana mencakup pelayananan, pengaturan, perizinan, serta
pengumpulan informasi dalam melaksanakan kebijakan negara agar mencapai
tujuan negara secara keseluruhan.
2. Pelayanan, dimana untuk melayani masyarakat atau kelompok khusus serta
melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan ataupun
lainnya.
3. Pengaturan, untuk mengamankan kesejahteraan masyarakat.
4. Pengumpulan informasi, untuk mengatahui kebijaksanaan dalam sejumlah
pelanggaran atau keperluan yang menjadikan kebijakan baru yang tersusun dari
pemerintahannya berdasarkan situasi yang faktual.
Sumber : BMP Pengantar Administrasi Negara ADPU4130 Universitas Terbuka

More Related Content

What's hot

1 teori ekonomi politik
1   teori ekonomi politik1   teori ekonomi politik
1 teori ekonomi politik
Badrotuz Zahro
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
Warnet Raha
 
analisis input output
 analisis input output analisis input output
analisis input output
Opissen Yudisyus
 
Bab i, bab ii, babiii, babiv
Bab i, bab ii, babiii, babivBab i, bab ii, babiii, babiv
Bab i, bab ii, babiii, babiv
Alfan Fatoni
 
TINJAUAN TEORI (Contoh Karya Ilmiah)
TINJAUAN TEORI (Contoh Karya Ilmiah)TINJAUAN TEORI (Contoh Karya Ilmiah)
TINJAUAN TEORI (Contoh Karya Ilmiah)
Tuti Rina Lestari
 
Makalah urbanisasi
Makalah urbanisasiMakalah urbanisasi
Makalah urbanisasi
Agunk Wihikan
 
Mobilitas sosial
Mobilitas sosialMobilitas sosial
Mobilitas sosial
Wiyanto Hardjono
 
GLOBALISASI (PPT SOSIOLOGI KELAS XII)
GLOBALISASI (PPT SOSIOLOGI KELAS XII)GLOBALISASI (PPT SOSIOLOGI KELAS XII)
GLOBALISASI (PPT SOSIOLOGI KELAS XII)
Zulfira Farah Nubua
 
Makalah peranan era digital
Makalah peranan era digitalMakalah peranan era digital
Makalah peranan era digital
Dicky Kurniawan
 
SRI SUWANTI - MIP- Latihan 15
SRI SUWANTI - MIP- Latihan 15SRI SUWANTI - MIP- Latihan 15
SRI SUWANTI - MIP- Latihan 15
Sri Suwanti
 
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan ReformasiPerbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
Dewi Setiyani Putri
 
kebijakan dan perencanaan sosial
 kebijakan dan perencanaan sosial kebijakan dan perencanaan sosial
kebijakan dan perencanaan sosial
Erlin Alltid Tufft Västkusten
 
PKM K "go hero" proposal program kreativitas mahasiswa unm
PKM K "go hero" proposal program kreativitas mahasiswa unmPKM K "go hero" proposal program kreativitas mahasiswa unm
PKM K "go hero" proposal program kreativitas mahasiswa unm
Sansanikhs
 
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasaSejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
Deni Irawan
 
HAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
HAM dan Pelaksanaannya Di IndonesiaHAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
HAM dan Pelaksanaannya Di IndonesiaPT Lion Air
 
Konsep Demografi, Teori Kependudukan dan Penerapan di Beberapa Negara
Konsep Demografi, Teori Kependudukan dan Penerapan di Beberapa NegaraKonsep Demografi, Teori Kependudukan dan Penerapan di Beberapa Negara
Konsep Demografi, Teori Kependudukan dan Penerapan di Beberapa Negara
Cut Endang Kurniasih
 
Kuliah 7 terori pasca ketergantungan
Kuliah 7 terori pasca ketergantunganKuliah 7 terori pasca ketergantungan
Kuliah 7 terori pasca ketergantungan
Mukhrizal Effendi
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem EtikaSumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
dayurikaperdana19
 

What's hot (20)

1 teori ekonomi politik
1   teori ekonomi politik1   teori ekonomi politik
1 teori ekonomi politik
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 
analisis input output
 analisis input output analisis input output
analisis input output
 
Bab i, bab ii, babiii, babiv
Bab i, bab ii, babiii, babivBab i, bab ii, babiii, babiv
Bab i, bab ii, babiii, babiv
 
Politik dan kebijakan publik
Politik dan kebijakan publikPolitik dan kebijakan publik
Politik dan kebijakan publik
 
TINJAUAN TEORI (Contoh Karya Ilmiah)
TINJAUAN TEORI (Contoh Karya Ilmiah)TINJAUAN TEORI (Contoh Karya Ilmiah)
TINJAUAN TEORI (Contoh Karya Ilmiah)
 
Makalah urbanisasi
Makalah urbanisasiMakalah urbanisasi
Makalah urbanisasi
 
Mobilitas sosial
Mobilitas sosialMobilitas sosial
Mobilitas sosial
 
GLOBALISASI (PPT SOSIOLOGI KELAS XII)
GLOBALISASI (PPT SOSIOLOGI KELAS XII)GLOBALISASI (PPT SOSIOLOGI KELAS XII)
GLOBALISASI (PPT SOSIOLOGI KELAS XII)
 
Makalah peranan era digital
Makalah peranan era digitalMakalah peranan era digital
Makalah peranan era digital
 
SRI SUWANTI - MIP- Latihan 15
SRI SUWANTI - MIP- Latihan 15SRI SUWANTI - MIP- Latihan 15
SRI SUWANTI - MIP- Latihan 15
 
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan ReformasiPerbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
 
kebijakan dan perencanaan sosial
 kebijakan dan perencanaan sosial kebijakan dan perencanaan sosial
kebijakan dan perencanaan sosial
 
PKM K "go hero" proposal program kreativitas mahasiswa unm
PKM K "go hero" proposal program kreativitas mahasiswa unmPKM K "go hero" proposal program kreativitas mahasiswa unm
PKM K "go hero" proposal program kreativitas mahasiswa unm
 
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasaSejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
 
HAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
HAM dan Pelaksanaannya Di IndonesiaHAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
HAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
 
Konsep Demografi, Teori Kependudukan dan Penerapan di Beberapa Negara
Konsep Demografi, Teori Kependudukan dan Penerapan di Beberapa NegaraKonsep Demografi, Teori Kependudukan dan Penerapan di Beberapa Negara
Konsep Demografi, Teori Kependudukan dan Penerapan di Beberapa Negara
 
Kuliah 7 terori pasca ketergantungan
Kuliah 7 terori pasca ketergantunganKuliah 7 terori pasca ketergantungan
Kuliah 7 terori pasca ketergantungan
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem EtikaSumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
 

Similar to Diskusi 4 pengantar ilmu adminitrasi negara

Makalah kualitas pelayanan publik di indonesia
Makalah kualitas pelayanan publik di indonesiaMakalah kualitas pelayanan publik di indonesia
Makalah kualitas pelayanan publik di indonesia
Photo Setudio Planet solo grand mall
 
Tugas karakteristik dan lingkungan sektor publik
Tugas karakteristik dan lingkungan sektor publikTugas karakteristik dan lingkungan sektor publik
Tugas karakteristik dan lingkungan sektor publik
NurfiantiNurfianti
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikMirna Rahmadina
 
Otonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaOtonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di Indonesia
HIA Class.
 
Etika humas
Etika humasEtika humas
Etika humas
zieyh mars ibrizah
 
Eksistensi bumn tidak_mengarah_pada_etatisme
Eksistensi bumn tidak_mengarah_pada_etatismeEksistensi bumn tidak_mengarah_pada_etatisme
Eksistensi bumn tidak_mengarah_pada_etatisme
yenianjar
 
Nfrastruktur politik
Nfrastruktur politikNfrastruktur politik
Nfrastruktur politik
Al-faqir Hilal Ibnu Hanbal
 
Manajemen pelayanan publikedit
Manajemen pelayanan publikeditManajemen pelayanan publikedit
Manajemen pelayanan publikedit
SLAMET SUGIHARTO
 
Makalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publikMakalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publik
Mohammad Nawawi
 
Politik dan strategi nasional by Natan SIboro mahasiswa polmed
Politik dan strategi nasional by Natan SIboro mahasiswa polmedPolitik dan strategi nasional by Natan SIboro mahasiswa polmed
Politik dan strategi nasional by Natan SIboro mahasiswa polmed
Natan Siboro
 
otonomi daerah
otonomi daerahotonomi daerah
otonomi daerah
suher lambang
 
Tgas prof atmadja
Tgas prof atmadjaTgas prof atmadja
Tgas prof atmadja
putulina
 
presentasi PKN kel.Fatonah X Perawat
presentasi PKN kel.Fatonah X Perawatpresentasi PKN kel.Fatonah X Perawat
presentasi PKN kel.Fatonah X Perawat
apotek agam farma
 
Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat
Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat  Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat
Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat
apotek agam farma
 
Infrastruktur politik ppkn
Infrastruktur politik ppknInfrastruktur politik ppkn
Infrastruktur politik ppkn
Ricky Aquinaldo
 
444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf
444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf
444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf
andi gustania rita
 
Makalah sistem pemerintahan 2
Makalah sistem pemerintahan 2Makalah sistem pemerintahan 2
Makalah sistem pemerintahan 2
Operator Warnet Vast Raha
 
Makalah sistem pemerintahan 2
Makalah sistem pemerintahan 2Makalah sistem pemerintahan 2
Makalah sistem pemerintahan 2
Septian Muna Barakati
 
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerahKontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Rustan Amarullah
 
14-KWN OTONOMI DAERAH.pptx
14-KWN OTONOMI DAERAH.pptx14-KWN OTONOMI DAERAH.pptx
14-KWN OTONOMI DAERAH.pptx
EkiDarmawan4
 

Similar to Diskusi 4 pengantar ilmu adminitrasi negara (20)

Makalah kualitas pelayanan publik di indonesia
Makalah kualitas pelayanan publik di indonesiaMakalah kualitas pelayanan publik di indonesia
Makalah kualitas pelayanan publik di indonesia
 
Tugas karakteristik dan lingkungan sektor publik
Tugas karakteristik dan lingkungan sektor publikTugas karakteristik dan lingkungan sektor publik
Tugas karakteristik dan lingkungan sektor publik
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
 
Otonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaOtonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di Indonesia
 
Etika humas
Etika humasEtika humas
Etika humas
 
Eksistensi bumn tidak_mengarah_pada_etatisme
Eksistensi bumn tidak_mengarah_pada_etatismeEksistensi bumn tidak_mengarah_pada_etatisme
Eksistensi bumn tidak_mengarah_pada_etatisme
 
Nfrastruktur politik
Nfrastruktur politikNfrastruktur politik
Nfrastruktur politik
 
Manajemen pelayanan publikedit
Manajemen pelayanan publikeditManajemen pelayanan publikedit
Manajemen pelayanan publikedit
 
Makalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publikMakalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publik
 
Politik dan strategi nasional by Natan SIboro mahasiswa polmed
Politik dan strategi nasional by Natan SIboro mahasiswa polmedPolitik dan strategi nasional by Natan SIboro mahasiswa polmed
Politik dan strategi nasional by Natan SIboro mahasiswa polmed
 
otonomi daerah
otonomi daerahotonomi daerah
otonomi daerah
 
Tgas prof atmadja
Tgas prof atmadjaTgas prof atmadja
Tgas prof atmadja
 
presentasi PKN kel.Fatonah X Perawat
presentasi PKN kel.Fatonah X Perawatpresentasi PKN kel.Fatonah X Perawat
presentasi PKN kel.Fatonah X Perawat
 
Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat
Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat  Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat
Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat
 
Infrastruktur politik ppkn
Infrastruktur politik ppknInfrastruktur politik ppkn
Infrastruktur politik ppkn
 
444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf
444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf
444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf
 
Makalah sistem pemerintahan 2
Makalah sistem pemerintahan 2Makalah sistem pemerintahan 2
Makalah sistem pemerintahan 2
 
Makalah sistem pemerintahan 2
Makalah sistem pemerintahan 2Makalah sistem pemerintahan 2
Makalah sistem pemerintahan 2
 
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerahKontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
 
14-KWN OTONOMI DAERAH.pptx
14-KWN OTONOMI DAERAH.pptx14-KWN OTONOMI DAERAH.pptx
14-KWN OTONOMI DAERAH.pptx
 

More from Han Doko

Diskusi 4 Sistem Hukum Indonesia
Diskusi 4 Sistem Hukum IndonesiaDiskusi 4 Sistem Hukum Indonesia
Diskusi 4 Sistem Hukum Indonesia
Han Doko
 
Diskusi 4 pengantar antropologi
Diskusi 4 pengantar antropologiDiskusi 4 pengantar antropologi
Diskusi 4 pengantar antropologi
Han Doko
 
Diskusi 4 organisasi dan manajemen
Diskusi 4 organisasi dan manajemenDiskusi 4 organisasi dan manajemen
Diskusi 4 organisasi dan manajemen
Han Doko
 
Diskusi 4 manajamen resiko dan asuransi
Diskusi 4 manajamen resiko dan asuransiDiskusi 4 manajamen resiko dan asuransi
Diskusi 4 manajamen resiko dan asuransi
Han Doko
 
Diskusi 4 ilmu sosial dan budaya dasar
Diskusi 4 ilmu sosial dan budaya dasarDiskusi 4 ilmu sosial dan budaya dasar
Diskusi 4 ilmu sosial dan budaya dasar
Han Doko
 
Tugas 1 manajemen risiko dan asuransi
Tugas 1 manajemen risiko dan asuransiTugas 1 manajemen risiko dan asuransi
Tugas 1 manajemen risiko dan asuransi
Han Doko
 

More from Han Doko (6)

Diskusi 4 Sistem Hukum Indonesia
Diskusi 4 Sistem Hukum IndonesiaDiskusi 4 Sistem Hukum Indonesia
Diskusi 4 Sistem Hukum Indonesia
 
Diskusi 4 pengantar antropologi
Diskusi 4 pengantar antropologiDiskusi 4 pengantar antropologi
Diskusi 4 pengantar antropologi
 
Diskusi 4 organisasi dan manajemen
Diskusi 4 organisasi dan manajemenDiskusi 4 organisasi dan manajemen
Diskusi 4 organisasi dan manajemen
 
Diskusi 4 manajamen resiko dan asuransi
Diskusi 4 manajamen resiko dan asuransiDiskusi 4 manajamen resiko dan asuransi
Diskusi 4 manajamen resiko dan asuransi
 
Diskusi 4 ilmu sosial dan budaya dasar
Diskusi 4 ilmu sosial dan budaya dasarDiskusi 4 ilmu sosial dan budaya dasar
Diskusi 4 ilmu sosial dan budaya dasar
 
Tugas 1 manajemen risiko dan asuransi
Tugas 1 manajemen risiko dan asuransiTugas 1 manajemen risiko dan asuransi
Tugas 1 manajemen risiko dan asuransi
 

Recently uploaded

materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
DewiInekePuteri
 
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
ssuser4dafea
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
inganahsholihahpangs
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
NirmalaJane
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
indraayurestuw
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
junaedikuluri1
 
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptxPOWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
cikgumeran1
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
MashudiMashudi12
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
budimoko2
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
JALANJALANKENYANG
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
ananda238570
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
ahyani72
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
fildiausmayusuf1
 

Recently uploaded (20)

materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
 
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
 
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptxPOWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
 

Diskusi 4 pengantar ilmu adminitrasi negara

  • 1. DISKUSI 4 : PENGANTARILMU ADMINITRASI NEGARA Pertanyaan : 1. Jelaskan apakah peranan birokrat dalam pembuatan keputusan, dan apakah sistem birokasi itu hayan ada pada sektor publik? Jawab : Peranan birokrat dalam pembuatan atau pengambilan keputusan yaitu dimana para birokrat telah diperintahkan. Didalam negara - negara yang berkembang semuanya telah di atur dan memberikan suatu prioristas kegiatan atau penyelengaraan untuk pembangunan nasional, hal ini adalah proses pembuatan suatu keputusan yang sangat aktual dengan yang formal. Jadi, pada kenyataanya Birokrat memang merupakan bagian dari para pembuat keputusan yang tentu saja berperan penting. 2. Apakah sistem birokasi itu hanya ada pada sektor publik? Jawabanya, Iya. Penjelasannya : karena birokrasi sebagai bagian dari organisasi sektor publik mempunyai kewajiban untuk memenuhi expektasi stakeholders sebagai pengguna jasa utama nya. Birokrasi yang dijalankan oleh para birokrat atau dikenal dengan ASN (aparatur sipil negara) harus melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Undang-undang No. 5 tahun 2014. Sektor Publik sendiri adalah suatu sektor ekonomi yang dimana menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat . Sektor publik sendiri mencakup bidang militer, kepolisian, tranportasi umu, dan lainnya. Jadi, secara umunya sektor publik mencakup lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) dan tentu saja Biroraksi hanya ada pada sektor publik , karena birokrasi mencakup Departemen, kanwil, kantor kelurahan, kantor samsat dimana semluruh kantor tersebut merupakan badan birokrasi negara. Birokrasi sendiri meliki peran di dalam pemerintahan, antara lain : 1. Administrasi, dimana mencakup pelayananan, pengaturan, perizinan, serta pengumpulan informasi dalam melaksanakan kebijakan negara agar mencapai tujuan negara secara keseluruhan. 2. Pelayanan, dimana untuk melayani masyarakat atau kelompok khusus serta melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan ataupun lainnya. 3. Pengaturan, untuk mengamankan kesejahteraan masyarakat.
  • 2. 4. Pengumpulan informasi, untuk mengatahui kebijaksanaan dalam sejumlah pelanggaran atau keperluan yang menjadikan kebijakan baru yang tersusun dari pemerintahannya berdasarkan situasi yang faktual. Sumber : BMP Pengantar Administrasi Negara ADPU4130 Universitas Terbuka