DbD merupakan proses perencanaan berbasis ilmu pengetahuan untuk menyeimbangkan pembangunan dan konservasi dengan menerapkan tingkat mitigasi. Rekomendasi untuk Kalimantan Timur mencakup penggunaan KLHS untuk menentukan prioritas konservasi secara partisipatif, pengembangan metode evaluasi dampak, dan penguatan mekanisme kompensasi seperti RSPO.

1. Peluang Penerapan
Development by Design/DbD
di Kalimantan Timur
Musnanda Satar
3 Oct 2013

2. Pengertian
• Development by Design (DBD) adalah proses perencanaan
mitigasi berbasis ilmu pengetahuan yang
menyeimbangkan kebutuhan perencanaan pembangunan
seperti perkebunan, kehutanan, minyak dan gas,
pertambangan, dan infrastruktur, dengan aspek konservasi
keanekaragaman hayati. Tujuannya adalah untuk efisiensi
dalam perencanaan pembangunan dan mitigasi dampak,
sementara mencapai konservasi yang mendorong
penyelamatan dari nilai-nilai keanekaragaman hayati.
• DBD mendukung pelaksanaan “ tingkat mitigasi " pada
setiap tahapan yaitu; avoid/menghindari, minimize/ restore
meminimalkan, dan penyeimbang/offset- dengan cara yang
transparan kepada pelaku dan pengambil kebijakan,
dengan melengkapi proses pengkajian lingkungan.

3. TNC bekerjasama dengan pemerintah, swasta, kelompok
masyarakat untuk mencari solusi dalam menyeimbangkan
kegiatan ekonomi, lingkungan dan sosial.
PERENCANAAN TINGKAT LANDSCAPE
Peta yang mengintegrasikan
informasi mengenai aset yang
ada dengan prioritas
konservasi untuk digunakan
dalam melakukan evaluasi
perencanaan pembangunan
dengan kegiatan konservasi:
• Kajian kekayaan alam
– Forest carbon
– Layanan DAS
– Kenakeragaman Hayati
• Prioritas konservasi oleh
masyarakat
Tingkat Mitigasi

4. 1. Conforming with
mitigation hierarchy:
avoid vs. offset
Offset
2. Selecting suitable
offset sites
3. Achieving no net loss
Positive contributions to
biodiversity
Biodiversity
breakeven
point
(Zero impact)
Residual
impacts
-
Residual
impacts
Avoided
impacts
Anticipated
impacts
Offset for
impacts
Minimize/
Restore
Minimize/
Restore
Avoided
impacts
Avoided
impacts
No net loss for biodiversity
+
Net positive output
for biodiversity
Minimize/Restore
Size of offset
Avoid
TIME
Kiesecker, J.M, H. Copeland, A. Pocewicz, N. Nibbelink, B. McKenney J. Dahlke, M. Holloran and D. Stroud 2009 A Framework
for Implementing Biodiversity Offsets: Selecting Sites and Determining Scale. BioScience 59:77-84.
Kiesecker, J.M., H. Copeland, A. Pocewicz, B. McKenney et al. Development by Design: Blending Landscape Level Planning with
the Mitigation Hierarchy. Frontiers In Ecology and the Environment

5. Mengapa DbD Penting
• Kegiatan pembangunan dan konservasi bisa
berjalan bersamaan dengan menerapkan
sistem yang seimbang.
• Berada pada posisi netral dimana kepentingan
pembangunan dan konservasi diseimbangkan
melalui beberapa skenario.
• Mampu memberikan rekomendasi mitigasi
dampak dengan beberapa pilihan skenario
yang sifatnya akan mengurangi kerugian
sekecil-kecilnya bahkan memberikan dampak
positif.
• Menjadi acuan dalam menjawab analisis
kesesuaian dan daya tampung seperti
diamanatkan dalam UU Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

6. Dimana dan bagaimana perkebunan sawit pembangunannya
ditentukan dampak positif dan negatif-nya
Positive Impacts
Positive Impacts
Economic
Social
Environmental
•
Formal/informal
$ of license
permits
• Jobs
• Taxes
• Multiplier effect
of $
• Roads & bridges
• Buildings
• Schools
• Clinics
• Churches
• Replant degraded
areas
• Stabilize land cover
change
• Protect & manage
set asides
Social
• Foregone income
from REDD
potential
• Delayed income
• $ shortage for
food
• Taxes
• More jobs
• SH income
• Export
revenues
• Downstream
development
• Investment
wealth
Social
• Improved basic
infrastructure
• Better
education
• Better services
• Acquisition of
business skills
• Improved land
tenure
Environmental
• Replant degraded
areas
• Stabilize land cover
change
• Protect & manage
set asides
• Net (+) carbon
footprint
Decisions
on
Management
Decision to
Develop
Oil Palm
Economic
Economic
• Reduced food
security
• Loss of poly
cropping system
• Increased land
tenure insecurity
• Influx migrants
• Horizontal
conflict
• Human rights
Negative Impacts
Environmental
Economic
• Forest loss & C
stock reduction
• Biodiversity loss
• Sedimentation
• Worsened floods
& drought
• River pollution
• Indirect LUC
• Cost of reduced
environmental
services
• Cost of pollution
• Cost of increased
worker OHS issues
Social
• Worsened food
insecurity
• Worsened
insecurity over
land tenure
• More migrants
• Social
disintegration
• Unresolved
conflicts/violence
Environmental
• Worsened forest
loss & GHGs LUC
• Increased GHG
from POM
• Increased water,
air & noise
pollution
• Water shortage
• Worsened OHS
Negative Impacts

7. Tahapan Kegiatan DbD
1. Mengembangkan peta lanskap pengembangan konservasi;
2. Menilai bagaimana dampak di bawah skenario tingkat
lanskap sesuai dengan hirarki mitigasi;
3. Tentukan keanekaragaman hayati representatif dan
dampak proyek di lokasi proyek, menetapkan tujuan
mengimbangi;
4. Mengidentifikasi mengimbangi portofolio yang paling
sesuai dengan tujuan;
5. Validasi hasil-hasil model;
6. Perkirakan offset-untuk rasio kompensasi proyek;
7. Memperkirakan biaya potensial per unit offset yang
disampaikan.

8. Elemen penting dalam kegiatan DbD
•
Adanya kesepakatan mengenai prioritas perlindungan;
– Adanya pengertian dan kesepakatan menggunakan peta konservasi
– Mengintegrasikan peta kedalam berbagai proses perencanaan.
– Peta harus di update secara terus menerus.
•
Adanya kesepakatan metode untuk melakukan evaluasi dampak:
– Adanya evaluasi dampak pada tahap perencanaan
– Malakukan review pada project berjalan.
– Melibatkan analisis dampak pada beberapa kegiatan dan sektor.
•
Aturan dan insentif untuk menghindari dan mengurangi dampak:
– Pendekatan lintas sektoral ( misalnya kebijakan penataan ruang),
– Pada sistem kebijakan per sektor (misalnya kesesuaian untuk perkebunan sawit),
– Antar sektor di swasta (misalnya High Conservation Value untuk sawit, sertifikasi bidang
kehutanan; sistem screening pendanaan), dan
– Sistem yang ada pada bidang swasta (. Roundtable on Sustainable Palm Oil/RSPO dan ISPO).
•
Kerangka offset (mengimbangi, kompensasi) untuk dampak yang tidak dapat
dihindari :
– Diperlukan alat untuk menilai tindakan yang dibutuhkan dalam mengurangi dampak,
– Isu offset lainnya.

9. Penentuan Prioritas Konservasi
• Zonasi
Tata
Ruang
• Peta
ecoregion
• Peta
Kajian
HCV

10. SK Menhut no 554 tahun 2013
• Alokasi ruang sudah
mempertimbangkan
aspek prioritas
perlindungan?
• Bisakah digabungkan
dengan peta
prioritas konservasi
lainnya?

11. Metode Evaluasi Dampak
• Menggunakan KLHS
– Wajib untuk RTRW,
RPJP/M dan kegiatan yang
berpengaruh besar pada
lingkungan sesuai UU no
32 tahun 2009
• Penerapan AMDAL –PP
no 27 tahun 2012
tentang ijin lingkungan

12. Aturan dan Insentif terkait
pengurangan Dampak
• Sektor Hutan Alam: Penerapan SVLK, RIL
• Sektor Hutan Tanaman: Penerapan kebijakan
alokasi pada lahan kritis
• Sektor Perkebunan: Penerapan RSPO, ISPO,
green banking

13. Kerangka offset untuk dampak yang
tidak dapat dihindari
• Mekanisme offset RSPO dan ISPO
• Perhitungan scientifik yang detail dalam
menilai dampak dan offset-nya.

14. Rekomendasi
• Mendukung pendekatan multi-stakeholder untuk membangun
kesepakatan prioritas konservasi di Kalimantan Timur:
– Menggunakan KLHS
– KLHS bersifat wajib, dan pendekatannya multi-stakeholder
– Bisa menjadi dasar dalam KRP penentuan isu prioritas, penentuan area dan
area restorasi dan offset
– KLHS menjadi dasar penetapan kawasan prioritas yang harus dilindungi
• Membangun metode tambahan untuk memperkuat pelaksanaan KLHS
dan AMDAL di Kaltim:
– Menggunakan detailmetodologi,
– Mempromosikan pendekatan kuantitatif/terukur.
• Penguatan pelaksanaan metode kompensasi yang ada di Indonesia:
– Mekanisme kompensasi RSPO
– IFC Performance Standard

16. Terima Kasih