Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatarnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatarnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Tinjauan mengenai perkembangan keuangan syariah, terutama di sektor Industri Keuangan Non Bank. Di dalamnya juga dijelaskan mengenai peran OJK di bidang IKNB Syariah hingga Mei 2014.
Press Briefing Islamic Banking Development Q1 2014OJK Indonesia
Tinjauan mengenai perkembangan keuangan syariah dan perbankan syariah di kuartal pertama 2014. Di dalamnya juga menjelaskan mengenai peran OJK dalam perkembangan keuangan syariah.
Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di AcehOJK Indonesia
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani yang menjadi pembicara diskusi panel dalam seminar mengatakan ada beberapa program yang telah dan sedang disiapkan OJK untuk terus mendorong perkembangan IKNB sehingga bisa memajukan perekonomian daerah dan Negara. Salah satu program yang sedang dilakukan adalah penguatan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan untuk pembiayaan sektor riil di bidang infrastruktur dan UKM.
Tinjauan mengenai perkembangan keuangan syariah, terutama di sektor Industri Keuangan Non Bank. Di dalamnya juga dijelaskan mengenai peran OJK di bidang IKNB Syariah hingga Mei 2014.
Press Briefing Islamic Banking Development Q1 2014OJK Indonesia
Tinjauan mengenai perkembangan keuangan syariah dan perbankan syariah di kuartal pertama 2014. Di dalamnya juga menjelaskan mengenai peran OJK dalam perkembangan keuangan syariah.
Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di AcehOJK Indonesia
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani yang menjadi pembicara diskusi panel dalam seminar mengatakan ada beberapa program yang telah dan sedang disiapkan OJK untuk terus mendorong perkembangan IKNB sehingga bisa memajukan perekonomian daerah dan Negara. Salah satu program yang sedang dilakukan adalah penguatan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan untuk pembiayaan sektor riil di bidang infrastruktur dan UKM.
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...Adijaya Group
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan menganalisis implikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kemandirian ekonomi pada Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini lebih difokuskan pada kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tulungagung dan implikasinya bagi kemandirian ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus (case study). Sumber data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles and Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan.
Dari hasil penelitian ini di deskripsikan bahwa kinerja BUMDes ditinjau dari Aspek Pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik, ditinjau dari Aspek Akuntabilitas dapat mewadahi berbagai program pemerintah, ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat memiliki penghasilan tambahan dari BUMDes, ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakkan. Sedangkan implikasinya terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat yaitu, kinerja BUMDes terkait aspek Pelayanan berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat, kinerja BUMDes terkait aspek Akuntabilitas berimplikasi terhadap Meningkatnya Pendapatan Asli Desa, kinerja BUMDes terkait aspek Peningkatan Taraf Hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, kinerja BUMDes terkait aspek Ketaatan Peraturan Perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.
lembaga keuangan mikro dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia, khususnya dalam pengembangan ekonomi lokal dengan memperhatikan karakteristik sosial, ekonomi dan budaya serta kearifan lokal
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...Syukriy Abdullah
Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh besaran anggaran (BA), perubahan anggaran (PA), dan sisa anggaran tahun sebelumnya (SI) terhadap serapan anggaran (SA) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota Banda Aceh. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 SKPD untuk tahun anggaran 2013-2016, sehingga diperoleh 120 pengamatan. Analisis data menggunakan model regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa BA tidak berpengaruh terhadap SA, sedangkan PA dan SI berpengaruh negatif terhadap SA.
Analisis kesiapan perangkat kampung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan ka...Syukriy Abdullah
The laws of Republic Indonesia No. 6 year 2014 concerning the Villages is a product of the reformation era that
became initial form of village autonomy in governing nor managing the Village’s finance. Considering the funds
received by the village is sufficiently a large number and keeps increasing every year, then in governing and managing village’s finance, it required for reliable village apparatuses capacity and other appropriate facilities in order to make the implementation more purposeful and more accountable. This study was conducted to provide empirically overview about the readiness of village apparatuses in implementating village finance in accountability in accordance to Law No. 6 of 2014 concerning the village. This research was conducted in eight villages in District of Gayo Lues, consists of, Jawa, Durin, Bacang, Bukit, Porang, Raklunung, Badak and Panglime Linting. This research is descriptive study which used qualitative data by conducted interview and documentation. The results shows that in eight villages sampled, only one village were not ready in the planning process and accountability of village finance. The problem faced by village apparatuses in managing village’s finance is the lack of qualified human resources and have understanding about management of village’s finance, it results the village apparatuses prefer to use third parties services in preparing and formulating the reports required.
Analisis belanja daerah sektor pendidikan sebagai pemediasi pengaruh dana ba...Syukriy Abdullah
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil, (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara bersama-sama maupun parsial terhadap outcomes bidang pendidikan dengan belanja daerah sektor pendidikan sebagai pemediasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia, total populasi sebanyak 32 pemerintah Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder yang digunakan adalah laporan realisasi APBD pemerintah daerah dan data outcomes bidang pendidikan berupa jumlah Angka Melanjutkan (AM) sekolah dari SMP/ MTs ke SMA/SMK/MA di Indonesia. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sektor pendidikan; (2) dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sektor pendidikan; (3) dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh negatif terhadap belanja daerah sektor pendidikan; (4) dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan belanja daerah sektor pendidikan secara bersama-sama dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap outcomes bidang pendidikan; (5) dana bagi hasil dan dana alokasi umum memediasi pengaruh belanja daerah sektor pendidikan dan outcomes bidang pendidikan; dan (6) dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah tidak memediasi pengaruh belanja daerah sektor pendidikan dan outcomes bidang pendidikan.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. Tujuan Dana Bergulir Untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Unutk usaha menengah, kecil, mikro, dan koperasi. Bagi lembaga usaha yang pendanaannya tidak menarik bagi lembaga keuangan bank dan non-bank. Pada akhirnya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Yang diharapkan... Pengelolaan dana bergulir harus efektif sehingga bisa berkelanjutan. Menggunakan pendekatan bisnis atau praktik bisnis yang sehat BLUD?
4. Akuntansi Dana Bergulir Masuk kategori piutang. Buletin Teknis SAP No. 7/2008 (diterbitkan oleh KSAP).
5. Pola Pengelolaan Dana Bergulir 1 Kementerian/lembaga menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat (kelompok UKM, koperasi, individu, usaha skala besar) selanjutnya masyarakat yang menggulirkan dana tersebut. Dana tidak dikembalikan lagi kepada K/L, tapiada monitoring oleh K/L. Ada bunga (misalnya 12%) Kementerian/lembaga menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat (kelompok UKM, koperasi, individu, usaha skala besar) selanjutnya masyarakat yang menggulirkan dana tersebut. Dana tidak dikembalikan lagi kepada K/L dan tidak ada monitoring oleh K/L. Ada bunga (misalnya 12%)
6. Kementerian/lembaga menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat (kelompok UKM, koperasi, individu, usaha skala besar) dan selanjutnya masyarakat mengembalikan dana tersebut ke K/L. K/L kemudian menggulirkan kembali DB kepada masyarakat lainnya. Bekerjasama dengan Bank selaku executing agency, yang memilih penerima DB, menyalurkan dana dan menanggung risiko atas ketidaktertagihan DB. Bank menerima pembagian hasil dari bunga atas DB. Pola Pengelolaan Dana Bergulir 2
7. Pola Pengelolaan Dana Bergulir 3 K/L menyalurkan DB kepada masyarakat, dengan atau tanpa bunga dan menagih langsung kepada masyarakat untuk disetor langsung ke Kas Negara.
8. Sejarah dan Filosofi Konsep dana bergulir mulai diterapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2000. Permasalahan yang dihadapi: Kinerja pelayanan dan keuangan dana bergulir rendah dan tidak dapat diukur dengan jelas. Seharusnya terjadi snowballing effect. Penatausahaan tidak baik tidak diakui piutang sehingga tidak diketahui berapa DB yang ada, berapa yang berpotensi macet, berapa yang macet.
9. Permasalahan Dana Bergulir (1) Rendahnya produktifitas DB dikarenakan persoalan internal UMKM. Pengelola DB di kementerian/lembaga masih beragam. Pengelola DB saat ini: Kementerian Koperasi dan UKM Departemen Pertanian Departemen Kelautan dan Perikanan Departemen Pekerjaan Umum Departemen Kehutanan Kementerian Perumahan Rakyat Beragam pula pendekatan pengelolaannya.
10. Permasalahan Dana Bergulir (2) Aspek manajerial pengelolaan (betuk organisasi dan Tupoksinya) Aspek pengawasan kepada penerima DB Aspek penilaian kinerja (tidak ada tolok ukur, pendampingan secara berkelanjutan) Aspek politik (tidak objektif/sesuai dengan kebutuhan masyarakat) Aspek regulasi (tidak ada landasan hukum yang memayungi, mis: Perda, peraturan kepala daerah)
11. Perangkat Regulasi yang Dibutuhkan Perda tentang Dana Bergulir. Peraturan Kepala Daerah tentang: Organisasi pengelola dana bergulir: Bentuk (SKPD/unit kerja/BLUD) Pengelola (bagaimana kedudukan dan tanggungjawabnya) Sistem dan prosedur pengelolaan dana bergulir Mekanisme pemberian pinjaman/dana bergulir Mekanisme penatausahaan Mekanisme pertanggungjawaban
